Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar terus bergerak dalam optimalisasi penanganan sampah di berbagai sektor. Kali ini, melalui Dinas Pariwisata, turut mengumpulkan pengusaha di sektor hotel, restoran, kafe/katering (horeka) dan daerah tujuan wisata (DTW) untuk mendukung optimalisasi pengolahan sampah berbasis sumber di Dharma Negara Alaya pada Jumat (8/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, pengusaha sektor horeka dan DTW siap berkomitmen dalam mewujudkan pengolahan sampah berbasis sumber untuk pariwisata berkelanjutan.

Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, Kepala Pusdal LH Bali Nusra Ni Nyoman Santi, Kasubdit Penegakan Peraturan LH, Kementerian LH, Antonius Sarjanto, pimpinan OPD, stakeholder serta undangan lainya.

General Manager Prama Sanur Beach Hotel IGB Surya Candra Sasmita mengatakan sektor horeka dan DTW memiliki komitmen dalam penanganan sampah. Terlebih, sebagai elemen penting pariwisata, sektor Horeka dan DTW rata-rata telah memiliki standarisasi pengolahan limbah, meski harus terus dioptimalkan.

Menurut Surya, sektor horeka dan DTW memiliki standardisasi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi ISO dan penghargaan Tri Hita Karana Award yang keduanya berdasar pada isu lingkungan, termasuk pengolahan sampah. “Tentunya kami siap berkomitmen untuk pengolahan sampah berbasis sumber, dan kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, atas dukungan dan komitmen dalam mendukung penanganan persampahan untuk pariwisata berkelanjutan,” ujarnya.

Walikota Jaya Negara mengucapkan terima kasih atas dukungan pengusaha atau pimpinan sektor Horeka dan DTW dalam penanganan persampahan. Hal ini tentu menjadi bukti sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Dia menyebutkan saat ini sektor horeka dan DTW menjadi salah satu penyokong perekonomian Denpasar. Karena itu, penting untuk mendukung terciptanya iklim pariwisata yang berkelanjutan serta ramah terhadap lingkungan, khususnya persampahan.

Jaya Negara menyatakan saat ini Pemkot Denpasar terus menggenjot pengolahan sampah berbasis sumber dengan menyasar berbagai sektor. Karena itu, usaha ini memerlukan komitmen serta dukungan bersama agar pelaksanaannya dapat berlangsung optimal. “Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama pimpinan di sektor Horeka dan DTW, ke depan kami di Pemerintah Kota Denpasar akan melaksanakan audit pengolahan limbah dengan seksama seperti CHSE, dan semoga upaya ini dapat mendukung terwujudnya pengolahan sampah berbasis sumber yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang hadir mengikuti sosialisasi tersebut. Dia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama, terutama karena sekitar 41 persen persoalan sampah bersumber dari sektor pariwisata Horeka.

Menurut dia, langkah dan pemetaan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengelolaan sampah sudah sangat lengkap, mulai dari identifikasi sumber masalah, pola penanganan, hingga strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. la mengaku terus memantau secara ketat perkembangan pengelolaan sampah di Bali, khususnya di wilayah Kota Denpasar. “Sudah ada kemajuan signifikan sejak dilakukan pengendalian sangat ketat pascapenutupan TPA Suwung. Ini harus terus ditingkatkan, karena Bali yang bersih merupakan kebutuhan lingkungan kita agar masyarakat hidup sehat, dan kami juga memberikan apresiasi atas capaian pemilahan sampah di Kota Denpasar yang sudah diatas 80 persen,” ujarnya.

Gubernur Koster menekankan bahwa Kota Denpasar memiliki tanggung jawab besar lantaran menjadi ibukota Provinsi Bali dengan sektor hotel dan restoran masih menjadi tulang punggung perekonomian. la juga menyoroti kondisi TPA Suwung yang sudah mengalami overload dan menimbulkan polusi lingkungan sehingga pola lama pengelolaan sampah harus segera diakhiri. “Kebiasaan nyaman harus kita akhiri. Kita harus mengubah perilaku. Saya sudah tidak takut, saya harus berani. Kalau pariwisata Bali mau dijaga berkelanjutan, maka persoalan sampah harus diselesaikan,” tegasnya.

