Badung, Baliglobalnews 

Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta, bersama Ketua dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menghadiri pembukaan Turnamen Sepak Bola Bima Nata Cup II di Lapangan Umum Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, pada Minggu (15/6/2025). Pembukaan ditandai dengan menendang bola oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang dijaga sebagai kiper Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi untuk Turnamen Bima Nata Cup ini, Pemerintah Kabupaten Badung membantu dana Rp30 juta yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Adi Arnawa kepada Ketua Panitia Dewa Gede Krisna Wira Bahari. Apresiasi dan dukungan juga diberikan oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta kepada 8 peserta masing-masing Rp5 juta dan untuk juara I diberikan bonus Rp50 juta, juara II Rp30 juta dan juara III Rp20 juta.

Bupati Wayan Adi Arnawa mengucapkan syukur bisa hadir di Lapangan Umum Pelaga serangkaian kegiatan pembukaan Turnamen Bima Nata Cup II dan memberikan apresiasi serta terima kasih kepada Bima Nata selaku inisiator turnamen. Dia yakin dan percaya semua yang hadir tetap bersemangat. “Seberapa besar hebatnya kita membina kegiatan olahraga tetapi tanpa dibarengi adanya turnamen, tentu kegiatan itu tidak akan ada artinya. Oleh karena itulah saya selaku pemerintah sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan akan banyak ada event-event seperti ini. Siapapun jadi pemenang, siapapun yang jadi juara kita harus hormati bersama dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan apalagi kegiatan ini dilaksanakan di tempat lahirnya Bapak Wakil Gubernur Bali dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini dan akan selalu mensupport kegiatan yang bersifat positif,” ujarnya.

Hadir pula Ketua Askab PSSI Badung I Wayan Sugita Putra, Plt. Camat Petang AA Ngr Dharma Putra serta unsur Tripika Kecamatan Petang, perbekel se-Kecamatan Petang dan Perbekel Desa Antapan Tabanan, kelian dinas se-Desa Pelaga, peserta turnamen 7 desa di Kecamatan Petang dan 1 tim tamu dari Desa Antapan Tabanan. (bgn003)25061607

Tabanan, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Tabanan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama mendengarkan pendapat umum fraksi-fraksi, yakni membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 pada Rabu (18/9/2024).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menyampaikan optimalisasi pendapatan adalah tanggung jawab bersama. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah inovatif dalam perencanaan, termasuk memanfaatkan aset daerah secara kreatif serta memberdayakan potensi pendapatan lainnya yang dapat mendongkrak peningkatan pendapatan daerah secara keseluruh.

Nurcahyadi menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi untuk mencegah kebocoran pendapatan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, kita dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Menurut Nurcahyadi, peningkatan PAD secara langsung akan berdampak pada kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan juga berharap bahwa peningkatan PAD dapat memberikan sumber daya tambahan bagi daerah untuk melaksanakan proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan komunitas di Kabupaten Tabanan. “Dengan PAD yang lebih besar akan mendukung pelaksanaan visi dan misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Tabanan yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM) bisa tercapai lebih cepat,” katanya.

Pada akhirnya, Nurcahyadi menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan setuju untuk melanjutkan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 dan perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2023. Fraksinya menegaskan bahwa pembahasan tersebut harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD. “Kami berharap Ranperda ini sesuai dengan KUA-PPAS dan RKPD Tahun Anggaran 2025, sehingga penyusunan anggaran berbasis prioritas dapat terwujud, dan prinsip good governance diterapkan.” katanya. (bgn020)24091815

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Badung atas surplus APBD Tahun Anggaran 2022 Rp 939,8  miliar lebih.

Hal itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi pada sidang paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (18/7/2023)

“Kami pahami dan apresiasi, karena saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Pemerintah menganut prinsip kehati-hatian agar melahirkan APBD yang realistis, mengingat dampak dari pandemi Covid-19 masih terasa, namun kondisi pariwisata terus membaik akibat dari kerja keras pemerintah sehingga realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 mengalami lonjakan yang sangat tinggi yang menyentuh angka 111,66% dari yang dianggarkan. Kami sangat memahami dengan pelampauan target pendapatan dan efesiensi belanja menyebabkan terjadinya Silpa tahun anggaran 2022 Rp 1.095.442.202.073,43,” kata Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi yang membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 untuk disahkan menjadi peraturan daerah. “Dengan catatan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyusunan APBD tetap realistis dengan prinsip kehati-hatian dan terus melakukan langkah-langkah efesiensi serta disisi lainnya tetap meningkatkan produktivitas kinerja,” katanya.

