Denpasar, Baliglobalnews

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai tata kelola keimigrasian di Bali tidak boleh dipandang sekadar urusan visa, paspor, dan izin tinggal. Mengingat, Pulau Dewata menjadi jendela Indonesia sekaligus gerbang utama lalu lintas masyarakat internasional.

“Keimigrasian merupakan instrumen strategis negara yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional, investasi, ketenagakerjaan, perlindungan WNI, penerimaan negara, keberlanjutan lingkungan, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya di Sanur, pada Sabtu (6/6/2026) malam.

Menurut Diah Pitaloka, data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 Bali menerima sekitar 6,9 juta wisatawan mancanegara dengan lebih dari 15 juta perlintasan internasional. Pada periode yang sama diterbitkan sekitar 53.428 dokumen izin tinggal keimigrasian, hampir 28 ribu paspor, dan menghasilkan PNBP sekitar Rp1,5 triliun.

Selain itu, kata dia, Bali juga menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas tenaga kerja asing, investasi asing, dan mobilitas warga negara asing terbesar di Indonesia. Apalagi, berbagai kasus penyalahgunaan visa dan izin tinggal, perusahaan cangkang, investasi fiktif, praktik nominee, tenaga kerja asing ilegal, online scam, perjudian online, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga perdagangan narkotika internasional menunjukkan adanya kerentanan serius dalam tata kelola keimigrasian nasional yang paling nyata terlihat di Bali.

“Persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari lemahnya integrasi antara sistem keimigrasian, OSS, investasi, perpajakan, ketenagakerjaan, BPJS, PPATK, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta sistem pengawasan keamanan nasional. Ketika perusahaan yang hanya eksis secara administratif dapat menjadi sponsor visa, KITAS kerja, atau KITAS investor tanpa aktivitas usaha yang nyata, maka terbuka ruang bagi korupsi keimigrasian, penghindaran pajak, pencucian uang, dan berbagai kejahatan transnasional,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, perhatian khusus juga perlu diberikan terhadap pengawasan tenaga kerja asing. Kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi TKA yang bekerja di Indonesia lebih dari enam bulan harus menjadi instrumen pengawasan negara untuk memastikan kesesuaian antara izin tinggal, hubungan kerja, kepatuhan perpajakan, dan aktivitas usaha perusahaan sponsor.

“Tanpa integrasi data antara Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS, Direktorat Jenderal Pajak, BKPM, dan OSS, potensi penyalahgunaan ITAS kerja dan perusahaan sponsor fiktif akan terus berlangsung,” jelasnya.

Lebih jauh, persoalan ini menunjukkan belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Digital dalam tata kelola keimigrasian nasional. Padahal, kata dia, seluruh siklus keimigrasian mulai dari penerbitan paspor, visa, izin tinggal, perlintasan orang, ketenagakerjaan, investasi, perpajakan, kepesertaan BPJS, kepemilikan usaha, hingga pengawasan warga negara asing seharusnya terhubung dalam satu ekosistem data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dipertukarkan antarinstansi secara real time.

“Tanpa Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Digital yang terintegrasi, negara akan terus menghadapi persoalan fragmentasi data, duplikasi perizinan, lemahnya pengawasan, kebocoran penerimaan negara, serta keterlambatan deteksi terhadap aktivitas ilegal yang melibatkan warga negara asing dan jaringan kejahatan lintas negara,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung Pemerintah melakukan audit investigatif dan audit forensik digital terhadap penerbitan visa, KITAS, KITAP, izin tinggal investor, izin tinggal kerja, sponsor WNA, perusahaan PMA, serta keterkaitannya dengan OSS, perpajakan, dan kepesertaan BPJS. “Yang kedua, pemerintah juga membongkar keterkaitan antara perusahaan cangkang, investasi bodong, praktik nominee, penyalahgunaan izin tinggal, TKA ilegal, TPPO, TPPU, perjudian online, online scam, dan jaringan kejahatan transnasional lainnya yang memanfaatkan celah tata kelola keimigrasian. Saya mendukung Kejaksaan Agung dan KPK segera bergerak dalam indikasi korupsi keimigrasian di Bali,” katanya.

