Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Forkopimda dan FKUB melaksanakan peninjauan Perayaan Hari Natal di Kota Denpasar pada Minggu (25/12/2022). Dua lokasi menjadi tujuan peninjauan, yakni Gereja Kristen Protestan di Bali Jamaat Kristus Kasih Denpasar dan Gereja Katolik Roh Kudus Katedral Denpasar.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Dandim 1611 Badung Kolonel Inf. Dody Triyo Hadi, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Bambang Yugo Pamungkas, Kajari Denpasar, Rudy Hartono, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, perwakilan FKUB serta OPD terkait lainya.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan pelaksanaan peninjauan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, kelancaran serta ketertiban perayaan Natal di Kota Denpasar. Hal ini lantaran pelaksanaan ibadah sudah memasuki fase normal.

“Tentunya peninjauan ini adalah untuk memastikan keamanan, kelancaran serta ketertiban perayaan Natal di Kota Denpasar, harapan kami umat Kristen  yang sedang merayakan Natal dapat beribadah dengan khusyuk aman dan nyaman,” katanya.

Jaya Negara mengatakan secara umum pelaksanaan Ibadah Natal sejak Sabtu (24/12/2022) malam hingga Minggu (25/12/2022) di Kota Denpasar berjalan dengan baik. Hal ini tak lepas dari sinergitas bersama semua elemen masyarakat, TNI/Polri serta jajaran Pemerintah termasuk juga perbekel/lurah serta organisasi kemasyarakatan.

“Secara umum kami memantau dua lokasi, dan seluruh perbekel/lurah yang mewilayahi sudah melaksanakan pemantauan, TNI/Polri sudah melaksanakan penjagaan, sehingga dari hasil pemantauan dapat kita simpulkan pelaksanaan ibadah Natal berjalan baik, situasi aman dan kondusif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Jaya Negara bersama jajaran Forkopimda Kota Denpasar mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani serta selamat Tahun Baru 2023 kepada seluruh masyarakat. “Selamat Hari Natal bagi umat yang merayakan, semoga damai dan khidmat Natal ini menjadi berkah untuk kita semua,” ujarnya.

Sementara Pastor Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, RD Herman Yoseph Babey, mengatakan sangat bersyukur dan bergembira mendapat kunjungan dari Walikota Denpasar yang didampingi Kapolresta Denpasar, Dandim 1611/Badung serta unsur Forkopimda dan FKUB Kota Denpasar.

“Ini menjadi kekuatan bagi kita pasca pandemi dikunjungi ‘Sang Ayah’ itu menjadi suatu kegembiraan,” ucapnya. (bgn003)22122505

Bupati Gianyar Made Mahayastra ditemani Wakil Bupati Anak Agung Gde Mayun bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Gianyar melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi proyek pembangunan, Jumat (13/11).

Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai evaluasi dan pengawasan realisasi APBD. Bupati Mahayastra mengatakan, pihaknya ingin memastikan perkembangan pengerjaan proyek di seluruh Kabupaten Gianyar berjalan sesuai dengan target rencana. “Astungkara, semua proyek yang kami kunjungi hari ini telah berjalan sesuai dengan target,” ujarnya. Dikatakannya, sebelum kunjungan kerja hari ini bersama rombongan Fotkopimda, dirinya secara rutin terus melakukan pemantauan secara langsung.

Proyek yang pertama kali dikunjungi dalam kunjungan kerja tersebut adalah proyek penataan Lapangan Astina dan Pedestrian Kota Gianyar. Proyek senilai 22,28 miliar rupiah tersebut dimulai dikerjakan 20 Mei 2020 dan ditargetkan rampung pada 15 Desember mendatang. Saat ini progres pengerjaan telah mencapai 87,222%.

Kunjungan berlanjut ke proyek pembangunan Pasar Umum Gianyar yang berlokasi tidak jauh dari Lapangan Astina Gianyar. Proyek pembangunan Pasar Gianyar mulai dikerjakan sejak 14 Agustus 2020 dan ditarget rampung pada Nopember tahun depan dengan nilai 224,961 miliar rupiah. Saat ini pembangunan telah terealisasi 18,147%.

Selanjutnya, proyek pembangunan Gedung Pelayanan RSUD Sanjiwani Gianyar. Pengerjaannya dimulai sejak 2 September 2020 dan ditargetkan rampung 26 September tahun depan. Saat ini proyek senilai 135,008 miliar tersebut telah terealisasi 20,002%.

Selanjutnya, proyek penataan Taman Kota Gianyar Jalan Darmagiri dan proyek rekonstruksi ruas jalan Kemenuh Tegenungan yang masing-masing telah  terealisasi 100%. Nilai proyek penataan taman kota Gianyar Jalan Darmagiri sebesar 1,994 miliar rupiah dan nilai proyek rekonstruksi ruas Jalan Kemenuh Tegenungan sebesar 1,913 miliar rupiah.

