Denpasar, Baliglobalnews

Deputi Kepala Perwakilan BI Bali Ronald D. Parluhutan mengatakan perekonomian Bali menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Dia menyebutkan dari sisi stabilitas harga, inflasi Bali pada Februari 2026 sebesar 0,70% (mtm) atau 3,89% (yoy). Kenaikan inflasi bulanan terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan menjelang HBKN Nyepi dan Idul Fitri.

“Kenaikan inflasi tahunan disebabkan faktor base effect diskon tarif listrik yang berlaku pada tahun 2025, sehingga bersifat temporer,” kata Roland pada Minggu (8/3/2026).

Dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 sebesar 5,86% (yoy), di atas pertumbuhan nasional (5,39%), ditopang tingginya pertumbuhan LU terkait pariwisata (akomodasi makan minum, perdagangan, transportasi dan pergudangan), serta kuatnya konsumsi rumah tangga dan investasi.

Untuk menjaga stabilitas inflasi menjelang HBKN Nyepi dan Idul Fitri, strategi pengendalian utamanya difokuskan pada operasi pasar murah berbasis prinsip 3T (Tepat waktu, Tepat lokasi, Tepat sasaran), penguatan kerja sama antar daerah, serta komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. 

Sejalan dengan upaya mendukung transformasi ekonomi daerah, BI Bali juga terus mendorong perluasan ekosistem ekonomi digital. Advisor BI Bali Indra Gunawan Sutarto memaparkan tren positif pada transaksi nontunai. Proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital di Bali, terus meningkat, pada tahun 2025 telah mencapai 46,82%.

Pencapaian ini didukung sinergi BI Bali dengan Pemda, Perbankan, dan Stakeholders terkait di Bali melalui program Pasar Rakyat Bali Go Digital, Banjar Digital dan Nusa.Lembongan Digital Island. Untuk memperluas adopsi QRIS, BI Provinsi Bali, menyelenggarakan program “QRIS Takjil War Ramadan 2026” di Kampung Jawa dan Kampung Sunda, Denpasar. 

Sementara Kepala Perwakilan Erwin Soeriadimadja mengatakan di tengah tantangan dinamika geopolitik dan ekonomi global, BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Kebijakan utamanya melalui penetapan BI Rate serta kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendukung pembiayaan sektor riil dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Penurunan BI Rate mulai tertransmisikan ke penurunan suku bunga kredit di Bali, yang turun dari 9,67% pada Januari 2025 menjadi 9,36% pada Januari 2026. Hal ini dibarengi dengan penyaluran kredit yang tumbuh tinggi sebesar 7,28% (yoy) pada Januari 2026, yang diharapkan memperkuat pembiayaan sektor riil dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. (bgn008)26030820

Denpasar, Baliglobalnews

Pada triwulan II 2021, BPS mencatat perekonomian Bali mengalami pertumbuhan positif 2,83% (yoy) meningkat dari -9,81% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan, adanya pelonggaran kebijakan PPKM selama triwulan II 2021, sehingga memberikan ruang gerak bagi sektor pariwisata dan sektor terkait untuk mendorong perbaikan ekonomi.

“Program Work from Bali di bulan Mei-Juni 2021 memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Optimisme konsumen dan pelaku usaha seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi yang berjalan ontrack mendorong keberlanjutan perbaikan ekonomi,” ucap Trisno Nugroho selalu Kepala KPw Bank Indonesia, Provinsi Bali, Jumat (6/8/2021).

Dijelaskan Trisno, pertumbuhan tahun ke tahun (yoy) yang positif ini, tidak terlepas dari rendahnya base effect di triwulan II 2020 yang merupakan periode awal pandemi dimana pengetatan pergerakan mulai diberlakukan pertama kalinya (PSBB). 

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari membaiknya kinerja ekspor sejalan dengan peningkatan ekspor produk industri pengolahan dan pertanian, kinerja konsumsi pemerintah, dan konsumsi rumah tangga. 

Dari sisi lapangan usaha (LU), 14 dari 17 LU mengalami pertumbuhan (yoy) positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada LU Administrasi Pemerintahan (15,67%), Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial (9,20%), Akmamin (4,87%), dan Transportasi (2,24%). LU Administrasi Pemerintahan meningkat seiring realisasi belanja pemerintah terutama pembayaran THR dan gaji ke-13.

“Sementara pertumbuhan positif LU jasa kesehatan tidak terlepas dari implementasi vaksinasi, dimana realisasi vaksin di Bali tercatat paling tinggi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kinerja LU Akmamin dan LU Transportasi terjadi seiring meningkatnya kunjungan wisdom pada momen long weekend  (Hari Raya Idul Fitri) serta berbagai event pariwisata, diantaranya program Work from Bali (WFB),” ucap Trisno.

Pihaknya memprediksi, pada triwulan III 2021, pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan melambat sehubungan dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk mengatasi peningkatan penyebaran varian baru Covid-19. 