Selanjutnya, juga mewajibkan integrasi data keimigrasian ke dalam arsitektur nasional Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Digital, sehingga seluruh data paspor, visa, izin tinggal, investasi, ketenagakerjaan, perpajakan, BPJS, kependudukan, dan pengawasan WNA dapat diakses serta diverifikasi secara real time sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pihaknya juga mengharapkan, pembangun interoperabilitas sistem antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemendagri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKPM, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, PPATK, Polri, BIN, BSSN, Pemerintah Daerah, Desa Dinas, dan Desa Adat sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Digital Nasional. “Kami mendorong, menjadikan Bali sebagai pilot project Sistem Tata Kelola Keimigrasian Nasional Terintegrasi berbasis Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Digital untuk memperkuat pengawasan WNA, perlindungan WNI, keamanan nasional, pencegahan TPPO dan TPPU, serta optimalisasi penerimaan negara,” ucapnya.

Dia minta agar segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Sistem Tata Kelola Keimigrasian Nasional Terintegrasi sebagai dasar hukum integrasi data dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, desa dinas, dan desa adat dalam penyelenggaraan keimigrasian nasional. “Bali tidak boleh menjadi surga bagi perusahaan cangkang, investasi fiktif, penyalahgunaan visa, TKA ilegal, TPPO, TPPU, online scam, perjudian online, maupun jaringan narkotika internasional. Bali harus menjadi model tata kelola keimigrasian modern yang berbasis Satu Data Indonesia, Sistem Pemerintahan Digital, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kedaulatan negara,” ucapnya.

Dia menambahkan, membongkar korupsi keimigrasian di Bali bukan hanya menyelamatkan Bali. “Membongkar korupsi keimigrasian di Bali adalah menjaga keamanan nasional, melindungi rakyat, memperkuat transformasi digital pemerintahan, dan mempertahankan kedaulatan Indonesia,” tandasnya. (bgn008)26060716

Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI bersama Pemprov Bali membahas terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional di Gedung Wiswa Sabha, Denpasar, pada Senin (13/4/2026).

Ketua Pansus DPR RI Martin Daniel Tumbelaka didampingi Wakil Ketua Pansus Yasonna H. Laoly, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung pandangan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif. “Hukum perdata internasional sangat diperlukan untuk mengatasi konflik hukum dalam berbagai transaksi lintas negara, seperti kontrak, kepemilikan properti, warisan, hingga perkawinan antarnegara,” katanya.

Dia menyatakan upaya tersebut menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam menyerap aspirasi serta menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RUU Hukum Perdata Internasional yang tengah disusun.

Dia menambahkan, RUU ini diharapkan menjadi pedoman yang sistematis bagi hakim serta pemangku kepentingan dalam menangani perkara perdata yang mengandung unsur asing. Selama ini, penanganan perkara tersebut masih mengacu pada KUH Perdata, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), maupun Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang belum secara komprehensif mengatur asas-asas hukum perdata internasional.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dinamika global, seperti perkawinan campuran hingga sengketa lintas negara, membutuhkan regulasi yang responsif dan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai. “Pemerintah Provinsi Bali memandang RUU ini sebagai langkah strategis dalam menjawab berbagai persoalan hukum lintas negara. Dalam konteks Bali sebagai destinasi pariwisata internasional, tingginya interaksi global kerap menimbulkan persoalan hukum, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan campuran,” ujarnya.

Koster berharap RUU Hukum Perdata Internasional dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan lintas negara di Bali, serta mencegah potensi penyalahgunaan aktivitas yang berimplikasi hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan komitmen dalam mengantisipasi persoalan lintas negara, salah satunya melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee. “Arus globalisasi telah mendorong meningkatnya mobilitas serta kompleksitas hubungan hukum lintas negara, termasuk dalam bidang kontrak bisnis internasional. Kondisi tersebut menuntut hadirnya pengaturan hukum perdata internasional yang komprehensif, adaptif, dan mampu memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan larangan bagi setiap pihak untuk menjadi perantara atau fasilitator yang memungkinkan warga negara asing menguasai lahan melalui skema nominee. Berbagai masukan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan dalam forum ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional bukan hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi juga kebutuhan praktis dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan karakteristik internasional seperti Bali.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU Kementerian Hukum, Agvirta Armilia Sativa, aparat penegak hukum, serta kalangan akademisi dan organisasi profesi yang memberikan pandangan strategis terhadap substansi RUU.

