Singasana, Baliglobalnews

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan menggelar kegiatan pamit kenal (pisah sambut) dari Kepala sebelumnya, Prawira Hadiwidjojo, kepada Kepala Lapas yang baru, Basuki Raharjo, pada Jumat (21/8/2026). Momentum estafet kepemimpinan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa.

Dalam acara yang berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan tersebut, Arnawa menyampaikan apresiasi atas dedikasi pejabat lama sekaligus memberikan suntikan semangat serta pesan mendalam kepada Kalapas Tabanan yang baru. “Terima kasih atas pengabdiannya Bapak Prawira dan selamat mengemban tugas baru. Kepada Bapak Basuki, selamat bertugas di Lapas Tabanan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan integritas tinggi dalam melayani,” ujarnya.

Prawira Hadiwidjojo menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran pegawai, unsur Forkopimda, serta seluruh mitra kerja atas kebersamaan dan kerja sama yang terjalin selama dirinya mengabdi di Lapas Tabanan. “Dengan berat hati saya izin pamit karena mendapat amanah untuk bertugas di tempat yang baru. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja,” katanya.

Sementara Basuki Raharjo menyatakan komitmen dan kesiapannya untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan serta merawat berbagai capaian program yang telah berjalan optimal. “Saya berharap dapat melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih sebelumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya memohon dukungan dan kerja sama dari seluruh jajaran serta para mitra yang selama ini telah berkontribusi bagi kemajuan Lapas Tabanan,” ujarnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Andi Wijaya Rivai, menyampaikan rotasi pejabat merupakan bagian alami dari dinamika organisasi untuk menghadirkan penyegaran dan peningkatan mutu layanan publik. “Harapan kami berbagai program yang telah berjalan baik di Lapas Tabanan dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan di bawah kepemimpinan yang baru,” katanya.

Kegiatan pamit kenal ini ditutup dengan ramah tamah sebagai penanda resminya pergantian kepemimpinan di Lapas Kelas IIB Tabanan, dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan serta pelayanan pemasyarakatan yang lebih humanis dan akuntabel. (*/bgn020)26082205

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dengan agenda utama Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar), Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Tabanan di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan pada Jumat (14/8/2026).

Rapat Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa serta dihadiri oleh Anggota DPRD, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), para kepala organisasi perangkat daerah, hingga jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Tabanan.

Rapat diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Rancangan KUA-PPAS TA 2027 yang dibacakan oleh Sekretaris Banggar sekaligus Sekretaris DPRD Tabanan, I Wayan Budi Artana. Dalam laporannya, Banggar menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah berpedoman pada regulasi yang berlaku, yakni PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Banggar menegaskan bahwa arah kebijakan yang dirumuskan tetap berpijak teguh pada RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029 dengan visi besar “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM)”.

Adapun rincian indikator utama postur anggaran KUA-PPAS TA 2027 yang disepakati bersama meliputi target Pendapatan Daerah dirancang Rp2,150 triliun lebih, mengalami penurunan Rp30,561 miliar (1,4 persen) dari APBD Induk TA 2026 yang Rp2,181 triliun lebih. Target Belanja Daerah dirancang Rp2,197 triliun lebih berkurang Rp59,295 miliar (2,63 persen) dibandingkan alokasi APBD Induk TA 2026 Rp2,256 triliun lebih. Target Defisit/Pembiayaan Daerah dirancang Rp46,849 miliar lebih, turun sebesar Rp28,732 miliar dari angka defisit pada APBD Induk TA 2026

“Dokumen KUA-PPAS ini menjadi instrumen krusial dan pedoman utama dalam menyusun APBD TA 2027, khususnya dalam mengunci arah kebijakan pendapatan, alokasi belanja, pembiayaan, serta penentuan program prioritas daerah,” katanya. 

Setelah laporan Banggar disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota dewan, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tabanan bersama Bupati Tabanan.

Sementara Bupati Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tabanan atas sinergi, komitmen, dan dedikasi yang terjalin selama proses pembahasan.

Bupati Sanjaya menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan yang sangat strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah karena menjadi jembatan penghubung antara visi pembangunan jangka menengah daerah dengan implementasi riil pada dokumen APBD. “Tahun Anggaran 2027 kita dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan, termasuk adanya penyesuaian kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, prioritas pembangunan daerah harus tetap berjalan secara optimal melalui kebijakan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta didukung oleh penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan iklim investasi yang sehat,” katanya. (bgn020)26081420

Singasana, Baliglobalnews

Penggeledahan Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Tabanan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan pada Senin (10/8/2026) lalu memantik respons dari pimpinan legislatif dan eksekutif daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa dan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya kompak menyatakan komitmennya untuk menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan serta meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap terbuka dan kooperatif.

Arnawa menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum sembari mendesak Diskes Tabanan untuk transparan dan tidak menghambat penyidikan jaksa terkait dugaan korupsi pengelolaan BBM, pelumas, dan belanja makanan dan minuman tahun anggaran 2023-2025 tersebut. “Dari pihak pemerintah yang terkait, khususnya Dinas Kesehatan, supaya mengikuti proses ini dengan kooperatif. Ikuti proses hukum dan harus mempertanggungjawabkan kelakuan masing-masing kalau memang itu ada,” ujar Arnawa seusai memimpin sidang paripurna pada Jumat (14/8/2026). 

Tak hanya bagi Diskes, Arnawa juga memberikan peringatan keras kepada seluruh aparatur birokrasi di lingkungan Pemkab Tabanan hingga Sekretariat Dewan (Setwan) agar senantiasa mawas diri dalam mengelola anggaran. “Saya mengajak semua jajaran, khususnya di Setwan dan seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Tabanan, supaya kontrol diri. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan dan melanggar hukum. Kasihan nama baik Tabanan ini ke depan,” katanya. 

