Tabanan, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/9/2024) mengumumkan susunan fraksi dan wakil ketua dari Partai Golkar. Dengan demikian, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga menyatakan susunan calon pimpinan DPRD Kabupaten Tabanan periode 2024-2029 beserta struktur fraksi-fraksi di DPRD sudah lengkap.

Namun, kata dia, proses pembentukan lembaga legislatif ini belum sepenuhnya rampung. Hingga kini, pimpinan definitif DPRD Kabupaten Tabanan belum ditetapkan, sehingga sejumlah agenda penting, termasuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 dan RAPBD Perubahan 2024, tertunda. Padahal, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya telah menyampaikan pidato pengantar terkait RAPBD 2025 dan RAPBD Perubahan 2024 tersebut beberapa waktu lalu.

Dirga mengatakan masih menunggu keputusan surat penetapan pimpinan definitif dari Gubernur Bali. “Agenda kami selanjutnya, menunggu surat peresmian dari provinsi, kalau sudah ya sidang paripurna penetapan pimpinan definitif,” katanya pada Jumat (13/9/2024).

Pihaknya juga tidak dapat memastikan kapan surat keputusan dari Gubernur Bali mengenai penetapan pimpinan definitif akan diterbitkan. “Kami belum mendapatkan informasi pasti mengenai waktu penerbitan surat tersebut,” ujarnya.

Dirga mengatakan pimpinan definitif yang akan bertanggung jawab dalam membentuk pembentukan AKD atau alat kelengkapan dewan lainnya. Adapun AKD akan menjalankan fungsi-fungsi antara lain badan musyawarah (bamus), komisi, badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda), badan anggaran (banggar), dan badan kehormatan (BK). “Pimpinan definitif ini yang akan bertugas untuk pembentukan AKD. Setelah itu, anggota baru bisa melaksanakan rapat-rapat fraksi. Membuat pandangan umum fraksi. Membuat pandangan komisi. Baru bisa melakukan pembahasan seperti RAPBD,” jelasnya.

Dirga juga berharap keputusan mengenai penetapan pimpinan definitif ini secepatnya bisa diterbitkan. Sehingga, pembahasan dua RAPBD yang telah disampaikan ke DPRD Kabupaten Tabanan beberapa waktu lalu sudah bisa dilakukan. “Kami berharap secepatnya diterbitkan karena ada dua RAPBD. Satu RAPBD Induk 2025. Satunya lagi RAPBD Perubahan 2024. Tapi kondisi ini sama di seluruh (DPRD) Indonesia mengalaminya hal yang sama,” tegasnya. (bgn020)24091314

Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan masih menunggu surat permohonan pemberhentian atau pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Suadiana.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Dirga, di gedung DPRD setempat, pada Selasa (12/9/2023).

I Made Dirga menyatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat permohonan pemberhentian atau PAW dari Partai PDI Perjuangan. “Untuk proses pemberhentian dan pergantian anggota DPRD itu yakni, partai terkait mengajukan ke DPRD. Sampai hari ini belum masuk surat dari partainya,” ujarnya.

Dirga menjelaskan setelah mendapat surat pemberhentian dan PAW anggotanya itu, pihaknya akan mengajukan ke KPU untuk dilakukan verifikasi untuk calon pengganti. Kemudian, dari KPU diusulkan ke provinsi melalui bupati. “Tahapannya begitu. Pengajuan surat dari partai untuk pemberhentian dan pengajuan calon pengganti PAW-nya,” katanya.

Sementara Liasion Officer (LO) PDI Perjuangan Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, mengonfirmasi penerimaan SK pemecatan tersebut oleh DPC PDI Perjuangan Tabanan.

Dalam SK tersebut, I Nyoman Suadiana dipecat dari PDI Perjuangan, sementara I Gusti Ngurah Mahardika diangkat sebagai penggantinya dalam jabatan anggota DPRD Tabanan. I Gusti Ngurah Mahardika juga diharapkan untuk mewakili Daerah Pemilihan Tabanan III (Kecamatan Penebel-Baruriti).

Omardani menjelaskan bahwa DPRD Tabanan telah mengirim surat ke KPU Tabanan untuk mendapatkan hasil perolehan suara I Gusti Ngurah Mahardika pada Pemilu 2019. Proses PAW ini akan segera berlanjut dengan pengiriman surat pengantar usulan penetapan PAW ke Gubernur Bali melalui Bupati Tabanan.

Adapun SK penetapan PAW dari Gubernur Bali diharapkan dapat diterima paling lambat 14 hari setelah pengajuan surat pengantar. Oleh karena itu, diharapkan bahwa SK penetapan PAW akan diterbitkan paling lambat pada tanggal 20 September 2023.

Pemilihan I Gusti Ngurah Mahardika sebagai pengganti I Nyoman Suadiana dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk hasil perolehan suara pada Pemilu 2019 yang menempatkannya sebagai peringkat keenam dengan 3.248 suara sah. Selain itu, I Gusti Ngurah Mahardika saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua PAC Baturiti.

Omardani menekankan bahwa pemilihan kader yang diajukan sebagai pengganti harus sesuai dengan peraturan partai dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan partai. Dengan demikian, proses PAW ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam PDI Perjuangan. (bgn020) 23091213