Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus mendorong penguatan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, dengan menggelar focus group discussion (FGD) terkait Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023.

“Melalui forum ini, OJK bersama pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) menyamakan pemahaman, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan langkah strategis agar penerapan market conduct berjalan lebih efektif,” kata Plh. Kepala OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy, pada Sabtu (20/9/2025).

Dia menyampaikan bahwa POJK 22/2023 menjadi landasan penting dalam memperkuat market conduct di seluruh PUJK. Regulasi ini hadir untuk memastikan tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel antara PUJK dan konsumen. “Seluruh PUJK perlu menjadikan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip ini tidak hanya sebatas kewajiban normatif, tetapi juga harus menjadi budaya dalam memberikan layanan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab,” katanya.

Dia juga menyampaikan POJK 22/2023 mengatur tujuh prinsip pelindungan konsumen, antara lain edukasi yang memadai, yaitu mengedepankan nilai dan aksi edukatif di antaranya mengenai peran PUJK dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan konsumen. Kedua, keterbukaan dan transparansi Informasi Produk dan/atau Layanan yaitu mengutamakan kejelasan, keakuratan, kejujuran, dan tidak menyesatkan dari informasi mengenai produk dan/atau layanan, baik sebelum, saat, maupun sesudah produk dan/atau layanan digunakan.

Ketiga, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab yaitu mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif, dan bertanggung jawab dari PUJK dalam menjalankan bisnis.

Keempat, pelindungan aset, privasi, dan data konsumen yaitu menekankan pada kepastian adanya prosedur, mekanisme, dan sistem untuk memberikan jaminan pelindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan atas aset keuangan yang dikelola oleh PUJK, privasi, data dan/atau informasi Konsumen, serta menggunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui Konsumen.

Kelima, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien yaitu pemenuhan hak-hak konsumen dalam menyampaikan pengaduan dan menyelesaikan sengketa. Keenam, penegakan kepatuhan yaitu menitikberatkan pada tindakan PUJK untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pelindungan konsumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

“Yang terakhir persaingan yang sehat yaitu persaingan antara PUJK dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha,” katanya.

FGD diikuti oleh PUJK yang berkantor pusat di Bali, terdiri dari 1 bank umum konvensional, 126 BPR konvensional, 1 BPR syariah, 1 dana pensiun, 1 lembaga penjaminan, 2 LKM, 1 modal ventura, serta 6 pegadaian swasta.

Dalam melaksanakan pengawasan, OJK menerapkan dua pendekatan, yaitu pengawasan prudensial yang berfokus pada kesehatan dan ketahanan lembaga jasa keuangan, serta pengawasan market conduct yang memastikan praktik usaha dijalankan secara wajar, transparan, dan melindungi konsumen. “Jadi, keberhasilan PUJK dalam memenuhi indikator kedua indikator pengawasan tersebut menjadi kunci bagi keberlanjutan dan pertumbuhan lembaga jasa keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat,” jelasnya. (bgn008)25092201

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati (Wabup) Badung, I Ketut Suiasa, membuka forum group discussion (FGD) dalam rangka perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya berkaitan dengan pencegahan korupsi pada badan usaha milik desa (Bumdes) ditandai dengan memukul gong di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (31/10/2023).

Kegiatan FGD menghadirkan 4 narasumber yakni Kajari Badung Suseno, dari Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Denpasar Dahlan, Kanit 3 Satreskrim Polres Badung I Gede Adi Saputra Jaya, dan Kadis PMD Badung, Komang Budhi Argawa.

Wabup Suiasa mengatakan desa merupakan unit terkecil dari negara yang merupakan pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Desa secara riil menyentuh kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dimana pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan. Pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu badan usaha milik desa (Bumdes).

“Berkenaan dengan hal tersebut, atas nama Pemerintahan Kabupaten Badung saya menyambut baik telah terselenggaranya FGD. ini merupakan sebagai wadah bagi kita bersama untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, pendapat, ide-ide yang membangun dan menemukan strategi baru untuk memecahkan masalah atas masalah serta kendala yang dihadapi oleh BUMDES di Kabupaten Badung,” ucapnya.

