Mangupura, Baliglobalnews

Giliran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Badung mengeluhkan hak (baca: gaji) kepada Ketua DPRD Badung, Putu Parwata. Mereka diterima di ruang kerjanya, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (4/11/2022).

Usai menerima para kepala sekolah tersebut, Parwata mengatakan MKKS menyampaikan aspirasi tentang ketimpangan hak yang didapat antara kepala sekolah dan guru. “Jadi disamakan dengan di kelas XI, disamakan dengan guru, padahal mereka kepala sekolah. Dalam hal ini, sudah kami sampaikan segera usulkan di BKD keuangan untuk dianggarkan di tahun 2023,” katanya.

Parwata meyakini apa yang disampaikan MKKS tersebut riil. Yang jelas, kata dia, guru, kepala sekolah dan pengawas kan ada jenjangnya. “Kemarin pengawas sudah diakomodir di perubahan ini kemudian lanjut di induk. Mereka lupa tentang haknya. Mereka kaget sedikit dapatnya kemudian mereka sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini kita akan atur supaya di 2023 hak kepala sekolah bisa kita berikan bantuan,” katanya.

Pada hari yang sama, Parwata juga menerima audiensi ST Dharma Chanti, Banjar Adat Dukuh, Desa Adat Dalung, Kecamatan Kuta Utara. “Anak-anak muda melakukan kegiatan memancing. Kami diharapkan hadir untuk membuka dan berpartisipasi untuk memotivasi anak-anak muda,” katanya. (bgn003)22110414

Mangupura, Baliglobalnews

Pegawai Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, hingga kini belum menerima gaji sejak Juli lalu. Informasi teranyar, para pegawai diberikan hanya Rp 1 juta pada September ini.

Hal ini tentu menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat. Pegawai dan masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya  mengaku tidak mengeri uang apa yang diberikan tersebut. ”Kanggoang malu,” begitu pesan yang disampaikan kepada para pegawai ketika menerima uang tersebut.

Tak pelak, warga dan para pegawai mempertanyakan manajemen keuangan di desanya. Untuk itu, warga tersebut mengarapkan anggota DPRD yang membidangai pemerintahan dan Kepala Inspektorat Kabupaten Badung untuk turun ke Desa Sobangan. ”Saya tidak mendengar di desa lain para pegawainya tidak mendapat gaji hingga empat bulan. Ini ada apa, saya harapkan Inspektorat segera turun,” katanya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Badung, Luh Suryaniti, ketika hendak dimintai konfirmasi lewat telepon Kamis (17/9) menyatakan akan berkoordinasi dulu dengan Kadis PMD. ”Atas kondisi ini, kami akan koordinasi dengan Kadis PMD sebelum krod cek ke lapangan,” katanya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Badung, Wayan Regep, tidak menjawab telepon ketika Bali Global News menghubunginya. Pesan tanya yang dikirimkan lewat WA hingga berita ini ditulis belum dibalas.

Sebelumnya, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Badung, Komang Budi Argawa, menyatakan penganggaran dan pembayaran upah tenaga kontrak atau tenaga kerja yang ada di desa menjadi kewenangan penuh pemerintah desa.

Seperti diberitakan sebelumnya, pegawai di Desa Sobangan sejak bulan Juli hingga Septermber 2020 ini belum menerima gaji. Hal itu menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat dan tentu saja dikeluhkan para tenaga kontrak, terlebih-lebih pada masa pandemi Covid-19.

Informasi yang beredar menyebutkan tenaga kontrak di Desa Sobangan belum mendapat upah sejak bulan Juni hingga September ini. Hal itu dikarenakan merebaknya pandemi Covid-19 sejak Maret lalu.

Perbekel Desa Sobangan, Ketut Tirtayasa, sebelumnya mengatakan upah para tenaga kontrak tersebut akan dibayar menunggu dana APBD perubahan turun. (bgn122)20091802