Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2026 yang digelar secara daring dan luring dari Kantor Walikota Denpasar pada Jumat (31/1/2025). Kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, perbekel/lurah, perguruan tinggi hingga seluruh stakeholder di Kota Denpasar ini mengusung tema ‘Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur serta Mengoptimalkan Potensi Daerah untuk Denpasar Maju’.

Kepala Bappeda Putu Wisnu Wijaya Kusuma menjelaskan Forum Konsultasi Publik tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dimana, pelaksanaan FKP ini bertujuan untuk memperoleh masukan, pandangan, dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga agar RKPD Kota Denpasar Tahun 2026 ini dapat benar-benar mewakili kebutuhan, harapan, dan tantangan yang ada di tengah masyarakat kita.

“RKPD Kota Denpasar Tahun 2026 yang kita rancang ini memiliki nilai strategis, karena selain menjadi dokumen tahunan terakhir dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026, RKPD ini juga akan menjadi pijakan awal dalam transisi menuju rpjmd periode berikutnya. Oleh karena itu, perencanaan yang kita lakukan harus mampu memberikan solusi jangka pendek terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, sekaligus menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan jangka panjang,” ujarnya.

Walikota Jaya Negara mengatakan Kota Denpasar sebagai pusat ekonomi, budaya, pendidikan, dan pemerintahan menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks. Urbanisasi yang semakin masif, kebutuhan infrastruktur yang meningkat, dan tekanan ekonomi global menuntut untuk lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan. “Ketahanan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama bagi Kota Denpasar. Pandemi telah memberikan pelajaran berharga bahwa ekonomi kita harus lebih tangguh dengan tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata, namun mulai mendorong diversifikasi ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Denpasar,” ujarnya.

Jaya Negara menyatakan untuk menjawab tantangan tersebut, pembangunan Kota Denpasar di tahun 2026 akan difokuskan pada beberapa sektor utama, yakni pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kedua, infrastruktur kota yang mendukung mobilitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga yakni optimalisasi potensi lokal, terutama dalam ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata berbasis kearifan lokal, untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Walikota, beberapa sektor tersebut telah dirumuskan dalam tema pembangunan Kota Denpasar Tahun 2026, yaitu ”Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur serta Mengoptimalkan Potensi Daerah untuk Denpasar Maju”. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan optimalisasi pada lima prioritas pembangunan yaitu pendidikan dan kesehatan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan, sosial dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan stabilitas keamanan dan reformasi birokrasi.

“Keberhasilan pembangunan tidak mungkin tercapai tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat komitmen bersama dan saya mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi secara terbuka dan konstruktif, sehingga masukan yang dihasilkan dapat memperkaya RKPD Kota Denpasar Tahun 2026 yang bermuara pada kesejahteraan rakyat serta pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Tampak hadir Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, pimpinan DPRD Kota Denpasar, rektor perguruan tinggi, kelompok ahli pembangunan Kota Denpasar, serta undangan lainya. Pelaksanaan FKP menghadirkan dua narasumber utama yakni Statistisi Ahli Madya BPS Kota Denpasar Gede Iwan Santika serta Kepala Bappeda Kota Denpasar, Putu Wisnu Wijaya Kusuma. (*/bgn003)25013103

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Denpasar menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (SPP) tahun 2022 di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang Denpasar pada Rabu (10/8).

Kepala Dinas DPMPTSP Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus, mengatakan Forum Konsultasi Publik SPP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain  perubahan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dia menyebutkan PMPTSP Kota Denpasar telah memiliki standar pelayanan publik di tahun 2020, tetapi karena ada perubahan regulasi atau proses-proses perizinan sekarang menjadi perizinan berbasis risiko akibat adanya UU Cipta Kerja. “Mau tidak mau DPMPTSP Kota Denpasar harus membuat SPP baru mengacu regulasi yang diberlakukan saat ini,” katanya.

Untuk itu, DPMPTSP Kota Denpasar melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (Spp) Tahun 2022 dengan melibatkan  Instansi Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Asosiasi dan  masyarakat untuk memaparkan SPP yang dibuat dengan adanya kesepakatan untuk pelayanan ke depan.

Dia mengatakan SPP yang diusulkan dalam Forum Konsultasi ini adalah mengacu pada Perwali No. 40 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada Dinas PMPTSP. Semua pelayanan perizinan akan menggunakan sistem online OSS RBA (Online Single Submision Risk Based Approached) melalui link https:/oss.go.id/. Kategori pelaku usaha dalam OSS-RBA adalah UMK  orang perseorangan dan badan usaha dan  Non UKM orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar. Perizinan menggunakan sistem online OSS RBA juga untuk tingkat risiko.

IB Benny menjelaskan untuk tahapan mendapatkan perizinan berusaha berbasis risiko adalah registrasi akses, melengkapi data pelaku usaha, melengkapi data kegiatan usaha, pemenuhan persyaratan dan verifikasi. Perizinan berusaha yang dibuatkan SPP adalah perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan risiko menengah tinggi dan tinggi. Perizinan yang didelegasikan ke DPMPTSP sesuai Perwali No. 40 tahun 2021.