Pihaknya berharap melalui FGD agar bisa menghasilkan langkah-langkah strategi bagi peningkatan tata kelola bumdes di Kabupaten Badung sehingga fungsi bumdes untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya bisa mensejahterakan masyarakat desa.

Sementara Kepala Inspektorat Badung Luh Suryaniti melaporkan bahwa kegiatan FGD itu merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang puncaknya akan dilaksanakan di Jakarta pada 9 Desember 2023 mendatang. Untuk di Kabupaten Badung diawali dengan kegiatan FGD terhadap Bumdes dengan tema “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa yang Baik”. Pada 7 November mendatang dilaksanakan FGD tentang pendidikan antikorupsi yang akan membedah peraturan Bupati Badung Nomor 53 tahun 2019 tentang Pendidikan AntiKorupsi di lingkungan sekolah. Kemudian 22 November akan dilaksanakan puncak hari anti korupsi sedunia dengan tema “Kabupaten Badung Membangun Integritas Dari Desa”, dengan kegiatan adalah desa anti korupsi dengan mengundang tim dari komisi pemberantasan korupsi dari indonesia.

Dia menyampaikan pada awal bulan Oktober yang lalu sudah dilakukan penilaian terhadap wilayah bebas korupsi yang diwakili oleh Kecamatan Kuta Selatan, kemudian ada penilaian Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diwakili oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan dampak yang sangat besar dalam tata  kelola Desa, besarnya kewenangan Desa seiring dengan semakin besarnya dana yang dikelola Desa yang seharusnya berimplikasi kepada meningkatnya kesejahteraan Desa.

“Bumdes seharusnya mengambil peran yang sangat strategis sebagai penggerak ekonomi desa. Namun hal tersebut belum sepenuhnya terjadi di Kabupaten Badung. Pemberdayaan bumdes di Kabupaten Badung belum optimal sebagai lembaga yang mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa. Oleh sebab itu sebagai aparat pengawas intern pemerintah mencoba mengurai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh desa khususnya bumdes melalui kegiatan FGD yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatkan tata kelola bumdes,” jelasnya.

Acara tersebut dihadiri Forkopimda Badung, pendamping desa, perbekel, pengurus dan pengawas bumdes se-Kabupaten Badung. (bgn003)23103108

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dengan mengundang seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota di Bali bertempat di Ruang Rapat Wiswa Sabha kantor Gubernur Bali (29/5/2023).

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2020 tentang Indeks kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Intensif Inovasi Daerah.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, I Made Gunaja, menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini pertama adalah untuk mengetahui arah kebijakan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam pelaksanaan indeks keuangan daerah, indeks inovasi daerah maupun indek kepemimpinan daerah. Kedua adalah penyamaan persepsi dan peningkatan wawasan terhadap implementasi Permendagri yang mengatur tentang IPKD, IID dan IIKD serta yang ketiga adalah untuk menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan inovasi daerah, keuangan daerah dan kinerja pemerintahan daerah.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan bahwa penilaian terhadap IPKD, IID dan IIKD bukan hanya sekedar mengejar angka-angka indeks yang dinilaikan namun yang terpenting adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang lebih inovatif dari segi pembangunan maupun pelayanan publiknya. Disamping juga untuk menilai pemanfaatan APBD yang lebih maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah serta menilai kepemimpinan di daerah.

“Bukan sekadar mengejar angka-angka indeks tadi supaya kita mendapat juara satu, dua, tiga dan seterusnya. Itu hanya angka. Itu hanya instrumen. Yang sesungguhnya hendak dicapai adalah pemerintahan daerah itu harus menjadi entitas yang inovatif, yang kedua adalah penggunaan anggaran itu harus sehat, harus optimal mendukung capaian kinerja, yang ketiga adalah kepemimpinan daerah yang baik di tingkat internal di birokrasinya maupun kepemimpinan sosialnya,” katanya. (bgn003)23052918

Mangupura, Baliglobalnews

Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Subak Kabupaten Badung Tahun 2022 di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Senin (7/11/2022).

