Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke PT PLN (Persero) UP3 Bali Selatan dalam rangka koordinasi terkait implementasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai (KBLBB) di Bali. 

Manager PLN UP3 Bali Selatan, Made Suamba mengatakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum saat ini di Bali terdapat 570 unit yang dapat digunakan untuk kendaraan roda dua dan 2 unit untuk kendaraan roda empat. Suamba juga menjelaskan hambatan yang ditemui saat ini untuk implementasi KBLBB di Bali.

“Kesulitan yang saat ini muncul adalah adanya perbedaan tipe connector socket sehingga perlu adanya penyeragaman melalui regulasi, supaya connector socket pada kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia memiliki standardisasi,” katanya.

Suamba optimis dengan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Ia berharap semua pihak bisa mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

“Sekolah-sekolah bisa menghimbau siswa – siswinya untuk mengganti penggunaan sepeda motor konvensional dan beralih ke e-bike atau motor listrik yang lebih aman,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Bidang Dinas ESDM Jawa Tengah, Imam Nugraha menyampaikan apresiasinya terhadap upaya PLN yang bersinergi bersama Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan implementasi KBLBB di Bali dapat berjalan dengan baik.

“Sinergi yang baik antara pemangku kepentingan dengan PLN harus terus berjalan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik serta meningkatkan bauran Eneri Baru Terbarukan di Bali, sehingga alam di Bali tetap terjaga keasriannya,” katanya.

Iman juga berharap nantinya akan semakin banyak investor – investor yang akan berinvestasi di Bali untuk membawa kendaraan – kendaraan yang berbasis baterai atau listrik.

Ia juga berharap kunjungan untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Bali ini dapat ia adopsi untuk mempercepat implementasi KBLBB di Jawa Tengah.(bgn008)20122216

Internasional, Baliglobalnews

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatan energi bersih di sektor ketenagalistrikan, khususnya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, salah satunya melalui regulasi harga energi yang bersumber dari energi terbarukan.

“Salah satu prinsip yang diterapkan pemerintah dalam pengembangan energi adalah keberlanjutan atau sustainability,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana dalam informasi tertulis di Jakarta, Rabu.

Rida menjelaskan, selain keberlanjutan, pemerintah memiliki prinsip 5K dalam pengembangan energi, yaitu pertama adalah ketersediaan (availability), dan yang kedua adalah kualitas listrik itu sendiri.

“Kalau kelistrikan cukup tapi byarpet itu tidak bagus, jadi pemerintah harus menjamin agar masyarakat yang menikmati listrik yang kualitasnya bagus,” jelasnya.

Prinsip selanjutnya, imbuh Rida, yakni Keterjangkauan (affordability), harga energi harus mampu dijangkau oleh semua elemen masyarakat. Sementara yang keempat adalah keberlanjutan (sustainability) dan yang terakhir adalah keadilan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa merasakan hal yang sama.

Untuk mempercepat transisi energi, Rida mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan regulasi terkait tarif energi baru terbarukan.

“Kita akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk tarif renewable energy yang nantinya akan dibeli oleh PLN dan diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan EBT di Indonesia,” katanya.

Sedangkan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam transisi energi ke energi terbarukan, PT. PLN (Persero) telah membuat tiga program yang bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan EBT di Indonesia.

“Program pertama pengembangan EBT pada rencana jangka panjang PLN, yaitu sebesar 5 GW yang telah direncanakan pada RUPTL, dan program yang kedua Green Booster sebesar 3,5 GW,” jelasnya.

Program Green Booster di dalamnya terdapat inovasi pengembangan EBT termasuk program cofiring, pengembangan solar PV di lahan bekas tambang dan pemanfaatan bendungan eksisting milik Kementerian PUPR.

Dan program yang ketiga adalah large scale renewable. PT PLN akan mengembangkan pembangkit EBT berskala besar untuk meningkatkan ekonomi dengan menyiapkan hidropower PLTA untuk kebutuhan industri.

“Harapan kami, dengan berbagai inovasi yang dilakukan PLN dapat menginspirasi kita semua untuk berinovasi dan mencari alternatif pengembangan EBT dengan biaya semakin efisien serta memiliki kehandalan yang baik.” Pungkasnya.

Sementara itu, berbagai rangkaian acara guna memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) 2020 diselenggarakan oleh Kementerian ESDM antara lain: Energy Suistanability Society Summit pada 27 Oktober. Selanjutnya, pada 3 November akan dilakukan peluncuran operasional Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Pemberian Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) yang diagendakan akan dihadiri oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. (bgn123)20102806