Selain itu, akademisi dari Universitas Udayana Dr. Komang Widiana Purnawan turut hadir sebagai narasumber, bersama akademisi Universitas Warmadewa, serta perwakilan organisasi profesi dan masyarakat, antara lain Ikatan Notaris Indonesia, Himpunan Konsultan Hukum (HAKAN) Bali, dan Perkawinan Campur (PerCa) Bali.

Melalui forum ini, berbagai masukan strategis berhasil dihimpun sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU Hukum Perdata Internasional, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta selaras dengan dinamika global yang terus berkembang. (bgn008)26041310

Denpasar, Baliglobalnews

Anggota DPR RI Komisi IX Tuti Kusuma Wardhani menyosialisasikan program Makan Gizi Gratis (MBG) di Masjid Besar Al-Muhajirin, Kampung Bugis, Kepaon, Kota Denpasar, pada Senin (16/3/2026).

“Kegiatan sosialisasi MBG yang dilaksanakan ini bertepatan dengan acara berbuka puasa, dan sekaligus bisa berbagi MBG kepada saudara muslim di Masjid Besar Al-Muhajirin,” katanya.

Dia mengatakan sosialisasi program MBG merupakan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Dia menyebutkan di balik program MBG ini ada nilai manfaat buat masyarakat. Sebagai pelaksana dari MBG tentunya punya kewajiban untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat. “Soal sukses dan tidaknya program MBG ini tergantung kepada masyarakat, yakni sejauh mana ikut mengawal MBG ini agar ke depannya lebih efektif, transparan, dan tetap sasaran,” katanya. 

Dia juga menyampaikan agar semua lapisan masyarakat bisa sepenuhnya tersentuh MBG, maka di masing-masih wilayah seperti desa adat/kelurahan harus ada dapur MBG untuk bisa memaksimalkan program MBG ini. “Kalau wilayah padat penduduk seperti di wilayah Desa Pemogan kalau bisa dapur MBG harus lebih dari satu,” katanya.

Dia menyatakan selama ini penyaluran MBG belum sepenuhnya bisa menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat, karena dapur MBG masih terbatas. “Maka dari itu, kami dari DPR RI terus dengan gencar mensosialisasikan program MBG. Ini program Pemerintah Pusat, ke depannya harus bisa berjalan dengan baik,” katanya. (bgn008)26031619

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, melaporkan kesiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, pengawasan pelaksanaan penerimaan CPNS/PPPK dan netralitas ASN terhadap pemilu di Provinsi Bali saat menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka reses persidangan II tahun 2023-2024 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali pada Rabu (6/12/2023).

Dewa Made Indra menyampaikan bahwa target partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Provinsi Bali mencapai 83%, lebih besar dibandingkan target nasional yang sebesar 81%. Sementara terkait kesiapan pendanaan Pilkada juga tidak menjadi masalah. “Dapat kami laporan kami di Provinsi Bali untuk pilkada telah mengikuti arahan Pemerintah Pusat dan Kementerian Dalam Negeri bahwa kami telah menandatangani NPHD Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota telah menandatangani dana hibah dalam rangka pilkada,” katanya.

Birokrat asal Buleleng itu menyampaikan Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan pemerintah kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara serentak pada 9 November 2023 lalu dengan dana hibah untuk KPU Bali Rp 155.982.346.000 yang dibayarkan 40% pada TA 2023 dan 60% TA 2024, hibah untuk Bawaslu Bali mencapai Rp 41.091.822.000 yang dibayarkan 40% di TA 2023 dan 60% di TA 2024, sedangkan NPHD untuk pengamanan Polda Bali Rp 30 miliar lebih, Korem 163/Wira Satya Rp 7,5 miliar dan Pangdam IX Udayana Rp 1,5 miliar akan dibayarkan pada TA 2024.