Hasil kesepakatan dari forum ini selanjutnya akan diajukan SK nya untuk dijadikan standar pelayanan publik di DPMPTSP. “Drafnya sudah kita rancang, karena ini mempermudah semua perizinan maka, kami berharap ini bisa dipakai  kami selaku pelayan dengan masyarakat atau pelaku usaha untuk mencari izin,” katanya. (bgn003)22081015

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2023 di Gedung Graha Sewaka Dharma, Lumintang Denpasar, Kamis (3/2).

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi masyarakat terhadap tujuan, sasaran, serta program pembangunan daerah dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa yang membuka acara tersebut menyampaikan bahwa pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik, dengan upaya terencana, dan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat.

“Tahun 2022 merupakan tahun pertama RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026, oleh karena itu penyusunan RKPD Tahun 2022 harus lebih cermat dan terintegrasi sehingga target akhir RPJMD dapat tercapai serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah dan Masyarakat Kota Denpasar secara lebih tepat dan strategis,” ujar Arya Wibawa membacakan sambutan tertulis Walikota Denpasar.

Wawali menyebutkan ada 5 fokus utama dalam pembangunan ke depan yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi kreatif, kesehatan serta kebudayaan dan keamanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 adalah ‘Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju’. “Berbagai program telah dilaksanakan seperti penataan infrastruktur, pendidikan, pemulihan ekonomi serta pembangunan TPS 3R. Saya mewakili Pemerintah Kota Denpasar berharap melalui penyelenggaraan forum konsultasi publik ini, akan dihasilkan dokumen perencanaan yang mampu mengemban misi penting untuk menyatukan pola pikir dan aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan.” katanya.

Sementara Ketua Panitia Forum Konsultasi Publik RKPD, Nyoman Suardika, mengatakan aspirasi masyarakat selalu diharapkan untuk pembangunan yang berkelanjutan. “Masukan masukan yang konstruktif dari masyarakat sangat diharapkan pemerintah untuk peningkatan kualitas pembangunan di Kota Denpasar,” katanya. (bgn003)22020309

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar rapat bersama Forum Konsultasi Publik di Mall Pelayanan Publik Sewaka Dharma pada Kamis (12/8).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus, mengatakan FKP tersebut didasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkup

Instansi Pemerintah dan Surat KemenPANRB Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2021, Nomor B/83/PP.02/2021 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik Tahun 2020.

“Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan

sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar IB Benny ketika memimpin rapat.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar, IB Alit Adhi Merta, dimana latar belakang dilaksanakan Forum Konsultasi Publik yaitu merupakan dialog diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan dengan publik.

“Forum Konsultasi Publik yang melibatkan masyarakat, swasta, akademisi, pemerintah bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dari publik untuk membangun pelayanan prima,” ujarnya. (bgn003)21081316

Mangupura, Baliglobalnews

Di tengah situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Pemerintah Kabupaten Badung menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badung tahun 2022. Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya, Jumat (29/1).

Dengan mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Revitalisasi Sektor Unggulan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan”, RKPD Kabupaten Badung tahun 2022 dalam penyusunannya secara paralel, dilakukan pendekatan perencanaan secara bottom up melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat Kota/ Kabupaten hingga Musrenbang tingkat Provinsi.

Made Wira Dharmajaya mengatakan Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menjaring aspirasi terhadap rumusan tema RKPD dan menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan serta dapat menghasilkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan  Rancangan Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2022.

Dia menyebutkan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 diprioritaskan pada 9 titik pembangunan yakni Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender, Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan, Sarana Prasarana Wilayah Perumahan dan Permukiman, Pembangunan Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dan terakhir Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung untuk tahun 2022, kata dia, selaras dengan prioritas kebijakan PPNSB Kabupaten Badung yaitu, Sandang, Pangan dan Papan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat Agama Tradisi Seni dan Budaya serta Bidang Pariwisata.

Melalui kegiatan itu dia mengharapkan dapat terjadi proses diskusi serta bertukar pikiran sehingga terjadi sinkronisasi antara seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022.

Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan masukan dari pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, sehingga nantinya RKPD yang disusun tahun 2022 tepat sasaran.

“Pada kesempatan ini kami terbuka untuk menerima masukan dan saran dari Anggota Forum Konsultasi Publik, untuk bisa menyempurnakan RKPD ini yang nantinya akan dijadikan bahan untuk Musrembang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten yang akan datang,” ujarnya.

Hadir Kabid SDM I Nyoman Darmawan dan para staf Penyusun RKPD secara virtual dari Ruang Pertemuan Teratai Bappeda, Puspem Badung. Forum ini turut diikuti kepala OPD se-Kabupaten Badung, PHRI Badung, camat, lurah dan kepala desa se-Badung dari kantor masing-masing. (bgn003)21012913