Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengajak mahasiswa baru Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud) memperkuat kapasitas keilmuan hingga jenjang magister, bahkan doktoral, sebagai bekal menghadapi dinamika, tuntutan dan persaingan dunia yang semakin kompleks.

Pesan tersebut disampaikan Koster saat menjadi narasumber dalam kegiatan matrikulasi mahasiswa baru Pascasarjana FH Unud di Kertasabha Convention Hall, Kampus FH Unud, Sanglah, Denpasar, pada Jumat (14/8/2026).

Koster mengatakan peningkatan kapasitas akademik menjadi semakin penting di tengah perubahan dunia yang berlangsung cepat. Menurut dia, bidang hukum membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kedalaman keilmuan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan. “Di masa sekarang ini, sudah sepantasnya membekali diri dengan ilmu minimal sampai magister dan kalau bisa sampai doktoral lebih baik lagi. Dinamika dunia saat ini membutuhkan tingkat keilmuan yang tinggi sesuai dengan perkembangan, tuntutan serta persaingan yang ada,” ujarnya.

Dia menilai kebutuhan tersebut semakin penting bagi mahasiswa yang menekuni bidang hukum. Lulusan hukum memiliki ruang pengabdian yang luas, baik dalam pemerintahan, lembaga negara, dunia akademik maupun profesi hukum. “Terlebih di bidang hukum yang membutuhkan orang-orang yang mumpuni. Baik untuk membangun instansi, sebagai praktisi, akademisi, pengacara maupun notaris,” katanya.

Koster mengaku sengaja menyempatkan diri hadir dalam kegiatan tersebut di tengah padatnya agenda menyambut Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali yang puncak peringatannya berlangsung pada hari yang sama. Menurut Koster, kehadirannya merupakan bentuk penghormatan terhadap komitmen yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dekan FH Unud. Selain itu, dia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan lingkungan akademik, karena pernah cukup lama berkecimpung sebagai dosen. “Saya merasa harus datang karena sudah janji dengan Pak Dekan dan saya merasa sangat senang bisa berada di antara para mahasiswa Pascasarjana FH Unud,” ujarnya.

Sementara Dekan FH Unud Putu Arya Sumedayasa menyampaikan apresiasi atas kesediaan Gubernur Koster hadir sebagai narasumber di tengah kesibukan agenda pemerintahan dan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali.

Menurut Arya, kehadiran Koster memberikan warna berbeda dalam kegiatan matrikulasi mahasiswa baru Pascasarjana FH Unud tahun ini. “Saya bangga kehadiran Pak Gubernur di tengah kesibukannya. Senin sampai Minggu selalu bekerja keras agar Bali menjadi lebih maju,” ujarnya.

Dia menilai latar belakang Koster sebagai akademisi membuat interaksi dengan mahasiswa menjadi lebih dekat. Koster juga dinilai memiliki keinginan kuat untuk menyapa dan berdialog langsung dengan mahasiswa. “Beliau berasal dari akademisi dan ingin sekali menyapa mahasiswa. Beda suasana matrikulasi Pascasarjana kali ini,” katanya.

Arya menyampaikan 199 mahasiswa baru mengikuti matrikulasi Pascasarjana FH Unud tahun ini. Mereka terdiri atas 31 mahasiswa program doktoral, 98 mahasiswa Magister Kenotariatan, dan 70 mahasiswa Magister Hukum. Para mahasiswa tersebut akan mendapatkan pembinaan dari belasan guru besar dan puluhan doktor yang menjadi bagian dari sivitas akademika FH Unud.

Arya menegaskan FH Unud terus berkomitmen menjaga kualitas pendidikan dan daya saing institusi. Menurutnya, FH Unud telah mengantongi akreditasi Unggul dan memiliki jenjang pendidikan hukum yang lengkap, mulai dari sarjana hingga doktoral. “Kualitas kita di Unud tidak kalah dengan universitas lain. Akreditasi kita Unggul,” ujarnya.

Kegiatan matrikulasi tersebut juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono. Menariknya, selain hadir dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, Setiawan juga tercatat sebagai salah satu mahasiswa baru Pascasarjana FH Unud.

