Mangupura, Baliglobalnews

DPRD Badung kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum (PU) terhadap delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (18/10/2022).

Rapat dipimpin Ketua DPRD, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta. Hadir Bupati  Nyoman Giri Prasta, Sekda Wayan Adi Arnawa, Sekwan IGA Made Wardika, pimpinan OPD dan pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung.

PU Fraksi Badung Gede (Gerindra – Demokrat) dibacakan oleh I Gede Aryantha mengatakan sependapat delapan Ranperda Kabupaten Badung dapat ditetapkan setelah mendapat evaluasi dari semua pihak.

Fraksi Badung Gede menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sampai saat ini masih tegar menangani tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini pemerintah dituntut agar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi setiap tantangan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, setiap komponen pemerintah dituntut cerdas dalam menyikapi dan dapat dilakukan secara sosiaekonomis maupun aspek teknokratisnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

“Sekalipun masih dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19, namun kita semua masih tetap dapat menunaikan tugas serta kewajiban konstitusi dengan baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan segala keterbatasan yang ada, sehingga delapan Ranperda Kabupaten Badung yang dimaksud dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Terhadap Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023, Fraksi Badung Gede memberikan apresiasi kepada pemerintah melihat proyeksi target rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 mengalami trend peningkatan yang cukup baik dan sangat menjanjikan yakni meningkat sebesar Rp 898.547.109.356 atau 30,06%. Serta pada aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelumnya dirancang sebesar Rp 3.152.310.774.457 meningkat Rp 1.071.090.434.951 atau naik sebesar 51,46% dari APBD induk tahun anggaran 2022.

Kenaikan yang signifikan ini lanjutnya, sudah tentu sebagai dampak pertumbuhan industri pariwisata yang seiring dengan perhelatan G20 di tahun 2022. Untuk itu, Fraksi yang diketuai oleh Made Retha itu tidak henti-hentinya mendorong semua pihak untuk berinovasi meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga dapat membantu memperbaiki kompetensi sumber daya pegawai dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas serta perlu adanya sinergitas yang lebih baik antar lembaga eksekutif dan legislatif dalam menciptakan harmonisasi. “Sehingga pengembangan di daerah Kabupaten Badung dapat lebih realistis, efektif, efisien serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyusun proyeksi APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mengantisipasi perkiraan terjadinya resesi setelah perhelatan G20 ini dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (bgn003)22101816

Mangupura, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna Selasa (18/8). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata bersama wakilnya I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta.

Rapat dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Rancangan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wabup I Ketut Suiasa.

Fraksi Badung Gede menyadari pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menurun sangat drastis, yakni dirancang penurunannya 43,13% dari APBD (induk) tahun anggaran 2020. Badung Gede menyadari penurunan itu sebagai dampak kondisi di tengah wabah Covid-19. ”Kami dorong pemerintah untuk mengkaji secara mendalam potensi pendapatan, sehingga menjadi lebih realistis di era pandemi ini,” kata I Made Retha ketika membacakan pemandangan umum fraksi yang terdiri dari Partai Gerindra dan Demokrat.

Terhadap belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pembiayaan daerah sudah juga menurun yakni sebesar 38,71% dari APBD (induk) tahun anggaran 2020. Dia mengharapkan penurunan belanja daerah dapat selaras dengan penurunan pendapatan daerah. ”Kami sependapat pada belanja daerah di tahun ini mengedepankan penanganan pandemi Covid-19 serta dampaknya. Kami patut berikan apresiasi, karena dalam kondisi pandemi Covid-19 pemerintah mampu berinovasi merancang komposisi pendapatan maupun belanja daerah dengan baik. Untuk itu, kami sependapat dengan komposisi rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020,” katanya.

Sunarta juga menyebutkan dalam rangka percepatan penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pemerintah telah melakukan realokasi anggaran pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan, karena kebutuhan yang mendesak. ”Atas langkah yang diambil pemerintah pada prinsipnya kami sependapat dan dapat menerima,” katanya.

Fraksi Badung Gede lantas menyatakan sepakat untuk menetapkan ranperda tersebut menjadi perda setelah melalui tahapan dan diverifikasi oleh Gubernur. (bgn/din)20081814