Kepala Disbud Badung, Gede Eka Sudarwitha, mengatakan keberadaan subak ke depan akan semakin terancam, mengingat perkembangan jumlah penduduk yang semakin pesat. Dimana luas wilayah tidak pernah berkembang, sedangkan luas lahan subak semakin menyusut akibat adanya alih fungsi lahan.

“Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian serta keberadaan subak. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Badung sangat mendukung sekaligus mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan FGD ini, sebagai solusi untuk menggali serta memecahkan permasalahan yang ada akibat degradasi lahan dan alih fungsi maupun eksistensi subak itu sendiri,” katanya.

Menurut Sudarwitha, dengan adanya  eco-cultural tourism dapat dijadikan solusi untuk saling mensinergikan bidang pertanian dan pariwisata di kalangan peradaban subak. Dimana eco-cultural tourism adalah konsep dimana aspek ekologis, budaya suatu wilayah digabungkan bersama-sama untuk menciptakan surga wisata alam. “Konsep ini merupakan tujuan wisata, dimana anugerah budaya dan alam menjadi daya tarik utama, yang dianggap sebagai strategi potensial untuk mendukung konservasi habitat alam bersama dengan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat setempat. Untuk meningkatkan peradaban subak sebagai eco-cultural tourism, merupakan strategi prioritas yakni memanfaatkan kekuatan, kearifan budaya subak itu sendiri,” ucapnya.

Dia menyebutkan wilayah Kabupaten Badung terbentang memanjang dari utara menuju selatan. Untuk itu, pemerintah menciptakan konsep hulu maupun hilir dalam penanganan di bidang pertanian, dimana Badung Utara sebagai hulu penghasil hasil pertanian dan Badung Tengah ke selatan sebagai destinasi, maupun memantapkan hasil pertanian. “Melalui FGD Subak Tahun 2022 ini, dengan menyerap segala aspirasi maupun permasalahan yang ada di kelembagaan subak, menemukan solusi demi eksisnya lembaga tradisional subak yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia,” katanya.

Sementara Ketua Panitia selaku Kepala Bidang Cagar Budaya, Ni Luh Putu Miarni, melaporkan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yakni sebagai upaya menjaga eksistensi subak sebagai lembaga tradisional dalam perspektif Tri Hita Karana. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini yakni meningkatkan eksistensi lembaga tradisional subak dalam bidang parhyangan, pawongan dan pelemahan. Kegiatan sehari ini diikuti 210 orang, terdiri dari pekaseh dan klian subak abian se-Kabupaten Badung.

Turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah I Made Sutama, perwakilan OPD terkait di Pemkab Badung, perwakilan camat se-Badung, Majelis Madya Subak I Made Suka, narasumber I Ketut Suamba, Kepala Bidang Pangan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan Gede Sudarta, Penyuluh Pertanian Utama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Made Oka Parwata, beserta para peserta kelian subak se-Badung. (bgn003)22110703

Denpasar, Baliglobalnews

Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (25/6) pagi diharapkan dapat memotivasi kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dalam mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat membuka acara tersebut.

Menurut Sekda Dewa Indra, pelaksanaan kegiatan ini sangat penting untuk mengetahui satu ukuran kuantitatif objektif tentang kepemimpinan kepala daerah serta pengelolaan keuangan daerah. Karena, melalui indeks yang terukur ini, menurutnya penyelenggara pemerintahan mempunyai ukuran yang ideal dalam melaksanakan program inovasi.

“Penyelenggaraan program kita menjadi terukur. Yang sudah terukur dengan baik tentu bisa kita tingkatkan lagi, sementara yang kurang bisa kita evaluasi dan perbaiki,” katanya dalam acara yang turut juga dihadiri oleh sekda kabupaten/kota seluruh Bali.

Untuk menjalankan IPKD dan IKKD dengan baik, tentu saja melibatkan banyak pihak yang benar-benar sudah memahami parameter dan indikator setiap inovasi tersebut. “Untuk itu, kita berkumpul di sini dan mendengarkan penjelasan dengan sebaik-baiknya. Agar mengetahui parameter dua program itu dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dewa Indra juga berharap para peserta FGD bisa memahami penjelasan narasumber dengan baik, sehingga bisa mencapai proses pengukuran yang objektif tersebut.