Kehadiran unsur pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan mahasiswa dalam kegiatan tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya hubungan antara dunia pendidikan hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum. (*/bgn003)26081503

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan Pemerintahan Kabupaten Badung membuka ruang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Hal itu dikatakan Putu Parwata usai menerima perwakilan Lembaga Mahasiswa Fakuktas Hukum (FH) Universitas Udayana (Unud) di Ruangan Kerjanya Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (16/1/2024). “Mereka akan mengadakan musyawarah dan program kerja. Mereka minta supaya difasilitasi tempat di Gedung DPRD Badung. Kami sudah sampaikan kepada Sekretariat untuk membantu dan memfasilitasi anak-anak ini supaya mereka nyaman berkreativitas dalam membuat sebuah program kerja untuk keberlanjutan anak-anak kita ini dan kita dorong supaya betul-betul mereka bisa memberikan satu dampak positif terhadap diri mereka dalam menempuh pendidikan di fakultas hukum,” katanya.

Politisi dari Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, itu menyatakan pihaknya mendorong dan memfasilitasi apa yang memang dibutuhkan seperti sound system layar dan alat tulis yang lainnya serta makan minum. “Kita dorong anak-anak ini supaya semangat. Jadi kita sudah senang anak-anak ini berkreativitas, berorganisasi membentuk program kerja, membentuk kelembagaan untuk kemajuan mereka di universitas,” tandasnya. (bgn003)24011603

Denpasar, Baliglobalnews

Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menyelenggarakan lokakarya penyusunan RPS dan Evaluasi Kurikulum di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah, pada Jumat (15/9/2023).

“Harapannya lokakarya penyusunan RPS dan evaluasi kurikulum ini dapat menunjang persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh kementerian untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi di masyarakat,” kata Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Komang Januartha Putra Pinatih,.

Dia mengatakan evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengevaluasi proses pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten yang dapat diterima dan memberikan pelayanan di masyarakat. Kurikulum adalah suatu komponen yang berperan sangat penting di dalam proses belajar mengajar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, I Putu Eka Widyadharma, Ketua Departemen Neurologi, I Made Oka Adnyana, AA Raka Sudewi, Dewa Putu Gde Purwa Samatra dan seluruh Staf Dosen di Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud.

Lokakarya Penyusunan RPS dan Evaluasi Kurikulum ini menghadirkan empat narasumber yaitu Ida Bagus Amertha Putra Manuaba, I Gusti Ayu Harry Sundariyati, Ni Made Susilawathi,Desak Ketut Indrasari Utami, dengan moderator Ni Putu Ayu Putri Mahadewi, dan AAA Agung Pramaswari.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)23092003

Denpasar, Baliglobalnews

Satu lagi guru besar tetap bertambah di FH Unud, dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara, atas nama Prof. Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H., di Gedung Auditorium Widya Sabha Rektorat Unud, Bukit Jimbaran, bersama 8 guru besar tetap lainnya pada Sabtu (3/9).

Penambahan jumlah guru besar di FH Unud tentunya akan berpengaruh pada komposisi dosen pengajar yang menjadi salah satu elemen penting dalam penilaian akreditasi nasional. Dalam acara pengukuhan tersebut, Nyoman Suyatna, menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul “Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

“Salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah membentuk peraturan daerah (perda) yang merupakan dasar dan pedoman penyelenggaraan otonomi daerah,” katanya.

Menurut Suyatna, karena menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah, perda harus dibuat dengan baik agar pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Peraturan daerah yang baik diyakini akan mengawal proses otonomi daerah yang berkualitas.

“Penyelenggara pemerintahan daerah dalam membentuk perda yang baik harus benar-benar memperhatikan pentingnya memberi akses kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan masukan,” katanya.

Dia menyebutkan peran serta masyarakat dalam pembentukan perda merupakan upaya preventif dan responsif untuk mencegah terjadinya gugatan ketika perda dilaksanakan karena secara dini telah memberikan respons terhadap potensi kerugian dan permasalahan yang mungkin ditimbulkan akibat pembentukan perda.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)22090801