Demikian pula terhadap Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung Tahun 2023- 2043 dan Ranperda tentang Inovasi Daerah, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setuju dan dapat disahkan menjadi peraturan daerah. (bgn003)23071913

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan (PDI P) DPRD Badung mendukung dan mengapresiasi Pemkab Badung dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2023. Begitu pula terhadap 8 Ranperda, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sepakat dan setujui untuk ditetapkan menjadi Perda.

Hal itu dikatakan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Edy Sanjaya, saat membacakan pemandangan umum (PU) fraksi terhadap delapan ranperda pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (18/10/2022). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta. Hadir Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Sekda Wayan Adi Arnawa, Sekwan IGA Made Wardika, pimpinan OPD pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung.

Mengawali PU, Fraksi PDIP menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi dan terima kasih kepada pemerintah atas diterimanya Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang merupakan inisiatif Dewan. “Kami Fraksi PDI Perjuangan menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk terus melakukan terobosan, dan langkah-langkah pemulihan pariwisata demi kemajuan perekonomian di daerah Kabupaten Badung,” ujar

Edy Sanjaya menilai pemerintah dalam menyusun proyeksi APBD tahun anggaran 2023 telah menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih realistis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2023 dirancang Rp 3.887.758.349.308. Jika dibandingkan dengan APBD induk tahun 2022 meningkat sebesar 30,06 persen atau setara dengan Rp 898.547.109.356. Kemudian Belanja Daerah dirancang Rp 3.887.758.349.308 meningkat 19,53 persen. “Dengan penuh pertimbangan dan kajian yang mendalam kami Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” katanya.

Menurut Edy Sanjaya, setelah melalui pembahasan secara komprehensif sesuai dengan alur yang semestinya, dimana Anggota Fraksi PDIP ikut secara aktif dalam pembahasan, Fraksi PDI Perjuangan menyepakati dan menyetujui semua Ranperda dapat disahkan dan ditetapkan menjadi Perda setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh Gubernur Bali. (bgn003)22101815

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menilai APBD Badung 2022 sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Penilaian itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara I Made Suwardana pada Rapat Paripurna DPRD Badung masa sidang ke-3 di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Puspem Badung, pada Selasa (19/10).

Suwardana menyebutkan keberpihakan rancangan APBD Kabupaten Badung dalam situasi yang sangat sulit telah sepenuhnya berpihak pada kebutuhan utama masyarakat Badung yaitu pendidikan dan kesehatan. ”Dengan penuh pertimbangan dan kajian yang mendalam, kami Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini wujud dari Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajarannya telah melaksanakan kebijakan anggaran yang strategis,” katanya.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua II DPRD Made Sunarta dan Sekwan IGA Made Wardika. Rapat yang berlangsung secara hybrid itu dihadiri Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta dan Sekda Wayan Adi Arnawa beserta pimpinan OPD terkait beserta undangan lainnya.

Menurut Suwardana, dari alokasi anggaran pendidikan wajib sekurang-kurangnya 20%, pada rancangan APBD Badung tahun 2022 dirancang 20,13 %. Sedangkan anggaran kesehatan yang wajib dianggarkan oleh pemerintah daerah sekurang-kurangnya 10%, pada rancangan APBD Badung tahun 2022 dirancang sebesar 20,23 %.

APBD Kabupaten Badung tahun 2022 dirancang Rp 2,9 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 1,9 triliun, pendapatan transfer Rp 888,8 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 80,2 miliar. Belanja daerah dirancang Rp 2,9 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp 2,3 triliun, belanja modal Rp 52,8 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 181,9 miliar, belanja transfer Rp 265,7 miliar. (bgn003)21102002

Denpasar, Baliglobalnews

Presiden Jokowi menegaskan rencana impor beras tidak akan dilakukan setidaknya hingga Juni 2021. Tak hanya itu, Jokowi juga menginstruksikan agar hasil panen para petani diserap dengan maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta mengaku antusias dengan sikap presiden Jokowi yang membatalkan rencana impor beras yang digagas Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Kami mengapresiasi kebijakan presiden tentang tidak dilakukannya impor beras saat ini. Kami juga mengapresiasi sikap pak Jokowi yang memberi perintah kepada menteri keuangan agar memberikan uang kepada Bulog untuk membeli gabah petani,” kata Politikus PDIP itu kepada wartawan, Sabtu (27 Maret 2021).

Menurutnya, perintah presiden Jokowi kepada bawahannya agar menyerap dan membeli gabah para petani dengan harga yang wajar merupakan cerminan bahwa negara hadir ditengah rakyatnya.

“Ini langkah yang sangat tepat, bukan saja untuk mencegah kerugian bagi petani, tapi upaya yang sungguh-sungguh mewujudkan kedaulatan pangan,” tandas Legislator dari dapil Bali I itu.