Gubernur Koster meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran bersama untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usahanya masing-masing. Dia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di hotel tidak boleh hanya mengandalkan dana CSR, melainkan harus menjadi bagian dari anggaran operasional usaha.

Usai memberikan arahan kepada pelaku sektor horeka dan DTW, Gubernur Wayan Koster yang didampingi Walikota Jaya Negara beserta Wakil Walikota Arya Wibawa turut meninjau stan inovasi dan kreativitas siswa di Kota Denpasar yang mengikuti kegiatan Denpasar Education Festival (DEF) Tahun 2026. (*/bgn003)26050807

Badung, Baliglobalnews

Ketua Komisi II DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengharapkan agar retribusi tidak menjadi pungli, yang tentunya melawan peraturan perundang undangan.

Hal itu dikemukakan Lanang Umbara ketika bersama anggotanya berkunjung ke Tanjung Benoa untuk mengecek kesiapan Tanjung Benoa yang akan dijadikan objek daya tarik wisata (DTW).

“Kesimpulan pertemuan ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja sesuai dengan leading sector di Komisi II bersama dinas terkait. kedua akan ditindaklanjuti karena yang namanya retribusi tidak menjadi pungli, yang tentunya melawan peraturan perundang undangan. Ini harus ada payung hukum yang ditindaklanjuti melalui pembentukan pansus yang diusulkan melalui Dinas Pariwisata,” katanya usai pertemuan.

Lanang Umbara mengharapkan melalui pansus nantinya menghasilkan peraturan daerah yang menjadi payung hukum terkait retribusi itu. “Ini harus direalisasikan secepatnya. Mengingat  ini sebenarnya sudah sejak puluhan tahun tertunda. Sekarang ini ditindaklanjuti agar harapan masyarakat bisa terealisasi. Kadis Pariwisata diharapkan segera jemput bola, turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Karena di Badung akan ada 5 DTW yang akan dibuat perda terkait retribusi, yakni Tanjung Benoa, Pantai Kuta, Pantai Seminyak, Pantai Kedonganan dan Gerih. Ini agar bisa bersamaan digodok,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. I Nyoman Rudiarta,  mengatakan kunjungan kerja tersebut terkait dengan DTW Pantai Tanjung Benoa. Dia menyebutkan dari hasil rapat kerja awal tahun, ada beberapa permohonan pengelolaan terhadap DTW. Tahun 2021 lalu, ada 3  surat keputusan Bupati Badung terkait pengelolaan DTW, yakni Tanjung Benoa, Pantai Kedonganan dan Pantai Kuta.

“Dari tiga yang ditetapkan ini, ada permohonan kerjasama pengelolaan DTW terkait retribusi daerah, sehingga dalam kunjungan kerja DPRD tersebut menghasilkan sebuah masukan dari desa adat bahwa ada keinginan untuk melakukan pungutan retribusi. Sehingga payung hukumnya nanti adalah ada di hak pengelolaan dan juga ada di perjanjian kerjasama antara pengelola dan pemerintah yang akan ditandantangani oleh Bupati Badung dan pengelola,” katanya.

Mengenai besaran retribusi, kata dia, juga akan disampaikan kepada DPRD Badung. Pasalnya, payung hukum daripada besaran retribusi adalah Perda terkait dengan retribusi daerah. “Untuk itu, kita juga berkeinginan ke depan bahwa, retribusi ini tidak hanya dilakukan di wilayah Tanjung Benoa saja ,namun juga mengarah ke Kuta, Legian, Seminyak, dan juga ada pancoran solas dan wisata Gerih. Itu pun harus ada permohonan dari pengelola,” katanya.

