Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna internal di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan, pada Jumat (18/9/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa serta dihadiri oleh para Wakil Ketua dan Anggota DPRD mengagendakan penyampaian laporan dari Badan Anggaran (Banggar) serta Panitia Khusus (Pansus) III, IV, dan V terkait hasil finalisasi pembahasan lima rancangan peraturan daerah (ranperda). Kelima ranperda tersebut meliputi Perubahan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2026, Penyertaan Modal daerah pada PT Penjaminan Kredit Bali Mandara, Penyertaan Modal daerah pada Perumda Sanjayaning Singasana, Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), serta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Rapat hari ini adalah paripurna intern di DPRD membahas tentang lima rancangan Perda. Pada prinsipnya, lima Ranperda ini akan kita jalankan untuk diproses sesuai tahapan pembentukan Perda. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan mendasar bagi Dewan,” ujar Arnawa usai memimpin rapat.

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Badan Anggaran menyampaikan bahwa pembahasan Perubahan APBD TA 2026 telah memenuhi prinsip efisiensi dan penyelarasan kebutuhan penganggaran daerah antara legislatif dan eksekutif.

Sementara Pansus III melaporkan pembahasan dua Ranperda penyertaan modal daerah, yakni untuk Perumda Sanjayaning Singasana dan PT Penjaminan Kredit Bali Mandara. Penyertaan modal Perumda Sanjayaning Singasana diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan, kelayakan bisnis, dan analisis pasar. Sedangkan suntikan modal PT Penjaminan Kredit Bali Mandara ditujukan untuk memperluas jaminan kredit bagi pelaku UMKM dan koperasi di Tabanan.

Pansus IV menyampaikan laporan pembahasan Ranperda SJUT yang diarahkan menjadi landasan penyelenggaraan jaringan utilitas secara terpadu, aman, andal, efisien dan berkelanjutan. Pengaturan mencakup pembangunan, pengelolaan, akses, migrasi jaringan, pelayanan, tarif, pengawasan hingga pemulihan.

Sementara Pansus V menyampaikan Ranperda LP2B menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberlanjutan sektor pertanian di Tabanan. Ranperda ini menjadi landasan hukum untuk melindungi ketersediaan lahan pertanian pangan sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan.

Dalam pembahasan disebutkan, capaian LP2B di Tabanan mencapai 87,65 persen dari luasan Lahan Basah Sawah (LBS), atau 16.564,33 hektare. Ranperda tersebut juga mengatur pemberian insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, yang selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Bupati. “Masyarakat petani kita ekonominya masih minim. Maka pemerintah wajib hadir memberikan kontribusi atau insentif yang diatur dalam Perbup. Bagi saya, lahan basah (sawah) wajib bebas pajak! Selain itu, infrastruktur irigasi harus dipastikan betul, jangan sampai lahan ditetapkan LP2B tapi irigasinya dibiarkan,” katanya.

Dengan disampaikannya seluruh laporan Banggar dan Pansus, DPRD Kabupaten Tabanan menyetujui kelima Ranperda tersebut untuk diproses ke tahapan pembentukan Perda. (*/bgn020)26091903

Singasana, Baliglobalnews

Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan menyatakan persetujuan penuh dan apresiasinya terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dukungan resmi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Tabanan dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pengantar Bupati pada Kamis (10/9/2026).

Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi I Putu Eka Nurcahyadi. Pihaknya mengapresiasi jajaran eksekutif di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan Wakil Bupati I Made Dirga yang telah mengantarkan lima Ranperda strategis tersebut untuk dibahas ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Adapun lima Ranperda yang disetujui meliputi Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Bali Mandara (Jamkrida), Penyertaan Modal pada Perumda Sanjayaning Singasana, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Dalam pandangannya, Eka Nurcahyadi memaparkan bahwa Perubahan APBD TA 2026 bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah penyesuaian strategis untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur wilayah dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam draf rancangan tersebut, Pendapatan Daerah dirancang naik 4,02 persen menjadi Rp2,268 triliun lebih, sementara Belanja Daerah dirancang naik 4,2 persen menjadi Rp2,351 triliun lebih.

