Denpasar, Baliglobalnews

Melalui pilar Green dalam transformasinya, PLN terus berupaya meningkatkan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Komitmen tersebut kembali tercermin melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Perum Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III tentang kerjasama penyediaan biomassa untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Kerjasama ini merupakan agenda yang strategis, pengembangan biomassa sebagai sumber energi baru terbarukan dari sinergitas para perusahaan BUMN,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen EBTKE KESDM), Dadan Kusdiana, secara virtual, Jumat (22/1/2021).

Ia mengatakan, Kementerian ESDM akan siap memfasilitasi inisiatif ini agar dapat berjalan baik dalam waktu dekat.

Ditambahkan, Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengapresiasi atas dukungan dari Bapak Dirjen EBTKE tentang penggunaan co-firing biomassa sebagai upaya untuk memenuhi target bauran energi 23 persen pada tahun 2025

“Sehingga pada acara hari ini dapat ditanda tangani kerjasama PLN dengan Perum Perhutani dan PTPN III (Persero) dalam penyediaan Biomassa untuk PLTU Batubara,” tutur Zulkifli Zaini.

Ia menambahkan, melalui kerjasama ini, maka upaya untuk memenuhi target bauran energi EBT 23% pada 2025 akan difokuskan pada inisiatif strategis green booster berupa co-firing biomassa. Menurutnya, co-firing biomassa selain dapat memenuhi target bauran energi, juga dapat memenuhi keekonomian penyediaan tenaga listrik dan dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat.

“Terimakasih atas inisiatif dari PLN dalam kerjasama ini, Kami akan menyambut baik aktivitas ini mengingat Perhutani memiliki potensi yang menunjang,” terang Direktur Utama Perhutani, Wahyu Kuncoro. Ia juga menyatakan, Perhutani sangat bersemangat dalam menyambut pasar baru bagi bidang kehutanan, yakni pasar energi.

“PTPN III siap mendukung PLN dalam memenuhi bauran EBT dengan beragam opsi tindak lanjut ke depannya,” terang Dirut PTPN III, Mohammad Abdul Ghani.

Perlu diketahui, inisiatif cofiring sudah PLN mulai sejak 2017 dengan ujicoba yang telah dilaksanakan pada 2019. Pada tahun 2020, PLN telah mengidentifikasi sebanyak 52 lokasi PLTU yang berpotensi untuk dilakukan co-firing dengan biomassa.

Secara bertahap, implementasi co-firing PLTU milik PLN akan berjalan sampai dengan 2024. Diprediksikan, kebutuhan biomasa yang berasal dari hutan tanaman energy dan sampah tersebut dapat mencapai 9 Juta Ton dalam setahun.(BGN008)21012230

Denpasar, Baliglobalnews

Layanan Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC) hadir bagi pelanggan yang menginginkan pengakuan atas penggunaan listrik dari sumber energi terbarukan.

“Bagi para pelanggan, REC dapat menjadi salah satu instrumen pengadaan untuk memenuhi target penggunaan energi terbarukan yang transparan. Selain itu, peluncuran ini akan mendorong pertumbuhan pasar nasional energi terbarukan di Indonesia,” kata Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN.

Berdasarkan data dari PLN, pada tahun 2019 sektor komersial dan industri mengkonsumsi 52% listrik yang diproduksi. Di sisi lain, beberapa pelaku di sektor tersebut memiliki permintaan yang semakin tinggi untuk energi terbarukan, sampai dengan 100% energi terbarukan.

Hal ini mendorong PLN untuk melakukan langkah strategis yaitu meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT), salah satunya dengan melalui penerbitan sertifikat energi terbarukan (REC). REC merupakan instrumen berbasis pasar yang menyatakan bahwa pemegang sertifikat menggunakan satu MWh (megawatt jam) listrik dari sumber-sumber energi terbarukan.

Pada tahap awal, PLN telah mendaftarkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang dengan kapasitas 140 MW dan berpotensi dapat menghasilkan REC sebanyak 993.000 per tahun.

Ia menerangkan, penerbitan REC diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembangkit EBT untuk memenuhi target bauran nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025, serta sebagai tanggung jawab PLN untuk menyediakan listrik bagi generasi saat ini dan mendatang. “Komitmen ini hadir dalam semangat yang kami sebut sebagai Power Beyond Generations,” tuturnya.

