Gianyar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa keberhasilan gerakan Bali bersih sampah sangat bergantung pada komitmen dan kesungguhan kepala desa, lurah, serta bendesa adat sebagai ujung tombak pengelolaan sampah berbasis sumber. Penegasan ini disampaikan saat memberikan arahan dalam konsolidasi gerakan Bali bersih sampah yang berlangsung di Pura Samuan Tiga, Gianyar, pada Jumat (11/7/2025), yang dihadiri lebih dari 2.000 lurah, kepala desa, dan bendesa adat se-Bali.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa volume sampah di Bali saat ini mencapai 3.436 ton per hari, dengan lebih dari 60 persen berasal dari rumah tangga, dan 17 persen di antaranya berupa sampah plastik sekali pakai. Dari total sampah rumah tangga tersebut, mayoritas berasal dari wilayah desa, kelurahan, dan desa adat. Oleh karena itu, desa menjadi medan utama dalam pengelolaan sampah. Jika desa-desa berhasil dalam pengelolaan sampah, maka sebagian besar persoalan sampah di Bali dapat teratasi. “Namun, setelah enam tahun penerapan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber, hasilnya belum memuaskan. Ini disebabkan lemahnya implementasi di tingkat desa dan desa adat, serta kurangnya komitmen dari berbagai pihak,” katanya.

Dia mengingatkan bahwa jika persoalan sampah tidak segera ditangani dengan serius, maka akan mengancam keberlanjutan alam Bali dan merusak citra pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Untuk itu, Gubernur meminta seluruh kepala desa, lurah, dan bendesa adat memperkuat komitmen dalam menangani persoalan sampah. Mereka diwajibkan mengelola sampah berbasis sumber secara menyeluruh, mulai dari rumah tangga hingga ke TPS3R, serta melarang penggunaan plastik sekali pakai (seperti tas kresek, pipet, dan kemasan plastik di bawah 1 liter) dalam seluruh kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan adat dan pasar tradisional. Selain itu, desa dan desa adat diminta menetapkan pararem atau peraturan desa yang mengikat, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal. “Sampah yang dihasilkan di desa harus diselesaikan di desa. Tidak boleh ada lagi sampah yang dibuang ke TPA atau keluar desa. Desaku bersih tanpa mengotori desa lainnya,” tegasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, Gubernur juga meminta agar lurah, kepala desa, dan bendesa adat membentuk tim terpadu yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta kelompok peduli lingkungan. Tim ini bertugas memberikan edukasi dan pengawasan kepada masyarakat, serta mendorong pasar tradisional untuk meninggalkan penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke tas ramah lingkungan. “Seluruh desa, kelurahan, dan desa adat wajib mengelola sampahnya secara mandiri paling lambat 1 Januari 2026. Sebagai bentuk penghargaan, saya akan memberikan insentif keuangan hingga Rp1 miliar kepada yang berhasil menjalankan program ini secara optimal. Sebaliknya, bagi yang tidak melaksanakan, akan dikenakan sanksi administratif, termasuk penundaan bantuan keuangan dan insentif,” tandasnya.

Menutup arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa kepala desa, lurah, dan bendesa adat bukan sekadar pemimpin administratif, tetapi juga pemimpin moral dan pelindung alam. Gerakan Bali Bersih Sampah menurutnya bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata komitmen bersama menjaga masa depan Pulau Bali. “Jika saudara-saudara gagal mengelola sampah di desa masing-masing, berarti saudara gagal menjaga Bali. Tidak ada pilihan lain, kita harus berhasil. Ini adalah ikhtiar bersama demi Bali yang bersih, lestari, dan bermartabat,” tegasnya.

Hadir Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, bupati/walikota se-Bali, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, serta jajaran Forkopimda Provinsi Bali. Kegiatan juga diisi dengan sesi berbagi pengalaman dari para bendesa adat yang telah sukses dalam pengelolaan sampah di desanya, antara lain Bendesa Adat Desa Punggul (Abiansemal, Badung), Bendesa Adat Desa Taro (Tegallalang, Gianyar), Bendesa Adat Desa Adat Bindu (Abiansemal, Badung), dan Bendesa Adat Desa Adat Cemenggaon (Sukawati, Gianyar). (*/bgn003)25071115

Gianyar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar mendukung penuh gerakan bali bersih sampah (GBBS) yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri percepatan pelaksanaan GBBS yang digelar di Wantilan Pura Samuan Tiga, Bedulu, Gianyar, pada Kamis (10/7/2025). Dimana Gubernur Bali Wayan Koster memberikan arahan kepada kepala daerah bupati/walikota dan para pejabat di lingkungan Pemprov Bali tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan dan Program 2025 – 2030.

