Singasana, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan menyampaikan pemandangan umum terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang diajukan oleh pihak eksekutif. Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di gedung DPRD Tabanan pada Kamis (26/6/2026).

Pada prinsipnya, Fraksi PDIP DPRD Tabanan menegaskan komitmennya untuk menyetujui dan mengawal keempat regulasi ini ke tahapan pembahasan berikutnya.

Adapun empat Ranperda itu yakni tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Ranperda rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 2026-2046. Berikutnya, Ranperda tentang penanggulangan bencana serta Ranperda penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Eka Putra memaparkan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PDIP memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Tabanan atas ketepatan waktu penyampaian laporan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara khusus, fraksi menyoroti keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 kali berturut-turut. “Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut merupakan prestasi yang membanggakan dan patut dipertahankan. Namun, prestasi tersebut jangan sampai membuat kita lupa melakukan evaluasi untuk menjadi tetap lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Mengenai Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2026-2046, Fraksi PDIP menilai regulasi ini sangat krusial mengingat posisi Tabanan sebagai wilayah penyangga strategis di kawasan Sarbagita dan jalur nasional. Regulasi jangka panjang ini dinilai mendesak guna memastikan pembangunan hunian di Tabanan berjalan terencana, sinergis, dan tidak merusak tata ruang.

Sementara terkait Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah, Fraksi PDIP memberikan dukungan penuh. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, Tabanan masuk dalam kategori risiko bencana sedang dengan potensi ancaman seperti banjir bandang, longsor, gempa bumi, hingga tsunami. “Kondisi ini memerlukan regulasi yang mampu menjamin tata kelola penanggulangan bencana yang inklusif, kolaboratif, dan akuntabel,” katanya.

Catatan terakhir diarahkan pada Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fraksi PDIP menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Tabanan merupakan modal dasar pembangunan yang harus dilindungi secara optimal demi kesejahteraan rakyat, sejalan dengan harmonisasi regulasi di tingkat nasional.

Menutup pembacaan pandangan umum, pihaknya menegaskan bahwa persetujuan terhadap empat Ranperda ini merupakan langkah nyata Fraksi PDIP dalam mengawal visi daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (*/bgn020)26062601

Singasana, Baliglobalnews

Isu terkait pelayanan kesehatan di RSUD Tabanan yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial akhirnya mendapat respons dari DPRD Kabupaten Tabanan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menyatakan setiap persoalan pelayanan kesehatan harus ditangani secara terbuka dan dijadikan momentum untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah.

Menurut Eka, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu oleh persoalan administratif maupun lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, setiap informasi yang berkembang di ruang publik harus dijawab dengan transparansi dan langkah perbaikan yang nyata.

Di tengah berbagai perbincangan yang berkembang, Eka juga mengingatkan masyarakat agar melihat persoalan ini secara utuh dan proporsional. “Pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan, terutama melalui penguatan dua rumah sakit milik daerah, yaitu RSUD Tabanan dan RSUD Singasana,” ujar Eka pada Rabu (11/3/2026).

RSUD Tabanan dengan status tipe B, berperan sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Bali Barat, dengan layanan spesialis yang terus ditingkatkan. Sementara RSUD Singasana berstatus tipe C di Nyitdah, berfungsi sebagai rumah sakit penyangga yang menyediakan rujukan awal bagi masyarakat, dengan kualitas pelayanan yang terus meningkat.

Selain itu, pelayanan rawat darurat 24 jam di setiap puskesmas menunjukkan bahwa pembangunan sektor kesehatan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul dalam pelayanan kesehatan harus ditangani secara serius. Eka menekankan bahwa kritik dari tenaga medis merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan kesehatan. “Kami menghargai keberanian tenaga medis yang menyampaikan kondisi pelayanan di lapangan. Kritik tersebut harus dipandang sebagai energi untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan,” katanya.

Dia juga mengingatkan agar persoalan pelayanan kesehatan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun opini yang menyesatkan masyarakat atau menyerang kebijakan pemerintah daerah secara tidak proporsional. Isu kesehatan menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga harus ditempatkan secara objektif dan tidak dicampur dengan kepentingan lain yang tidak relevan.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kata dia, Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul. “Lewat anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung dalam komisi terkait, kami akan melaksanakan fungsi pengawasan secara serius dengan meminta penjelasan resmi dari pihak rumah sakit dan instansi terkait,” katanya.

Dia juga menyatakan pihaknya di DPRD akan meminta evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan obat, kualitas pelayanan pasien, hingga sistem digitalisasi yang menjadi bagian penting dalam kelancaran proses klaim BPJS Kesehatan.

Eka menilai bahwa sistem digitalisasi pelayanan kesehatan yang baik akan sangat membantu mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan bagi masyarakat.

Dia pun optimistis bahwa dengan sinergi antara tenaga medis, manajemen rumah sakit, pemerintah daerah, dan DPRD, berbagai kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki. “Tujuan utama kita sama, yaitu memastikan masyarakat Tabanan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, manusiawi, dan dapat dipercaya,” pungkasnya. (bgn020)26031109