Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar kompak tidak menghadiri penutupan Rapat Paripurna DPRD Badung pada Kamis (18/4) lalu. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta mengagendakan penyampaian rekomendasi DPRD Badung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati terkait pelaksanaan APBD Badung tahun anggaran 2023.

Ketua DPD Partai Golkar Badung, Wayan Suyasa yang juga Wakil Ketua I DPRD Badung, hingga berita ini selesai ditulis Minggu (21/4) pukul 16.00 Wita, tidak merespons ketika dimintai konfirmasi lewat pesan WhatsApp. Pesan yang disampaikan hanya dibaca.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan rapat paripurna menggunakan sebuah mekanisme, tata tertib DPRD Kabupaten Badung.

“Jadi, kuorum sebuah sidang paripurna 3/4 anggota DPRD Badung harus hadir. Dan hari ini, sidang paripurna telah kami nyatakan kuorum sesuai dengan tata tertib, karena yang hadir 30 orang dari 40 orang. Artinya telah melebihi daripada ketentuan yang diatur oleh tata tertib,” katanya usai sidang.

Sementara Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, menyatakan tidak mengerti atas ketidakhadiran Fraksi Golkar. “Tidak ngerti saya. Yang ngundang ke sini kan DPRD,” ujarnya.

Giri Prasta pun menyinggung gaji besar yang diterima oleh anggota DPRD Badung. Bahkan sampai menyebut jika kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ini juga mendapat uang yang juga besar.

“Kalau misalkan saya seperti itu, kan malu. Terima gaji banyak. Keluar negeri juga, begitu juga ada keluar daerah dapat uang. Ketika tugasnya melaksanakan tugas negara, tidak hadir,” katanya. (bgn003)24041810

Tabanan, Baliglobalnews

Fraksi Golkar Tabanan menyetujui untuk membahas dua ranperda dalam rapat kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dua ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Reklame.

Hal itu disampaikan I Ketut Budi Adnyana ketika membacakan pandangan umum Fraksi Golkar dalam sidang paripurna DPRD Tabanan di aula sidang DPRD Kabupaten Tabanan pada Selasa (17/10/2023).

Budi menyampaikan ranperda tentang APBD TA 2024 merupakan rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda, mengacu pada kebijakan umum APBD dan PPAS, yang merupakan dokumen awal Perencanaan Anggaran daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024.

“Tentang penyelenggaraan Reklame, prinsipnya Fraksi Golkar sependapat untuk dilakukan pembahasan dalam rapat kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua,” katanya.

Hadir dalam sidang tersebut Bupati Tabanan, perwakilan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah beserta para asisten Setda Kabupaten Tabanan, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, kepala instansi vertikal, BUMD di Tabanan, serta camat se-Kabupaten Tabanan. (bgn020)23101705

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyatakan sependapat dengan Pemerintah terhadap rancangan APBD Kabupaten Badung Anggaran Induk tahun 2022. Hanya, fraksi berlambang pohon beringin itu memberikan beberapa catatan.

Hal itu disampaikan Fraksi Golkar dalam pemandangan umum fraksi melalui juru bicara Gede pada sidang paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Puspem Badung pada Selasa (19/10). ”Ada beberapa catatan-catatan strategis, saran untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut,” katanya.

Suardika merinci catatan tersebut, di antaranya masih adanya tunggakan pajak menunjukkan belum optimalnya penegakan supremasi hukum di bidang perpajakan, angka capaian realisasi pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah pada semester I tahun 2021 hanya mencapai 26,24%

Terhadap alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,13 %, kata dia, sudah dan harus memenuhi amanat UU, namun masih terdapat permasalahan yang luput dari perhatian pemerintah, di antaranya status lahan SD 5 dan SD 2 Kuta yang belum milik pemerintah daerah, sehingga berdampak pada bantuan fisik terhadap sekolah tersebut. SMP 3 Kuta di Kedonganan masih kekurangan sarana-prasarana. Lampu penerangan jalan di beberapa ruas jalan banyak yang mati, di sepanjang jalan Kuta Utara, jalan menuju Sawangan Nusa Dua Selatan, Kuta Selatan, dan juga trotoarisasi di daerah Kuta Utara, tidak luput dari pemandangan umum Fraksi Golkar.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Made Sunarta dan Sekwan IGA Made Wardika. Rapat yang berlangsung secara hybrid dihadiri sebagian anggota dewan secara luring dan daring juga dihadiri Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, Sekda Wayan Adi Arnawa dan pimpinan OPD terkait dan undangan lainnya.

APBD Kabupaten Badung tahun 2022 dirancang Rp 2,9 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 1,9 triliun, pendapatan transfer Rp 888,8 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 80,2 miliar. Belanja daerah dirancang Rp 2,9 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp 2,3 triliun, belanja modal Rp 52,8 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 181,9 miliar, belanja transfer Rp 265,7 miliar. (bgn003)21102003

Denpasar, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar DPRD Bali dengan tegas menolak wacana disusun dan diberlakukannya UU minuman beralkohol (Mikol). Pasalnya, Bali merupakan daerah pariwisata dan minuman beralkohol terkait dengan industri pengolahan sebagai sumber penghidupan masyarakat dan terkait dengan pelaksanaan upacara adat.

Hal itu terungkap dalam pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh I Nyoman Wirya, pada rapat paripurna DPRD Bali di gedung DPRD Bali, Denpasar, Rabu (18/11).