Terkait Ranperda Penyertaan Modal PT Jamkrida Bali Mandara dan Perumda Sanjayaning Singasana, Fraksi PDI Perjuangan menilai kedua regulasi ini sangat penting untuk membuka akses permodalan seluas-luasnya bagi UMKM lokal serta memperkuat struktur keuangan BUMD dalam mendukung kemandirian fiskal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Dua Ranperda lainnya yang turut disoroti secara tajam adalah Ranperda LP2B dan Ranperda SJUT. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya Ranperda LP2B guna membentengi lahan pertanian produktif di Kabupaten Tabanan yang dijuluki sebagai Lumbung Beras Bali. “Ranperda LP2B ini merupakan komitmen nyata kami untuk menekan alih fungsi lahan produktif. Langkah ini penting untuk menjamin kedaulatan pangan sekaligus melindungi kesejahteraan para petani di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Untuk Ranperda SJUT, Eka Nurcahyadi menyoroti maraknya penataan kabel provider yang sektoral dan semrawut, bahkan hingga ke kawasan pedesaan. Kondisi ini dinilai tidak hanya merusak estetika dan tata ruang, tetapi juga membahayakan keselamatan warga. “Oleh karena itu, Ranperda SJUT dinilai krusial sebagai pedoman operasional jangka panjang untuk menata koridor pemasangan jaringan sekaligus mengamankan potensi retribusi daerah,” katanya.

Eka Nurcahyadi menyatakan seluruh anggota fraksi sepakat mendorong pembahasan kelima ranperda tersebut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*/bgn020)26091113

Singasana, Baliglobalnews

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tabanan memberikan catatan serta masukan kritis terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. Pihak legislatif mengingatkan agar pembentukan regulasi dan pengalokasian anggaran daerah tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap lima Ranperda yang digelar, pada Kamis (10/9/2026).

Pemandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan oleh juru bicara I Nyoman Gede Andika. Dalam pemaparannya, Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan daerah tidak diukur dari seberapa banyak regulasi yang diterbitkan, melainkan dari sejauh mana persoalan rakyat dapat diselesaikan. “Perda bukan sekadar produk hukum, melainkan instrumen nyata untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat, membuka kesempatan ekonomi, melindungi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Terkait Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Fraksi Gerindra menyoroti proyeksi Peningkatan Pendapatan Daerah menjadi Rp2,268 triliun dan Belanja Daerah menjadi Rp2,351 triliun dengan pembiayaan netto sebesar Rp82,683 miliar. Gerindra mendesak Pemkab Tabanan untuk memastikan anggaran pembiayaan tersebut produktif dan tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan.

Mengenai dua Ranperda Penyertaan Modal yakni pada PT Jamkrida Bali Mandara dan Perumda Sanjayaning Singasana. Fraksi Gerindra memberikan pengawasan ketat. Terkait PT Jamkrida Bali Mandara. Gerindra meminta adanya hasil kembalian yang jelas bagi rakyat. “Jangan sampai pemerintah daerah menyertakan modal, tetapi pelaku usaha rakyat tetap kesulitan memperoleh permodalan,” katanya.

Sementara Perumda Sanjayaning Singasana. Perumda didesak untuk tidak hanya sekadar mengelola aset, tetapi harus menjadi penggerak utama perekonomian daerah serta mampu memberikan kontribusi PAD secara berkelanjutan.

Sorotan tajam juga diarahkan pada Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Fraksi Gerindra menegaskan bahwa perlindungan fungsi lahan pertanian akan kehilangan makna jika tidak diimbangi dengan jaminan kesejahteraan para petani. “Petani tidak boleh hanya diminta menjaga sawah demi ketahanan pangan daerah, sementara kesejahteraannya dibiarkan menjadi urusan pribadi. Jika Tabanan ingin tetap menjadi lumbung pangan Bali, maka petaninya harus sejahtera, lahannya produktif, dan regenerasinya terjamin,” ujarnya.

Sementara untuk Ranperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), pihaknya mengingatkan agar penataan kabel dan utilitas tidak sekadar menjadi proyek fisik semata, melainkan harus memberikan dampak keindahan kota tanpa membebani biaya hidup masyarakat.

Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menekankan persetujuan terhadap lima Ranperda bukanlah cek kosong. Setiap rupiah APBD harus memiliki target, keluaran, hasil serta dampak yang jelas. Penyertaan modal juga wajib menghasilkan imbalan hasil nyata bagi masyarakat serta kontribusi terukur terhadap PAD. Pada akhirnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Tabanan menyepakati penyampaian pidato pengantar Bupati Tabanan dan mendukung pembahasan lima Ranperda sesuai ketentuan. (*/bgn020)26091111

Singasana, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Tabanan menegaskan sikap hati-hati terkait rencana penyuntikan modal bagi Perusahaan Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana. Pihak legislatif mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta pemaparan proposal bisnis yang jelas sebelum melangkah ke pembahasan alokasi anggaran.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa seusai memimpin rapat paripurna dengan agenda utama Penyampaian Pidato Pengantar Bupati terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD Tabanan pada Rabu (9/9/2026).

Arnawa mengungkapkan bahwa usulan Ranperda penyertaan modal untuk Perumda Sanjayaning Singasana yang merupakan perubahan nama dari Perusahaan umum daerah Dharma Santhika sebetulnya merupakan kelanjutan dari skema permohonan modal masa sebelumnya. Dari total permohonan awal Rp10 miliar, baru terealisasi sekitar Rp4 miliar, sehingga tersisa Rp6 miliar yang kembali dimohonkan.

Meski Ranperda tersebut masuk dalam pembahasan, DPRD Tabanan tidak ingin terburu-buru mengucurkan sisa anggaran tersebut tanpa adanya kajian kinerja yang transparan. “Kami sudah bicara langsung dengan Pak Bupati bahwa kami akan evaluasi betul urusan ini. Sekian tahun Perumda ini berjalan, apa saja yang sudah dihasilkan, bagaimana profitnya, dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.

Arnawa menekankan bahwa pihak DPRD Tabanan telah meminta jajaran direksi Perumda Sanjayaning Singasana untuk menyerahkan dokumen proposal resmi sebelum anggaran dapat dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Saya minta proposalnya dulu datang baru kita berbicara anggaran. Kita ingin tahu bentuk proposalnya seperti apa, apakah berupa penyertaan uang tunai atau berbentuk aset, karena kita belum tahu. Semua harus kita pelajari dulu,” katanya.

Pihaknya menyampaikan keputusan mengenai besaran modal yang nantinya disetujui apakah diberikan secara penuh, sebagian, atau dalam bentuk lain akan sangat bergantung pada ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tabanan. “Kita lihat kemampuan keuangan daerah seperti apa, apakah diberikan sepenuhnya atau separuh. Yang jelas, tujuan kita adalah memastikan setiap penyertaan modal daerah dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Tabanan,” pungkasnya. (bgn020)26090915

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna dengan agenda utama Penyampaian Pidato Pengantar Bupati terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) startegis di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan pada Rabu (9/9/2026).

Pidato pengantar tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati I Made Dirga. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa serta dihadiri segenap Anggota DPRD, unsur Forkopimda, para asisten setda, Inspektur, kepala perangkat daerah, hingga pimpinan instansi terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

Wabup Dirga menyampaikan bahwa pengajuan lima Ranperda ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam merespons dinamika pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

Adapun lima usulan Ranperda strategis yang disampaikan meliputi Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara, Ranperda tentang Penyertaan Modal pada Perumda Sanjayaning Singasana, Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Mengenai Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Wabup Dirga memaparkan bahwa perubahan APBD 2026 menjadi bentuk penyesuaian strategis terhadap KUA-PPAS 2026. Postur Pendapatan Daerah pada rancangan perubahan ini dirancang sebesar Rp2,268 triliun lebih (naik 4,02 persen atau Rp87,625 miliar dari APBD Induk). Sementara Belanja Daerah dirancang sebesar Rp2,351 triliun lebih (naik 4,2 persen atau Rp94,726 miliar). Defisit anggaran sebesar Rp82,683 miliar lebih akan ditutup melalui pembiayaan netto. “Perubahan ini merupakan penyesuaian strategis terhadap KUA-PPAS TA 2026 yang difokuskan pada pemenuhan infrastruktur wilayah dan pelayanan kesehatan,” ujarnya

