Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menerima kunjungan Duta Besar Ethiopia Admasu Tsegaye beserta jajaran di Ruang Tamu Wakil Bupati Puspem Badung, Kamis (22/4). Wabup didampingi Asisten Administrasi Umum, Cokorda Raka Darmawan yang juga Plt. Kadis Pariwisata, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, I Gede Wijaya, Kepala Bappeda I Made Wira Darmaja dan Kabag Pemerintahan, Dewa Sudirawan.

Duta Besar Ethiopia Admasu Tsegaye menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemerintah Kabupaten Badung di tengah-tengah kesibukan dalam menjalankan tugas. Kunjungan itu dalam rangka pembahasan diskusi situasi terkini masa pandemi Covid-19 di Bali, khususnya di Kabupaten Badung.

Pihaknya juga memperkenalkan dan menyampaikan potensi yang ada di Afrika, di antaranya wisata alam liar, pemandian air panas, tempat-tempat bersejarah dan sebagainya. ”Selama ini masih banyak masyarakat yang mengenal Afrika sebagai wilayah yang tidak potensial. Padahal, ada banyak peluang investasi dan kerja sama yang bisa dilakukan salah satunya investasi pariwisata dan perdagangan,” katanya seraya berharap nantinya bisa menjalin kerjasama dan saling bertukar pengalaman, mempromosikan pariwisata yang ada di wilayah masing-masing.

Sementara Wabup Suiasa atas nama Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak atas kunjungan dan kehadiran Dubes Ethiopia di Kabupaten Badung. Dikatakan masa pandemi Covid-19 yang mana berdampak kepada global, khususnya di Kabupaten Badung yang sebagian besar pendapatan daerah bergantung pada sektor pariwisata dampaknya sangat terasa.

Disampaikan juga langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam menciptakan zona hijau di Kabupaten Badung adalah melaksanakan program vaksinasi untuk masyarakat dimana bulan Juni target sudah bisa dicapai. ”Dengan tuntasnya target vaksinasi terhadap masyarakat kami berharap mudah-mudahan bulan Juli mendatang pariwisata sudah bisa dibuka dan berharap pandemi Covid-19 segera berakhir, ekonomi kembali pulih sehingga kerjasama yang akan terjalin nantinya bisa berjalan dengan baik,” katanya seraya menambahkan, di samping pelaksanaan vaksinasi, pihaknya juga tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. (bgn003)21042303

Internasional, Baliglobalnews

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan kepada semua pihak untuk mengurangi ketegangan, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada hari Selasa.

Sekretaris Jenderal PBB itu mengaku   “sangat prihatin” tentang situasi di wilayah Tigray, Ethiopia.

“Di tengah laporan tentang potensi serangan militer ke ibu kota regional Mekelle, dia mendesak para pemimpin Ethiopia untuk melakukan segala kemungkinan untuk melindungi warga sipil, menegakkan hak asasi manusia dan memastikan akses kemanusiaan untuk penyediaan bantuan yang sangat dibutuhkan,” kata Dujarric dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, sekelompok pemuda Tigray menikam, mencekik dan juga memukul hingga tewas sedikitnya 600 warga sipil dengan bersekongkol bersama pasukan keamanan setempat selama pembantaian di Kota Mai Kadra, demikian Komisi HAM Ethiopia pada Selasa.

Serangan 9 November menargetkan penduduk non-Tigray, ungkap komisi yang ditunjuk negara. Reuters tidak langsung dapat memverifikasi laporan itu lantaran jaringan telepon dan internet ke kawasan tersebut terputus dan aksesnya dikontrol secara ketat.

Pemimpin pasukan Tigray tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Namun, sebelumnya mereka menolak bertanggung jawab atas pembantaian tersebut.

Menurut laporan, serangan dilakukan terhadap penduduk Mai Kadra dari kelompok etnik Amhara dan Wolkait. Komisi menyebut serangan itu “pembantaian”.

Kota Mai Kadra terletak di bagian barat daya Tigray di utara Ethiopia, di mana pasukan pemerintah federal baku hantam dengan pasukan Tigray dalam perang tiga pekan, yang menewaskan ratusan orang sekaligus menyebarkan kekhawatiran global.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa pada pagi hari serangan, polisi setempat mulai memeriksa kartu identitas penduduk guna “membedakan warga non-Tigray yang berasal dari tempat lain.”

Sore harinya, sekelompok pemuda yang bernama “Samri” bersama dengan anggota milisi dan polisi setempat mendatangi sebuah daerah di kota tersebut, di mana sebagian besar penduduk non-Tigray tinggal.

Serangan diawali dengan eksekusi terhadap seorang petani Amhara, yang tewas di depan keluarganya sebelumnya rumahnya dibakar dan jasadnya ikut dilemparkan ke api, bunyi laporan tersebut, yang mengutip wawancara dengan istri korban dan saksi mata.(bgn123)20112506

Internasional, Baliglobalnews

Kelompok bersenjata di Ethiopia barat menewaskan sedikitnya 34 orang dalam serangan bus pada Sabtu (14/11) malam, menurut badan HAM nasional pada Minggu (15/11).

