Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung minta pemerintah daerah agar secara serius menangani atau menanggulangi masalah sampah yang ada di Kabupaten Badung. Hal itu disampaikan I Wayan Sugita Putra ketika membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Rabu (13/8/2025). Rapat paripurna mengagendakan penyampaian PU Fraksi-fraksi DPRD Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

“Kami mohon agar dapat diberikan penjelasan tentang desain atau skema taktis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap penanganan atau penanggulangan masalah sampah yang kita hadapi bersama. Kami Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar seluruh komponen masyarakat dari perangkat daerah, camat, lurah termasuk perbekel dan kepala lingkungan atau kelian banjar dinas agar bahu-membahu secara sungguh-sungguh untuk ikut penanganan masalah sampah ini,” katanya dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta dan dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Dia menyatakan bila dipandang perlu Bupati Badung membuat instruksi atau surat edaran yang isinya antara lain: Prioritas penganggaran baik di APBD, termasuk di APBDes agar tersedia cukup anggaran dalam mengatasi masalah sampah; Membuat master pengolahan sampah dengan kapasitas besar dan pengolahan sampah organik menjadi pupuk serta plastik dan anorganik lainnya yang akan menjadi residu diolah menjadi paving; Perlu kiranya ada peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan secara kontinyu termasuk pengoperasian mesin incinerator di tingkat paling bawah.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tentang pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali dan surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah dan peraturan bupati nomor 80 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mengingatkan kita terhadap undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat sanksi pidana berat bagi pencemar dan perusak lingkungan berupa pidana penjara hingga 10 tahun atau denda hingga 10 miliar.

“Kami memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar mempertimbangkan kerja sama pengelolaan sampah di seluruh Kabupaten Badung dengan pihak ketiga yang kita sebut dengan kerja sama Badung bersih, karena pengalaman membuktikan bahwa bertahun-tahun pengelolaan sampah menjadi polemik yang tidak ada ujung pangkalnya karena pengelolaan sampah sampai saat ini belum tuntas secara menyeluruh. Oleh karena itu kami berharap agar kerja sama dengan pihak ketiga dapat dikaji lebih mendalam terkait peraturan perundang-undangan baik dari sisi penganggaran maupun sisi pelaksanaannya. jikalau kerjasama badung bersih ini berhasil maka tidak lagi melibatkan perangkat daerah, camat, desa atau kelurahan dan krama adat,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan sependapat dengan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah menunjukan angka yang realistis dan masih memungkinkan dilakukan penyesuaian berdasarkan dinamika perkembangan pariwisata yang semakin membaik. “Fraksi PDI Perjuangan melihat komposisi rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 telah menunjukan keberpihakan kepada masyarakat banyak, dilihat dari alokasi anggaran belanja mandatori pendidikan sebesar 20,80 % dari total belanja daerah sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 4 dan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,” katanya seraya menambahkan

Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dijadikan acuan sebagai rancangan dokumen penganggaran daerah tahun anggaran 2026. (bgn003)25081309

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menyepakati 3 rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi perda. Ketiga ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Ranperda Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Hal itu disampaikan Made Ponda Wirawan ketika membacakan pandangan umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (11/10/2023).

Ponda Wirawan menyatakan pemerintah dalam menyusun proyeksi APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 telah menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih realistis, efektif, efisien, produktif dan dapat dipertanggung jawabkan, yang sudah barang tentu nantinya masih memungkinkan disesuaikan berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi akibat telah pulihnya perekonomian di Kabupaten Badung.

Ponda menyatakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kata dia, merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pendataan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarannya, penagihan serta pengawasan penyetorannya, sehingga pemanfaatannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu disempurnakan, undang-undang nomor 1 tahun 2022 telah memberikan amanat dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan restrukturisasi perpajakan dan retribusi pajak daerah di daerahnya dengan transparan, akuntabel dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” katanya.

Menurut Ponda meningkatnya kegiatan pembangunan gedung perlu diantisipasi dengan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung yang selaras antara administrasi dan teknis sehingga pembangunan berlangsung tertib dan terwujud bangunan yang serasi, andal dan sejalan dengan lingkungan.

“Atas kedua ranperda tersebut kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan peraturan tersebut menjadi peraturan daerah,” katanya.

Terhadap postur RAPBD tahun anggaran 2024, Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung dan mengapresiasi setinggi-tingginya. “Karena rancangan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 telah sepenuhnya berpihak pada kebutuhan utama masyarakat Badung,” tandasnya. (bgn003)23101103

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung mengapresiasi Rancangan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023 serta 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) lainnya, karena telah memenuhi keberpihakan kepada masyarakat banyak.

Hal itu tertuang dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan  yang dibacakan oleh I Made Yudana, pada rapat paripurna DPRD Badung yang dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta, di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (3/8).

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Badung dalam merancang KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 secara realistis berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menunjukkan tren positif, seiring membaiknya kondisi pariwisata. “Dari rancangan Rp 3,8 triliun, masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian,” katanya.

Pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 dirancang Rp 3,8 lebih meningkat Rp 885,5 miliar lebih  atau 29,63 persen dari APBD (induk) tahun anggaran 2022. Belanja daerah dirancang Rp 3,8 triliun lebih atau meningkat Rp 662 miliar lebih atau 19,13 persen dari APBD (induk) tahun anggaran 2022 dinilai masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan dinamika perkembangan pariwisata yang merupakan andalan pendapatan Badung. “Kami berharap kondisi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Badung,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi postur KUA-PPAS APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 telah mencerminkan kebijakan anggaran yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti bidang pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta bidang adat, agama dan budaya. Selain itu, dari komposisi KUA-PPAS TA 2023 juga dinilai sudah memenuhi amanat undang-undang.

Fraksi PDI Perjuangan menilai anggaran pendidikan 20,91 persen dari total belanja daerah, sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk memenuhi Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta alokasi anggaran kesehatan sebesar 18,54 persen dari total belanja daerah.

“Berkenaan dengan dokumen KUA-PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 serta empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung dapat kami terima untuk dapat dituangkan dalam berita acara nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Badung, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah Tahun 2023,” tandasnya. (bgn003)22080311