Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri rapat paripurna ke-23 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (19/1/2026). Rapat paripurna ini beragendakan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta jajaran perangkat daerah terkait. Mayoritas fraksi-fraksi mendukung langkah strategis Gubernur Bali Wayan Koster menambah penyertaan modal ke banknya krama Bali, BPD Bali. 

Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali yang dibacakan oleh I Gede Ghumi Asvatham. Fraksi Demokrat-NasDem menyatakan sependapat dengan Gubernur Bali bahwa penguatan permodalan Bank BPD Bali merupakan langkah strategis di tengah tantangan dan konsolidasi industri perbankan nasional. 

Fraksi ini juga mengapresiasi kebijakan optimalisasi aset tanah daerah di kawasan Nusa Dua yang dinilai mampu memberikan manfaat fiskal lebih cepat melalui mekanisme pembayaran di muka, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung penambahan penyertaan modal daerah pada Bank BPD Bali.

Dari Fraksi Partai Golongan Karya, pandangan umum disampaikan oleh Agung Bagus Tri Candra Arka. Fraksi Golkar menegaskan bahwa penambahan penyertaan modal daerah merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya bertujuan mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga harus dipandang sebagai investasi publik yang memberikan nilai tambah nyata dan terukur bagi pembangunan ekonomi daerah. Fraksi Golkar mendorong agar kebijakan ini diiringi dengan penguatan tata kelola, profesionalisme manajemen, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali yang pandangan umumnya dibacakan oleh I Wayan Tagel Winarta menyambut positif Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank BPD Bali. Fraksi PDI Perjuangan menilai kebijakan ini sebagai instrumen strategis dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi Bali. Penyertaan modal daerah dipandang bukan sekadar penambahan nominal modal, melainkan investasi publik yang harus menghasilkan dampak nyata, terukur, dan berkeadilan bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali dengan pembaca I Wayan Subawa menyampaikan sejumlah catatan penting yang bersifat yuridis, normatif, dan substantif terhadap Raperda yang diajukan oleh Gubernur Bali. Fraksi Gerindra-PSI menyoroti penggunaan istilah “penambahan penyertaan modal” dalam judul Raperda yang dinilai perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus meminta kejelasan konsistensi dasar hukum yang digunakan dibandingkan dengan peraturan daerah sebelumnya yang mengatur penyertaan modal pada Bank BPD Bali

Fraksi Gerindra-PSI menekankan bahwa penyertaan modal daerah harus dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya terkait perlindungan hak pemegang saham minoritas dan prinsip sinergi antar pemegang saham. Fraksi ini juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penyertaan modal dalam bentuk inbreng aset tanah, termasuk pemenuhan asas publisitas guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi Bank BPD Bali maupun bagi pihak ketiga. Terkait pengawasan, Fraksi Gerindra-PSI meminta penegasan posisi dan peran Gubernur dalam melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah tersebut.

Meski menyampaikan berbagai catatan kritis, Fraksi Gerindra-PSI memberikan apresiasi terhadap kinerja Bank BPD Bali yang dinilai berada dalam kondisi sehat, dengan tingkat profitabilitas yang baik, kualitas aset yang terjaga, serta likuiditas dan permodalan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi dasar kuat bagi penambahan penyertaan modal guna memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat layanan keuangan pemerintah daerah, serta mendorong percepatan transformasi digital perbankan yang lebih efisien dan akuntabel. (*/bgn003)26011901

Denpasar, Baliglobalnews

Fraksi-fraksi DPRD Bali meliputi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Demokrat–Nasdem) mendukung Raperda Bale Kertha Adhyaksa guna menjembatani mediasi dan musyawarah sebagai garda depan penyelesaian perkara adat.

Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna ke-31 yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III DPRD I Komang Nova Sewi Putra dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (11/8/2025).

I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya yang membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Demokrat–Nasdem, mengapresiasi penyampaian Raperda Bale Kertha Adhyaksa oleh Gubernur. “Masyarakat Bali memiliki karakteristik warisan budaya serta kearifan lokal dalam penyelesaian perkara yang dapat diimplementasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dalam praktek dewasa ini disebut sebagai prinsip keadilan restoratif,” katanya.