Pada Ranperda Penyertaan Modal untuk PT Jamkrida Bali Mandara dan Perumda Sanjayaning Singasana, kebijakan ini ditujukan untuk menyehatkan rasio penjaminan usaha rakyat, mendukung perluasan akses pembiayaan UMKM, serta memperkuat ekspansi bisnis BUMD demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Terkait Ranperda LP2B, Pemkab Tabanan berkomitmen membentengi status daerah sebagai lumbung beras Bali dari maraknya alih fungsi lahan produktif akibat pesatnya pembangunan pemukiman dan industri. “Melalui Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk menjamin ketersediaan lahan, memberikan perlindungan kepada petani, serta mewujudkan kedaulatan pangan,” katanya.

Wabup Dirga menyebutkan Ranperda SJUT diajukan sebagai pedoman operasional jangka panjang untuk menata pemasangan kabel dan tiang utilitas yang selama ini terpasang kurang tertib, guna menjaga estetika tata ruang kawasan serta menjamin keselamatan masyarakat. “Kami berharap pembahasan kelima Ranperda ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu bersama jajaran legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Menanggapi penyampaian pidato pengantar tersebut, Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa secara resmi menutup agenda paripurna awal dan mengarahkan kelanjutan pembahasan ke tingkat fraksi-fraksi dewan. “Demikianlah telah kita dengarkan pidato pengantar Bupati terhadap lima Ranperda untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (bgn020)26090914

Singasana, Baliglobalnews

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan menggelar kegiatan pamit kenal (pisah sambut) dari Kepala sebelumnya, Prawira Hadiwidjojo, kepada Kepala Lapas yang baru, Basuki Raharjo, pada Jumat (21/8/2026). Momentum estafet kepemimpinan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa.

Dalam acara yang berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan tersebut, Arnawa menyampaikan apresiasi atas dedikasi pejabat lama sekaligus memberikan suntikan semangat serta pesan mendalam kepada Kalapas Tabanan yang baru. “Terima kasih atas pengabdiannya Bapak Prawira dan selamat mengemban tugas baru. Kepada Bapak Basuki, selamat bertugas di Lapas Tabanan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan integritas tinggi dalam melayani,” ujarnya.

Prawira Hadiwidjojo menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran pegawai, unsur Forkopimda, serta seluruh mitra kerja atas kebersamaan dan kerja sama yang terjalin selama dirinya mengabdi di Lapas Tabanan. “Dengan berat hati saya izin pamit karena mendapat amanah untuk bertugas di tempat yang baru. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja,” katanya.

Sementara Basuki Raharjo menyatakan komitmen dan kesiapannya untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan serta merawat berbagai capaian program yang telah berjalan optimal. “Saya berharap dapat melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih sebelumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya memohon dukungan dan kerja sama dari seluruh jajaran serta para mitra yang selama ini telah berkontribusi bagi kemajuan Lapas Tabanan,” ujarnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Andi Wijaya Rivai, menyampaikan rotasi pejabat merupakan bagian alami dari dinamika organisasi untuk menghadirkan penyegaran dan peningkatan mutu layanan publik. “Harapan kami berbagai program yang telah berjalan baik di Lapas Tabanan dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan di bawah kepemimpinan yang baru,” katanya.

Kegiatan pamit kenal ini ditutup dengan ramah tamah sebagai penanda resminya pergantian kepemimpinan di Lapas Kelas IIB Tabanan, dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan serta pelayanan pemasyarakatan yang lebih humanis dan akuntabel. (*/bgn020)26082205

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dengan agenda utama Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar), Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Tabanan di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan pada Jumat (14/8/2026).

Rapat Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa serta dihadiri oleh Anggota DPRD, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), para kepala organisasi perangkat daerah, hingga jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Tabanan.

