Denpasar, Baliglobalnews

Manajer Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih I Ketut Jhon Purna meminta bantuan untuk pembangunan jembatan di jalur lingkar kawasan Monumen UNESCO yang mengalami longsor sejak 2019. Permintaan itu disampaikan di hadapan Wakil Bupati Tabanan dan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam rapat di DPRD Bali, Denpasar, pada Kamis (8/1/2026).

“Jalan lingkar ini menjadi, akses penting ke jalur utama Jatiluwih. Longsoran dengan panjang hampir 36 meter, secara langsung menghambat mobilitas petani menuju lahan garapan dan mengganggu keberlanjutan sistem pengelolaan kawasan Subak Jatiluwih sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO,” katanya.

Jhon Purna menyampaikan dalam pembangunan jembatan itu, dibutuhkan estimasi anggaran sekitar Rp4,8 miliar. Selain itu, krisis sumber air yang memicu alih fungsi lahan pertanian di Jatiluwih. Dia menegaskan alih fungsi lahan tidak semata-mata terjadi karena kepentingan bisnis, tetapi juga akibat kekurangan air irigasi. “Kebetulan ada Balai Wilayah Sungai (BWS) di sini. Gini sebenarnya alih fungsi lahan petani di Jatiluwih itu bukan saja karena keperluan bisnis semata-mata, tapi banyak sekali. Saya ngomongnya hektaran tanah di Jatiluwih itu beralih fungsi ke lahan kering, karena kekurangan sumber air,” katanya.

Karena itu, pihaknya meminta keterlibatan BWS untuk mendukung pembangunan bendungan kecil. Dengan anggaran relatif terjangkau, Jhon meyakini debit air ke Subak Jatiluwih dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. “Saya harap ada sejenis bendungan kecil saja, itu biayanya tidak mahal. Saya yakin kalau ada dana sampai Rp500 juta itu, debit air yang masuk ke Subak Jatiluwih itu sudah bisa mencapai dua kali lipatnya dari sekarang. Mohon bantuannya Pak Pansus TRAP, Pak Wakil Bupati kemana saya harus arahkan ini. Mohon pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mohon untuk petani kita yang ada di Jatiluwih untuk segera dibuatkan jembatan, yang kedua dibuatkan bendungan. Bendungan Yeh Gembrong namanya,” katanya.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha menanggapi terkait kebutuhan anggaran sekitar Rp 4,8 miliar untuk penanganan infrastruktur, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. “DPRD Bali akan memfasilitasi koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BWS dan perangkat daerah terkait. Mungkin yang hadir dari pejabat eksekutif ini mungkin ada Dinas PUPR, ada Dinas Perizinan, yang utamanya juga kepada pejabat BWS, tolong ya, kalau boleh nanti kita rapat bersama sebelum turun ngecek ini. Nanti saya berbicara dengan Kepala BWS, kita akan bantu fasilitasi kepentingan masyarakat,” katanya.

Sementara Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menyatakan pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi lintas sektor dengan mengusulkan dukungan anggaran ke tingkat provinsi, maupun sumber pendanaan lain yang memungkinkan. “Kita usulkan ke provinsi. Mana saja yang bisa membantu kan boleh, nggak ada masalah. Kalau adik (wartawan) punya dana juga bisa, BWS bisa, Pak Ketua Pansus TRAP juga bisa,” katanya. (bgn008)26010814

Tabanan, Baliglobalnews

Polemik penyegelan 13 akomodasi wisata di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat diwarnai aksi protes pemasangan plastik hitam dan seng di tengah sawah oleh para petani, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya turun langsung melakukan mediasi dan mencabut seng secara simbolis sebagai tanda berakhirnya aksi protes di kawasan tersebut pada Senin (5/1/2026).

Langkah persuasif ini diambil Bupati Sanjaya bersama Wakil Bupati I Made Dirga, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Tabanan setelah bertemu langsung dengan masyarakat petani di Kantor Desa Jatiluwih guna merespons keluhan ekonomi warga pascatindakan tegas Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali dan Satpol PP.

