Singasana, Baliglobalnews

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tabanan memberikan catatan serta masukan kritis terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. Pihak legislatif mengingatkan agar pembentukan regulasi dan pengalokasian anggaran daerah tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap lima Ranperda yang digelar, pada Kamis (10/9/2026).

Pemandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan oleh juru bicara I Nyoman Gede Andika. Dalam pemaparannya, Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan daerah tidak diukur dari seberapa banyak regulasi yang diterbitkan, melainkan dari sejauh mana persoalan rakyat dapat diselesaikan. “Perda bukan sekadar produk hukum, melainkan instrumen nyata untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat, membuka kesempatan ekonomi, melindungi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Terkait Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Fraksi Gerindra menyoroti proyeksi Peningkatan Pendapatan Daerah menjadi Rp2,268 triliun dan Belanja Daerah menjadi Rp2,351 triliun dengan pembiayaan netto sebesar Rp82,683 miliar. Gerindra mendesak Pemkab Tabanan untuk memastikan anggaran pembiayaan tersebut produktif dan tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan.

Mengenai dua Ranperda Penyertaan Modal yakni pada PT Jamkrida Bali Mandara dan Perumda Sanjayaning Singasana. Fraksi Gerindra memberikan pengawasan ketat. Terkait PT Jamkrida Bali Mandara. Gerindra meminta adanya hasil kembalian yang jelas bagi rakyat. “Jangan sampai pemerintah daerah menyertakan modal, tetapi pelaku usaha rakyat tetap kesulitan memperoleh permodalan,” katanya.

Sementara Perumda Sanjayaning Singasana. Perumda didesak untuk tidak hanya sekadar mengelola aset, tetapi harus menjadi penggerak utama perekonomian daerah serta mampu memberikan kontribusi PAD secara berkelanjutan.

Sorotan tajam juga diarahkan pada Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Fraksi Gerindra menegaskan bahwa perlindungan fungsi lahan pertanian akan kehilangan makna jika tidak diimbangi dengan jaminan kesejahteraan para petani. “Petani tidak boleh hanya diminta menjaga sawah demi ketahanan pangan daerah, sementara kesejahteraannya dibiarkan menjadi urusan pribadi. Jika Tabanan ingin tetap menjadi lumbung pangan Bali, maka petaninya harus sejahtera, lahannya produktif, dan regenerasinya terjamin,” ujarnya.

Sementara untuk Ranperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), pihaknya mengingatkan agar penataan kabel dan utilitas tidak sekadar menjadi proyek fisik semata, melainkan harus memberikan dampak keindahan kota tanpa membebani biaya hidup masyarakat.

Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menekankan persetujuan terhadap lima Ranperda bukanlah cek kosong. Setiap rupiah APBD harus memiliki target, keluaran, hasil serta dampak yang jelas. Penyertaan modal juga wajib menghasilkan imbalan hasil nyata bagi masyarakat serta kontribusi terukur terhadap PAD. Pada akhirnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Tabanan menyepakati penyampaian pidato pengantar Bupati Tabanan dan mendukung pembahasan lima Ranperda sesuai ketentuan. (*/bgn020)26091111

Tabanan, Baliglobalnews

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Tabanan menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan pada Selasa (17/6/2025). Agenda rapat kali ini membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Tabanan mengenai empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tabanan Ni Nengah Sri Labantari mengawali penyampaiannya dengan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tabanan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Bali untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. “Selamat atas Pencapaian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kami berharap prestasi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Tabanan,” ujarnya.

Adapun empat ranperda yang dibahas meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Ranperda tentang Penataan Banjar Dinas, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2024-2044, dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Daerah yang dianggarkan Rp2,36 triliun lebih telah terealisasi Rp2,24 triliun lebih atau 94,78%. “Kami sangat bangga dengan pencapaian tersebut, dan berharap untuk berikutnya pencapaian tersebut lebih bisa ditingkatkan lagi sehingga bisa mencapai 100% bahkan melebihi di atas itu,” kata Sri Labantari.

Terkait Ranperda Penataan Banjar Dinas, Fraksi Gerindra menyatakan dukungan penuh atas upaya penataan tersebut. Namun, Ia menegaskan bahwa pelayanan publik di tingkat desa tidak boleh bersifat diskriminatif. “Kami berharap desa sebagai ujung tombak pelayanan publik tidak membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan warna atau kelompok mana pun. Semua masyarakat harus mendapatkan hak yang sama,” ujarnya.

Pihaknya juga mendukung Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan 2024-2044. Namun, pembangunan tersebut diminta tetap memperhatikan prinsip-prinsip keharmonisan yang terkandung dalam konsep Tri Hita Karana.

Terkait Ranperda RPJMD Tabanan 2025-2029, Fraksi Gerindra menyarankan agar dokumen perencanaan tersebut disusun secara efektif dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan daerah. “RPJMD ini harus benar-benar jadi pedoman pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai hanya menjadi dokumen formalitas,” katanya.

Fraksi Gerindra Tabanan menyatakan setuju agar keempat ranperda tersebut dibahas lebih lanjut bersama eksekutif sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*/bgn020)25061808