Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali pada Selasa (14/7/2026).

Mengawali penyampaian jawaban Gubernur, Wagub Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali atas berbagai saran, masukan, dan pandangan konstruktif yang telah disampaikan. Pemerintah Provinsi Bali memandang seluruh masukan tersebut sebagai bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas.

Menanggapi pandangan fraksi mengenai pentingnya mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir. Opini tersebut merupakan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tata kelola yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali mengenai potensi kelebihan pembayaran pada pembangunan Turyapada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai action plan yang telah disusun.

Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan penjelasan atas pandangan fraksi mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk peningkatan penerimaan retribusi daerah dan pengelolaan pungutan wisatawan asing (PWA). Menurut pemerintah, peningkatan pendapatan daerah akan terus diupayakan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Disampaikan pula bahwa tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil optimalisasi pengelolaan potensi daerah yang didukung oleh perkembangan aktivitas ekonomi yang melampaui asumsi pada saat penyusunan APBD. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pendapatan akan terus disempurnakan agar semakin akurat dan adaptif terhadap dinamika perekonomian. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang melampaui target juga mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui penguatan tata kelola, digitalisasi pelayanan, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. Sementara itu, realisasi retribusi daerah yang melampaui target dipengaruhi oleh adanya sumber penerimaan baru yang sebelumnya belum direncanakan, yakni kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk penyelesaian kewajiban para mitra kerja sama.

Berkenaan dengan pungutan wisatawan asing, Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa saat ini terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, lembaga, dan badan usaha terkait guna memperkuat mekanisme pelaksanaan pungutan tersebut sehingga dapat berjalan lebih optimal.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Demokrat-NasDem mengenai realisasi belanja daerah, belanja modal, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa kualitas pengelolaan APBD akan terus ditingkatkan. Dijelaskan bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2025 merupakan akumulasi dari berbagai komponen, termasuk dana yang bersifat terikat serta efisiensi pelaksanaan program dan pengadaan barang dan jasa.

Terkait usulan Fraksi Demokrat-NasDem mengenai bantuan keuangan khusus (BKK) bagi pemerintah kabupaten/kota se-Bali untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengalokasikan anggaran BKK secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kapasitas fiskal daerah, serta skala prioritas pembangunan.

Pemerintah Provinsi Bali juga meyakini bahwa kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD akan menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas guna mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Menutup penyampaian Jawaban Gubernur, Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik komitmen seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali untuk melanjutkan pembahasan Raperda sesuai mekanisme yang berlaku. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali sebagai bagian dari penyempurnaan substansi Raperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Saat diwawancarai wartawan, Wakil Gubernur Giri Prasta menyampaikan Gubernur Bali selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Bali secara rutin melaporkan perkembangan KEK Sanur maupun KEK Kura Kura kepada Dewan Nasional KEK. Meski demikian, dia menegaskan bahwa pengembangan KEK harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang menjadi identitas Bali. “Bali boleh maju, tetapi jangan sampai melupakan akar adat dan budaya kita. Pembangunan jangan sampai melanggar tatanan agama, adat, tradisi, seni, dan budaya Bali. Identitas Bali harus tetap jelas,” tegasnya. (*/bgn003)26071403

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan jawaban atas berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap Ranperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, pada Jumat (24/4/2026) mengapresiasi atas seluruh masukan fraksi DPRD yang dinilainya sangat konstruktif dalam memperkaya substansi pembahasan dua Ranperda tersebut. Dia menyampaikan penguatan regulasi, namun tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap materi dan substansi pandangan umum seluruh fraksi atas dua Ranperda ini,” tegasnya.

Giri Prasta juga menegaskan dalam setiap produk hukum daerah, asas kepastian hukum dan asas keadilan merupakan prinsip yang selalu melekat, meskipun tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam batang tubuh peraturan.