Terkait pelaksanaan penerimaan CPNS/PPPK, dia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun Anggaran 2023 untuk formasi PPPK Guru, PPPK Tenaga Kesehatan dan PPPK Tenaga Teknis dengan jumlah usulan yang ditetapkan oleh Permenpan RB masing-masing adalah 1.922 formasi, 275 formasi dan 251 formasi.

Pemerintah Provinsi Bali juga telah melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menjaga netralitas ASN dan Non ASN pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 antara lain adalah dengan melaksanakan sosialisasi ke seluruh ASN dan Non ASN tentang netralitas pada Pemilu 2024, penandatanganan pakta integritas netralitas ASN/non-ASN, pembuatan video ikrar netralitas ASN/non-ASN, penerbitan SE tentang netralitas ASN dan non-ASN pada Pemilu 2024, pelarangan pemanfaatan fasilitas dan barang milik daerah untuk kegiatan politik praktis Pemilu 2024 serta pembentukan satgas pengawasan dan pembinaan netralitas ASN dan Non ASN.

“Dengan demikian maka kami laporkan Itu tekad kami untuk menjaga netralitas ASN dalam pemilihan umum ini supaya pemilihan umum di Provinsi Bali ini dapat kita laksanakan dengan penuh integritas dimana seluruh ASN disarankan agar menjaga kaidah-kaidah integritas,” katanya.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Provinsi Bali, termasuk juga pengawasan pelaksanaan penerimaan CPNS/PPPK dan netralitas ASN serta mendengarkan paparan persiapan KPU Provinsi Bali dan Bawaslu Provinsi Bali terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dan mendengarkan pendapat serta aspirasi dewan terkait hal tersebut. (bgn003)23120603

Denpasar, Baliglobalnews

Sampah akan menjadi masalah apabila tidak dikelola dengan baik dan dapat mengganggu bidang pariwisata di Bali. Permasalahan sampah menjadi bom waktu apabila tidak adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah yang selama ini masih dengan metode kumpul-angkut-buang.

Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Sukawati, ketika menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (19/10/2022).

“Karena itu pengelolaan sampah harus dimulai dan dilakukan oleh seluruh pihak, terutama dari pihak penghasil sampah seperti di rumah tangga, hotel, sekolah, perkantoran, industri dan tempat umum lainnya,” katanya.

Hal ini sejalan dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru” sehingga dapat terjaganya kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan Bahagia.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber serta Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.

Diperlukan peran aktif masyarakat Bali berkewajiban untuk melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dan Desa Adat sehingga sampah tuntas selesai dikelola di TPS3R/TPST di Wilayah masing-masing. Desa dan Desa Adat wajib untuk menyusun Peraturan Desa dan Pararem yang isinya antara lain mewajibkan setiap warga/kramanya untuk memilah sampah, mengelola sampah di wilayahnya, dan penerapan sanksi adat yang diberlakukan Desa Adat bagi masyarakat yang tidak mengelola atau membuang sampah tidak pada tempatnya.

Menurut Wagub Cok Ace, dalam upaya pengurangan sampah perlu adanya optimalisasi pengolahan sampah organik dan sampah anorganik. Salah satu langkah yang dapat diterapkan di rumah tangga adalah dengan pengolahan sampah organik (sampah dapur) melalui teknologi yang ramah lingkungan. Hasil pengolahan sampah organik memiliki banyak manfaat diantaranya dapat digunakan dalam bidang pertanian serta penggunaan lainnya yang tidak berbahaya bagi lingkungan, dan juga dapat mendukung program pertanian organik dan ketahanan pangan di Provinsi Bali.

Upaya daur ulang sampah dan pengembangan kreativitas dengan bahan material sampah tentu dapat mengubah paradigma masyarakat terkait sampah, dimana sampah dapat bernilai ekonomi jika dapat diolah dengan baik. Hal ini juga tentunya akan dapat memberikan dampak yang besar bagi kelestarian lingkungan dan keberlangsungan daya dukung lingkungan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk menuntaskan sampah dengan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan tujuan merubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul angkut buang ke TPA menjadi pengelolaan sampah dengan pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang (reduce, reuse, recycle) yang diterapkan di masing-masing Desa/ Kelurahan dan Desa Adat se-Bali.

