Jakarta, Baliglobalnews

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI TB Hasanuddin mengatakan Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menyepakati penambahan kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, dari sebelumnya 15 menjadi 16 kementerian/lembaga

Dia mengatakan terdapat penambahan satu badan dari rencana sebelumnya yang nantinya bisa diduduki prajurit TNI aktif, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam RUU TNI. “Karena dalam Peraturan Presiden itu dan dalam pernyataannya, BNPP yang rawan dan berbatasan memang ada penempatan anggota TNI,” ujar Hasanuddin saat ditemui di sela Rapat Panja RUU TNI di Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025).

Dia menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada awalnya terdapat 10 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif. Kemudian, pada revisi Undang-Undang TNI, direncanakan terdapat penambahan sebanyak lima kementerian/lembaga dari ketentuan undang-undang sehingga menjadi 15 kementerian/lembaga.

Pada pembahasan Panja RUU TNI, kata dia, ada penambahan satu lembaga lagi yang telah ditetapkan, yakni BNPP. Dengan demikian, apabila ada prajurit TNI aktif yang menduduki suatu jabatan di luar kementerian/lembaga tersebut, Hasanuddin menyampaikan bahwa prajurit TNI tersebut harus mengundurkan diri dari kedinasan.

“Jadi, yang sudah final sebanyak 16 kementerian/lembaga, di luar itu harus mundur,” tutur anggota DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen tersebut.

Sebelumnya, dalam RUU TNI, direncanakan terdapat 15 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Lembaga Pertahanan Nasional.

Kemudian, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. (ant/bgn003)25150312

Jakarta, Baliglobalnews

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menginginkan target angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 4,5-5,5 persen dapat dikaji ulang lebih mendalam secara terukur dan lebih realistis.

“Masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih,” ujar Junaidi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, fokus kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 penting agar sejalan dengan target RPJMN 2020-2024.

Pemerintah, masih menurut dia, juga perlu bekerja keras di tengah bayang-bayang risiko pandemi COVID-19 di 2021 dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi.

Junaidi mengingatkan agar pencapaian target dan peningkatan kualitas ekonomi 2021 dengan kualitas yang semakin baik harus terus didorong karena kontraksi ekonomi tahun ini menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk.

“Tercatat pada triwulan II/2020 angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dalam enam bulan, jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2 persen atau terjadi tambahan angka pengangguran sekitar 5,23 juta selama tahun 2020,” paparnya.

Untuk itu, ia mendesak agar daya beli masyarakat terus ditingkatkan antara lain dengan membuka lapangan kerja yang mesti dipercepat dengan peningkatan investasi dan menjaga stabilitas harga pangan yang menjadi komponen terbesar dari alokasi belanja masyarakat.

“Semasa pandemi ini daya beli masyarakat menurun signifikan karena kebijakan PSBB yang membuat aktivitas ekonomi menurun,” kata Junaidi.

Namun di sisi lain, lanjutnya, untuk menangani krisis kesehatan, kebijakan seperti PSBB ini juga dinilai menjadi sebuah kebutuhan.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja negara tahun 2021 yang dialokasikan sebesar Rp2.747,5 triliun akan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian tumbuh 4,5 persen sampai 5,5 persen.

“Belanja negara yang efektif dan efisien sesuai skala prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terukur, terarah, dan akuntabel,” kata Menkeu di Jakarta, Selasa (1/9).

Sri Mulyani mengatakan pembangunan ekonomi akan diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, dan pariwisata.

Hal itu sejalan dengan RAPBN 2021 yang disusun sebagai instrumen countercyclical untuk pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan mengembalikan kepada jalur pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Sri Mulyani menuturkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada tahun depan maka pemerintah melakukan reformasi penganggaran yaitu melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

“Itu dilakukan dengan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program Kementerian/Lembaga (K/L),” ujarnya.

Perbaikan pengelolaan fiskal lainnya adalah dengan terus meningkatkan efisiensi belanja operasional K/L dan Pemda agar menyesuaikan dengan kondisi pola kerja yang baru berdasarkan pengalaman pada 2020. (bgn/ant)20090406

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR baru menyelesaikan 6 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang dari total 248 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional 2020-2024.

