Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mendapat penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN) atas penerapan kebijakan energi bersih di Provinsi Bali, dalam dua kategori.

Pertama, kategori daerah yang melaksanakan transisi energi. Kedua, kategori daerah yang paling aktif mengkampanyekan energi bersih.

Untuk kategori pertama, Provinsi Bali memperoleh peringkat II (peringkat I Provinsi Jawa Timur dan peringkat III, Provinsi Sumatra Selatan) dan untuk kategori kedua, Provinsi Bali memeroleh peringkat III (peringkat I, Jawa Barat dan peringkat II Jawa Tengah).

Penilaian dilakukan oleh Dewan Energi Nasional pada 34 provinsi, khususnya untuk 27 provinsi yang telah menetapkan peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah (RUED).

Atas prestasi tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, memperoleh anugerah berupa penghargaan yang diserahkan pada acara resepsi Anugerah Dewan Energi Nasional 2022, yang dilaksanakan di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2022.

Dalam Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, Gubernur Wayan Koster menerapkan kebijakan energi menuju Bali mandiri energi dengan energi bersih. Menyelenggarakan kebijakan tersebut secara nyata telah dituangkan dengan memberlakukan regulasi/peraturan, yaitu pertama, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050; Kedua, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih; dan Ketiga, Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Kebijakan energi bersih telah diikuti dengan program aksi daerah, antara lain keputusan Gubernur Bali Nomor 123/03-M/HK/2020 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2039; Instruksi Gubernur Bali Nomor X1 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali; dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Provinsi Bali.

Dalam menerapkan kebijakan energi bersih, Gubernur mendapat dukungan penuh dari Tim Peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) terdiri dari 11 orang yang telah melakukan penelitian tentang energi bersih, terutama yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) selama dua tahun, sejak tahun 2020, sudah selesai tahun 2022. Hasil penelitian telah dituangkan dalam naskah akademik yang berisi temuan mengenai potensi EBT yang mencapai lebih dari 12.000 Mega Watt, bersumber dari tenaga surya, tenaga air, tenaga gelombang, tenaga angin, dan biomas. Hasil penelitian ini akan ditindaklanjuti menjadi program aksi mulai tahun 2023 dengan melibatkan para pemangku kepentingan, seperti PLN, BUMD, dan pelaku usaha untuk mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih.

Pada acara penyerahan anugerah tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, mendapat kehormatan untuk memberi sambutan untuk mewakili para gubernur yang hadir dari

sejumlah provinsi, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Bangka Belitung. Gubernur Koster menjelaskan bahwa energi bersih tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memelihara ekosistem alam yang sehat, menjaga keanekaragaman hayati, serta lebih efisien bagi masyarakat. “Masa depan kita adalah energi baru terbarukan. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus berjalan bersama-sama secara konsisten, serta bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk menjalankan kebijakan energi bersih,” katanya.

Koster juga menegaskan anugerah yang diperoleh bukanlah tujuan pencapaian kinerja kebijakan, tetapi sejatinya secara alamiah adalah iktikad dan tekad yang serius serta konsisten dalam melaksanakan kebijakan energi bersih sesuai visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. (bgn003)22102413

Denpasar, Baliglobalnews

Menjelang dilaksanakannya Presidensi G20 di Indonesia Tahun 2022, PT Perusahaaan Listrik Negara (PLN) Persero mengadakan sejumlah program. Salah satunya program transisi energi bersih dengan konversi kompor gas LPG ke kompor induksi (listrik).

Hal itu terungkap saat Manajer UP3 Bali Selatan, Bobby Cristya Surya, didampingi Asisten Manajer Bagian Pemasaran, Pelayanan & Pelanggan, I Wayan Eka Susana, beserta jajarannya beraudiensi dengan Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara. Pada kesempatan tersebut Jaya Negara didampingi Ketua TP-PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara dan Kadis Sosial, I.GA Laxmy Saraswati pada Selasa (12/4).

Walikota Jaya Negara mengapresiasi program transisi energi bersih dengan konversi kompor gas LPG ke kompor induksi listrik oleh PT PLN (Persero) dalam mendukung Presidensi G20 di Indonesia Tahun 2022 dan menjadikan Kota Denapsar sebagai Pilot Project. “Untuk transisi energi bersih di Kota Denpasar perlu mendapat dukungan. Hal ini mengingat adanya ancaman climate change (perubahan iklim) semakin nyata. Namun demikian, dalam penerapan program ini perlu dikaji terlebih dahulu secara lebih mendalam dari berbagai aspek untuk menghindari permasalahan baru,” katanya.

Bobby Cristya Surya ditemui usai pertemuan mengatakan program konversi dari kompor LPG ke kompor induksi ini secara nasional dipilih dua kota yakni Kota Denpasar di Bali dan Kota Surakarta, Jawa Tengah. “Sebagai langkah awal program ini akan dimulai di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai pilot project. Nantinya perangkat kompor induksi ini akan diberikan kepada 950 pelanggan rumah tangga kategori keluarga penerima manfaat plus kepada 50 UMKM yang dijadikan percontohan penggunaan kompor induksi. Setelah di Denpasar Selatan nantinya akan berlanjut di daerah lainnya di Kota Denpasar dan daerah lainnya di Bali. Penggunaan kompor induksi ini bisa menghemat anggaran pembelian gas sekitar 39 %,” katanya.