Oleh sebab itu, untuk perubahan paradigma di Provinsi Bali maka dibutuhkan komitmen, bantuan dan fasilitasi dari seluruh stakeholder baik kementerian/lembaga pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya sehingga mempercepat terwujudnya pengelolaan sampah skala desa/ kelurahan dan desa adat dengan slogan “Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain” dan “Desaku Lestari Tanpa Sampah Plastik”.

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ferdiansyah, mengatakan Bali sesuai data tahun 2020 merupakan provinsi nomor 3 yang bersih dari sampah dan memiliki sistem pengelolaan yang baik. Sehingga sudah patut Bali menjadi contoh agar provinsi lain ikut memulai diri untuk mengolah dan mengelola sistem yang baik juga, karena sampah apabila tidak dikelola dengan baik dan benar serta tidak melibatkan semua elemen masyarakat, maka akan menimbulkan bencana dan menjadi penyakit, namun jika sampah itu dikelola dengan sistem yang tepat maka sampah juga akan berubah menjadi energi dan berkah.

Sementara anggota DPR RI, I Nyoman Parta juga menegaskan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat maka peran serta semua pihak, mulai dari rumah tangga,  masyarakat secara pribadi, industri, perhotelan, restoran, pasar dan semua yang ada di atas bumi ini harus terlibat untuk sadar lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga menjaga kebersihan lingkungan dari sampah menjadi tanggung jawab kita semua. (bgn003)22101918

Denpasar, Baliglobalnews

Program Studi Ilmu Politik Udayana mengajukan memorandum of understanding (MoU) ke Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna memperluas kerjasama terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan ke Sekretariat Jenderal DPR RI, yang sebelumnya telah mengunjungi dan mensosialisasikan program magang mahasiswa ke Universitas Udayana, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Senin (13/6).

Selain menjadi salah satu instansi dengan tujuan peningkatan kerjasama antara Universitas Udayana dengan instansi terkait se-Indonesia, Sekretariat Jenderal DPR RI juga dinilai menjadi peluang besar dalam membantu mengasah soft skill dan hard skill mahasiswa dalam bentuk kegiatan magang.

Hal tersebut ditunjukan dengan penghargaan ‘Anugerah Kampus Merdeka Indonesia Jaya’ yang berhasil ditorehkan Sekretariat Jenderal DPR RI pada bulan Januari 2022 oleh Dikti Ristek, sehingga ini menjadi kesempatan yang baik bagi mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan magang.

Kegiatan penjajakan yang dihadiri oleh Dr. Tedi Erviantono, Koordinator Ilmu Politik Universitas Udayana, dan Gede Indra Pramana, S.IP., M.A., selaku Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerjasama, disambut baik oleh Dr. Dewi Barliana selaku kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, bersama dengan Budi Wuryanto, S.H. selaku Kepala Bidang Pelatihan Struktural dan Fungsional, dan Hikmah, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, membahas mengenai komitmen untuk melaksanakan perjanjian kerjasama antara Universitas Udayana, yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait magang, pertukaran keahlian, dan bahkan tugas belajar antara masing-masing pihak. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas mengenai persyaratan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan baik untuk skema magang MBKM ataupun skema magang mandiri.

Dia mengharapkan output dari kegiatan ini dapat berjalan dengan maksimal dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)22061706

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Anggota Komisi XI DPR RI menyerahkan bantuan PSBI dan memberikan pelatihan digitalisasi untuk pemasaran produk yang dihasilkan UMKM di Kabupaten Bangli, Karangasem, dan Kabupaten Gianyar, agar lebih dikenal luas dan siap ekspor.

“Penyerahan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Peningkatan Kapasitas Ekonomi & UMKM kepada 11 (sebelas) pelaku usaha UMKM dengan komoditas volatile food dan berorientasi ekspor yang berlokasi di Kabupaten Bangli, Karangasem dan Gianyar, pada Sabtu (27/11),” ucap Trisno Nugroho dalam keterangannya di Denpasar, Senin (29/11).

Dia mengatakan beberapa bantuan yang diberikan seperti penerapan smart farming pada klaster bawang merah, sementara pada UMKM berorientasi ekspor bantuan berupa rumah dan/atau peralatan produksi.