Serangan terjadi saat kekhawatiran ketidakamanan muncul di tengah kampanye militer di wilayah utara.

Komisi HAM Ethiopia mengatakan jumlah korban tewas kemungkinan bertambah, setelah apa yang disebut serangan “mengerikan” terhadap bus penumpang di kawasan Benishangul-Gumuz.

Menurutnya, terdapat laporan serangan “serupa”, dan masyarakat menyelamatkan diri dari kekerasan tersebut, di tempat lain di kawasan itu.

“Serangan terbaru itu merupakan penambahan suram dari korban jiwa yang kami tanggung secara kolektif,” kata kepala Komisi HAM, Daniel Bekele, melalui pernyataan.

Ia mendesak otoritas regional dan federal agar mengoordinasikan sebuah strategi untuk Benishangul-Gumuz terkait serangan “tiada akhir” di wilayah tersebut.

Sejumlah pria bersenjata menewaskan 45 orang di kawasan yang sama pada September, menurut pemerintah Ethiopia.

Kekerasan itu terjadi di tengah perang 12 hari antara pemerintah Ethiopia dan kawasan Tigray di sebelah utara negara tersebut. Para pakar berpendapat bahwa konflik berpotensi memicu kelompok etnik lain untuk mengeksploitasi kekacauan guna mendorong otonomi yang lebih besar. (bgn123)20111608

Internasional, Baliglobalnews

Ethiopia pada Rabu memulai operasi militer di Tigray setelah adanya aksi serangan terhadap tentara federal yang diduga dilakukan oleh pasukan bersenjata dari daerah tersebut.

Insiden itu bermula saat pemerintah daerah di Tigray tetap memutuskan menggelar pemilihan umum pada September 2020 dan menentang instruksi pemerintah pusat.

Pemerintah Ethiopia menyebut pemungutan suara itu “ilegal” dan buntutnya bentrok terjadi antara pasukan bersenjata di Tigray dengan tentara pusat.

Kerusuhan antara dua kubu terus menguat dalam beberapa hari terakhir. Otoritas di Tigray dan pemerintah pusat saling menuduh masing-masing pihak menghendaki konflik bersenjata.

Juru Bicara Perdana Menteri Ethiopia, Billene Seyoum, mengumumkan pemerintah telah meluncurkan operasi militer. Billene tidak memberi keterangan lebih lanjut.

Barisan Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) pagi ini mencoba merebut senjata artileri dan alat pertahanan militer lainnya dari pangkalan militer milik pemerintah pusat, kata kantor perdana menteri lewat pernyataan tertulis.

“Garis batas terakhir telah dilewati setelah ada serangan pagi ini dan pemerintah federal terpaksa meluncurkan aksi militer balasan,” demikian isi pernyataan tersebut.

Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia telah menerima perintah untuk “menyelamatkan negara dan wilayah agar tidak jatuh dalam krisis,” kata pemerintah.

Otoritas di Tigray mengatakan Pasukan Komando Wilayah Utara, yang merupakan bagian dari militer Ethiopia, telah membelot ke kubu pemberontak. Billene menyebut klaim itu sebagai “kabar bohong”.

Menurut lembaga pengawas independen, NetBlocks, pemerintah telah memutus sambungan Internet di Tigray. Temuan itu mengonfirmasi sejumlah laporan yang mengatakan otoritas pusat mematikan akses telepon dan Internet.

Kepala Daerah Tigray, Debretsion Gebremichael, pada Senin (2/11) mengatakan pemerintah pusat berencana menyerang wilayahnya sebagai bentuk hukuman karena pemerintah daerah tetap menyelenggarakan pemilihan umum.

Seorang pengamat politik dari University of Addis Ababa, Asnake Kefale, mengatakan krisis politik yang disertai konflik militer dapat berdampak buruk bagi kawasan.

“Konflik dapat membuat kawasan menjadi tidak stabil jika tentara Ethiopia tidak dapat mengendalikan kerusuhan di dalam negeri,” kata Asnake.

Sebelum Abiy Ahmed terpilih sebagai perdana menteri, warga Tigray mendominasi dunia politik di Ethiopia, mengingat gerilyawan berperan besar melengserkan pemimpin diktator pada 1991. Namun, pengaruh Tigray melemah setelah Abiy berkuasa. TPLF pada tahun lalu juga keluar dari koalisi pendukung pemerintah.

Sejak Abiy berkuasa pada 2018, banyak pejabat senior di Tigray ditahan, dipecat, atau dicopot dari jabatannya. Menurut pemerintah, aksi itu merupakan upaya memberantas korupsi, tetapi warga Tigray berpendapat lain dan menyebut pemerintah berusaha membungkam oposisi.

Lima persen dari total penduduk Ethiopia sebanyak 109 juta jiwa merupakan warga Tigray. Walaupun demikian, daerah itu punya pendapatan tinggi dan lebih berpengaruh dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pasukan militer di Tigray juga terlatih mengingat sejak 1980-an mereka memimpin tentara gerilya yang mengantar koalisi Barisan Demokratik Revolusioner berkuasa, kata beberapa pengamat. (bgn123)20110420