Selain itu, terkait Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dia menginstruksikan Badan Litbang Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian IKKD Gubernur, bupati/Walikota. Sekda Dewa Indra juga berharap, melalui usaha kita bersama, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali mendapat peringkat terbaik.

Sementara sebelumnya Badan Riset dan Inovasi (BaRi) Pemprov Bali, I Made Gunaja, mengatakan sosialisasi ini dinilai penting dan strategis sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 19/2020 yang mengatur tentang IPKD dan Permendagri Nomor 38/2020 tentang IKKD. Ia juga melanjutkan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3 ayat 2 menyebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kabupaten/kota dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan di Provinsi membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) Gubernur.

Acara pada pagi itu menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni dan Kepala Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Sumule. (bgn003)21062527

Badung, Baliglobalnews

Kepolisian Resor Badung gelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Komitmen bersama melaksanakan Protokol Kesehatan dalam Pilkada 2020 Tahap Pungut dan Penghitungan suara”

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan di Hotel Made Bali, jalan Raya Sempidi, Mengwi Badung pada hari Sabtu (28/11/2020)  pagi 09.00 wita dengan menggandeng TNI, KPU Kabupaten Badung, Bawaslu Kabuaten Badung, Kaban Kesbangpol Kabupaten Badung, Kasat Pol. PP Kab. Badung, Kejaksaan Negeri Badung Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, BPBD Kabupaten Badung dan Camat -Se Kabupaten Badung serta sejumlah pihak terkait.

Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi, SIK mengatakan Pilkada serentak kali ini memang lain dari sebelumnya, karena digelar dalam situasi pandemi COVID-19. Ia ingatkan pesan Ibu jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan dan menjaga jarak.

“Prokes adalah harga mati, karena keselamatan rakyat merupakan  hukum teritinggi, tidak ada Undang- Undang lain diatas keselamatan rakyat,” Tegasnya.

Ia juga mengharapkan semoga Pilkada 2020 berjalan dengan aman, damai, sejuk dan sehat khususnya saat penghitungan suara.

Kembali Ia menegaskan tidak ada TPS yang bocor tidak pakai masker, atau tidak mentaati Prokes, karena kita tidak ingin rangkaian Pilkada ini menjadi klaster baru penyebaran Covid -19. Kita ketahui bersama pemilihan kepala daerah merupakan hak yang dijamin konstitusi, sehingga harus kita dukung sesuai harapan kita bersama yakni Pilkada yang aman, damai dan sehat.(bgn122)20112808

Polres Badung, Baliglobalnews

Menyikapi situasi Kamtibmas saat ini di tengah Pandemi Covid-19, Polres Badung berinisiatif menggelar forum dialog bersama  anak-anak muda di Warung makan D’Abian Sari Jalan Raya Abianbase no 123, Kabupaten Badung, Sabtu, (31/10/2020). Dalam forum dialog tersebut bertemakan “Berdemokrasi Ditengah Pandemi”.

Hadir pada acara tersebut, Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi, S.I.K., Kasat Intelkam Polres Badung AKP I Gede Suarmawa, S.H., Kasat Binmas AKP I Ketut Ganiawan,S.os, Ketua JMSI Bali Ikwan Nasution, Ketua IMM  Bali samsul arifin, KMHDI, IMKI, Kasubag Humas IPTU Ketut Gede Oka Bawa, KBO Sat Intelkam IPTU I Ketut Darma, SH,v Kasi Propam IPDA I Ketut Gunaweda.

Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi, SIK mengatakan sebagai generasi muda harus terbiasa dalam forum diskusi sebagai keahlian dan ketrampilan yang harus di asah dan dialog ini sebagai solusi dalam berkontribusi berbangsa dan bernegara. Anak muda tidak boleh takut kepada pionir perubahan dan saya ingin itu terjadi di Bali. Karena dalam berdialog bisa mengasah kepekaan kita untuk mendengar dan berbicara dengan mengontrol emosi.

