Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menghadiri secara daring kegiatan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (12/2/2026). Bertempat di Ruang Rapat Bupati, Gedung BMB Kantor Bupati Bangli, acara ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli serta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI BPK RI ini dilaksanakan secara hybrid. Sementara para Gubernur hadir secara luring di Auditorium Bima BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar.

Entry meeting kali ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang memberikan sambutan serta arahan strategis terkait penguatan tata kelola keuangan daerah di wilayah Bali dan sekitarnya.

sambutannya, Wamendagri menekankan beberapa kebijakan penting terkait tata kelola daerah, di antaranya transparansi & akuntabilitas, optimalisasi pendapatan, ketahanan pangan dan lingkungan, serta harmonisasi pusat-daerah.

Menanggapi arahan tersebut, Bupati Bangli menginstruksikan seluruh jajaran PD untuk bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Kehadiran Sekda dan pimpinan perangkat daerah dalam rapat ini menunjukkan keseriusan Kabupaten Bangli dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan yang akuntabel. “Melalui entry meeting ini, kita mendapatkan gambaran jelas mengenai fokus pemeriksaan BPK tahun ini. Saya minta seluruh jajaran segera menyiapkan data yang dibutuhkan, terutama terkait sinkronisasi program pusat dan daerah sebagaimana arahan Ibu Wamendagri,” tandasnya. (*/bgn003)26021302

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Provinsi Bali menghadiri entry meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI yang berlangsung di Auditorium Bima Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh bupati/wali kota yang menjadi lingkup kerja Ditjen PKN VI.

Entry meeting merupakan tahapan awal pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK RI. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi yang digunakan, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara BPK RI dan pemerintah daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan kesiapan kepala daerah di lingkungan Ditjen PKN VI dalam menyukseskan proses pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Entry meeting dihadiri 15 gubernur di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI, yaitu Gubernur Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Kegiatan juga dihadiri tujuh wakil gubernur, yaitu Wagub Bali, Papua Barat, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Acara entry meeting di Kantor BPK RI Perwakilan Bali juga diisi dialog Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wamendagri Ribka Haluk dengan kepala daerah lingkup Ditjen PKN VI. (*/bgn003)26021301

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menerima Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Wahyu Priyono, di Puspem Badung, Kamis (7/10) dalam rangka entry meeting terkait pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan belanja infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2020 dan 2021 (triwulan III). Selain itu, juga pemeriksaan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahun anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Badung.

Bupati Giri Prasta menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas entry meeting BPK Perwakilan Bali di Kabupaten Badung terkait dengan pemeriksaan infrastruktur dan vaksinasi Covid-19. Berkenaan dengan pemeriksaan, Bupati meminta kepada Instansi teknis Organisasi Perangkat Daerah agar memberikan dukungan sepenuhnya baik dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun laporan secara lisan dan yang terpenting berkenaan dengan data sebagai orientasi daripada proses pelaksanaan tersebut. “Kami meyakini apa yang dilakukan ini adalah proses tanggung jawab negara untuk masyarakat se-Indonesia khususnya di Badung sehingga dilaksanakan pemeriksaan dari BPK ini,” jelasnya.

Melalui pemeriksaan BPK, Bupati mengharapkan seluruh OPD dapat melaksanakan dengan baik sehingga semua OPD memiliki pemahaman yang sama. Dengan begitu, OPD dapat melaksanakan program kegiatan yang sejalan dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Sehingga proses pelaksanaan kegiatan betul-betul ada tahapan dan muaranya pada pelayanan kepada masyarakat serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Wahyu Priyono menyampaikan terima kasih kepada Bupati Badung beserta jajaran sudah menerima tim BPK dengan sangat baik dan terbuka dalam rangka akan memulai pemeriksaan rinci baik pemeriksaan rinci infrastruktur maupun kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dijelaskan, tujuan dari pemeriksaan ini sebagai upaya mengimplementasikan visi dan misi BPK, yaitu untuk mendorong tata kelola keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel dalam mencapai tujuan bernegara. “Kami mengimplementasikan visi misi BPK melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang lebih berkualitas,” jelasnya.