Rapat diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Rancangan KUA-PPAS TA 2027 yang dibacakan oleh Sekretaris Banggar sekaligus Sekretaris DPRD Tabanan, I Wayan Budi Artana. Dalam laporannya, Banggar menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah berpedoman pada regulasi yang berlaku, yakni PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Banggar menegaskan bahwa arah kebijakan yang dirumuskan tetap berpijak teguh pada RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029 dengan visi besar “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM)”.

Adapun rincian indikator utama postur anggaran KUA-PPAS TA 2027 yang disepakati bersama meliputi target Pendapatan Daerah dirancang Rp2,150 triliun lebih, mengalami penurunan Rp30,561 miliar (1,4 persen) dari APBD Induk TA 2026 yang Rp2,181 triliun lebih. Target Belanja Daerah dirancang Rp2,197 triliun lebih berkurang Rp59,295 miliar (2,63 persen) dibandingkan alokasi APBD Induk TA 2026 Rp2,256 triliun lebih. Target Defisit/Pembiayaan Daerah dirancang Rp46,849 miliar lebih, turun sebesar Rp28,732 miliar dari angka defisit pada APBD Induk TA 2026

“Dokumen KUA-PPAS ini menjadi instrumen krusial dan pedoman utama dalam menyusun APBD TA 2027, khususnya dalam mengunci arah kebijakan pendapatan, alokasi belanja, pembiayaan, serta penentuan program prioritas daerah,” katanya. 

Setelah laporan Banggar disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota dewan, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tabanan bersama Bupati Tabanan.

Sementara Bupati Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tabanan atas sinergi, komitmen, dan dedikasi yang terjalin selama proses pembahasan.

Bupati Sanjaya menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan yang sangat strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah karena menjadi jembatan penghubung antara visi pembangunan jangka menengah daerah dengan implementasi riil pada dokumen APBD. “Tahun Anggaran 2027 kita dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan, termasuk adanya penyesuaian kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, prioritas pembangunan daerah harus tetap berjalan secara optimal melalui kebijakan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta didukung oleh penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan iklim investasi yang sehat,” katanya. (bgn020)26081420

Singasana, Baliglobalnews

Penggeledahan Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Tabanan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan pada Senin (10/8/2026) lalu memantik respons dari pimpinan legislatif dan eksekutif daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa dan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya kompak menyatakan komitmennya untuk menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan serta meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap terbuka dan kooperatif.

Arnawa menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum sembari mendesak Diskes Tabanan untuk transparan dan tidak menghambat penyidikan jaksa terkait dugaan korupsi pengelolaan BBM, pelumas, dan belanja makanan dan minuman tahun anggaran 2023-2025 tersebut. “Dari pihak pemerintah yang terkait, khususnya Dinas Kesehatan, supaya mengikuti proses ini dengan kooperatif. Ikuti proses hukum dan harus mempertanggungjawabkan kelakuan masing-masing kalau memang itu ada,” ujar Arnawa seusai memimpin sidang paripurna pada Jumat (14/8/2026). 

Tak hanya bagi Diskes, Arnawa juga memberikan peringatan keras kepada seluruh aparatur birokrasi di lingkungan Pemkab Tabanan hingga Sekretariat Dewan (Setwan) agar senantiasa mawas diri dalam mengelola anggaran. “Saya mengajak semua jajaran, khususnya di Setwan dan seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Tabanan, supaya kontrol diri. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan dan melanggar hukum. Kasihan nama baik Tabanan ini ke depan,” katanya. 

Di sisi lain, Bupati Sanjaya mengaku sempat terkejut atas tindakan penggeledahan di kantor OPD teknis tersebut. Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa jajaran eksekutif memegang teguh prinsip supremasi hukum. “Saya juga agak kaget melihat seperti itu. Tapi seperti yang disampaikan Pak Sekda, saya sangat setuju dengan Pak Wakil untuk menghormati proses hukum. Negara kita adalah negara hukum, kita sangat menghormati,” ujarnya.