“Saya ingin aktifitas Kepolisian ini bisa mendekatkan Polri dengan anak anak muda Bali, menghilangkan gambaran di sosmed Polri sebagai alat pemerintah dan sebagai alat pembungkam demokrasi. Karena Polri merupakan bagian demokrasi tidak ada Polri sebagai pembungkaman demokrasi,” kata Kapolres Badung.

Maka dari itu, pihaknya dari Polres Badung berinisiatif membuat forum dialog untuk anak-anak muda dengan tema berdemontrasi di tengah pandemi. “Mari sama sama belajar bagaimana cara kita mendengar dan didengar,” Pungkasnya.

Selanjutnya kata Kapolres Badung menjelaskan bahwa Polri lahir karena proses demokrasi dari bangsa ini dan bagian dari pemerintah mempunyai pembatasan demokrasi untuk berjalan lancar dan untuk kesejahteraan rakyat. Karena masyarakat sadar demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat. Jika tidak ada pembatasan maka bisa terjadi keos di masyarakat.

Terkait pandemi semua negara sudah terjangkit virus covid-19 dan semua negara memberi kebijakan, sementara di indonesia masih terjadi prokontra karena saat ini ada kegiatan Pilkada yang di amanatkan Undang-Undang (UU).

“Kenapa saya mengajak sharing anak muda untuk mengetahui pergerakan anak muda di momentum hari sumpah pemuda di dalam Pilkada Badung di masa pandemi. Dan saya juga ingin melihat seberapa besar semangat anak muda dalam kontribusi pada perhelatan Pilkada. Kita percaya wabah ini hanya bisa terjadi atas kuasa Tuhan terlepas dari isu konspirasi. Mudah mudahan hasil Focus Grup Discussion (FGD) kita saat ini bisa bermanfaat. Dan apapun masalahnya kedaulatan rakyat adalah jawabannya,” jelas orang nomor 1 di Polres Badung ini.

Kemudian, sambutan dari pihak KMHDI  yang intinya mengucapkan terimakasih atas acara yang di adakan Polres Badung. Bahwa Dalam demokrasi pihaknya sangat menyayangkan adanya calon tunggal di Pilkada badung itu merupakan kegagalan demokrasi. Karena dapat membahayakan demokrasi untuk kedepannya.

Kemudian disusul sambutan dari ketua IMM  Bali Samsul Arifin yang intinya mengucapkan terimakasih kepada bapak Kapolres Badung dan luar biasa bisa menghadirkan anak muda dalam acara ini.

“Masalah demokrasi IMM bertujuan memajukan bangsa ini, kami mencoba membatu merawat demokrasi di Bali supaya berjalan lancar,” ungkap Samsul Arifin.

Salah satu dari perwakilan IMKI mengungkapkan bahwa pada intinya partai politik adalah alat perjuangan rakyat tapi dalam hal ini belum maksimal. Yang harus di kuatkan dalam hal ini adalah SDM masyarakat melalui diskusi seperti ini. Dan melakukan pengawalan terhadap pesta demokrasi ini melalui media cetak dan elektronik dan tidak lupa mengucapkan terimakasi kepada Polres Badung atas acara yang telah menghadirkan kami dalam forum diskusi ini.

Dalam sesi tanya jawab, dari perwakilan KMHDI bagaimana tanggapan Kapolres Badung terhadap kawan kami yang menghilang saat melakukan aksi demontrasi di Indonesia yang diduga ditangkap aparat kepolisian.

Kapolres Badung pun menjawab, bahwa kami dari kepolisian menghadapi demonstrasi sudah mempunyai protap /SOP dalam melaksanakan tugas. “Untuk teman yang hilang di wilayah lain saya tidak berani menjawab karena saya tidak ada di lapangan. Tapi untuk yang di Bali saya tidak ada mendengar kalau sampai saat ini tidak ada yang hilang / di tangkap. Dalam hal ini saya berpesan bahwa kebebasan itu tidak lepas dari batasan. Mari kita menghargai harkat orang lain saat kita berdemonstrasi yang kita perjuangkan,” jawab Kapolres Badung. (bgn122)20110106