Dipilihnya Badung, kata dia, menjadi objek pemeriksaan infrastruktur, karena Badung menjadi salah satu kabupaten yang anggaran infrastrukturnya paling besar di Provinsi Bali. Pemkab Badung juga sudah mencanangkan visi misinya yaitu memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur dengan sasaran peningkatan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Pemeriksaan infrastruktur ini sendiri bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan belanja infrastruktur telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam pemeriksaan pelaksanaan vaksinasi lebih menekankan pada satu aspek saja yaitu aspek efektifitasnya. Pemeriksaan kinerja vaksinasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Badung.

Sementara Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti menekankan ada dua kegiatan yang dilaksanakan BPK di Badung yaitu pemeriksaan belanja infrastruktur dan vaksinasi. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan dari BPK Perwakilan Bali yang telah dilaksanakan pada bulan September lalu. Untuk pemeriksaan terhadap pelaksanaan vaksinasi di Badung akan berlangsung selama 40 hari mulai 6 Oktober hingga 18 Nopember 2021.

“Terhadap semua kebutuhan yang akan mendukung pemeriksaan covid-19 telah disampaikan kepada kita sebanyak 18 dokumen pendukung. Dari 18 dokumen pendukung tersebut telah dikomunikasikan kepada Kadis Kesehatan dan Direktur RSD Mangusada yang nantinya akan disampaikan kepada Tim BPK,” katanya. (bgn003)21100708

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, menghadiri entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan dan entitas terkait lainnya di Tabanan, pada Selasa (2/2).Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung di ruang rapat Bupati Tabanan tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Daerah Bali, Sri Haryoso Suliyanto beserta TIM Pemeriksa.

Turut hadir Sekda Kab. Tabanan, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Tabanan dan perwakilan Bakeuda Tabanan.”Pemeriksaan ini akan kami laksanakan selama 30 hari kalender, mulai tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 tidak termasuk libur Imlek,” tegas Sri.Menurut Sri, tujuan pemeriksaan untuk menilai aktivitas sistem intern laporan keuangan, melakukan pengujian substantive terbatas untuk akun-akun tertentu, terutama kas, belanja modal dan belanja barang dan jasa, aset tetap dan belanja tak terduga.

“Terutama terkait dalam rangka penanganan pandemi Covid-19,” katanya.Pada kesempatan itu, Bupati Eka mengatakan, dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh Indonesia bahkan Dunia, anggaran yang dimiliki Pemkab Tabanan menjadi sedikit berbeda, karena adanya prosedur dan peraturan yang dirubah dan harus berubah. “Ini memang sesuatu yang diluar dugaan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawababkan,” ujarnya.

Untuk itu, dia menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemkab Tabanan yang hadir saat itu agar mampu memberikan data yang valid dan benar. Sehingga diakhir masa jabatannya, yakni sampai 17 Februari mendatang, tidak menyisakan persoalan. “Supaya apa yang kita capai dengan susah payah bisa dipertahankan. Ini adalah kebanggaan kita sebagai warga Tabanan, memberikan yang terbaik bagi Tabanan,” katanya.

Bupati Eka mengingatkan, bersama pemimpin yang baru, seluruh jajaran harus tetap komitmen, bekerja dengan semangat yang sama, disiplin dan menorehkan prestasi yang sama bahkan lebih. “Di mana saja, kapan saja kita harus melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kedpannya tidak ada yang berubah,” katanya.

Bupati Eka juga meminta kepada pihak BPK RI Perwakilan Bali agar selalu mengingatkan dan menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemkab Tabanan. “Karena saking banyaknya pekerjaan, mungkin ada saja yang kelupaan, tentunya kita harus saling mengingatkan,” tandasnya.(BGN003)21020303