Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Badung Gede (Gerindra – Demokrat) mengusulkan agar nilai suara yang diperoleh parpol naik minimal menjadi Rp 25.000 per suara sah. Usulan itu disampaikan Fraksi Badung Gede dalam pemandangan umumnya yang dibacakan I Made Reta dalam sidang paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (16/8/2023).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II I Made Sunarta serta dihadiri Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Ketut Suiasa, mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2023 dan Ranperda tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan.

Terhadap dua Ranperda tersebut, Fraksi Badung Gede menyatakan pada prinsipnya dapat menerima dan ditetapkan menjadi perda. Namun ada beberapa saran dan masukan. Di antaranya pendapatan daerah, Fraksi Badung Gede sangat berharap

pemerintah tidak henti-hentinya mengedukasi wajib pajak, karena

masih ada hotel dan restoran yang belum operasional sampai sekarang sebagai dampak Covid-19. “Selain itu kami harapkan pemerintah juga dapat menciptakan sumber-sumber lain dalam menjaga pendapatan daerah, sebagai inovasi baru yang cukup fundamental sehingga menjadi kebanggaan kita semua,” katanya

Dari pertumbuhan pendapatan, Fraksi Badung Gede optimis rencana anggaran pendapatan tahun 2023 akan terlampaui sehingga akan memiliki Silpa yang surplus untuk  digunakan sebagai pengaman terhadap anggaran kemudian. “Melihat pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, begitu juga dari aspek peraturan dan kepatutan dapat dibenarkan untuk melakukan kenaikan harga/nilai satu suara sah yang diperoleh parpol, yang selama ini dihitung Rp 10.000 per suara yang sah. Kami mohon dapat dinaikkan menjadi minimal Rp 25.000 per suara sah, sehingga setiap partai politik yang ada di Kabupaten Badung dapat menjalankan program yang

direncanakannya dengan baik,” katanya.

Fraksi Badung Gede juga mendorong pemerintah dapat melanjutkan program tentang pengadaan laptop untuk anak/guru sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, sehingga sejak dini anak dapat mengakses kemajuan teknologi, apalagi laptop yang sebelumnya sudah tidak bisa mengaksesnya, karena sudah ketinggalan zaman dan sudah tentu dengan spek laptop lebih baik. (bgn003)23081716

Mangupura, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Badung mengggelar rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun anggaran 202 di Ruang Sidang Utama  Gosana, Senin (11/7).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Sunarta, mengagendakan Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi. Hadir Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, Sekda Wayan Adi Arnawa beserta jajarannya.

PU Fraksi Badung Gede yang dibacakan oleh Made Wijaya, memberikan beberapa catatan, di antaranya mendorong agar insentif perpajakan dapat lebih diarahkan. “Upaya ini untuk mendorong afirmasi kepada masyarakat kecil dibandingkan dengan masyarakat kelas atas, dalam hal ini, belanja perpajakan harusnya dapat diberikan secara efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Terkait rancangan pendapatan Badung, dia memandang perlu lebih mendekati realistis. Walaupun rancangan pendapatan terukur dalam pendapatan daerah terutama penerimaan perpajakan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Karena target penerimaan menjadi acuan pertama sebelum menetapkan belanja hingga besaran pembiayaan,” katanya.

Fraksi Badung Gede memandang perlu untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan perpajakan. “Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah, sehingga indeks benefit atau cost rattio dapat lebih ditingkatkan pada tahun berikutnya,” katanya.

Wijaya juga meminta eksekutif meningkatkan kualitas perencanaan agar seluruh belanja pemerintah daerah dilaksanakan secara terukur, terarah, bermanfaat, dan akuntabel sehingga terhindar dari in-efisiensi agar sesuai dengan prinsip good governance dan clean government.

Evaluasi terhadap belanja tidak terduga, kata dia, perlu dilakukan agar pemanfaatan dana tersebut benar-benar diarahkan pada situasi dan kondisi yang bersifat force majeure.

Dia menyebutkan pemantapan manajemen perencanaan proyek baik fisik maupun nonfisik, pelaksanaan tender proyek agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya.

Walaupun memberikan beberapa catatan, Fraksi Badung Gede sependapat rancangan Perda Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 untuk dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Badung. (bgn003)22071116

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Badung Gede DPRD Badung mendorong jajaran eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan terus melakukan inovasi, baik dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi guna mampu meningkatkan PAD.