Selanjutnya, proyek pembangunan Jembatan Siangan – Lokserana senilai 1,335 miliar rupiah. Pengerjaan saat ini terealisasi 70,528%. Berlanjut ke proyek pembangunan Gedung AMDK dan Gedung Intake AMDK. Nilai proyek masing-masing sebesar 10,196 miliar rupiah dan 4,201 miliar rupiah. Saat ini, pembangunan Gedung AMDK terealisasi 65,141% dan pembangunan gedung intake AMDK terealisasi 19,665%.

Kunjungan berlanjut ke proyek pembangunan RSU Payangan. Pembangunan RSU senilai 14,223 miliar rupiah ini telah terealisasi 37,814%. Pengerjaan dimulai sejak 19 Juni 2020 dan ditarget rampung pada 15 Desember mendatang.

Kunjungan berakhir di pembangunan Puspem Payangan. Proyek pembangunan Puspem Payangan terdiri dari beberapa sub-proyek diantaranya, pembangunan kantor Koramil, pembangunan kantor camat, balai serbaguna, penataan landscape, pembangunan sport center, dan pembangunan Gedung posko Damkar. Masing-masing sub proyek telah terealisasi di atas 50%, bahkan pembangunan Gedung posko Damkar telah terealisasi 96,25%. Total nilai proyek pembangunan Puspem Payangan sebesar 20,941 miliar rupiah.

Keseluruhan proyek pembangunan strategis atau prioritas yang dikerjakan Pemkab Gianyar di tahun anggaran 2020 lebih dari 700 miliar rupiah, dimana di dalamnya termasuk proyek pembangunan Pasar Sukawati yang nilainya mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Kalau ditotal maka nilai pembangunan keseluruhan mencapai 1,2 triliun rupiah, termasuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Usai melakukan kunjungan kerja bersama Forkopimda, Bupati Mahayastra optimis semua proyek pembangunan yang sedang dikerjakan Pemkab Gianyar selesai sesuai target. “Semua berjalan sesuai target dan sesuai rencana, astungkara semua berjalan lancar,” tandas Mahayastra. (bgn122)20111330

Tabanan, Baliglobalnews

Sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan melaksanakan rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan (kesehatan) di wilayahnya untuk menekan penyebaran Covid-19 pada saat menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Rakor tersebut dilaksanakan melalui video conference, Jumat (18/9) dan dihadiri oleh Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, unsur Forkopimda Tabanan, Ketua DPRD, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Sekda, Para Asisten dan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan serta pasangan calon.

Pada kesempatan itu, Bupati Eka menegaskan agar semua unsur yang terkait, baik itu jajaran OPD, Forkopimda, DPRD, Bawaslu dan KPU di Kabupaten Tabanan serta para paslon agar menjaga kekompakan dan komitmen dalam menghadapi pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini.

”Sekarang kita tinggal jaga kekompakan dan komitmen kita dalam menghadapi pilkada yang bersamaan dengan adanya pandemi. Artinya dalam pilkada ini kita diuji dengan adanya kasus pandemi ini, di satu sisi kita harus menjalankan pesta demokrasi sesuai amanah undang-undang. Tentunya juga kita harus tetap dalam situasi menjaga keselamatan masyarakat,” katanya.

Menurut Bupati, keselamatan masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, da berharap pilkada ini jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. ”Dan jangan sampai juga seperti di daerah-daerah lain, terjadi kerusuhan, karena kurangnya komitmen masing-masing calon dan tentunya saya harapkan itu tidak terjadi di Tabanan,” katanya.

Bupati Eka juga meminta kepada seluruh unsur yang terkait agar betul-betul mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan sampai ke tingkat bawah. ”Mohon ini untuk disosialisasikan lagi sampai ke bawah agar mereka semua ikut mengawal. Jangan sampai pada saat hari pencoblosan terjadi hal yang tidak kita harapkan. Ini sangat penting, karena bukan hanya masyarakat yang sering lupa, kadang-kadang dari kita dan juga unsur-unsur politisi banyak juga yang sering lupa dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU, I Gede Putu Weda Subawa, mengatakan sudah tentu saat melakukan kampanye akan menimbulkan akses yang luar biasa. ”Jadi kedekatan antar pasangan calon dengan konstituen ini akan menjadi kunci kesuksesan pasangan calon dalam meraih suara nanti dalam pilkada serentak ini,” katanya.

Dia mengimbau interaksi tersebut tidak harus dilakukan secara tatap muka langsung dalam masa kampanye, melainkan ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan dalam kampanye, terutama media daring dan media sosialisasi.

”Jadi yang penting di sini adalah seluruh kegiatan kampanye, metode kampanye yang dulu pernah ada waktu pada situasi normal itu masih kuta tetep bisa laksanakan, namun ada beberapa hal penting yang memang harus diperhatikan sesuai dengan peraturan yang mengacu pada protokol kesehatan Covid-19,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada, menambahkan penetapan paslon akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020 nanti. Dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini, dia menyampaikan telah menyiapkan personel-personel yang akan mengawasi pelaksanaan pilkada yang akan datang.