Sanjaya menyatakan Pemkab Tabanan membuka pintu transparansi seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum (APH) guna mengungkap fakta sebenarnya dan meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik. “Saya sebagai bupati sangat membuka ruang keterbukaan agar tidak ada asumsi. Kalau ada berita-berita yang dibesar-besarkan kemarin, ya biasa sajalah, padahal belum tentu seperti itu duduk perkaranya. Mari kita hormati APH, dan harapan saya kita saling menghormati,” pungkasnya. (bgn020)26081415

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan kembali menggelar rapat paripurna internal Badan Anggaran (Banggar) bersama gabungan komisi guna mempertajam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang sidang paripurna DPRD Tabanan pada Kamis (13/8/2026).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan sekaligus Ketua Banggar I Nyoman Arnawa serta dihadiri oleh jajaran anggota Banggar dan seluruh pimpinan serta anggota Gabungan Komisi DPRD Tabanan.

Sekretaris DPRD Tabanan I Wayan Budi Artana saat membacakan Laporan Hasil Kerja Banggar memaparkan bahwa penyusunan KUA-PPAS TA 2027 telah sesuai dengan Pedoman PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Adapun indikator utama Postur Anggaran KUA-PPAS 2027 yang disepakati meliputi Target Pendapatan Daerah dirancang Rp2,150 triliun lebih, menyusut Rp30,561 miliar (1,4 persen) dari APBD Induk TA 2026 sebesar Rp2,181 triliun lebih. Target Belanja Daerah dirancang Rp2,197 triliun lebih, berkurang Rp59,295 miliar (2,63 persen) dari APBD Induk TA 2026 Rp2,256 triliun lebih. Target Defisit/Pembiayaan Daerah dirancang sebesar Rp46,849 miliar lebih, turun Rp28,732 miliar dibandingkan APBD Induk TA 2026.

Dia menyampaikan Laporan Banggar bahwa KUA-PPAS TA 2027 disusun selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2025–2029 guna mewujudkan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). Untuk tahun 2027, tema pembangunan daerah disepakati mengusung fokus “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”. “Tema tersebut menjadi landasan dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah yang difokuskan pada penguatan hilirisasi sektor-sektor unggulan melalui pembangunan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari penguatan produksi, peningkatan nilai tambah, pengolahan, pemasaran, hingga perluasan akses investasi dan pasar,” ujarnya. 

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menyampaikan prinsip utama penyusunan anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat penyusutan dana transfer pusat. Pihaknya meminta eksekutif tetap berpegang teguh pada regulasi dan skala prioritas, khususnya menyangkut urusan kemanusiaan dan kepastian nasib tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Intinya kalau kita berbicara KUA-PPAS itu kan kita mengikuti regulasi yang ada. Mana yang menjadi skala prioritas, urusan kemanusiaan kayak PPPK, dan kebutuhan yang sifatnya memang harus dibiayai, ini yang harus dikedepankan. Hal-hal lain mohon dipertimbangkan atau ditunda mengingat anggaran kita terbatas,” katanya.

Mengenai wacana penyisiran atau rasionalisasi anggaran oleh pihak eksekutif, Arnawa memperingatkan secara keras agar langkah efisiensi tidak sampai memangkas alokasi belanja pegawai yang merugikan PPPK. Sebaliknya, eksekutif diminta bekerja ekstra keras menggarap potensi pendapatan asli daerah yang belum terjangkau. “Kalau terjadi penyisiran, jangan sampai belanja pegawai yang disisir atau dipangkas hingga mengorbankan PPPK. Kuncinya di situ. Kita ini kan mengejar target PAD, jadi itu yang harus dikejar karena potensi PAD kita masih jauh,” pungkasnya.

Dengan persetujuan dari seluruh komisi dan fraksi dewan, Rancangan KUA-PPAS TA 2027 Kabupaten Tabanan dinyatakan selesai dibahas dan siap ditetapkan melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Tabanan. (*/bgn020)26081410

Singasana, Baliglobalnews

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan secara resmi memaparkan rincian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan, di ruang sidang DPRD Tabanan, pada Kamis (6/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar I Nyoman Arnawa bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila.