Demikian antara lain saran dan masukan dari Fraksi Badung Gede (Gerindra dan Demokrat) melalui juru bicara I Made Retha, dalam pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana DPRD Puspem Badung, Selasa (19/10). ”Pemerintah agar terus berusaha meningkatkan pendapatan transfer baik dari provinsi maupun Pemerintah Pusat yang bersumber pada APBN melalui dana transfer umum, dana transfer khusus, dan dana insentif dengan membangun berbagai inovasi kegiatan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat Badung,” kata Retha.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Made Sunarta dan Sekwan IGA Made Wardika. Rapat yang berlangsung secara hybrid dihadiri sebagian anggota dewan secara luring dan Sebagian lagi secara daring, juga dihadiri Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, Sekda Wayan Adi Arnawa dan pimpinan OPD terkait serta undangan lainnya.

APBD Kabupaten Badung tahun 2022 dirancang Rp 2,9 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 1,9 triliun, pendapatan transfer Rp 888,8 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 80,2 miliar. Belanja daerah dirancang Rp 2,9 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp 2,3 triliun, belanja modal Rp 52,8 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 181,9 miliar, belanja transfer Rp 265,7 miliar.

Retha menyatakan sependapat dengan pemerintah untuk terus mendorong bangkitnya pariwisata pada masa pandemi Covid-19 dengan tidak henti-hentinya melakukan berbagai inovasi. ”Kami mendorong pemerintah agar terus membangkitkan sektor pertanian dan perikanan sebagai alternatif potensi yang mampu menunjang pendapatan asli daerah selain pariwisata, lebih-lebih kita telah menetapkan sebagai program prioritas di bidang pangan,” katanya.

Fraksi Badung Gede juga mengusulkan agar pemerintah membangun rumah/garase mobil pemadam kebakaran di Kantor Lurah Benoa. ”Selama ini mobilnya tidak memiliki rumah/garase sehingga tidak luput oleh panas, embun, dan hujan, tidak tertutup kemungkinan cepat rusak, sedangkan satu sisi investasinya sangat besar. Janganlah kita hanya ingat pada saat kebakaran terjadi dan lupa pada saat kita biasa-biasa saja,” tandasnya. (bgn003)21102004

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Badung Gede (FBG) DPRD Badung menuding petugas pemungut pajak kurang transparan. Hal itu mengemuka ketika juru bicara FBG, I Gede Aryantha, membacakan pemandangan umum FBG dalam rapat paripurna DPRD Badung di ruang Gosana Utama, DPRD Badung, Senin (9/11).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, dan dihadiri oleh Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, itu bahwa dalam supaya pencapaian target PAD tahun 2021, Adnyana berharap Pemerintah Kabupaten Badung, terutama instansi atau badan terkait (Bapenda-net) agar melakukan berbagai upaya dan inovasi khususnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari PHR.

”Kami juga berharap pemerintah agar mengoptimalkan pemungutan pajak lewat online system dengan real time. pemungutan pajak dengan online system yang kita terapkan saat ini, kami kira sudah cukup tertinggal, karena masih terjadi piutang pajak yang menumpuk pada perusahaan tertentu, yang kadang-kadang sulit untuk ditagih, lebih-lebih perusahaan tersebut telah masuk kategori pailit (bangkrut).

Pada saat ini terjadi kecenderungan dan kurang transparannya pemungut pajak, karena pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak, tidak disetor ke kas daerah, dan menjadi piutang yang harus ditagih oleh pemerintah,” katanya seraya menambahkan, dalam rangka mewujud transparansi tersebut pemerintah perlu menyampaikan jumlah piutang pajak sebelum covid-19 dan piutang pajak pada saat covid-19.