PLN percaya bahwa REC akan memenuhi kebutuhan dari sektor komersial dan industri. Salah satu dasarnya adalah munculnya inisiatif seperti RE100, yang beranggotakan lebih dari 250 perusahaan global yang memiliki pabrik dan mitra rantai pasokan mereka di Indonesia dan berkomitmen untuk menggunakan 100% energi terbarukan dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk memastikan produk REC mengikuti standar internasional dan bermutu tinggi, PLN bekerja sama dengan beberapa mitra, termasuk dengan penyedia sistem pelacakan (tracking system) dengan standar internasional, APX Inc. Selain itu PLN juga bekerja sama dengan Clean Energy Investment Accelerator (CEIA), suatu kemitraan inovatif publik-privat yang mempercepat transisi menuju energi bersih melalui penciptaan permintaan akan energi bersih dari sektor komersial dan industri, pembukaan akses terhadap pembiayaan energi bersih, serta bekerja dengan pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang dapat meningkatkan investasi dan ketersediaan energi bersih.

“Sebagai pelaku usaha kami berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan. Produk REC dari PLN merupakan langkah positif yang perlu didukung bersama oleh seluruh pihak , agar menciptakan sinergi positif antara dunia usaha dan upaya-upaya berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan cara yang lebih hijau,” tutur Stephanus Tumbelaka, Indonesia Managing Director Princeton Digital Group sebagai pembeli pertama REC PLN.

PLN percaya bahwa pasar REC akan menjembatani percepatan transisi ke EBT dengan mengakomodasi kebutuhan energi terbarukan dari perusahaan sehingga memicu pengembangan proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia. Dampak positifnya bagi perekonomian, percepatan energi terbarukan dapat meningkatkan PDB Indonesia sebesar 0,3 hingga 1,3 persen pada 2030. Selain itu, percepatan ini diproyeksikan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja terkait energi terbarukan hingga mencapai 1,3 juta pekerja pada tahun 2030 dari sekitar 100.000 pekerja pada tahun 2017 (Laporan IRENA, 2017). (bgn008)20110301

Internasional, Baliglobalnews

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatan energi bersih di sektor ketenagalistrikan, khususnya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, salah satunya melalui regulasi harga energi yang bersumber dari energi terbarukan.

“Salah satu prinsip yang diterapkan pemerintah dalam pengembangan energi adalah keberlanjutan atau sustainability,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana dalam informasi tertulis di Jakarta, Rabu.

Rida menjelaskan, selain keberlanjutan, pemerintah memiliki prinsip 5K dalam pengembangan energi, yaitu pertama adalah ketersediaan (availability), dan yang kedua adalah kualitas listrik itu sendiri.

“Kalau kelistrikan cukup tapi byarpet itu tidak bagus, jadi pemerintah harus menjamin agar masyarakat yang menikmati listrik yang kualitasnya bagus,” jelasnya.

Prinsip selanjutnya, imbuh Rida, yakni Keterjangkauan (affordability), harga energi harus mampu dijangkau oleh semua elemen masyarakat. Sementara yang keempat adalah keberlanjutan (sustainability) dan yang terakhir adalah keadilan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa merasakan hal yang sama.

Untuk mempercepat transisi energi, Rida mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan regulasi terkait tarif energi baru terbarukan.

“Kita akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk tarif renewable energy yang nantinya akan dibeli oleh PLN dan diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan EBT di Indonesia,” katanya.

Sedangkan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam transisi energi ke energi terbarukan, PT. PLN (Persero) telah membuat tiga program yang bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan EBT di Indonesia.

“Program pertama pengembangan EBT pada rencana jangka panjang PLN, yaitu sebesar 5 GW yang telah direncanakan pada RUPTL, dan program yang kedua Green Booster sebesar 3,5 GW,” jelasnya.

Program Green Booster di dalamnya terdapat inovasi pengembangan EBT termasuk program cofiring, pengembangan solar PV di lahan bekas tambang dan pemanfaatan bendungan eksisting milik Kementerian PUPR.

Dan program yang ketiga adalah large scale renewable. PT PLN akan mengembangkan pembangkit EBT berskala besar untuk meningkatkan ekonomi dengan menyiapkan hidropower PLTA untuk kebutuhan industri.

“Harapan kami, dengan berbagai inovasi yang dilakukan PLN dapat menginspirasi kita semua untuk berinovasi dan mencari alternatif pengembangan EBT dengan biaya semakin efisien serta memiliki kehandalan yang baik.” Pungkasnya.

Sementara itu, berbagai rangkaian acara guna memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) 2020 diselenggarakan oleh Kementerian ESDM antara lain: Energy Suistanability Society Summit pada 27 Oktober. Selanjutnya, pada 3 November akan dilakukan peluncuran operasional Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Pemberian Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) yang diagendakan akan dihadiri oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. (bgn123)20102806