Dalam pertemuan tersebut, petani menyatakan kesediaannya mencabut seng setelah Pemerintah Kabupaten Tabanan menyampaikan komitmen untuk menyiapkan moratorium khusus bagi masyarakat lokal pemilik lahan dalam menjalankan usaha di kawasan Subak Jatiluwih. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat lokal agar tetap bisa menjalankan usaha tanpa harus berbenturan keras dengan regulasi hukum yang kaku. “Saya memohon kebijakan kepada pihak terkait, janganlah melihat persoalan Jatiluwih hanya dari sisi hukum murni. Ada kultur, budaya, ekonomi, dan sosial yang tidak boleh ditabrak begitu saja. Moratorium ini adalah solusi agar ekonomi lokal tidak mati,” tegas Bupati Sanjaya.

Bupati Sanjaya mengungkapkan bahwa dia telah berkoordinasi dengan Ketua Pansus TRAP dan mendapatkan lampu hijau terkait penerapan moratorium tersebut. Hal ini mendesak dilakukan mengingat polemik ini sempat memicu penurunan kunjungan wisatawan hingga 80 persen, yang berdampak luas pada lapangan pekerjaan dan pendapatan harian masyarakat.

Meski memberikan kelonggaran melalui moratorium, Bupati Sanjaya memberikan peringatan keras terkait tata ruang. Dia meminta masyarakat tidak “arogan” dengan membangun bangunan permanen atau beton di tengah hamparan sawah yang menjadi daya tarik utama. “Tamu datang ke sini untuk melihat sawah. Kalau sawahnya kita nodai dengan bangunan di tengah-tengah, apa lagi yang mau dilihat. Saya setuju ada restoran untuk daya dukung wisata, tapi letaknya harus di pinggir atau penyangga. Jangan di tengah sawah,” katanya.

Terkait moratorium, pihaknya memastikan kebijakan tersebut akan dituangkan secara tertulis dan tetap berada dalam koridor aturan. Dia juga mengusulkan konsep bangunan yang ramah lingkungan, menyerupai bedeg atau gubuk tradisional (jineng/bedok) dengan ukuran yang proporsional (misalnya 3×6 meter) agar tetap selaras dengan standar UNESCO.

Sementara pemilik Restoran Sunari yang sebelumnya disegel, I Nengah Darmika Yasa menyatakan kegembiraannya atas kehadiran dan solusi dari Bupati. Ia bersama petani lainnya sepakat mencabut lebih dari seratusan keping seng yang sebelumnya dipasang sebagai bentuk protes. “Kami sangat gembira. Selama disegel, anak-anak tidak bekerja dan tuntutan ekonomi meningkat. Dengan adanya lampu hijau berupa moratorium ini, kami siap mengikuti aturan pemerintah, termasuk soal standarisasi bangunan,” ujarnya.

Terkait konsep bangunan alami, Darmika Yasa memberikan masukan agar material penutup atap tetap menggunakan genteng karena faktor cuaca Jatiluwih yang lembab. “Kalau pakai jerami cepat lapuk, karena di sini daerah lembab. Yang penting tidak beton permanen dan estetika tetap terjaga,” usulnya.

Melalui mediasi ini, Bupati Sanjaya berharap tercipta formula yang membuat semua pihak puas (all happy). Selain moratorium, Pemkab Tabanan juga berkomitmen mengkaji ulang insentif bagi petani dan mempertahankan kebijakan pajak 0 persen bagi hasil bumi guna menjaga kelestarian Jatiluwih sebagai ikon wisata dunia. (bgn020)26010511

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha mengatakan pansus tidak menghambat pembangunan, tetapi memastikan penataan dilakukan sesuai aturan agar masyarakat tetap sejahtera tanpa harus merusak alam yang menjadi sumber kehidupan mereka. Hal itu disampaikan Suparta ketika diminta tanggapan atas tindakan pemilik lahan dan bangunannya yang ditertibkan memasang seng dan plastik hitam di sawah mereka. Tindakan pemilik lahan tersebut viral di media sosial.

Suparta menyebutkan dalam konsep pengembangan yang disiapkan Pansus TRAP, rumah-rumah penduduk akan ditata untuk diarahkan menjadi homestay berstandar internasional, sementara restoran khas desa akan dirancang untuk menyajikan kuliner lokal yang higienis bagi wisatawan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali itu juga mengatakan keterlibatan warga akan menjadi pondasi utama agar pendapatan wisata tidak terus didominasi pemodal dari luar. Berbagai aktivitas pertanian tradisional dapat dikemas menjadi paket wisata, mulai dari manyi, metekap, nandur, mandi lumpur, menangkap belut, hingga trekking menyusuri persawahan dan piknik di tengah sawah.

