Denpasar, Baliglobalnews

Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS Padas) Ny. Koster bersama Kelompok Kerja Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Pokja PSP PSBS) mengintensifkan sosialisasi guna mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang lebih tepat dan efektif. Pada Sabtu (5/7/2025), Ny. Koster melaksanakan sosialisasi di Gereja Yesus Gembala Yang Baik, Ubung, Denpasar, yang melibatkan anggota Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) DPD Bali-NTB.

Ny. Koster memberikan gambaran tentang kondisi Bali pada tahun 1980 yang belum menghadapi kendala besar dalam penanganan sampah. “Saya ingat, zaman itu sampah bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga karena volumenya, khususnya sampah plastik, belum seperti sekarang,” ujarnya.

Sejak tahun 1984, kata dia, pemerintah mulai menerapkan sistem pengelolaan baru dengan membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kawasan Suwung. Sampah dari berbagai sumber diangkut dan dibuang ke TPA tanpa pengelolaan, sehingga menciptakan gunungan sampah. Saat ini, tumpukan sampah tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Provinsi Bali ini mengajak para ibu anggota komunitas gereja untuk kembali pada pola lama dalam mengelola sampah. “Selesaikan sampah di sumbernya. Sampah rumah tangga selesaikan di rumah, sampah di tempat ibadah selesaikan di tempat, begitu pula di pasar, sekolah, dan sumber-sumber lainnya,” tegasnya.

Untuk menyukseskan program PSBS, wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Bali itu menawarkan tiga langkah efektif, yakni: pemanfaatan tong komposter untuk mengolah sampah dapur (organik dan residu makanan), pembangunan teba modern untuk penanganan sampah organik di halaman rumah, serta pengoptimalan TPST dan TPS3R guna mengolah sampah anorganik dengan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle. Ia sangat berharap peran aktif para anggota WKRI dalam menyukseskan program PSBS Padas.

Ny. Koster juga mengingatkan masyarakat agar bersiap mengantisipasi rencana penutupan TPA Suwung secara bertahap. “Rencananya mulai Agustus ini, TPA Suwung tidak lagi menerima sampah organik. Jadi, ibu-ibu harus segera bersiap,” tandasnya.

Sementara Koordinator Pokja PSP PSBS Luh Riniti Rahayu mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat telah mengeluarkan surat peringatan agar Bali segera menutup TPA Suwung. “Suratnya tertanggal 24 Juni 2025. Bali diberi waktu 180 hari untuk menutup TPA Suwung. Artinya, pada 24 Desember 2025, TPA tersebut harus sudah ditutup,” sebutnya. Luh Riniti menambahkan bahwa keberadaan TPA Suwung kini telah melanggar ketentuan undang-undang karena menjadi ancaman serius bagi lingkungan. “Gunungan sampah sudah mencapai 35 meter di atas lahan seluas 32,4 hektare. Ini menyebabkan polusi yang sangat parah,” katanya.

Karena itu, kata dia, penyelesaian persoalan sampah menjadi perhatian serius Gubernur Bali Wayan Koster. “Ini merupakan program super prioritas yang mendesak. Artinya, kondisi sampah sudah sangat darurat,” katanya.

Ketua Presidium WKRI DPD Bali-NTB, Nisa Setiati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT WKRI ke-101. “Untuk wilayah Bali-NTB, ada 14 DPC dan 36 ranting,” ungkapnya. (*/bgn003)25070504

Denpasar, Baliglobalnews

Duta Pengolahan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas (Padas) Ny. Koster menginisiasi gagasan untuk melibatkan Ketua TP PKK desa/kelurahan sebagai duta PSBS Padas di wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat penyebaran dan implementasi pengolahan sampah berbasis sumber di tingkat desa.

Ide tersebut disampaikan Ny. Koster saat menjadi narasumber dalam webinar sosialisasi pembatasan plastik sekali pakai dan pengolahan sampah berbasis sumber dalam rangka mendukung gerakan bali bersih sampah di Jaya Sabha, Denpasar, pada Sabtu (31/5/2025).

Menurut dia, Ketua TP PKK di tingkat desa maupun kelurahan memiliki kewenangan di wilayah masing-masing, yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Bali Bebas Sampah. “TP PKK memiliki anggota hingga ke tingkat rumah tangga, jadi jika Ketua TP PKK menjadi duta PSBS Padas, sekaligus bisa mengawasi pelaksanaan pengolahan sampah berbasis sumber di tingkat rumah tangga,” ujarnya.

Dia berharap ke depan akan semakin banyak duta PSBS Padas yang terlibat secara gotong-royong untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama. “Sampah organik harus diselesaikan di rumah tangga, sementara sampah anorganik dibawa ke TPS3R untuk diolah,” katanya.

Dia juga mendorong agar di tingkat tempat ibadah, para manggala Pakis di setiap desa adat turut dijadikan duta PSBS Padas. Hal ini untuk memperluas gerakan pengolahan sampah hingga ke ranah spiritual dan sosial masyarakat adat.