Di sisi lain, Bandesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya, sudah ada win-win solution sebagai tindak lanjut penetapan DTW di tahun 2005 dan SK yang sudah diberikan kepada Desa Adat terhadap pengelolaan pantai pesisir Tanjung Benoa. Pasalnya, sejak tahun 2005 itu, sudah cukup lama penetapan itu belum juga ada kerjasama retribusi yang bisa dilakukan. Pihaknya menargetkan agar kerjasama retribusi bisa diwujudkan tahun ini. “Yang terpenting pembayaran retribusi nantinya sesuai aturan, 75-25 persen. Dengan ini, tentunya Tanjung Benoa bisa memberikan kontribusi PAD untuk Badung. Dengan koordinasi ini, apa yang telah disampaikan Ketua Komisi II DPRD Badung dengan Kadispar akan menindaklanjuti dan merancang yang lebih baik untuk pesisir Tanjung Benoa sebagai wisata bahari,” katanya.

Turut hadir pada rapat tersebut Anggota Komisi II DPRD Badung, Camat Kuta Selatan, perwakilan PUPR, dan Prajuru Desa Adat Tanjung Benoa. (bgn003)22030815

Badung, Baliglobalnews

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dan kesiapan menyambut pembukaan pariwisata sesuai arahan pemerintah pusat, Daerah Tujuan Wisata (DTW) Kawasan Luar Pura Uluwatu mulai 11 Mei 2021 mengoperasikan GeNose sebagai alat penyaringan (skrining).

Acara peluncuran perdana GeNose di Kawasan Luar Pura Uluwatu juga dirangkaikan dengan peluncuran e-Ticketing yang dihadiri langsung oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekda I Wayan Adi Arnawa, Selasa (11/5). DTW Kawasan Luar Pura Uluwatu merupakan daerah wisata pertama di Badung menerapkan  GeNose dan untuk daerah wisata lainnya akan segera menyusul.

Bupati Giri Prasta mengatakan pemasangan GeNose ini merupakan garansi kepada tamu domestik maupun mancanegara terhadap kesiapan Badung pada saat pariwisata dibuka kembali. “Kita sudah melakukan vaksinasi kepada masyarakat terutama penggiat wisatawan di seluruh daerah wisata. Sekarang kami sudah memasang GeNose untuk mempercepat dan mempermudah berkenaan dengan pelayanan. Ini kesiapan kami untuk infrastruktur, kami tidak berhenti di daerah tujuan wisata,” katanya seraya menambahkan, pemasangan GeNose akan masuk ke UMKM seperti wisata kuliner yang ada di Kedonganan, Jimbaran dan lainnya guna menghadapi era new normal Kabupaten Badung sudah sangat siap sepenuhnya.

Giri Prasta menambahkan untuk layanan tes Covid-19 dengan metode GeNose ini masyarakat yang datang tidak dipungut biaya sama sekali dan itu dilakukan di Kabupaten Badung serta berlaku kepada siapapun yang sedang berwisata di tengah pandemi. “Apabila hasilnya positif kita sudah memiliki protokol kesehatan dan kita rujuk langsung ke Rumah Sakit Mangusada. Serta kita sudah siapkan rumah singgah dan untuk tenaga medis di tiap wilayah desa destinasi wisata sudah kita miliki,” ujarnya.

Dikatakan Bupati, berkenaan dengan protokol kesehatan GeNose ini untuk menekan Covid-19 dan memastikan di daerah sudah siap. Untuk itu pihaknya akan penuhi semua kebutuhan, jangan sampai kekurangan untuk kantong GeNose. “Kami tetapkan semua potensi wisata yang ada di Badung ini. Saya mau masyarakat Badung menjadi tuan di rumahnya sendiri,” tegasnya seraya menambahkan dipilihnya Uluwatu untuk launching GeNose ini karena menjadi role model dimana ada kecaknya yang sudah dihidupkan kembali.

Sedangkan berkaitan dengan peluncuran e-Ticketing dikatakan tujuannya untuk transparansi berkenaan dengan pajak. Selain itu untuk menghindari kontak langsung dari transaksi dalam pembayaran tiket masuk dan kecak di DTW Kawasan Luar Pura Uluwatu  pembayaran akan dilakukan secara cashless. Pembayaran tiket secara cashless dapat menggunakan berbagai uang elektronik atau e-money dari beberapa bank yang telah mengeluarkan produk e-Money. “Kami juga selalu melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar pembukaan penerbangan luar negeri tidak tertunda dan untuk perpanjangan PPKM kita harus melihat data. Bagaimanapun Kabupaten Badung sudah siap,” tegasnya.