”Di tingkat desa kami sudah membentuk badan pengawas. Kami dari Bawaslu sudah siap akan mengawasi pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini,” pungkasnya. (bgn122)20091821

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, bersama Wakil Bupati, I Ketut Suiasa; Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, KPU dan Bawaslu Badung kembali mengikuti rapat koordinasi khusus (Rakorsus) terkait penegakan hukum dalam Pilkada Serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 melalui video conference (vidcon) dari Gedung Badung Command Center, Puspem Badung, Jumat (18/9).

Rakorsus dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD, sementara selaku narasumber dari Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BIN dan Kepala BNPB. Salah satu narasumber, Mendagri Tito Karnavian, menjelaskan rapat lanjutan dari rakorsus pada tanggal 9 September lalu ini dinilai sangat penting. Pasalnya, ada beberapa tahapan pilkada yang rawan terjadinya kerumunan massa sehingga melanggar aturan protokol Covid-19 ataupun aksi kekerasan, sebagai salah satu kerawanan pilkada 2020.

Perlu diketahui pada tanggal 23 September akan ada tahapan penetapan paslon oleh KPUD, kemudian tanggal 24 September pengundian dan pengumuman nomor urut paslon. Begitu pula sengketa pemilihan pada tanggal 23 September – 9 November, masa kampanye tanggal 26 September – 5 Desember serta pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

”Tahapan-tahapan tersebut rawan terjadinya pengumpulan massa. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan rakorda dan action di daerah masing-masing,” tegas Mendagri.

Menkopolhukam Mahfud MD saat memimpin rapat tersebut mengatakan rakorsus kali ini menginstruksikan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 agar segera melakukan rapat koordinasi di tingkat daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota, guna mensosialisasikan tahapan serta aturan tentang pilkada. Karena dalam waktu dekat sudah memasuki tahapan penetapan pasangan calon (paslon) dan pengundian nomor urut paslon. Tentunya tahapan ini yang dinilai rawan pengerahan massa serta pelanggaran aturan protokol kesehatan maupun aksi anarkis. Untuk itu perlu langkah antisipasi dan kewaspadaan bagi daerah-daerah, sehingga diperlukan sinergitas antara penyelenggara pilkada, pemerintah daerah maupun Forkopimda.

Terkait dengan hasil Rakorsus ini, Menkopolhukam Mahfud MD memberikan beberapa kesimpulan diantaranya; sebelum tanggal 23 September, bagi daerah yang belum mengadakan rakorda agar segera melaksanakan dan hasilnya dilaporkan ke pusat. Perlu diantisipasi tindak keributan dan kerumunan, bukan saja di Kantor KPUD tetapi juga kerumunan di jalan umum.

Di samping itu, diminta daerah agar mengagendakan adanya deklarasi damai, guna lebih adanya ikatan moral. Selain itu perlu memperhatikan peta zonasi, di mana daerah yang berisiko rendah, sedang dan tinggi penyebaran Covid-19.

Selanjutnya dilakukan pendekatan, yaitu sinergi antaraparat penegak hukum maupun institusi birokrasi. Yang lebih penting adalah ketegasan dan konsistensi penindakan dalam rangka penegakan hukum, termasuk melakukan publikasi terhadap penindakan yang telah dilakukan oleh suatu daerah. (bgn122)20091820

Bangli, Baliglobalnews

Kapolres Bangli, AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, menghadiri rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Bangli di D’Umah Bali, Banjar Undisan Kaja, Desa Undisan, Tembuku, Bangli, Selasa (25/8) pukul 17.00- 18.50.

Rapat Forkompimda yang dipimpin Bupati Bangli, IMade Gianyar, tetap mempedomani protokol kesehatan rapat tersebut dilakukan dalam rangka membahas upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang dirangkaikan dengan acara pisah sambut Kajari Bangli. Rombongan disambut langsung Muspika Tembuku dan pemilik D’Umah Bali, I Putu Winaatra.

Rakor Forkompinda dirangkai dengan acara pisah kenal Ketua Kajari Bangli. Selanjutnya memaparkan tentang status Desa Undisan sebagai Desa Wisata berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Bupati Bangli,sebagai penutup sambutan berharap mudah mudahan acara ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Nur Handayani mengucapkan terima kasih kepada jajaran OPD yang selama ini sudah bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Dia menyatakan senang bertugas di Kabupaten Bangli dengan udara yang sejuk, objek wisata juga banyak. Selanjutnya, sebagai penutup meminta maaf apabila dalam pelaksanaan tugas ada yang salah/tidak berkenan.

Bupati Bangli, I Made Gianyar, mengucapkan selamat datang kepada Kajari yang baru dan selamat bertugas di tempat yang baru. Dia berharap karielnya semakin sukses.

Saat dimintai konfirmasi, Kapolres Bangli, AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, mengatakan rapat Forokopimda tersebut merupakan wadah para stakeholder dalam menentukan langkah-langkah ke depan dalam pemulihan perekonomian, khususnya di Bangli. ”Ke depan kami berharap kondisi perekonomian di Bangli akan membaik setelah didera pandemi Covid-19,” tandasnya. (bgn/hms)20082622