“Bulog butuh uang untuk beli gabah kemudian disimpan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilatas harga,” sambungnya.

Memang sudah seharusnya, kata dia, Bulog sebagai badan penyangga pangan yang tentu saja berurusan dan berhadapan langsung dengan petani perlu didukung dari berbagai aspek termasuk dukungan pendanaan yang memadai.

“Bulog itu selama ini membeli gabah petani dengan pinjaman komersial dari Bank, hasil dari pinjaman itu digunakan Bulog untuk membeli gabah para petani, digunakan untuk biaya perawatan atau menyimpan beras sekaligus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan inflasi. Jadi sekali lagi sangat layak Bulog ini untuk dibantu dana talangan oleh pemerintah untuk menjaga CBP,” tegasnya.

Urusan pangan dalam hal ini beras, menurutnya, perlu ada sinergi antar Kementerian dan lembaga terkait.

“Kementerian Pertanian harus segera melakukan pembenahan sektor pertanian terutama berkaitan dengan biaya produksi yang tinggi. Konon biaya produksi yang dikeluarkan petani kita lebih besar 2 kali lipat lebih dari biaya produksi petani di Vietnam dan Thailand. Sehingga harga beras dinegara itu rata-rata Rp 5.500 sampai Rp6000,” ungkapnya.

“Karena biaya produksinya murah dan mereka lebih banyak menggunakan pupuk organik,” tambahnya.

Apa yang diterapkan di Vietnam dan Thailand soal managemen pangan berbasis ramah lingkungan, jelas dia, sangat berbanding terbalik dengan yang diterapkan di Indonesia.

“Sedangkan di kita ketergantungan dengan pupuk kimia, jika biaya produksi bisa ditekan dan harga gabah antara Rp4000 sampai Rp4500, maka petani lebih diuntungkan dan beras organik akan bisa bertahan lebih lama,” pungkasnya.(BGN008)21032715

Denpasar, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan mendorong sepenuhnya kepada Gubernur Bali untuk merealisasikan pemegang saham mayoritas pada PT BPD Bali, dengan penyetoran saham tiga kali yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Sesuai kemampuan keuangan daerah, maka penyertaan modal daerah tahun 2021 direncanakan Rp 30 miliar pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Demikian antara lain pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali yang dibacakan oleh I Gusti Ayu Aries Sujati dalam rapat Rapat Paripurna DPRD Bali di Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Rabu (18/11).

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong kepada Gubernur terhadap penggunaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 supaya bisa cepat terealisasi untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang prioritas, serta dilakukan secara efektif dan efisien mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas dan diproyeksikan mengalami Defisit Anggaran 2,4 triliun rupiah lebih atau 40,99%. Dengan terealisasinya penggunaan Belanja Daerah untuk membiayai program tersebut, bertujuan untuk terjadinya multifier efek ekonomi di masyarakat sehingga adanya semangat kehidupan yang meningkat pada masa pandemi Covid-19.

Dia juga mengemukakan perlu optimalisasi penyerapan penggunaan Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 2,5 triliun lebih yang bersumber dari SILPA Tahun 2020 sebesar Rp 1 triliun lebih, dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 1,5 triliun. Penyerapan penggunaan sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 tersebut supaya efektif dan tepat waktu sesuai waktu dan program yang dilaksanakan, terutama untuk pembiayaan sektor ekonomi, penguatan infrastruktur, penyediaan pangan-sandang-papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, pariwisata, serta pelayanan publik; yang menopang kehidupan Krama Bali pada masa pandemi covid-19 yang tidak menentu waktunya kapan berakhir;

Perlu Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan Rp 466.7 miliar lebih, sangat penting dan prioritas direalisasikan untuk mengatasi kesenjangan fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan;

Perlu adanya peningkatan dana alokasi desa adat dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 Rp 350 juta untuk pembiayaan program dan belanja desa adat dalam rangka pemberdayaan, penguatan, pelestarian, dan pemajuan budaya, adat, seni, tradisi, agama, dan kearifan lokal yang menjadi modal sosial memperkuat Desa Adat di Bali.

Mendorong dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak, dengan melakukan kebijakan pelayanan pemungutan pajak menggunakan fasilitas online dan mengembangkan akses pelayanan yang mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat,  seperti meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Samsat Online; mengembangkan akses pelayanan Samsat di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui Samsat Pembantu, Gerai Samsat, Samsat Corner dan Samsat Keliling, Samsat Kerti serta Samsat Gelis (Drive Thru); serta melakukan inovasi pelayanan Samsat seperti Samdes Beryadnya, Pelayanan SMS Centre, dan bekerjasama dengan BUMDes di seluruh Desa Se-Bali melalui fasilitasi kredit pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Perlu optimalisasi pengembangan potensi pendapatan yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, potensi aset daerah serta sumber pendapatan lainnya. Di samping itu, sangat perlu menggali dan memberdayakan melalui riset-riset terhadap potensi ekonomi yang bersumber dari kekayaan laut sebagai langkah kreatif dan inovatif dalam menggali dan mengembangkan sumber pendapatan daerah di luar daratan.