Pandemik COVID-19, kata Puan, membuat DPR RI harus menyesuaikan lagi target pencapaian dalam menjalankan fungsi legislasi dengan menetapkan 37 RUU sebagai prioritas untuk diselesaikan tahun 2020.

“Perkembangan atas fungsi legislasi tersebut adalah sebagai berikut, 6 RUU telah selesai pembahasan dan telah disahkan menjadi UU,” kata Puan dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Terbaru, DPR baru saja mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, sehingga total UU yang disahkan DPR menjadi 7 Undang-Undang.

Kinerja DPR tersebut, menurut Puan, bukan lah andil DPR sendiri. Melainkan pemerintah juga memerankan andil dalam kinerja pembahasan RUU.

“Oleh karena itu, kinerja fungsi legislasi, merupakan kerja bersama DPR RI dan Presiden,” kata Puan.

Selain itu, kata Puan, paradigma yang harus dikembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi DPR RI, adalah pada kualitas produk legislasi.

Produk legislasi yang berkualitas, menurut Puan, selain dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dan kepastian hukum, juga dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, DPR berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam setiap pembahasan RUU.

Sehingga rakyat dapat memberikan aspirasi, kritik, dan masukan agar kualitas legislasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.

Kinerja DPR RI pada masa sidang 2019-2020, kata Puan, juga diisi dengan perjuangan memenuhi aspirasi rakyat di masa pandemik COVID-19.

Sehingga, DPR RI terus melaksanakan kinerja pengawasan, legislasi, dan anggaran, guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan untuk membantu rakyat yang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi.

“Kami sangat memperhatikan penanganan pandemik COVID-19, kami terus mengawasi kebijakan pemerintah supaya terlaksana dengan jelas, konsisten, dan tegas, agar penanganan COVID-19 menjadi lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna khusus dalam rangka HUT Ke-75 DPR RI. Sejumlah Ketua DPR RI periode sebelumnya juga turut diundang hadir secara virtual.

Rapat paripurna khusus dalam rangka HUT Ke-75 DPR RI dimulai pukul 10.00 WIB dengan tema “DPR Bersama Rakyat Menuju Indonesia Maju”.

Setelah rapat paripurna khusus dalam rangka HUT Ke-75 DPR RI selesai, pimpinan DPR RI kemudian melanjutkan dengan Rapat Paripurna IV pada pukul 11.00 WIB dengan salah satu agendanya yaitu pengesahan RUU MK menjadi Undang-Undang. (bgn/ant)20090110

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPR meminta agar media tidak hanya mencari click dan like saat bekerja.

“Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tetapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2020 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Presiden menilai bahwa semua platform teknologi seharusnya mendukung transformasi kemajuan bangsa.

“Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan,” kata Presiden menambahkan. Ditegaskan pula bahwa ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi.

“Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia,” ungkap Presiden.

Contoh perbuatan tidak menukar ideologi tersebut, menurut Presiden Jokowi, adalah dengan bangga terhadap produk Indonesia. “Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa,” kata Presiden.

Tujuan besar tersebut,  menurut Presiden, hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong. “Saling membantu dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia,” ucap Presiden. Sikap lain yang harus dihindari adalah merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan.

“Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar,” kata Presiden menegaskan.

Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2020 dihadiri oleh 435 anggota yang terdiri atas 161 anggota hadir secara fisik di Gedung Parlemen Senayan dan 274 anggota mengikuti sidang secara virtual.

Sidang tahunan kali ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di tengah pandemi COVID-19.

Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur, Wapres Ma’ruf Amin, seluruh pimpinan dan anggota sidang menerapkan jarak fisik dan mengenakan masker selama hadir di Gedung MPR/DPR/DPD RI. (bgn/ant)20081413

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan dirinya dalam pidato di Sidang Tahunan pada Jumat akan mendorong pemerintah dalam meningkatkan penanganan pandemi COVID-19, yang disampaikannya dalam konteks fungsi pengawasan DPR RI.

“DPR sangat fokus mendorong pemerintah meningkatkan penanganan COVID-19 dan dampaknya. Kami sampaikan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Dia mengatakan tidak hanya DPR, namun semua pihak berharap pemerintah bisa bertindak secara efektif, sigap, dan terpadu untuk memperkuat penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan publik.

Puan memberi catatan terkait upaya pemerintah menangani penyebaran dan dampak pandemi COVID-19 di Indonesia bukan saat ini saja.