Menanggapi usulan fraksi terkait penguatan konsep pariwisata berbasis ekosistem, termasuk pengembangan sport tourism dan wisata spiritual, pemerintah menyatakan bahwa berbagai bentuk tersebut pada dasarnya telah berkembang dan terakomodasi dalam bentuk usaha pariwisata yang ada, meskipun secara nomenklatur belum berdiri sebagai kategori tersendiri dalam regulasi nasional.

Sementara terkait pengaturan ciri-ciri pariwisata berkualitas, Giri Prasta menegaskan ketentuan yang termuat dalam Ranperda bersifat akumulatif, sehingga seluruh unsur harus dipenuhi secara bersama, bukan bersifat pilihan. “Semua unsur dalam pariwisata berkualitas harus dipenuhi secara akumulatif,” tegasnya.

Pada Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Giri Prasta menegaskan bahwa setiap penyesuaian tarif dan jenis layanan harus selalu dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Retribusi daerah bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Giri Prasta juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui penataan sistem retribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (bgn008)26042510

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Kota Denpasar bersama Pemerintah Kota Denpasar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan II yang digelar pada Jumat (11/7) di ruang sidang DPRD Kota Denpasar.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD Ida Bagus Yoga Adi Putra dan I Wayan Mariyana Wandhira. Agenda rapat mencakup penyampaian pandangan umum akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025, pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara, serta sambutan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Rapat paripurna juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Denpasar, Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Ketua Komisi serta anggota DPRD, dan jajaran pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Melalui forum ini, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir dan menyatakan persetujuan terhadap Ranperda yang diajukan, sekaligus menyampaikan berbagai masukan strategis untuk optimalisasi anggaran dan pembangunan Kota Denpasar ke depan.

Pandangan umum pertama disampaikan Fraksi Gerindra yang dibacakan I Ketut Sudana menyampaikan apresiasi atas pencapaian pendapatan daerah yang telah melampaui target, khususnya oleh OPD penghasil. Fraksi mendorong agar pada tahun 2026, target pendapatan terutama pendapatan asli daerah (PAD) lebih ditingkatkan, mengingat masih banyak potensi yang dapat digali, salah satunya dari sektor pajak reklame. Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah segera menyusun regulasi pungutan pajak reklame guna mendukung optimalisasi penerimaan daerah. “Fraksi Gerindra menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Pandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan Yonathan Andre Baskoro, bahwa setelah mencermati penyampaian Walikota Denpasar dalam rapat paripurna tanggal 3 Juli 2025, hasil rapat-rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim APBD Pemkot, serta hasil rapat internal fraksi pada 10 Juli, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar menyatakan menerima dan menyepakati Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan tersebut didasarkan pada evaluasi terhadap dinamika pembahasan, target-target fiskal, serta capaian ekonomi dan sosial yang tertuang dalam Ranperda. Fraksi Golkar menegaskan komitmennya mendukung penetapan Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pendapat akhir Fraksi PSI-NasDem yang disampaikan Agus Wirajaya menilai bahwa penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2025 telah dilakukan dengan cermat dan inovatif, serta mencerminkan respons pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan Kota Denpasar ke depan. “Fraksi PSI-NasDem menyatakan dapat menyetujui ranperda tersebut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Denpasar disampaikan I Nyoman Gede Sumara Putra, bahwa menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Fraksi menilai rancangan telah sesuai regulasi, selaras dengan RPJMD dan realisasi sebelumnya, serta mengapresiasi optimisme Pemkot dalam menaikkan target pendapatan. “Diharapkan, perubahan ini mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik,” ujarnya.

Seluruh fraksi juga menyampaikan saran guna mengoptimalkan anggaran, efisiensi belanja, dan sinergi lintas sektor untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Sementara Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kota Denpasar atas komitmen, kerja keras, serta kerjasama yang solid sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dapat disepakati bersama. “Meskipun dalam proses pembahasan terdapat perbedaan pandangan, hal tersebut justru menjadi kontribusi berharga dalam penyempurnaan rancangan tersebut,” ujarnya.