“Penurunan pertumbuhan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha yang berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata (LU Akmamin, LU Transportasi dan LU Perdagangan),” katanya. 

Selain itu, hikmah yang dapat diambil dengan berlanjutnya penyebaran Covid-19 adalah semakin tingginya urgensi transformasi ekonomi bagi provinsi Bali. Ketergatungan pada sektor pariwisata telah meningkatkan kerentanan perekonomian Bali, dimana secara historis kinerja perekonomian Bali mengalami penurunan pada saat mengalami guncangan (Bom Bali I, Bom Bali II, Bencana Gunung Agung). 

Untuk meningkatkan resiliensi perekonomian Bali, lanjut Trisno menjelaskan bahwa, perlu pengembangan new source growth engine, yakni pada sektor pertanian, industri kreatif, ekonomi digital dan pendidikan. 

“Guna mempercepat pemulihan kinerja perekonomian, prasyarat mutlak yang harus dipenuhi adalah keberhasilan pemberian vaksinasi serta penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19,” terangnya. 

Selanjutnya, BI Bali merekomendasikan 5 langkah strategis yakni mendorong pelaku pariwisata untuk memperoleh sertifikat CHSE untuk meyakinkan bahwa Bali siap menerima wisatawan, mendorong UMKM untuk on boarding sehingga memperluas pemasaran, mempercepat realisasi belanja daerah dan pembangunan infrastruktur, mendorong sektor pertanian untuk menerapkan GAP (Good Agriculture Practice), menggunakan teknologi digital dalam berproduksi (digital farming), dan memasarkan produknya melalui e-commerce dan marketplace, dan mendorong pembayaran secara nontunai, utamanya menggunakan QRIS.(bgn008)21080603

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, akan lebih fokus menata sektor perekonomian Bali pada tahun 2021. Salah satunya dengan menyeimbangkan struktur perekonomian Bali yang saat ini masih didominasi oleh sektor pariwisata.

Gubernur yang juga selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali mengatakan hal itu saat memberi sambutan pada acara High Level Meetting (HLM) dengan tema ”Neraca Pangan dan Kerja Sama Antar-Daerah Provinsi Bali”, di ruang rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Kamis (17/12).

”Dalam kebijakan saya di bidang pangan adalah Bali menuju kedaulatan pangan dan harus ada neraca pangan Bali,” kata Gubernur Koster yang juga seorang akademisi itu.

Menurut dia, pemerintah harus mengetahui jumlah konsumsi, produksi, asal komoditas, transportasi dan harga kebutuhan pokok di Bali.

Oleh sebab itu, Gubernur berharap semua kepala daerah di Bali memahami ekosistem perekonomian di Bali, sehingga upaya menciptakan kedaulatan pangan bisa dilaksanakan mulai dari level mikro hingga level makro.

Gubernur menilai capaian ekonomi Bali selama ini masih terjadi secara alamiah. Ke depan mantan anggota DPR RI tiga periode ini menyiapkan sejumlah desain pembangunan ekonomi yang akan membangkitkan sekaligus memberikan pemerataan ekonomi Bali.

”Tahun 2021 saya akan mulai [menata ekonomi Bali-red]. Dua tahun ini masih ‘concern’ adat, budaya dan lingkungan,” ujarnya.

Meski belum secara langsung menyasar ekonomi, sejumlah kebijakan yang dibuat Gubernur Koster sudah berdampak terhadap ekonomi Bali. Misalnya Pergub busana adat yang berdampak terhadap UMKM penghasil busana Bali, kemudian arak, aksara hingga kebijakan di bidang lingkungan yang menghasilkan inovasi pipet dan tas alami di masyarakat.

”Yang saya bikin sejak awal adalah ekosistem ekonomi. (Tahun-red) 2021 kita akan mulai (menata sektor-red) ekonomi. Menata fundamental dan struktur perekonomian Bali. Pariwisata, pertanian dengan kelautan beserta industrinya,” ujarnya.

Menurut Gubernur, ketimpangan dalam struktur perekonomian Bali perlu diperbaiki. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Bali mencapai 52 persen, jauh meninggalkan sektor pertanian dan kelautan.

Gubernur menyebutkan nantinya pariwisata, pertanian kelautan dan industri akan menjadi lebih berimbang. ”Lebih berimbang dalam proporsi bukan pada nominal,” ucapnya.

Seiring dengan itu, lanjut dia, pariwisata tetap harus maju dan memberikan kontribusi devisa yang besar secara nominal. Namun secara persentase menjadi lebih berimbang dengan sektor lainnya. Caranya, dengan meningkatkan sektor pertanian kelautan dan industri. ”Dengan komposisi yang lebih berimbang, maka ekonomi Bali menjadi lebih sehat. Sehingga nanti kalau pariwisatanya terganggu, tidak lagi kelabakan,” katanya.

Tampak hadir pada kesempatan itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, Trisno Nugroho; Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra; Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, serta perwakilan bupati/wali kota se-Bali dan instansi terkait lainnya. (bgn003)20121730