Saat menutup masa sidang IV DPR tahun 2019-2020 pada pertengahan Juli lalu, Puan juga menyampaikan hal serupa dan meminta pemerintah mempercepat penyerapan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

“Melalui fungsi pengawasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, terdapat berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar meningkatkan kinerja penanganan COVID-19 dan dampaknya,” ujarnya.

Catatan-catatan tersebut menurut dia antara lain mempercepat efektivitas penyerapan anggaran penanganan COVID-19, khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral pemda, serta dukungan UMKM.

DPR RI pada tahun 2020 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan pembacanaan nota keuangan APBN 2021, Jumat (14/8).

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dimulai pukul 09.00-11.00 WIB, lalu dilanjutkan dengan pidato nota keuangan pemerintah dalam rangka RAPBN 2021 mulai pukul 14.00 – 16.00 WIB.

Sidang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan dilanjutkan dengan pembukaan Sidang Tahunan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Kemudian, dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang akan dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. (bgn/ant)20081410

Jakarta, Baliglobalnews

Para menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga negara mulai tiba di Gedung Nusantara kawasan MPR/DPR/DPD, Jumat,, untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI yang digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Tampak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Ketua DPR Puan Maharani tiba sebelum pukul 08.00 WIB. Kemudian mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga negara dengan plat nomor RI 60, RI 69 juga tiba di Gedung Nusantara.

Para menteri dan pimpinan lembaga negara tiba dengan menggunakan masker sembari menerapkan protokol kesehatan ketat. Tampak menyambut para menteri dan pimpinan lembaga negara,pasukan marching band di sebelah kiri Gedung Nusantara.

Panitia pelaksana sidang tahunan juga menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan ketat kepada para jurnalis. Jurnalis teks dan sebagian besar jurnalis televisi ditempatkan di zona D atau selasar yang cukup jauh dari ruang sidang.

Pada Jumat pagi ini, Sidang Tahunan MPR RI yang digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Presiden akan menyampaikan pidato mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT RI ke-75. Siang harinya, Presiden akan menyampaikan pidato pengantar RUU APBN 2021 dan beserta nota keuangannya.

Sidang tahunan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Panitia sidang menerapkan protokol kesehatan ketat di Gedung MPR/DPR/DPD. Semua peserta sidang juga wajib melakukan uji usap (swab test) dengan hasil negatif COVID-19.

Selain itu semua orang yang memasuki kawasan sekitar Gedung MPR/DPR/DPD wajib melaksanakan tes cepat atau “rapid test” untuk mendiagnosa COVID-19.

Jumlah peserta sidang pun terbatas. Anggota DPR yang hadir fisik yakni unsur pimpinan DPR, para ketua dan sekretaris fraksi, ketua komisi, dan ketua kelompok fraksi di masing-masing komisi.

Sedangkan peserta sidang dari MPR sekitar 50 orang yakni dari unsur Pimpinan MPR dan fraksi-fraksi di MPR, serta anggota dari DPD RI juga sebanyak 50 orang. Para anggota MPR/DPR/DPD yang tidak hadir secara fisik akan mengikuti sidang secara virtual. (bgn/ant)20081407

Jakarta, Baliglobalnews

Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tahun 2020 digelar hari ini Jumat 14 Agustus 2020 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta.

Agenda Sidang Tahunan MPR RI digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan RAPBN 2021.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dimulai pukul 09.00-11.00 WIB. Pukul 09.00 WIB, kegiatan diagendakan pembukaan Sidang Tahunan MPR RI digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI sekaligus Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020 oleh Ketua MPR RI akan.

Kemudian, sidang dilanjutkan dengan pidato Presiden RI Joko Widodo dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

Kepala Biro Humas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menguraikan susunan acara kegiatan Sidang Tahunan MPR pada Jumat yaitu pukul 08.58-09.00 WIB, Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPD, dan Ketua DPD, memasuki Ruang Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

“Setelah semua memasuki ruang sidang, tepat pukul 09.00 – 09.05, semua yang ada di Ruang Sidang Paripurna Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Selepas menyanyikan lagu kebangsaan, selanjutnya tepat pukul 09.05 hingga 09.08, Ketua MPR memimpin Mengheningkan Cipta,” kata Siti Fauziah.