Perlu memberikan perlindungan dan memberdayakan kemitraan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dengan Penyedia Jasa di Provinsi Bali untuk terwujudnya peningkatan peran masyarakat jasa konstruksi daerah. Kemitraan ini dibangun dan wajib dilaksanakan oleh setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang berasal dari luar Provinsi, dan juga wajib memperhatikan kearifan lokal dan budaya Bali, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 11 Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstrusi;

Fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi ide Gubernur telah melaksanakan secara rutin pagelaran Festival Seni Bali Jani dengan konsep Seni Ulu-Teben  yang memadukan seni tradisional dan kontemporer (Modern), dan berbagai kreativitas seni dan budaya lainnya, yang mana mendapat sambutan dan apresiasi positif dari anak anak muda milenial kita di Bali.

”Fraksi PDI Perjuangan mendorong dan mendukung saudara Gubernur dalam dampak pandemic Covid-19 terhadap APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 yang mengalami defisit Rp 2,4 triliun lebih atau 40,99% namun perhatian untuk pengusahaan dan penggunaan sumber-sumber anggaran yang direncanakan terhadap program yang strategis seperti penataan Pura Besakih, membangun pusat kebudayaan, shortcut, toll, pelabuhan segitiga emas, Bandara Bali Utara, termasuk penataan space Kota Denpasar dari aspek infrastruktur, ekonomi, dan penggunaan teknologi untuk mendukung sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, sungguh sungguh mendapatkan perhatian dari Saudara Gubernur dalam upaya memacu pembangunan Bali yang seimbang, berkeadilan, maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” katanya. (bgn003)20111901

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021untuk ditetapkan menjadi perda.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda pemandangan umum fraski-fraski di gedung DPRD Badung, Senin (9/11). Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Ni Komang Tri Ani juga menyetujui penetapan empat ranperda lainnya menjadi perda, yakni Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang RDTR Kecamatan Kuta Utara tahun 2020 – 2040; Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama; Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, itu FPDIP juga mengapresiasi yang sangat tinggi dan terima kasih atas segala kerja keras Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajarannya. Pasalnya, dalam kondisi yang masih memprihatinkan karena pandemi Covid-19, pemerintah mampu menyusun dan menyampaikan terkait rancangan peraturan daerah tepat pada waktunya. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang cukup besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Badung.

”Apresiasi pula kami sampaikan atas perjuangan pemerintah untuk mendapatkan dana hibah Covid-19 dari Pemerintah Pusat yang cukup besar diterima melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang peruntukannya 70% pemulihan ekonomi terdampak Covid-19 dan 30% untuk pemerintah daerah.

Walaupun sepakat, FPDIP juga memberikan catatan agar RAPBD masih perlu dirasionalisasi dan diharmonisasi secara mendalam terhadap pendapatan asli daerah, karena pertumbuhan ekonomi tahun 2021 belum menunjukkan tren kenaikan yang signifikan akibat pandemi Covid-19.

”Rancangan APBD Kabupaten Badung dalam situasi yang sangat sulit telah sepenuhnya berpihak pada kebutuhan utama masyarakat Badung yaitu pendidikan dan kesehatan. Ini wujud dari Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajarannya telah melaksanakan kebijakan anggaran yang strategis sebagai implementasi pelaksanaan rpjmd semesta berencana 2016-2021,” katanya.

Tri Ani merinci pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 Rp 4.337.538.810.114, dibandingkan dengan di induk tahun 2020 turun 31,18% terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 3.362.302.472.519, mengalami penurunan dibandingkan apbd induk 2020 sebesar 36,60%.

Pendapatan transfer Rp 901.238.137.595 dibandingan APBD induk tahun 2020 mengalami peningkatan 50,10 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rancangan APBD 2021 Rp 73.998.200.000 mnurun Rp 324.869.830.564,12 atau setara dengan 81,45 %.

Belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2021 Rp 4.337.538.810.114 menurun Rp 1.964.814.404.618 setara dengan 31,18%. ”Penurunan ini terkonsentrasi pada belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa serta belanja modal,” katanya

Dalam komposisi belanja daerah berdasarkan penerimaan manfaat, kata dia, maka sebagian besar merupakan belanja operasional 80,51 %, sedangkan sisanya sebesar 19,49 % merupakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk membiayai program atau kegiatan strategis daerah sebagai implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). (bgn122)20110925