Dari sisi pendapatan daerah terjadi penurunan pendapatan dibandingkan APBD 2020. F. Golkar menyatakan dapat memahami penetapan penurunan pendapatan tersebut walaupun belum sepenuhnya terpenuhi proyeksi KUA-PPAS tahun 2021. Pada imasa yang akan datang, F Golkar minta agar tidak selamanya  menggantungkan diri pada pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). “Sumber-sumber pendapatan yang telah dirintis hendaknya segera di wujudkan disertai penjajakan kemungkinan segera membuka pariwisata Bali dengan tetap mentaati protokol kesehatan,” katanya.

Terkait dengan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di daerah Gunaksa Klungkung yang notabene merupakan kawasan rawan bencana, F. Golkar minta dilakukan kajian komprehensif sehingga pembangunannya, mengantisipasi kemungkinan kerawanan bencana dengan baik, mengingat secara historis tahun 1963, kawasan tersebut adalah kawasan yang terkena lintasan lahar Gunung Agung.

Fraksi Golkar mengapresiasi pembangunan Pusat Kebudayaan Bali tersebut dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan PAD Kabupaten Klungkung jika terwujud sesuai  rencana.

Gubernur, kata dia, harus mulai berani mendorong pembangunan sektor pertanian dengan program-program strategis dalam rangka menyeimbangkan peran antarsektor dalam struktur ekonomi daerah Bali. Dia menyarankan untuk tidak mempertentangkan peran sektor pertanian dan sektor pariwisata, tetapi membangun sinergi yang saling menunjang..

Dari aspek pengeluaran pembiayaan, Fraksi Partai Golkar mendukung penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali  Rp 30 miliar dan mengusulkan penyertaan modal Rp 30 miliar pada PT JAMKRIDA Bali Mandara dengan pertimbangan bahwa penyertaan Rp 30 miliar kepada PT JAMKRIDA Bali Mandara akan dapat meningkatkan “gearing ratio” Rp 1,2 triliun. Dengan asumsi penjaminan untuk UMKM, koperasi, LPD dan Bumdes Rp 100 juta saja akan bisa disalurkan pinjaman kepada 12 ribu UMKM, koperasi, LPD dan Bumdes disamping meningkatnya penyerapan tenaga kerja. (bgn003)20111902

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar DPRD Badung mengapresiasi tinggi atas kerja keras eksekutif yang mampu melahirkan lima raperda untuk selanjutnya dibahas secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif sebagai bahan evaluasi tentang apa yang telah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan menuju Badung yang shanti dan jagadhita.

Demikian antara lain pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh I Nyoman Suka dalam rapat paripurna DPRD Badung di Gedung DPRD Badung, Senin (9/11). Fraksi Partai Golkar (FPG) menyatakan tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dan dinamika dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Badung. ”Hal itu disebabkan sampai saat ini kita masih dihadapkan pada kondisi pandemi covid-19. Situasi ini tidak hanya berdampak dari segi kesehatan tetapi juga berdampak pula pada sektor perekonomian. Namun demikian pembangunan badung tidak boleh mandek atau berhenti, tentu harus ada upaya-upaya untuk mewujudkannya,” katanya.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021, FPG pendapatan daerah yang dirancang Rp 4.337.538.810.114 perlu dirasionalisasi. FPG memandang postur pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 kurang realistis. ”Kami berasumsi besaran pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 Rp 2,5 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. ”Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah hanya sekitar 50 persen yang pada tahun-tahun sebelumnya kisaran 80 persen sampai dengan 85 persen, sehingga APBD Badung perlu dirasionalisasi,” katanya.

Dengan menjadikan pajak hotel dan restoran sebagai primadona, kata dia, perlu adanya upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui sektor tersebut. Berdasarkan data bulan oktober 2020 terdapat 1.332 hotel dan restoran di Kabupaten Badung yang menunggak pajak dengan kisaran piutang pajak Rp 650 miliar. ”Piutang ini sebelum pandemi covid-19, maka perlu dilakukan upaya-upaya penagihannya, karena sesungguhnya konsumen sudah melakukan kewajiban pajaknya 10 persen kepada Kabupaten Badung. Di samping itu pula kami mendorong pemerintah untuk mengedepankan metode pemungutan pajak dengan online sistem dan real time,” katanya.

Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2020-2040, FPG sependapat dengan ditetapkan Raperda RDTR Kuta Utara menjadi perda. Dengan telah ditetapkannya perda ini maka kewajiban pemerintah untuk mendesiminasikannya dan menjadikan perda ini sebagai panglima dalam pengendalian kawasan dan lingkungan.

FPG juga mendorong RDTR kecamatan yang lain segera untuk dituntaskan sehingga keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Badung memiliki RDTR.

FPG juga sependapat untuk menjadikan Perda terhadap dua ranperda, yakni Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penyertaan Modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana.

Dengan penyertaan modal tersebut, FPG mengharapkan pelayanan PDAM Tirta Mangutama dapat ditingkatkan, sehingga tidak terjadi lagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih. Selain itu, PDAM juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya.

Demikian pula penyertaan modal pada Perumda Mangu Giri Sedana bertujuan untuk revitalisasi beberapa pasar, tentu revitalisasi ini nantinya mampu meningkatkan pendapatan PD pasar, sehingga bermuara pada kontribusi terhadap pembentukan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung.

Sementara terhadap perdagangan orang, FPG menyatakan merupakan bentuk perlakuan yang melanggar harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi dalam menangani permasalahan perdagangan orang saat ini adalah belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi lintas sektoral, pengawasan, dan pembinaan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, disebutkan bahwa untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Adapun maksud dan tujuan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang adalah memberikan perlindungan, meningkatkan dan mengintensifkan berbagai tindakan dan kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, sehingga terdapat landasan hukum yang pasti dan mengikat bagi pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, FPG sependapat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditetapkan menjadi perda. (bgn122)20110924