Pemaparan yang dipimpin oleh Sekda Susila yang juga Ketua TAPD tersebut menyoroti tantangan efisiensi anggaran yang dialami Pemkab Tabanan sejak tahun 2025 hingga proyeksi tahun 2027, di mana daerah dituntut mengurangi tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat maupun provinsi.

Dalam paparannya, TAPD mengungkapkan bahwa total Pendapatan Daerah pada Rancangan KUA-PPAS 2027 dirancang Rp2,150 triliun lebih. Angka ini mengalami penurunan Rp30,56 miliar atau 1,4 persen dibandingkan APBD Induk TA 2026 yang Rp2,18 triliun lebih.

Menurut Sekda Susila, penurunan pendapatan daerah disebabkan oleh menyusutnya alokasi dana transfer dari pusat yang diproyeksikan Rp1,199 triliun atau berkurang Rp54,50 miliar (1,43 persen). Namun, di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mengalami kenaikan. “Pendapatan Asli Daerah kita rencanakan sebesar Rp951,1 miliar lebih. Ini mengalami peningkatan sebesar Rp23,93 miliar atau sekitar 2,5 persen jika dibandingkan dari APBD Tahun 2026 yang sebesar Rp927,19 miliar,” ujarnya di hadapan Anggota Banggar.

Dari sisi pengeluaran, kata dia, Anggaran Belanja Daerah pada KUA-PPAS 2027 dirancang Rp2,197 triliun lebih. Terjadi penyesuaian belanja Rp59,29 miliar (2,63 persen) dari APBD Induk 2026.

Adapun rincian pos belanja daerah meliputi. Belanja Operasi Rp1,751 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp976,93 miliar, belanja barang dan jasa Rp665,45 miliar, belanja bunga Rp5 miliar, serta belanja hibah Rp104,28 miliar. Belanja Modal Rp137,90 miliar meliputi belanja peralatan dan mesin Rp38,73 miliar, gedung dan bangunan Rp45,85 miliar, jalan, jaringan, dan irigasi Rp51,87 miliar, serta aset tetap lainnya Rp637,17 juta. Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dirancang Rp10,78 miliar. Belanja Transfer Rp297,95 miliar terdiri dari belanja bagi hasil Rp48 miliar dan bantuan keuangan Rp249,95 miliar.

Dia menyebutkan dengan porsi pendapatan dan belanja tersebut, terjadi selisih defisit anggaran sebesar Rp46,88 miliar lebih yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, salah satunya bersumber dari SiLPA yang dirancang sebesar Rp30,63 miliar.

Selain itu, TAPD juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan Rp18,23 miliar lebih untuk kewajiban pembayaran cicilan pokok utang pinjaman daerah. “Atas pembiayaan daerah ini ada juga pengeluaran pembiayaan, yakni cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp18,23 miliar lebih untuk menopang sarana dan prasarana dari pinjaman PT SMI,” katanya.

Pihaknya berharap pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027 bersama DPRD Tabanan dapat berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan demi menjaga mutu pelayanan publik dan keberlangsungan program pembangunan daerah.

Sementara Nyoman Arnawa mendorong eksekutif untuk melakukan terobosan dalam menggali potensi PAD agar target Rp1 triliun dapat terealisasi. Dia menyoroti masih banyaknya potensi pajak daerah yang bocor atau belum tergarap akibat kendala perizinan maupun administrasi di lapangan. “Kami berharap eksekutif intens mengejar itu. Potensi restoran atau usaha yang belum terjamah harus mulai disisir oleh OPD terkait,” ujarnya.

Selain penataan potensi pajak usaha, Arnawa juga meminta optimalisasi dalam sosialisasi dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB bagi sektor perumahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena menghambat pembayaran pajak.

Di sisi lain, pihak pimpinan DPRD Tabanan meminta penjelasan detail dari TAPD terkait pergeseran pada struktur belanja daerah, serta mendesak agar dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dibuka secara transparan sebelum penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2027. “Sebelum kami mengambil kesepakatan, jujur atas nama pimpinan kami membutuhkan dokumen RKA-SKPD untuk dilengkapi. Biar kami tahu rincian teknisnya seperti apa dan tidak hanya diberikan data secara gelondongan,” pungkasnya. (bgn020)26080612