Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna terkait dengan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Ruangan Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (18/10/2022). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengagendakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati Badung pada pembukaan sidang paripurna Kamis (6/10/2022).

PU Fraksi Golkar yang dibacakan I Gede Suardika menyatakan sependapat dengan pemerintah terhadap rancangan APBD Kabupaten Badung anggaran induk tahun 2023.

Dia menyebutkan komposisi rancangan APBD tahun anggaran 2023 yakni kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 81,08 %, komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu: belanja operasi sebesar 81,21%, belanja modal sebesar 5,89%, belanja tidak terduga sebesar 1,67%, belanja transfer sebesar 11,23%, dari total belanja daerah. sementara alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,84% dari total belanja daerah dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10,86% dari total belanja daerah.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. “Namun kami ada beberapa catatan-catatan strategis, saran untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti, di antaranya dari sisi pendapatan data realisasi semester pertama tahun anggaran 2022 menunjukkan angka capaian realisasi pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 39,32 %. Hal ini menjadikan perhatian tersendiri dalam menetapkan rencana target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2023. Pada rancangan APBD tahun anggaran 2023, menunjukkan angka DID (Dana Insentif Daerah) di posisi nol. Pemberian DID oleh Pemerintah Pusat adalah indikator penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam hal penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi dan indeks pencegahan korupsi.

Dari sisi belanja daerah, kata dia, permasalahan, tantangan dan kendala utama yang diperkirakan akan dihadapi terhadap belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2023 belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kebijakan belanja daerah, hal ini akan berdampak pada ketidak tuntaskan penyelesaian permasalahan. “Hal ini nampak pada nota keuangan yang mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Badung belum sejalan dengan alokasi anggaran kesehatan yang justru menjadi 10,86 % pada rancangan APBD induk 2023, dibandingkan APBD induk tahun 2022 sebesar 20,23%. Selain tu, kejadian bencana alam yang tidak terduga kami mendorong penambahan anggaran kedaruratan dan cepat tanggap untuk penyelesaiannya,” katanya.

Pihaknya juga bersyukur PAD Badung sudah mulai membaik. Dia juga menyatakan sadar legislatif juga ada di dalamnya saat penetapan APBD, baik anggaran induk maupun anggaran perubahan, karena merupakan tanggung jawab bersama demi memenuhi kesejahteraan masyarakat Badung melalui program yang sudah tertuang riil di APBD melalui kebijakan KUA-PPAS, yang di dalamnya juga sudah terdapat program melalui pokok pikiran dewan yang memiliki hak budget yang porsinya juga sama untuk kepentingan masyarakat Badung melalui dapilnya. “Dengan didasari atas pemahaman kepentingan bersama, maka dengan ini perlu komitmen yang saling bisa menghargai antarlembaga baik eksekutif dengan legislatif sesuai komitmen yang sudah disepakati dan ditetapkan. Terkait skala prioritas penganggaran kami sudah sepakat, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat Badung. Kami hargai walaupun dalam penyalurannya kebanyakan sifatnya politis. Kami sadar jabatan kepala daerah adalah jabatan politis, tetapi kami inginkan sikap kenegarawanan kepala daerah untuk kepentingan masyarakat Badung secara menyeluruh sebelum memberikan bantuan kepada daerah lain. Walaupun ada dasar hukumnya, tapi tetap ada skala perioritas kepada masyarakat Badung,” tegasnya.

Terhadap beberapa rancangan peraturan daerah yang lain, kata dia, Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya dapat menyetujuinya karena sudah dilakukan melalui rapat-rapat, namun Raperda tentang penyertaan modal daerah pada PT BPD Bali, yang sampai dengan tahun 2015 penyertaan modalnya Rp 800.617.000.000 dan sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2015 pasal 6 disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2017 penyertaan modal daerahnya Rp 1.100.617.000.000. “Dari perspektif regulasi, bahwa Pemkab Badung belum memenuhi kewajiban terhadap yang diamanatkan oleh Perda yang dibuat, sementara kita sudah beranjak untuk membuat peraturan daerah penyertaan modal yang baru. Tentu ini akan memunculkan kesan tidak komitmen pada kewajiban yang diamanatkan perda sebelumnya. Fraksi Partai Golkar mendorong agar pemkab badung menuntaskan kewajiban terhadap penyertaan modalnya sesuai nominal yang belum terealisasikan pada regulasi penyertaan modal yang baru,” tandasnya. (bgn003)22101815

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyoroti pendapatan daerah yang dirancang oleh Pemkab Badung lebih kecil dibandingkan belanja daerah. Sorotan disampaikan oleh Gede Suardika selaku juru bicara Fraksi Golkar dalam rapat paripurna DPRD Badung yang mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di Gedung DPRD Badung, Selasa (18/8). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta.

Suardika merinci pendapatan daerah pada APBD perubahan 2020 dirancang Rp 3,58 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 2,7 triliun, dana perimbangan dirancang Rp 563,7 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp318,8 miliar. Belanja daerah dirancang Rp 3,86 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp 2,04 triliun dan belanja langsung Rp 1,81 triliun.