Dia menyatakan pengakuan terhadap hukum adat sebagai salah satu sumber hukum sah memberikan legitimasi bagi penerapan sanksi berbasis adat, sepanjang sejalan dengan nilai Pancasila, prinsip hak asasi manusia, dan ketentuan konstitusional. “Hukum adat adalah mother of law bagi bangsa Indonesia, sebuah warisan luhur dengan karakteristiknya yang khas, dan telah mengakar serta menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut kehidupan masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan, pembentukan Bale Kertha Adhyaksa dipandang sebagai forum mediasi yang memfasilitasi penyelesaian perkara adat, pidana ringan, dan konflik sosial secara damai melalui kerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, perangkat desa, dan pecalang. “Mekanisme ini diharapkan memulihkan hubungan antar pihak melalui musyawarah, bukan peradilan formal,” katanya.

Bale Kertha Adhyaksa, kata dia, bukan untuk menempatkan Kerta Desa Adat di bawah subordinasi, melainkan membangun kemitraan fungsional yang saling melengkapi.

Lembaga ini berperan memfasilitasi dan menguatkan pelaksanaan hukum adat secara terukur dan terintegrasi, sementara Kerta Desa Adat tetap memegang kewenangan penyelesaian perkara sesuai tradisi dan norma adat setempat.

Marhaendra Jaya juga mengapresiasi langkah Gubernur Bali dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang telah melakukan sosialisasi Raperda ke sembilan kabupaten/kota di Bali. Proses ini dinilai sesuai prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga rancangan kebijakan memiliki landasan dan parameter yang jelas, lahir dari kebutuhan hukum, sosial, dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali yang dibacakan Gede Harja Astawa memandang masih perlu ada perhatian serius terhadap aspek tata laksana dalam Raperda tersebut, khususnya bagaimana pelaksanaan Perda, sehingga secara prosedural tidak menimbulkan konflik kepentingan dan saling mengambil wilayah kerja antarlembaga. “Kami berharap agar Raperda ini dapat menjawab tantangan tersebut sehingga peran desa adat sebagai penyelesaian sengketa adat dapat berjalan efektif tanpa membebani desa adat secara berlebihan,” katanya.

Dia mengingatkan pentingnya sinergi dengan lembaga desa adat yang sudah ada dan memastikan anggaran desa adat tidak berkurang akibat penambahan tugas baru.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster ditemui usai sidang mengatakan Raperda Provinsi Bali tentang Bale Kertha Adhyaksa dipastikan rampung tepat waktu dan siap berlaku mulai Januari 2026. Menanggapi pertanyaan soal raperda ini yang terkesan ingin disahkan cepat, Koster menegaskan percepatan pembahasan dilakukan karena materi sudah melalui kajian mendalam dan mendapat kesepakatan bersama dengan DPRD Bali. “Karena satu, materinya memang sudah matang. Dan sudah sepakat dengan DPRD, fraksinya, komisinya, sudah sepakat. Materi juga sudah saya dalami betul, sampai malam-malam. Dari pengalaman saya legislasi, ini oke,” katanya.

Koster menjelaskan, Bale Kertha Adhyaksa bukanlah unsur lembaga desa adat, melainkan wahana pendampingan yang berada di wewidangan desa adat. Unsur lembaga desa adat tetap hanya terdiri dari prajuru desa, saba desa, dan kertha desa.

Menurut dia, lembaga ini bersifat baru dan diakui secara hukum. Berbeda dengan kertha desa yang menegakkan hukum adat melalui awig-awig dan pararem, Bale Kerta Adyaksa tidak mengambil alih peran tersebut. Lembaga ini akan menangani berbagai persoalan ringan di desa adat, baik yang bersifat pidana maupun perdata, sehingga tidak perlu berlanjut ke proses pengadilan.

“(Bale Kertha Adyaksa) lembaga baru. Ini akan menyelesaikan persoalan dan diakui dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi begitu selesai dia di lembaga ini, ya dia tidak lagi berlanjut ke hukum pengadilan,” jelasnya. (bgn008)25081110