Dia menjelaskan, susunan acara selanjutnya adalah Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2020 sekaligus Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2020 oleh Ketua MPR pukul 09.08-09.28 WIB.

Selepas pengantar Sidang Tahunan MPR, pukul 09.28-09.48 WIB dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR.

Usai Ketua DPR memberi pengantar, pada pukul 09.48 hingga 10.48 WIB sidang dilanjutkan dengan Pidato Presiden dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI.

Setelah itu menurut dia, sidang ditutup oleh Ketua DPR pada pukul 10.54 – 10.59 WIB, sebelum meninggalkan ruang sidang seluruh peserta menyanyikan kembali Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 10.59-11.04 WIB.

“Setelah itu Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD meninggalkan Ruang Sidang Paripurna,” ujarnya.

Pada pukul 13.58 WIB, agenda dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI, Ketua DPR RI akan menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2020-2021.

Kemudian, Pidato Presiden RI Joko Widodo dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2021 beserta Nota Keuangannya.

Agenda dilanjutkan dengan penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangan dan Dokumen pendukungnya dari Presiden RI ke Ketua DPR RI dilanjutkan dengan RUU Tentang APBN Tahun 2021 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen pendukungnya serta surat pemintaan pertimbangan dari Ketua DPR RI. (bgn/ant)20081406

Jakarta, Baliglobalnews

Sebuah layar lebar disiapkan di depan Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen untuk memantau langsung penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD RI, dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan RAPBN 2021.

Layar lebar tersebut ditempatkan di depan Gedung Nusantara, tepatnya di pintu akses masuk para peserta Sidang Tahunan MPR.

Para peserta yang tidak bisa masuk area dalam Gedung Nusantara tempat penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tersebut dapat menyaksikan jalannya sidang melalui layar lebar tersebut.

DPR RI pada tahun 2020 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan pembacaan nota keuangan APBN 2021, Jumat (14/8).

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dimulai pukul 09.00-11.00 WIB, lalu dilanjutkan dengan pidato nota keuangan pemerintah dalam rangka RAPBN 2021 mulai pukul 14.00 – 16.00 WIB.

Sidang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan dilanjutkan dengan pembukaan Sidang Tahunan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Kemudian, dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang akan dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Secara keseluruhan, jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang dan DPD RI 136 orang, namun tidak semua hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan tersebut.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan anggota DPR yang hadir secara fisik akan dibatasi yaitu Pimpinan DPR, para ketua dan sekretaris fraksi, ketua komisi, dan ketua kelompok fraksi di masing-masing komisi.

Menurut dia, pihaknya telah membuat matriks terkait jumlah anggota yang hadir secara fisik karena ada yang merangkap ketua fraksi dan ketua komisi sehingga total ada sekitar 176 anggota DPR yang hadir secara fisik.

Selain itu menurut dia dari anggota MPR ada sekitar 50 orang seperti dari unsur Pimpinan MPR dan fraksi-fraksi di MPR, serta anggota DPD RI yang hadir ada 50 orang. (bgn/ant)20081405

 

Jakarta, Baliglobalnews

Pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Khoirul Umam menilai positif pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan mengingatkan untuk tidak terpancing pihak-pihak yang tidak suka jika PDI Perjuangan dan Partai Demokrat dekat usai pertemuan tersebut.

“Saat situasi krisis, para pemimpin politik harus mengedepankan persatuan dan kebersamaan. Ada extra-ordinary situation. Komunikasi politik AHY dan Puan diharapkan akan mempercepat langkah-langkah taktis maupun strategi penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi negara,” katanya,di Jakarta, Jumat.

Setelah pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR RI Senayan, Kamis (6/8) lalu, muncul gejala adanya pihak-pihak yang tidak suka jika PDIP dan Partai Demokrat membangun komunikasi politik yang konstruktif.

Sejumlah perdebatan yang melibatkan masing-masing kelompok pendukung seketika bermunculan, utamanya terkait narasi membanding-bandingkan prestasi ekonomi antara era Presiden SBY dan Presiden Jokowi sebagai respon atas jatuhnya pertumbuhan ekonomi nasional hingga -5,32 persen atau terendah sejak krisis moneter 1997/1998.

Umam yang juga Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menilai pertemuan Puan dan AHY merupakan langkah positif yang harus diapresiasi di tengah krisis pandemi ini.