Sementara Manajer Pengelola DTW Kawasan Luar Pura Uluwatu Wayan Wijana mengungkapkan, pemasangan GeNose dan alat uap desinfektan sistem yang disupport Pemkab Badung diharapkan dapat memberikan impact yang positif terkait kepercayaan publik dan kenyamanan calon wisatawan, untuk berkunjung ke DTW Uluwatu pada khususnya dan Kabupaten Badung pada umumnya. Terlebih vaksinasi telah dilakukan dan implementasi standar penerapan prokes juga senantiasa dijaga dengan ketat. Sebagai lokasi yang ditetapkan sebagai pilot project, pihaknya mengaku akan menjaga dan mengimplementasikan alat tersebut dengan baik dan berkesinambungan. Kedepan operasional alat tersebut tentu akan akan ada kolaborasi pihak Pemkab Badung dan Desa Adat.

Sedangkan terkait dengan e-Ticketing dikatakan sudah dimulai pada bulan Agustus 2020, namun posisinya di gate lama. “Namun karena ada gate baru dan alat pendukung didukung oleh GeNose, maka ini dipindah,” pungkasnya.

Acara turut dihadiri oleh Kadis Kesehatan dr. Nyoman Gunarta, Kadis Kominfo IGN Jaya Saputra, Plt. Kadis Pariwisata Cok Raka Darmawan, Kabag Humas Made Suardita, Kabag Pemerintahan Dewa Sudirawan, Kabag Pembangunan A. A Mas Agung , Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma, Dirut Bisnis non Kredit BPD Bali I Nyoman Sumanaya, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta, Perbekel Pecatu Made Karyana Yadnya dan Bendesa Adat Pecatu Made Sumerta. (bgn003)21051204

Tabanan, Baliglobalnews

DPRD Tabanan akhirnya menanggapi terkait putusnya kerjasama antara Pemkab Tabanan dengan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Ulundanu Beratan. Menurut legislatif, pemutusan tersebut dianggap hal wajar lantaran Pemkab Tabanan sendiri tak memiliki aset di kawasan yang saat ini dikelola Gebog Pesatakan ini. Kemudian dari segi kewenangan juga akan berubah, Ulundanu Beratan akan menjadi objek pajak pemerintah.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Tabanan, A. A. Nyoman Dharma Putra mengatakan, adanya pemutusan kerjasama antara DTW Ulun Danu Beratan dan Pemkab Tabanan, secara legal formal karena Pemkab tidak memiliki aset di DTW tersebut. Sehingga, hal tersebut dianggap wajar kerjasama tidak berlanjut dan pihak DTW mengelola secara mandiri.

“Itu hal wajar itu (kerjasama tak berlanjut) karena Pemkab Tabanan tidak punya aset di sana,” kata pria yang akrab disapa Gung Baron ini saat dikonfirmasi, Kamis (18/2/2021).

Dia menjelaskan, dengan tidak ada kerjasama lagi, maka statusnya akan berbeda. DTW akan menjadi obyek pajak bagi pemerintah. Begitupun dengan hal lain, seperti soal perijinannya termasuk untuk bangunan yang ada. Begitupun dengan pengawasananya juga, Pemkab kini bisa lebih intens.

“Ya kini statusnya berubah, dari DTW jadi obyek pajak,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, Dewa Ayu Budiarti mengatakan, secara resmi Pemkab Tabanan tak lagi kerjasama dengan DTW Ulundaanu Beratan per 31 Desember 2020 kemarin. Namun, meskipun kerjasama tersebut telah berakhir, Pemkab Tabanan sudah menetapkan 3 jenis wajib pajak kepada Ulun Danu Beratan. Nantinya akan dibayarkan setiap tahun yakni Pajak Restoran, Pajak Tiket Masuk, dan Pajak Parkir. (bgn008)21041805