Walikota Jaya Negara juga menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan yang semakin kompleks, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. “Berbagai catatan, saran, serta komentar dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian serius pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai urgensi dan peraturan yang berlaku demi peningkatan pelayanan dan pembangunan di Kota Denpasar,” tandasnya. (*/bgn003)25071112

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di ruang Utama Gosana DPRD Badung, Selasa (17/11). Rapat yang dibuka Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengagendakan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Badung terhadap lima ranperda yang diajukan pihak eksekutif.

Kelima Ranperda tersebut yakni Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2021, Ranperda RDTR Kecamatan Kuta Utara Tahun 2020-2040, Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Mangutama, Ranperda Pencegahan, Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ranperda Perubahan atas Ranperda Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perumda Mangu Giri Sedana. Rapat Paripurna dibuka Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta, serta dihadiri Anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Badung serta Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.

Pada rapat tersebut, Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung memberikan ruang kepada DPRD untuk mencermati kembali asumsi-asumsi dasar yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan APBD, utamanya terhadap target pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terbesar dalam rangka pembiayaan belanja daerah tahun anggaran 2021.

”Saya berharap penetapan terhadap target pendapatan dan belanja daerah yang nantinya kita putuskan bersama, benar-benar dapat mencerminkan model perencanaan dan penganggaran yang lebih berimbang, sehat dan logis yang dapat memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Lihadnyana menekankan satu hal yang perlu mendapat perhatian dan disadari bersama bahwa seluruh hal-hal yang harus dialokasikan dalam APBD, baik yang bersifat wajib dan mengikat (meliputi kebutuhan belanja pegawai, beban operasional kantor, belanja mandatori, kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, kegiatan-kegiatan mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan) serta atas kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN menjadi prioritas utama dalam penetapan APBD. Karena bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Karena itu, kata dia, pemahaman terhadap substansi rancangan APBD menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan rasional dalam rangka pengambilan keputusan bersama, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian. ”Namun saya yakin dan percaya, melalui pembahasan yang dilakukan secara intensif serta komprehensif antara pemerintah daerah dengan dewan, akan dapat diperoleh suatu kesepahaman dalam menetapkan prioritas belanja yang tetap menyesuaikan antara pemenuhan kebutuhan dengan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya

Selanjutnya Lihadnyana memaparkan berkaitan dengan pendapatan, pemerintah sependapat dengan saran dewan agar pemerintah daerah dengan gigih melakukan upaya-upaya atau terobosan-terobosan dalam upaya meningkatkan perolehan dana transfer termasuk mendapatkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat. ”Meskipun telah ditetapkan besaran dana transfer dari pemerintah pada rancangan APBD tahun anggaran 2021, namun tetap diupayakan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi dana dimaksud dan terus dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan perolehan dana transfer yang lebih besar,” katanya.

Terhadap saran dewan terkait Ranperda RDTR Kecamatan Kuta Utara untuk segera ditindaklanjuti, Pjs. Bupati menjelaskan pada prinsipnya pemkab sependapat dan telah dilaksanakan sesuai tahapan proses legalisasi Ranperda sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah dan tahapan selanjutnya adalah evaluasi gubernur, forum konsultasi dan penetapan perda.

Sedangkan saran dewan agar pelayanan PDAM Tirta Mangutama dapat ditingkatkan sehingga tidak terjadi lagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih, Lihadnyana  menjelaskan Pemkab Badung melalui PDAM Tirta Mangutama berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakatnya secara bertahap, pemanfaatan sumber-sumber air bersih yang potensial dengan pola pengelolaan sesuai kondisi setempat serta pemasangan jaringan perpipaan baru maupun merevitalisasi jaringan yang sudah ada.