Trisno Nugroho menjelaskan bahwa Bank Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui program pengembangan UMKM. Hal ini, sejalan dengan pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia yang difokuskan pada tiga kelompok besar, yakni pada UMKM yang bergerak di sektor komoditas volatile food yang ditujukan untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga pangan, komoditas berorientasi ekspor dalam rangka menekan defisit neraca berjalan Indonesia dan Local Economic Development atau pengembangan UMKM sesuai komoditas unggulan di daerah.

Untuk itu, Trisno mengingatkan pelaku UMKM untuk terus memegang teguh prinsip “seken-seken, saje-saje, beneh-beneh”. Artinya, UMKM harus berkerja keras dan sungguh-sungguh agar terus maju dan dapat menjadi contoh di lingkungan sekitarnya.

“UMKM jangan mudah puas, harus terus berusaha menguasai teknologi digital dan melakukan kaderisasi. Bank Indonesia akan terus memberikan berbagai pembinaan antara lain bantuan teknis, digitalisasi pembayaran dan onboarding UMKM di marketplace untuk menciptakan UMKM yang mandiri,” terangnya.

Trisno juga mengarahkan agar sarana dan prasarana yang diterima oleh UMKM untuk dijaga dan dipelihara karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan Bank Indonesia akan terus melakukan monitoring optimalisasi penggunaannya.

Ditambahkan Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya bahwa, pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia, sejalan dengan instruksi Presiden kepada berbagai pihak untuk terlibat dalam pembinaan UMKM di Indonesia.

“Peran UMKM sangat penting sebagai penopang perekonomian. Jika setiap daerah memiliki UMKM yang berkualitas niscaya Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan bahkan melakukan ekspor,” terang Gung Rai. (bgn008)21112913

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan revisi empat pasal dalam UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah selesai dilakukan segera masuk proses legislasi di DPR RI.

“Hal itu setelah Kemenkumkan melakukan sinkronisasi,” kata Mahfud dalam siaran pers, di Jakarta, Selasa.

Mahfud saat menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/6), menjelaskan bahwa sebelumnya Tim Kajian UU ITE telah melakukan rangkaian diskusi panjang dan menerima masukan semua elemen masyarakat.

“Dari awal tim kajian sangat terbuka dengan semua masukan dari masyarakat. Berbagai elemen masyarakat kita libatkan untuk memberikan masukan kepada Tim Kajian UU ITE. Baik dari akademisi, praktisi hukum, LSM, korban UU ITE, pelapor, politisi, jurnalis perorangan maupun asosiasi, termasuk beberapa yang hadir sore itu ikut memberikan masukan kepada tim kajian,” papar Mahfud.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, masukan terhadap revisi Undang-undang ITE masih bisa dilakukan masyarakat dan disampaikan ke DPR RI.

“Sekarang ini tim kajian telah selesai melakukan tugasnya, namun masukan-masukan dari masyarakat masih terbuka dan bisa disampaikan ke DPR RI,” ujarnya.

Mahfud mengatakan bahwa revisi terhadap empat pasal yaitu Pasal 27, 28, 29, dan 36 ditambah satu pasal baru 45 C bertujuan menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi. Ketiga poin tersebut adalah hasil sebagaimana masukan yang diberikan kelompok masyarakat sipil selama proses pengkajian rencana revisi UU ITE dilakukan beberapa waktu lalu.

Sedangkan terkait dengan Omnibus Law bidang digital, Mahfud mengatakan dalam penyusunan akan membuka lebar masukan dari masyarakat.

Omnibus Law bidang digital nantinya mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik dalam bentuk uang hingga transaksi berita.

Namun demikian pembuatan Omnibus Law bidang digital akan masuk dalam rencana jangka panjang, katanya.

Dalam pertemuan, hadir Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Erasmus Napitupulu (Institute for Criminal Justice Reform/ICJR), Muhammad Arsyad (Ketua PAKU ITE), Nurina Savitri (Amnesty International Indonesia), Rizki Yudha (LPH Pers), Nenden Arum (SAFEnet), dan Andi M Rezaldy ( Kontras).

Dalam pertemuan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan apresiasi dan masukan terkait revisi UU ITE, termasuk meminta penjelasan tentang Omnibus Law bidang digital.