“Pemkot Denpasar secara aktif mendukung program pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah, khususnya program waste to energy. Untuk jangka pendek, Pemerintah Kota Denpasar fokus pada optimalisasi tempat penampungan sementara 3R (TPS 3R), teba modern, bank sampah, dan sentra komposting untuk mengurangi sampah menuju TPA Suwung,” ujar Wawali Arya Wibawa saat ditemui di sela-sela acara.

Saat ini, kata dia, Denpasar memiliki 24 TPS 3R, lebih dari 1.000 teba modern, 342 bank sampah, dan 1 pusat daur ulang yang beroperasi. Waliwali Arya Wibawa juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pemilahan sampah dan mendukung program waste to energy dari pemerintah pusat untuk jangka panjang. 

Selain itu, lanjutnya, Pemkot Denpasar juga mempersiapkan pembangunan tempat pengolahan akhir (TPA) berbasis incinerator yang didukung oleh Pemerintah Pusat. Kawasan PDU Padangsambian juga akan difokuskan untuk pengelolaan sampah plastik melalui kerja sama dengan pihak ketiga. 

GRBB juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk desa, kelurahan, dan seluruh elemen masyarakat. Wakil Walikota menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Bali bersih sampah.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan masalah sampah plastik harus selesai secepatnya. Bali, kata dia, sudah mempunyai landasan dalam penanganan sampah yaitu Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai serta Pergub Bali No. 47 tahun 2019 tentang pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. “Jadi kita tinggal mengimplementasikan dengan baik,” katanya.

Dikatakannya, tujuan dari arahan ini adalah untuk mempercepat tercapainya program-program pemerintah, khususnya GBBS, dalam rangka menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Bali. Gubernur ingin memastikan bahwa Bali tetap menjadi tujuan wisata yang bersih dan nyaman bagi wisatawan serta menjaga keindahan alamnya untuk generasi mendatang. 

Gubernur Koster meminta para pejabat untuk bekerja lebih cepat, memiliki inisiatif, dan tidak bersantai-santai dalam menjalankan tugas. Dia mengimbau masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di rumah, memanfaatkan sampah organik, mendaur ulang sampah anorganik, dan membuang sampah residu hanya ke TPA. Dia juga mengingatkan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke produk pengganti yang ramah lingkungan. Untuk itu masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di tempat umum, sungai, dan laut, serta aktif dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. 

Untuk menggairahkan masyarakat dalam mewujudkan program tersebut, Gubernur Koster pun merencanakan akan memberikan insentif Rp500 juta hingga Rp1 miliar rupiah bagi desa/desa adat yang berhasil mengeksekusi program penanggulangan sampah plastik. Sementara bagi hotel, restoran, mall, serta tempat publik lainnya akan diberikan penghargaan. (*/bgn003)25071104

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar secara resmi meluncurkan gerakan bali bersih sampah melalui kegiatan workshop yang diselenggarakan di Graha Sewaka Dharma, Lumintang, pada Jumat (16/5/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, mewakili Wali Kota Denpasar.

Gerakan ini merupakan bagian dari agenda super prioritas Pemkot Denpasar dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah, khususnya di wilayah perkotaan. Workshop menjadi langkah strategis untuk mendorong penyusunan Pararem Pengelolaan Sampah di seluruh desa adat, yang bersinergi dengan desa/kelurahan di Kota Denpasar.

Dalam sambutan tertulis Walikota Denpasar yang dibacakan oleh Sekda Alit Wiradana, ditegaskan bahwa kondisi TPA Suwung yang sudah kelebihan kapasitas menjadi peringatan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” ujarnya.

Sekda Wiradana juga menekankan pentingnya penguatan regulasi, termasuk melalui Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023. Pararem yang disusun oleh desa adat menjadi instrumen kultural yang memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga kebersihan dari sumbernya.

Sementara Ketua MDA Kota Denpasar Anak Agung Ketut Sudiana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi 35 desa adat dan 43 desa/kelurahan dalam mendukung gerakan bersih Kota Denpasar. “Fokus utama adalah penyusunan Pararem pengelolaan sampah berbasis sumber dan nilai budaya, dengan mengintegrasikan aturan adat dan regulasi formal untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang utuh dan efektif,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, draf pararem telah diserahkan kepada Manggala Bendesa Adat dan Ketua Forum Perbekel/Lurah sebagai bagian dari implementasi nyata di lapangan. Program ini mendapat dukungan dari Gubernur Bali dan berpotensi menjadi model pengelolaan sampah berbasis gotong royong dan kearifan lokal. “Puncaknya, dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni mendatang, Pemkot Denpasar akan menggelar Gerakan Bersama di seluruh desa adat dan desa/kelurahan, sebagai momentum kebangkitan gotong royong dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kejaksaan Negeri Denpasar, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, para camat, perbekel, lurah, dan unsur desa adat, serta narasumber dari MDA Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. (*/bgn003)25051607