Penggunaan kompor induksi, kata dia, dapat memudahkan masyarakat karena lebih praktis dan efisien. Tujuannya selain untuk mensukseskan program transisi energi dalam rangka KTT – G20 Tahun 2022 juga menjadi wujud riil implementasi Pergub 45/2019 tentang energi bersih serta menunjukkan Bali khususnya dimulai dari Kota Denpasar sudah siap mendukung transisi energi bersih dan showcase KTT – G20 2022 ini. (bgn003)22041208

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, secara virtual turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT PLN Gas & Geothermal (PLNGG) dan PT Dewata Energy Bersih (DEB) yang bertujuan untuk Joint Study Pengembangan LNG Terminal Bali.

Penandatangan Nota Kesepahaman dilakukan secara virtual oleh Moh Riza Affiandi selaku Direktur Utama PLN GG dan Cokorda Alit Indra Wardhana selaku Direktur PT DEB di Denpasar pada Selasa (23/2) di Denpasar.

Gubernur Koster menyampaikan perjanjian antara Perusda Bali dengan PLNGG itu sebagai bentuk implementasi atau tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan PT PLN (Persero) yang telah ditandatangani bersama pada tahun 2019 lalu, bertujuan untuk penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Provinsi Bali. Tujuan tersebut, menurut Gubernur sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang dilakukan melalui 22 misi, khususnya misi ke-21 yaitu mengembangkan tata kehidupan krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah dengan tujuan ke-2 adalah terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah yang dilaksanakan untuk mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau, dan indah.

”Bali memang tidak mempunyai sumber daya alam dan mineral untuk pembangkitan listrik, namun keinginan kuat kami sejalan dengan regulasi energi dan kelistrikan nasional, yaitu untuk menjaga alam Bali bersih mulai dari sumber/hulu hingga ke hilir serta upaya kami untuk mendorong peran aktif badan usaha milik daerah /Perusda Bali dan badan usaha lokal dalam penyiapan infrastruktur, logistik pada pembangkit listrik, utamanya yang berbahan energi bersih yaitu gas alam. Sehingga tidak hanya manfaat (benefit) yang diperoleh oleh daerah namun juga profit, sebagai salah satu alternatif dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor energi,” ujar Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Provinsi Bali.

Dia menyampaikan bahwa saat masa pandemi ini, beban puncak kelistrikan Bali mengalami penurunan yang signifikan dari 900 MW menjadi 600 MW, namun ketersediaan kelistrikan Bali tentunya akan mengalami rebound dalam kurun 1-2 tahun ke depan sehingga kapasitas dan daya mampu kelistrikan Bali harus dipersiapkan dengan baik dan mantap. Saat ini adalah waktu yang dirasa sangat tepat untuk menyiapkan kelistrikan Bali.

Untuk itu, dia berharap penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal bagi Pemerintah Provinsi Bali melalui badan usaha (PT Dewata Energi Bersih) yang bekerjasama dengan PT PLN Gas dan Geothermal dalam menyiapkan infrastruktur dan logistik terminal gas untuk menyuplai pembangkit-pembangkit listrik di Bali.

Sementara Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini, menyampaikan mengacu pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, dimana pengembangan infrastruktur energi harus ramah lingkungan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal.

Oleh karena itu, lanjut dia, PLN dalam pelayanan kelistrikan di Bali mengedepankan penggunaan energi bersih salah-satunya adalah Pembangkit Listrik berbahan bakar Gas. PLN selain mengoptimalkan pembangkit listrik eksisting saat ini PLTDG Pesanggaran kapasitas 200 MW, PLN juga mencanangkan untuk melakukan relokasi PLTG/GU ke lokasi Pesanggaran dengan kapasitas 300 MW sebagai upaya pemenuhan kebutuhan beban di Bali ke depannya, dan penguatan sistem kelistrikan Bali untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi Bersih.

Untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan Bali, PLN juga akan mewujudkan integrasi sistem tenaga listrik Jawa-Bali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia.

Untuk pemenuhan bahan bakar Pembangkit Listrik Gas di Pesanggaran akan memanfaatkan gas alam, baik dalam bentuk cair (Liquified Natural Gas / LNG).  Dimana saat ini PLN telah memiliki kontrak jangka panjang dengan produsen LNG BP Tangguh.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan pasokan gas alam adalah masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur gas, khususnya infrastruktur yang terkait dengan terminal LNG termasuk transportasi LNG serta sarana pendukung lainnya.

Oleh karena itu, menurut dia, nota kesepahaman studi kelayakan kajian atas pengembangan bisnis LNG yang dilakukan ini tentunya menjadi awal rencana Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Terminal Penerima dan Regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) di Provinsi Bali antara PT PLN GG dan PT Dewata Energi Bersih untuk memanfaatkan potensi bisnis pengembangan Terminal Penerima dan Regasifikasi LNG di Bali beserta bisnis turunan lainnya di Provinsi Bali.

Dia mengharapkan dalam hal kajian kelayakan dinyatakan feasible, maka para pihak akan melanjutkan pembahasan konsep kerjasama dengan menuangkannya dalam suatu dokumen perjanjian definitif yang mana dalam pelaksanaannya harus tetap memegang prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (bgn003)21022329