Badung, Baliglobalnews

KPU Kabupaten Badung melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait persiapan debat publik atau debat terbuka antarpaslon (Pasangan Calon) Bupati dan Wakil Bupati Badung dengan tema “Penyusunan, Desain, Ornamen, dan Tema” untuk debat terbuka I Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 di ruang rapat Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata, Jl. Kebo Iwa No.39 Denpasar pada Minggu (13/10).

“Debat akan diikuti oleh dua pasangan calon. Rencana kami di KPU Badung akan dilaksanakan 3 x debat. Kami harapkan Tim Perumus memberikan masukan dan kajian,” kata Anggota KPU Badung, I Nyoman Dwi Suarna Artha yang membuka acara tersebut.

Sementara Anggota KPU Agung Rio Swandisara mengatakan debat publik atau debat terbuka bertujuan untuk menyebarluaskan, profil, visi dan misi serta program kerja para paslon kepada masyarakat, memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya dan menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik antarpaslon,

“Debat pertama akan diselenggarakan tanggal 25 Oktober 2024 di Hotel Trans. Debat kedua tanggal 8 November 2024 di Balai Budaya Giri Nata Mandala, sedangkan debat ketiga akan dilaksanakan pada 22 November 2024 juga bertempat di Balai Budaya Giri Nata Mandala,” ucapnya.

Dia mengharapkan tema debat publik mencerminkan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah serta hal lainnya. ”Selama pelaksanaan debat terbuka antarpaslon peserta debat dan pihak yang diundang dilarang membawa atribut kampanye paslon, meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung, membuat kegaduhan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Paslon lainnya. Di penghujung acara diisi dengan penyampaian pandangan dari masing-masing Tim Perumus,” katanya.

Hadir perwakilan Satpol PP Badung, Polresta Denpasar, Polres Badung, DLHK Badung, Diskominfo Badung, Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Bali serta Kejari Badung, para narasumber, Anggota KPU Badung Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani dan Sekretaris KPU Badung, I Wayan Nopi Suryanto. (bgn003)24101202

Denpasar, Baliglobalnews

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar menggelar focus group discussion (FGD) terkait Implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) khususnya dalam aspek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Ballroom Hotel The Meru Sanur pada Rabu (9/10/2024). FGD yang diselenggarakan sehari dan dibuka Kepala Bapenda IGN Eddy Mulya menghadirkan narasumber Kepala BPN Kota Denpasar Yohanes Chrisostumus Fajar Nugroho Adi dan Kapala BPD Bali Cabang Utama Denpasar Made Sudharma.

Kepala Bapenda IGN Eddy Mulya yang membacakan sambutan Pjs. Walikota Denpasar Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan FGD bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya lebih dikenal dengan singkatan UU HKPD, sehingga perlu dilakukan penyesuaian peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh instansi pemungut pajak daerah.

“Harapan kita bersama, melalui sinergitas yang kita bangun, kita dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu kewajiban dasar kita. Tentunya juga diiringi dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan,” katanya.

Selain mendistribusikan terkait penerapan UU HKPD, FGD juga turut membahas seputar peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap peraturan perpajakan, khususnya terkait BPHTB. “Kami juga ingin mendorong pemanfaatan kanal digital dalam pembayaran pajak BPHTB. Saat ini pelayanan BPHTB di Kota Denpasar telah dilaksanakan secara online dan telah menyediakan kanal pembayaran secara digital dalam pembayaran pajak BPHTB,” ujarnya.

Berlangsung hangat dan lancar, FGD diwarnai dengan berbagai macam ide dan gagasan yang tepat dan akurat dari para peserta, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan Kota Denpasar namun disisi lain tidak memberatkan masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan KPP Pratama Denpasar Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat, Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan perangkat daerah terkait yang hadir diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi usai mengikuti berbagai materi yang diberikan. (bgn003)24100911

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, menghadiri Forum Grup Discussion (FGD) yang diadakan oleh tim verifikasi kabupaten/kota sehat dari Pemerintah Pusat di Hotel Grand Palace, Sanur, Kamis (15/9/2023).

Forum Grup Discussion (FGD) ini dihadiri langsung oleh tiga orang Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat dari Pemerintah Pusat, yakni Ketua Tim, Inez Ayu Dhamiera yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri RI, Diana Nurhayati yang  berasal dari Kementerian Kesehatan RI, serta Ana Suryana yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Dalam Forum Grup Discussion (FGD) tersebut, salah satu tim verifikasi kota sehat, yang berasal dari Kementerian Kesehatan RI, Diana Nurhayati mengatakan secara keseluruhan pihaknya mengapresiasi upaya Pemkot Denpasar yang telah melakukan sinergi serta berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kota sehat serta Kota Layak Huni.

Pihaknya juga mengapresiasi salah satu upaya mewujudkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat karena adanya Pos Upaya Kesehatan Perempuan, yang ada di Pasar Badung, sebagai pendamping pekerja perempuan dipasar, yang juga sebagai satu-satunya yang ada di Indonesia, dan sangat layak dibuat sebagai percontohan di kota-kota lainya.

Sementara Sekda Kota Denpasar, Alit Wiradana, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat yang telah memilih Kota Denpasar sebagai salah satu lokus penilaian kabupaten/kota sehat. Sebagai ibukota provinsi, Kota Denpasar dengan jumlah penduduk mencapai 726.800 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 5.770 jika/km persegi tentunya memiliki tantangan luar biasa yang menimbulkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya yang tidak kecil. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan upaya pemkot dalam mewujudkan kota Denpasar sebagai kota sehat dan kota layak huni.

“Dengan upaya sinergitas dan kolaborasi bersama-sama sesuai spirit vashudhaiva kutumbakam bergotong-royong hal tersebut dapat kita wujudkan. Dengan berbagai masukan dari Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat yang sudah dipaparkan, kita akan terus kita tingkatkan untuk lebih baik lagi, dan tentunya kami berharap semoga Kota Denpasar dapat terpilih menjadi Kota Sehat di tahun 2023 ini,” ujarnya. (bgn003)23091502