“Tadi kami sudah mendengar dari pak Menko bahwa hingga saat ini masih menerima masukan dari publik, terutama draf revisi ini, dari tim kajian diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan kami bisa berpartisipasi di proses itu. Kemudian untuk soal Omnibus Law digital masih tahap wacana, dan kami harapkan untuk memberikan masukan,” kata Nurina Saviteri dari Amnesty International Indonesia.(bgn123)21061524

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai fenomena arogansi warga terhadap petugas dan aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas tidak bisa terus dibiarkan dan tidak bisa selalu diakhiri hanya dengan meterai dan permintaan maaf.

“Saya geram sekali melihat fenomena yang banyak terjadi akhir-akhir ini, masyarakat melawan polisi yang sedang bertugas, bahkan hingga memaki-maki mereka,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sahroni mengemukakan hal itu terkait dengan berbagai dokumentasi di media sosial yang menunjukkan masyarakat yang mengamuk hingga memaki petugas.

Menurut dia, kejadian arogansi tersebut bukan cuma satu orang saja, melainkan berkali-kali terjadi dan selalu berakhir dengan meterai Rp10.000.

Sahroni memandang perlu tindakan yang lebih tegas oleh petugas terhadap para pelaku keributan tersebut, di antaranya dengan kerja sosial atau dipenjara.

“Ini sudah tidak bisa dibiarkan, harus ada hukuman keras agar masyarakat juga bisa lebih menuruti aturan dan menghargai petugas yang bekerja. Hukumannya bisa dengan kerja sosial atau dipenjara saja,” ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu menilai upaya penyelesaian yang ada saat ini hanya dengan tanda tangan di atas meterai, tidak memberikan efek jera dan justru mencoreng harga diri hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, dia meminta kepada kepolisian untuk memberikan sanksi hukuman yang lebih berat terhadap masyarakat yang memaki petugas.

“Kalau semua kasus pelanggaran diselesaikan hanya dengan meminta maaf dan meterai Rp10 ribu, tidak akan memberikan efek jera. Saya khawatir harga diri hukum Indonesia jadi jatuh di mata publik, aparat tidak dihargai,” katanya.(bgn123)21051713

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Kepolisian Daerah Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si. mendukung Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI agar menegakkan hukum terkait kode etik anggota DPR yang melanggar aturan, sehingga dapat memberi dampak positif bagi institusi DPR tersebut.

“Dengan diadakannya kegiatan ini, tentunya kami beserta jajaran merasa senang. Karena ini merupakan upaya kita selaku pengayom masyarakat, agar memberikan tanggapan terkait kode etik anggota DPR yang melanggar aturan sehingga dapat memberi dampak positif bagi institusi DPR tersebut,” ujar Kapolda Bali usai menghadiri sosialiasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di gedung Sekretaris DPRD Provinsi Bali.

Kedatangan rombongan MKD DPR RI dipimpin oleh H. Yulian Gunhar, S.H, M.H itu, kata Kapolda telah memberikan kontribusi yang positif. Dimana para aparat penegak hukum akan mendapatkan masukan atau informasi tentang perilaku dan kehidupan anggota DPR RI khususnya di Provinsi Bali.

Kapolda Bali juga mengatakan, Polda Bali selalu bekerja profesional dan humanis berlaku adil setiap menangani kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Apabila ada tindakan melawan hukum, Polda Bali akan berlaku adil dan tidak memihak dalam memberikan kepastian hukum.

“Polda Bali selaku pengemban fungsi penegak hukum tetap berkomitmen melakukan penindakan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum baik itu pidana maupun perdata,” tutupnya.

Selain Kapolda Bali kegiatan tersebut juga di hadiri Ketua DPRD Provinsi Bali, Kajati Provinsi Bali dan Civitas Akademika Universitas Udayana Fakultas Hukum.

H. Yulian Gunhar, S.H, M.H. mengatakan tujuan MKD DPR RI ke Provinsi Bali adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

“Kedatangan kami ke Provinsi Bali untuk menjalin kerjasama dan komunikasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan DPR RI khususnya dengan DPRD daerah, Kepolisian, kejaksaan dan Civitas Akademika,” ujar H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.(bgn008)21040605