Singasana, Baliglobalnews

Kasus kekerasan dan berbagai permasalahan anak di Provinsi Bali masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini mendorong penguatan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak (KLA). Hal itu disampaikan Ketua Forum Puspa Provinsi Bali Ny. Giri Prasta pada kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Kabupaten Tabanan pada Kamis (26/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Subkegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi lintas sektor.

Ny. Giri Prasta menyampaikan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi, hingga penelantaran, menunjukkan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama.

Selain itu, dia juga menyoroti masih terbatasnya edukasi kepada anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman batasan tubuh, serta pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.

Forum Puspa, kata dia, hadir sebagai wadah kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Berbagai tantangan lain juga menjadi perhatian, di antaranya praktik perkawinan anak, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengaruh media sosial yang semakin kompleks terhadap perkembangan anak.

Melalui sosialisasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya kabupaten/kota layak anak, khususnya di Kabupaten Tabanan. “Penguatan kabupaten layak anak bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah materi strategis dari narasumber terkait. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan memaparkan peran serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menyampaikan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah guna mendukung implementasi kebijakan kabupaten/kota layak anak secara berkelanjutan. (*/bgn003)26032612

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Provinsi Bali Ny. Giri Prasta mendorong penguatan komitmen dan sinergi seluruh komponen masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan saat mengukuhkan Ketua Forum Puspa Kota/kabupaten se-Bali di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Jumat (20/2/2026).

Istri Wakil Gubernur Bali itu menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini masih menjadi tantangan serius. “Sebagaimana kita ketahui, masih ditemukan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak dalam rumah tangga hingga lingkungan masyarakat. Bentuknya juga beragam, mulai dari kekerasan fisik, seksual, hingga perundungan pada anak,” katanya

Selain itu, kata dia, belakangan juga bermunculan bentuk kekerasan baru yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. “Situasi ini menjadi perhatian bagi semua pihak di Bali. Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, dibutuhkan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, hingga keluarga sebagai lingkup terdekat,” katanya.

Dia meminta Forum Puspa di seluruh kabupaten/kota fokus pada upaya pencegahan melalui edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta penguatan sistem pelaporan dan pendampingan bagi korban kekerasan. “Mari bergandengan tangan dalam upaya pencegahan. Jangan tutup mata dan telinga, karena sebagaimana kita ketahui, Bali mencatat angka bunuh diri yang tinggi. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” katanya.

Ny. Giri Prasta juga menyinggung peran Forum Puspa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak. Mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2021, Puspa memiliki peran penting sebagai wadah sinergi antara pemerintah dan seluruh unsur masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak.

Dia menyampaikan selamat kepada Ketua Forum Puspa kabupaten/Kota yang baru dikukuhkan. “Selamat mengemban amanah dan tugas dengan semangat ngayah. Mari dengarkan jeritan anak-anak dan perempuan yang masih menghadapi kasus kekerasan,” ujarnya. Ia juga mengajak Forum PUSPA Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk proaktif karena banyak korban kekerasan yang enggan melapor. “Intensifkan sosialisasi dan edukasi, fokus di zona merah,” pungkasnya.

Pengukuhan ditandai dengan pemasangan pin pada seragam Ketua Forum Puspa Kabupaten/Kota oleh Seniasih Giri Prasta. Mereka yang dikukuhkan menjadi Ketua Forum Puspa di tingkat kabupaten/kota merupakan istri wakil bupati dan wakil walikota. (*/bgn003)26022006