Menurut dia, dukungan politik AHY sebagai pimpinan partai penyeimbang ini sangat penting untuk percepatan langkah-langkah pemerintah.

Kekuatan politik AHY, kata dia, dapat mendorong percepatan itu lewat pengawasan ekstra ketat terhadap pembelanjaan alokasi anggaran penanganan pandemi yang mencapai Rp900-an triliun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi marah-marah karena rasio tes virus yang lambat, langkah “contact tracing” yang kurang optimal, hingga pendistribusian bantuan sosial dan stimulus penyelamatan ekonomi yang sangat terlambat.

“Jika di kuartal I dan II semua langkah fundamental itu terlambat dilakukan sampai berdampak pada anjloknya ekonomi negara, maka pembelanjaan Rp900-an triliun dalam 5 bulan terakhir tahun 2020 ini akan membuka ruang penyalahgunaan hingga praktik mega korupsi yang masif dan berskala besar,” kata dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina tersebut.

Karena itu, lanjut Umam, komunikasi politik itu hendaknya tidak dirusak oleh narasi yang membentur-benturkan dan mengeksploitasi dendam, serta kebencian politik masa lalu.

“Jangan terpancing mereka yang lagi-lagi mengeksploitasi dendam dan kebencian. Di tengah krisis, semua pihak harus menjaga kondusifitas politik nasional. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi di kuartal II kembali negatif, hingga terjadi resesi atau bahkan depresi di kuartal ke-IV,” pungkas peraih Doktor Ilmu Politik dari Universitas Queensland, Australia tersebut. (bgn/ant)20080801

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa bersinergi dengan Anggota DPR RI, IGN Kesuma Kelakan, secara pribadi menyerahkan punia berupa 80 paket sembako kepada pemangku dan serati banten di wilayah Desa Mengwitani, Minggu (19/7). Kegiatan yang dilaksanakan di Pura Desa, Mengwitani, tersebut juga dihadiri oleh Anggota DPRD Badung, I Nyoman Satria; Camat Mengwi, I Nyoman Suhartana; Perbekel Desa Mengwitani, I Putu Sumardita; Bendesa Adat Mengwitani, I Putu Wendra dan Bendesa Adat Beringkit, I Gst Ketut Arsa Wiana.

Dalam sambutannya, Suiasa bersama Alit Kelakan menyampaikan secara pribadi maupun selaku pemerintah akan selalu dan terus-menerus mensosialisasikan tentang penanganan Covid-19, walaupun dalam masa new normal yang sudah dimulai tanggal 9 Juli lalu dengan dibukanya 14 sektor.

Menurut Suiasa, meskipun sudah dibuka 14 sektor tersebut, tidak boleh berhenti untuk mengedukasi masyarakat, dan mengingatkan masyarakat mengenai pola-pola, cara-cara melaksanakan protokol kesehatan. ”Kami tidak ingin pada masa pelonggaran aktivitas masyarakat ini justru terjadi peningkatan kasus. Kebijakan kedepan sifatnya progresif, artinya kedepan lebih maju, karena ada rencana bila terkendali kasus di Badung dan di Bali, di akhir Juli akan dibuka kegiatan skala nasional/domestik dan September untuk internasional,” ujarnya.

Untuk itu, Suiasa mengajak semua pihak, baik satgas, tokoh, prajuru agar selalu konsisten mengendalikan aktivitas masyarakat, sehingga kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan semakin meningkat.

Mengenai bantuan sembako ini, Suiasa menyatakan sifatnya pribadi sebagai wujud perhatian kepada pemangku yang melaksanakan swadarma agama untuk mendoakan manusia dan alam semesta. ”Bantuan ini sebagai wujud perhatian kami kepada para pemangku dan serati banten yang menjalankan swadarma ngrastitiang jagat secara niskala,” katanya.

Sementara Bendesa Adat Mengwitani, I Putu Wendra, sekaligus mewakili Bendesa Adat Beringkit, menyampaikan terima kasih kepada Wabup Suiasa dan IGN Alit Kelakan yang secara pribadi sudah memberikan perhatian besar kepada paiketan pemangku dan serati banten di Desa Adat Mengwitani dan Desa Adat Beringkit. Dia mengharapkan dengan bantuan sembako ini dapat membantu meringankan beban masyarakat khususnya pemangku dan serati pada situasi wabah Covid-19. (bgn/humas)20071909