Suardika menilai komposisi pendapatan daerah yang dirancang lebih kecil dibandingkan belanja daerah, akan tetap memunculkan selisih negatif atau defisit. Dia khawatir komposisi itu akan berdampak pada rancangan program kegiatan yang kemungkinan akan terasionalisasi jika pendapatan tidak tercapai dan tidak mampu melampaui belanja daerah.

Untuk itu, kata dia, Fraksi Golkar berpandangan bahwa rancangan belanja daerah pada APBD Perubahan tahun 2020 minimal sama atau dirancang lebih kecil dari rancangan pendapatan daerah.

Fraksi Golkar menilai pendapatan daerah yang dirancang pada APBD perubahan 2020 belum menunjukkan angka realistis. Menurut  Fraksi Golkar pendapatan daerah yang realistis hanya Rp 2,4 triliun. Angka tersebut didapat setelah mencermati realisasi ekonomi Bali pada triwulan I yang mengalami kontraksi -1,14 persen, dan untuk triwulan II diproyeksi terkontraksi lebih dalam, maka asumsi dasar ekonomi makro daerah yang digunakan untuk menyusun APBD perubahan APBD Perubahan Badung 2020 yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi diasumsikan-0,5 persen, serta asumsi menurunnya jumlah kunjungan wisatawan serta kebijakan tak memungut PHR.

Dua hal lain yang disorot adalah alokasi anggaran yang dikelola Dinas Kebudayaan Rp 93,8 miliar khususnya untuk sasaran upacara agama. Besarnya alokasi anggaran ini justru kontradiktif dengan imbauan Bupati Badung tentang pelaksanaan upacara panca yadnya digelar sederhana dan tidak melibatkan banyak orang.

Anggaran Dinas Pariwisata juga tak luput dari Sorotan Golkar yang dinilainya justru sangat rendah yakni hanya Rp 12,6 miliar. Hal itu dinilai sangat kontradiktif dengan kebijakan umum anggaran. ”Justru trigger pendapatan anggarannya sangat kecil, padahal inovasi kepariwisataan misalnya peningkatan SDM kepariwisataan maupun promosi bisa dilakukan dengan cara online, webinar dan lain-lain, Karena itu, Fraksi Golkar minta anggaran kepariwisataan agar ditingkatkan,” ujar politisi Nasdem asal Abiansemal tersebut. (bgn/din)20081817

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar memboikot sidang paripurna DPRD Badung Jumat (7/8). Tujuh (7) anggota DPRD dari Fraksi Golkar, termasuk Wakil Ketua DPRD Badung dari Fraksi Golkar, Wayan Suyasa, kompak tidak hadir.

Walaupun Fraksi Golkar kompak tidak hadir, sidang paripurna pertama, masa sidang kedua, tentang persetujuan Perda LPJ dan MOU KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 tetap beranjut. Sidang yang mengambil Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten badung tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah diketok palu oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata.

Terkait ketidakhadiran Fraksi Golkar, Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, usai sidang menyatakan itu bukan kewenangannya. ”Rapat pengambilan keputusan ini adalah rapat dewan. Dan ini adalah lembaga dewan. Kami hadir di sini sebagai undangan. Persoalan ketidakharidan Fraksi Golkar sepenuhnya kami serahkan kepada lembaga dewan,” katanya kepada wartawan.

Namun secara tersirat Giri Prasta menyindir ketidakhadiran Fraksi Golkar. Dia mencontohkan, bagaimana misalnya kalau Fraksi PDI Perjuangan melakukan hal yang sama. ”Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat Badung, untuk membuat kesejahteraan masyarakat Badungkan tidak bisa,” katanya.

Dia mengaku paham betul mekanisme DPRD Badung, karena tiga periode menjadi anggota DPRD, ”Kalau mengambil keputusan dua per tiga dari jumlah anggota DPRD. Di Badung 40. Itu berarti 26,7 anggota dibulatkan jadi 27. Fraksi PDI Perjuangan anggotanya 28 dan ada Fraksi Badung Gede, sudah hadir. Ini tanggung jawab, mereka digaji. Misal kalau kami melakukan hal yang sama, kemudian si A jadi bupati, kami tidak hadir,,berarti tidak selesai kan APBD,” katanya.

Dia meminta agar anggota DPRD Badung agar jangan mengedepankan kepentingan politik pribadi atau golongan.

”Fraksi Badung Gede, di sana ada Gerindra dan Demokrat, mereka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga apa yang kami lakukan ini untuk kepentingan dan kebahagiaan krama Badung. Ini sangat-sangat kuorum. Artinya, ada atau tidak ada Fraksi Golkar, kita tetap jalan,” katanya yang disambut tertawa hadirin.

Sementara Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menyatakan ketidakhadiran Fraksi Golkar itu haknya. ”Itu hak mereka untuk melakukan keputusan dalam lembaga ini. Kami tidak mau intervensi. Tetapi sebagai pimpinan dewan, saya selalu berkomunikasi kepada semua fraksi yang ada. Kita bangun demokrasi ini dengan baik dan komunikatif,” katanya.

Tetapi ketika seorang wartawan bertanya mengapa Fraksi Golkar tidak hadir, sambil berlalu Parwata mengatkaan ”Tanya pada dia”. (bgn/din)20080730