Dalam arahannya, Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Pembina Posyandu Provinsi Bali ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap tiga solusi pengolahan sampah yang dapat dijalankan para Duta PSBS PADAS. Pertama, mengolah sampah dapur menjadi eco-enzyme menggunakan metode tong komposter atau tong edan. Kedua, mengelola sampah organik seperti sisa halaman dan upakara dengan sistem teba modern. Ketiga, membawa sampah 3R (reduce, reuse, recycle) ke TPS3R atau TPST. “Sistem teba modern ini tidak hanya untuk rumah tangga, tetapi juga dapat diterapkan di tempat ibadah, misalnya di jaba atau halaman luar tempat ibadah. Tanamkan pula kesadaran umat untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dengan tidak membuang ataupun meninggalkan sampah di tempat suci,” katanya.

Ny. Koster mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi, bergotong-royong, dan menyumbangkan ide serta inovasi guna mengatasi persoalan sampah. Ia juga menegaskan komitmen TP PKK untuk terus mengabdi dengan tulus demi kebersihan lingkungan Bali. “Menjadi duta PSBS Padas adalah sebuah kehormatan. Di sinilah kecintaan kita terhadap Pulau Bali dibuktikan. Meskipun tanpa imbalan, namun dengan kerja sepenuh hati dan ketulusan, hasil yang kita harapkan akan segera terwujud,” tutupnya.

Sementara Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali Ny. Giri Prasta mengapresiasi kepada Tim Percepatan Bali Bebas Sampah, khususnya para duta PSBS yang terus aktif menyosialisasikan isu penggunaan plastik sekali pakai serta pengolahan sampah berbasis sumber.

Dia juga menyoroti penggunaan kantong plastik oleh pedagang di pasar tradisional, yang kerap menggunakan kresek plastik besar untuk mengangkut barang dagangan. Dia pun mengusulkan solusi praktis untuk mengatasi hal tersebut. “Saya sering melihat para pedagang mengangkut barang dagangannya menggunakan kresek plastik besar. Sehingga saya mengusulkan agar dibuatkan aturan para pedagang menggunakan besek untuk mengangkut barang mereka,” ujarnya. (*/bgn003)25053103

Denpasar, Baliglobalnews

Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Padas Ny. Koster kembali menegaskan pentingnya perubahan pola pengelolaan sampah di Bali. Dalam webinar Sosialisasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang digelar secara daring dari Jaya Sabha, Denpasar, pada Rabu (28/5/2025), dia meminta agar pola angkut sampah dari rumah warga ke TPS3R/TPA dihentikan.

“Dengan mempertahankan pola angkut sampah, tentu tidak menyelesaikan masalah. Secara tidak langsung, hal ini akan membuat warga menjadi manja dan enggan mengolah serta memilah sampah,” katanya dalam kegiatan yang juga menghadirkan pengurus desa, kelurahan, dan kecamatan se-Bali.

Ny. Koster menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, dia mendorong semua pihak untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi dalam menyosialisasikan serta mengawal pelaksanaan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber.

“Di antara kita semua tidak bisa berdiri sendiri atau mengerjakan pekerjaan secara individual dengan harapan hasil maksimal. Selain usaha dan upaya untuk bergerak, kita semua juga membutuhkan kolaborasi, komunikasi, sinergi, dan komitmen, yang semestinya menjadi landasan dan dasar gerakan kita. Jangan sampai kita hanya berada di belakang meja tanpa turun ke lapangan untuk memantau dan mengawal jalannya tata kelola menuju Bali bersih sampah secara nyata,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, IGAK Kartika Jaya Seputra menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh terwujudnya Bali yang bersih dan bebas sampah. Ia menekankan bahwa upaya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat.

Dia memaparkan Pemerintah Provinsi Bali memiliki enam bidang prioritas yang menjadi fokus selama masa kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cok Ace. Satu di antaranya di bidang lingkungan, kehutanan, dan energi. Fokus ini mencakup upaya menjadikan Bali sebagai pulau bebas sampah plastik sekali pakai serta membudayakan pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, desa adat, kelurahan, dan komunitas.

Data yang dihimpun dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali menunjukkan bahwa saat ini Bali menghasilkan sekitar 3.436 ton sampah per hari. Komposisi sampah tersebut terdiri dari 60% sampah organik, 17% sampah plastik, dan sisanya berupa sampah residu. Dari jumlah itu, 60% berasal dari rumah tangga, 7% dari pasar, dan 11% dari sektor perniagaan.

Namun, pengelolaan sampah di Bali masih menghadapi tantangan serius. Sebanyak 43% sampah masih dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), 23% dibuang ke lingkungan, 18% telah mengalami pengurangan, dan penanganan sampah baru mencapai 16%. Dengan demikian, sekitar 66% sampah di Bali belum terkelola secara optimal.

Dalam webinar tersebut juga dibahas peran prajuru desa adat dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan di wilayahnya masing-masing. Salah satu tugas penting yang diemban adalah menerapkan sanksi adat kepada krama yang telah diputuskan melalui paruman desa adat, sebagai bentuk dukungan terhadap sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. (*/bgn003)25052901