Di samping itu, kata dia, aktivitas seperti bajak sawah menggunakan sapi, panen massal dengan cara sepingan, hingga pengolahan kuliner tradisional seperti lawar lindung, klipes goreng, pepes jubel, dan blauk dapat dikembangkan di gubuk para petani sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dari kunjungan wisatawan. “Dengan model ini, ekonomi naik, budaya Bali tetap terjaga, dan desa wisata Jatiluwih tidak kehilangan identitasnya,” katanya.

Pansus TRAP, lanjutnya, memastikan petani sebagai penjaga utama lanskap sawah akan mendapat prioritas. Mereka mendorong penyediaan benih, pupuk, perbaikan irigasi, penyesuaian pajak, hingga asuransi pertanian agar petani tetap aman dan produktif. Sistem subak akan diperkuat agar ketahanan pangan tidak terganggu. “Jatiluwih bukan hanya ikon dunia, tetapi simbol keberlanjutan budaya Bali. Sawahnya harus lestari, rakyatnya harus sejahtera,” tegas politisi asal Dajan Peken, Tabanan, itu.

Dia menegaskan pemerintah hadir untuk memastikan identitas budaya Jatiluwih tidak terkikis oleh pembangunan yang tidak sesuai peruntukan. Kawasan Jatiluwih, yang sejak 2012 ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dan pada 2024 dinobatkan sebagai Desa Terbaik Dunia versi UN Tourism, kini disebut mengalami tekanan akibat alih fungsi sawah menjadi bangunan permanen. “Wisatawan datang untuk melihat hamparan sawah, subak, dan budaya Bali. Bukan beton. Pansus hadir agar masyarakat mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar dan bangga terhadap desanya, bukan hanya jadi penonton,” katanya seraya menambahkan, langkah pengawasan tersebut sejalan dengan visi Gubernur Bali tentang desa maju dan rakyat sejahtera, termasuk dorongan mencetak generasi unggul melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana. (bgn008)25120517

Tabanan, Baliglobalnews 

Puluhan petani di kawasan wisata Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, melakukan aksi protes dengan memasang puluhan lembar seng hingga plastik berwarna hitam di lahan pribadi mereka. Aksi ini menyusul tindakan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama Satpol PP Bali menutup sementara sejumlah tempat usaha yang menjadi pendukung akomodasi wisata sekaligus tempat usaha dari para petani di  Desa Jatiluwih pada Selasa (2/12/2025) lalu.

Petani lokal sekaligus pemilik usaha warung/restoran Sunari Bali yang ikut ditutup, I Nengah Darmika Yasa, mengatakan aksi ini adalah bentuk kekecewaan mendalam, namun dia menyebutnya sebagai upaya “menyelamatkan” warisan budaya dunia (WBD). “Bentuk pemasangan atap seng dan plastik di lahan pertanian hari ini bukan demonstrasi. Tapi protes untuk menyelamatkan warisan budaya dunia,” tegas Darmika ketika ditemui pada Jumat (5/12/2025). 

Dia merinci seng dan plastik dipasang agar pemandangan terasering menjadi terganggu dan menyilaukan wisatawan, dengan harapan turis menjadi tidak nyaman. “Saat ini ada 20 lebih seng dipasang serta plastik hitam yang membentang. Nantinya menyusul lainnya di lahan petani yang dianggap melanggar oleh Pansus.” ujarnya.

Darmika merasa terpojok setelah di media sosial disebut perusak lingkungan. “Biar sekarang WBD aman seperti corona dulu tidak ada wisatawan,” katanya.

Dia menegaskan para petani tidak menolak aturan, tetapi ingin menikmati manfaat dari pesatnya pariwisata Jatiluwih yang telah berstatus WBD. Darmika juga menyoroti tindakan Satpol PP yang menyegel usahanya saat sidak Pansus TRAP. “Tidak ada solusi dari pemerintah begitu datang, langsung menutup. Masuk pun tidak permisi kepada saya sebagai pemilik lahan. Surat SP3 belum saya terima, langsung main segel langsung ditutup dipasang police line,” ujarnya.