Terhadap tudingan pajak yang sudah dibayar tetapi tidak disetor ke kas daerah, Kepala Bapenda Badung, Made Sutama, langsung membantah ketika dimintai konfirmasi. Dia menegaskan pembayaran pajak secara self assesmant, di mana wajib pajak menyampaikan besaran pajak yang diterima ke Bapenda Badung secara online. ”Wajib pajak menyampaikan SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) secara online ke Bapenda. Jadi, pegawai tidak ada yang bersentuhan langsung dengan uang,” tandasnya. (bgn003)20111003

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Badung Gede (FBG) DPRD Badung menilai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung yang dirancang Rp 3,36 triliun untuk tahun anggaran 2021 masih tinggi, sehingga perlu diselaraskan agar lebih realistis dan akuntabel. Penilaian fraksi yang terdiri atas anggota dari Partai Gerindra dan Demokrat itu mengemuka dalam sidang paripurna DPRD Badung dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi di ruang Gosana Utama Gedung DPRD Badung, Senin (9/11)

”Kita sadari bersama bahwa pendapatan Kabupaten Badung delapan puluh persen lebih berasal dari sektor pariwisata yang rentan dengan berbagai isu, baik isu daerah, nasional, maupun internasional di samping saat ini dunia sedang dilanda wabah pandemi Covid-19, membuat sektor pariwisata tidak berdaya yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung,” kata I Gede Aryantha yang membacakan pemandangan umum FBG.

Dalam upaya pencapaian target PAD tahun 2021, FBG berharap pada Pemerintah Kabupaten Badung, terutama instansi atau badan terkait agar melakukan berbagai upaya dan inovasi khususnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari PHR.

FBG merinci pendapatan daerah tahun 2021 dirancang Rp 4.337.538.810.114 menurun Rp 1.964.814.404.618,10 atau 31,18% dari apbd (induk) tahun anggaran 2020. ”Berkenaan dengan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung dan kondisi perekonomian Bali yang belum bertumbuh positif atau mengalami kontraksi 6,80, kami Fraksi Badung Gede sependapat dengan pemerintah, bahwa kita perlu bersama-sama mencermati dan melakukan penyelarasan terhadap rencana pendapatan daerah tahun 2021.

Berkenaan dengan menetapkan besarnya pendapatan tahun 2021, FBG menyarankan pemerintah agar melakukan forecasting dengan cermat, berdasarkan data time series, menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif dan memperhatikan asumsi-asumsi ekonomi maupun non-ekonomi yang tepat, sehingga menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat dan realistis,” katanya.

Dalam upaya pencapaian target PAD tahun 2021, dia berharap Pemerintah Kabupaten Badung terutama instansi atau badan terkait agar melakukan berbagai upaya dan inovasi khususnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari PHR.

”Kami juga berharap pemerintah agar mengoptimalkan pemungutan pajak lewat online system dengan real time. pemungutan pajak dengan online system yang kita terapkan saat ini, kami kira sudah cukup tertinggal, karena masih terjadi piutang pajak yang menumpuk pada perusahaan tertentu, yang kadang-kadang sulit untuk ditagih, lebih-lebih perusahaan tersebut telah masuk kategori pailit (bangkrut). Pada saat ini terjadi kecenderungan dan kurang transparannya pemungut pajak, karena pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak, tidak disetor ke kas daerah, dan menjadi piutang yang harus ditagih oleh pemerintah,” katanya seraya menambahkan, dalam rangka mewujud transparansi tersebut pemerintah perlu menyampaikan jumlah piutang pajak sebelum covid-19 dan piutang pajak pada saat covid-19.

Terhadap pendapatan transfer dirancang Rp 901.238.137.595 meningkat 50,10% dari APBD tahun 2020, FBG menyarankan agar pemerintah dengan gigih melakukan upaya-upaya atau terobosan-terobosan di dalam upaya meningkatkan perolehan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Demikian pula dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 73.998.200.000, menurun sebesar 81,45 % dari APBD tak membuat FBG pias. ”Kami harapkan pemerintah terus berinovasi agar lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami penurunan secara drastis, agar tetap minimal Rp 198.183.054.992.

Belanja daerah Rp 4,337triliun menurun 31,18% dari APBD induk tahun 2020, juga dinilai cukup tinggi, sehingga perlu diselaraskan sesuai dengan prediksi pendapatan daerah tahun 2021 yang disepakati. ”Untuk itu, belanja daerah agar dirasionalisasi sehingga lebih realistis sesuai dengan skala prioritas,” katanya.

Terhdap empat ranperda lainnya, FBG juga menyatakan menyatakan sependapat untuk ditetapkan menjadi perda. Keempat ranperda tersebut yakni Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2020 – 2040.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. FBG mendorong Pemkab Badung untuk segera menindaklanjuti ranperda tersebut. (bgn122)20110926