Terkait permasalahan 4 kios yang ada di Unit Pasar Petang yang belum dimanfaatkan, dijelaskan bahwa 4 kios tersebut masih dalam penyesuaian regulasi dari Perusahaan Daerah (PD) ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sebagai turunannya Perda Nomor 10 tahun 2018. ”Selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana, kemudian akan disosialisasikan sebagai pedoman untuk bisa menempati 4 kios tersebut dimana tahun 2021 sudah terealisasi pemanfaatannya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan dokumen jawaban pemerintah oleh Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang selanjutnya diberikan kepada Pimpinan Fraksi di DPRD Kabupaten Badung. (bgn122)20111722

Gianyar, Baliglobalnews

Semua Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar menyatakan sepakat dan mendorong agar segera mengesahkan RAPBD tahun 2021 menjadi Perda APBD Kabupaten Gianyar tahun 2021, Jumat (15/10). Langkah tersebut diambil setelah fraksi-fraksi mendapatkan jawaban atas pandangan yang telah disampaikan kepada bupati.

Usai sidang dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, mengatakan setelah disampaikannya jawaban, semua fraksi dapat memberikan pendapatnya agar RAPBD tahun 2021 bisa segera disahkan.

”Setelah tadi saya sampaikan jawaban terkait apa yang ditanyakan dilanjutkan dengan fraksi-fraksi untuk menyatakan pendapatnya untuk bisa menerima dan menyetujui, menetapkan dan mengesahkan menjadi perda APBD Kabupaten Gianyar,” ujarnya.

Perda APBD Kabupaten Gianyar tahun 2021 diagendakan akan disahkan pada 19 Oktober mendatang. Harapannya setelah Perda APBD disahkan, program yg telah dirancang tahun 2021 tendernya bisa segera dimulai. ”Agendanya tanggal 19 Oktober APBD ini sudah resmi ditetapkan sehingga program-program yang sudah dirancang di tahun 2021 tendernya bisa segera dimulai dibulan Desember bahkan bisa lebih maju lagi. Ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa dalam rangka pemulihan perekonomian Kabupaten Gianyar dengan mempercepat perputaran uang pemerintah kepada masyarakat,” katanya.

Dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Gianyar atas pandangan fraksi PDI Perjuangan, Bupati Mahayastra menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah dirancang Rp 2,007 triliun lebih diperoleh dari beberapa sumber seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk tercapainya target pajak daerah, Mahayastra mengharapkan adanya peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang bergerak di sektor pariwisata untuk bersama-sama menggerakkan sektor pariwisata agar tumbuh lebih baik tidak hanya tergantung dari wisatawan asing tetapi lebih banyak menggarap wisatawan domestik. Serta mengadakan event berskala internasional untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal di Kabupaten Gianyar.

Di samping upaya pencapaian target pajak daerah, Tahun 2021 Pemkab Gianyar juga meningkatkan anggaran untuk layanan gratis rawat inap dan rawat jalan untuk kelas III bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan Rp.35 miliar, sehingga dapat melayani seluruh masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Menjawab pandangan umum dari Fraksi Golkar, Mahayastra mengatakan untuk tahun 2021 langkah yang diambil dalam pengembangan pariwisata yang berbasis budaya adalah dengan melaksanakan pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada desa wisata yang sudah ditetapkan sehingga desa wisata bisa berkembang secara mapan dan mandiri. 

Begitu pula dalam menyiapkan SDM berkompeten dan berdaya saing tinggi dilakukan dengan meningkatkan peran BLK (Badan Latihan Kerja) dalam memberikan pelatihan kepada para pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Sedangkan menjawab pandangan umum partai Demokrat terkait penataan utilitas di Catus Pata Ubud, Mahayastra mengatakan bahwa penataan utilitas di Catus Pata Ubud telah dianggarkan di tahun anggaran 2021 sambil menunggu proses perizinan dari pemerintah pusat dalam hal ini Balai Jalan wilayah 8 Surabaya. (bgn122)20101621