Dia mengungkapkan dirinya dan petani lain terpaksa membangun usaha karena hasil dari petani padi hanya didapat enam bulan sekali dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk biaya sekolah anak. “Saya sebagai petani ingin menambahkan penghasilan keluarga. Anak-anak saya perlu makan dan biaya untuk kehidupan mereka kedepan. Kalau pemerintah mau jamin tidak apa sih. Ini justru kami ditekan sana-sini,” tuturnya.

Menurut Darmika, dia rutin membayar pajak tanah hingga 50 persen serta pajak rumah makan. Namun setelah itu justru usahanya disegel pemerintah. “Saya hanya menuntut keadilan,” tegasnya.

Darmika Yasa juga menyebut ia bersama pemilik bangunan lain sempat bertemu Pemkab pada Agustus lalu dan mengajukan permohonan rekomendasi pelepasan lahan dari LSD ke Kementerian ATR/BPN. “Kami sampai saat ini belum terima lagi hasil surat yang dikirim ke Kementerian ATR/BPN. Kami sampai saat ini belum terima lagi hasil surat yang dikirim ke Kementerian ATR/BPN. Kata sudah sudah turun tapi isi kami tidak tahu,” pungkasnya.

Keluhan senada disampaikan petani lainnya, Wayan Kawiasa (52), dari Banjar Jatiluwih Kawan. Dia mengatakan petani lokal merasa tidak memperoleh manfaat langsung dari perkembangan pariwisata. “Kami seperti ayam yang bertelur di atas padi. Telurnya diambil, tapi kami tidak diberi makan padinya,” ucapnya.

Kawiasa mengungkapkan bangunan miliknya hanyalah gubuk bekas kandang sapi berukuran kecil yang diubah menjadi warung sederhana. Ia menilai petani kecil justru dipersulit di tanahnya sendiri. “Kalau ini ditutup, apakah pemerintah menjamin kehidupan anak dan keluarga saya?” katanya.

Menurut dia, petani tidak mendapat insentif langsung dari pengelola DTW, kecuali bantuan pupuk dan bibit. Kawiasa juga menyebut keberlangsungan sawah di Jatiluwih terancam karena minimnya regenerasi petani. “Mungkin saya generasi terakhir yang mau jadi petani. Anak saya kerja di kota,” ujarnya. (bgn020)25120509

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Peneliti Fakultas Pariwisata Unud menggelar Focused Group Discussion (FGD) di Desa Jatiluwih, Selasa (3/10/2023), yang merupakan salah satu tahapan dalam penelitian Inspire LPPM Unud 2023.

“Acara ini dihadiri lebih dari 20 peserta yang terdiri dari badan pengelola daya tarik wisata Jatiluwih, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Dekan Fakultas Pariwisata Unud, I Wayan Suardana.

Dia menjelaskan pentingnya FGD tersebut dalam merumuskan langkah-langkah berkelanjutan untuk mengelola warisan budaya dunia (WBD) di Jatiluwih.

Diskusi dipandu fasilitator ahli, I Nyoman Sukma Arida, yang mengemukakan bahwa kajian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat lokal terhadap WBD dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menghubungkan WBD dengan pariwisata.

Dalam hasil diskusi, terungkap bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan WBD masih bervariasi. Selain itu, kekurangan master plan untuk pengembangan WBD Jatiluwih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pengelola.

Diskusi ini menarik, karena diikuti dari berbagai macam stakeholder WBD Jatiluwih seperti kepala desa, bendesa adat, kepala wilayah, manajemen operasional DTW jatiluwih, pekaseh, pemuda dan perwakilan perempuan. Diskusi dalam FGD ini ditanggapi oleh tim peneliti Fakultas Pariwisata seperti I Nyoman Sunarta dan I Nyoman Ariana.

Manajer Operasional DTW Jatiluwih, Ketut Purna, meminta hasil kajian ini agar dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan berkelanjutan kawasan Jatiluwih. Selain itu, dia juga berharap Fakultas Pariwisata Unud berkomitmen untuk terus mendukung upaya pengelolaan dan pelestarian warisan budaya dunia ini.

“FGD ini menjadi langkah awal yang penting dalam merencanakan tindakan yang lebih luas untuk memastikan bahwa WBD di Jatiluwih tetap terjaga dan berdampak positif pada pariwisata lokal,” katanya.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)23100407