Di sisi lain, Bupati Sanjaya mengaku sempat terkejut atas tindakan penggeledahan di kantor OPD teknis tersebut. Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa jajaran eksekutif memegang teguh prinsip supremasi hukum. “Saya juga agak kaget melihat seperti itu. Tapi seperti yang disampaikan Pak Sekda, saya sangat setuju dengan Pak Wakil untuk menghormati proses hukum. Negara kita adalah negara hukum, kita sangat menghormati,” ujarnya.

Sanjaya menyatakan Pemkab Tabanan membuka pintu transparansi seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum (APH) guna mengungkap fakta sebenarnya dan meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik. “Saya sebagai bupati sangat membuka ruang keterbukaan agar tidak ada asumsi. Kalau ada berita-berita yang dibesar-besarkan kemarin, ya biasa sajalah, padahal belum tentu seperti itu duduk perkaranya. Mari kita hormati APH, dan harapan saya kita saling menghormati,” pungkasnya. (bgn020)26081415

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan kembali menggelar rapat paripurna internal Badan Anggaran (Banggar) bersama gabungan komisi guna mempertajam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang sidang paripurna DPRD Tabanan pada Kamis (13/8/2026).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan sekaligus Ketua Banggar I Nyoman Arnawa serta dihadiri oleh jajaran anggota Banggar dan seluruh pimpinan serta anggota Gabungan Komisi DPRD Tabanan.

Sekretaris DPRD Tabanan I Wayan Budi Artana saat membacakan Laporan Hasil Kerja Banggar memaparkan bahwa penyusunan KUA-PPAS TA 2027 telah sesuai dengan Pedoman PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Adapun indikator utama Postur Anggaran KUA-PPAS 2027 yang disepakati meliputi Target Pendapatan Daerah dirancang Rp2,150 triliun lebih, menyusut Rp30,561 miliar (1,4 persen) dari APBD Induk TA 2026 sebesar Rp2,181 triliun lebih. Target Belanja Daerah dirancang Rp2,197 triliun lebih, berkurang Rp59,295 miliar (2,63 persen) dari APBD Induk TA 2026 Rp2,256 triliun lebih. Target Defisit/Pembiayaan Daerah dirancang sebesar Rp46,849 miliar lebih, turun Rp28,732 miliar dibandingkan APBD Induk TA 2026.

Dia menyampaikan Laporan Banggar bahwa KUA-PPAS TA 2027 disusun selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2025–2029 guna mewujudkan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). Untuk tahun 2027, tema pembangunan daerah disepakati mengusung fokus “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”. “Tema tersebut menjadi landasan dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah yang difokuskan pada penguatan hilirisasi sektor-sektor unggulan melalui pembangunan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari penguatan produksi, peningkatan nilai tambah, pengolahan, pemasaran, hingga perluasan akses investasi dan pasar,” ujarnya. 

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menyampaikan prinsip utama penyusunan anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat penyusutan dana transfer pusat. Pihaknya meminta eksekutif tetap berpegang teguh pada regulasi dan skala prioritas, khususnya menyangkut urusan kemanusiaan dan kepastian nasib tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Intinya kalau kita berbicara KUA-PPAS itu kan kita mengikuti regulasi yang ada. Mana yang menjadi skala prioritas, urusan kemanusiaan kayak PPPK, dan kebutuhan yang sifatnya memang harus dibiayai, ini yang harus dikedepankan. Hal-hal lain mohon dipertimbangkan atau ditunda mengingat anggaran kita terbatas,” katanya.

Mengenai wacana penyisiran atau rasionalisasi anggaran oleh pihak eksekutif, Arnawa memperingatkan secara keras agar langkah efisiensi tidak sampai memangkas alokasi belanja pegawai yang merugikan PPPK. Sebaliknya, eksekutif diminta bekerja ekstra keras menggarap potensi pendapatan asli daerah yang belum terjangkau. “Kalau terjadi penyisiran, jangan sampai belanja pegawai yang disisir atau dipangkas hingga mengorbankan PPPK. Kuncinya di situ. Kita ini kan mengejar target PAD, jadi itu yang harus dikejar karena potensi PAD kita masih jauh,” pungkasnya.

Dengan persetujuan dari seluruh komisi dan fraksi dewan, Rancangan KUA-PPAS TA 2027 Kabupaten Tabanan dinyatakan selesai dibahas dan siap ditetapkan melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Tabanan. (*/bgn020)26081410

Singasana, Baliglobalnews

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan secara resmi memaparkan rincian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan, di ruang sidang DPRD Tabanan, pada Kamis (6/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar I Nyoman Arnawa bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila.

Pemaparan yang dipimpin oleh Sekda Susila yang juga Ketua TAPD tersebut menyoroti tantangan efisiensi anggaran yang dialami Pemkab Tabanan sejak tahun 2025 hingga proyeksi tahun 2027, di mana daerah dituntut mengurangi tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat maupun provinsi.

Dalam paparannya, TAPD mengungkapkan bahwa total Pendapatan Daerah pada Rancangan KUA-PPAS 2027 dirancang Rp2,150 triliun lebih. Angka ini mengalami penurunan Rp30,56 miliar atau 1,4 persen dibandingkan APBD Induk TA 2026 yang Rp2,18 triliun lebih.

Menurut Sekda Susila, penurunan pendapatan daerah disebabkan oleh menyusutnya alokasi dana transfer dari pusat yang diproyeksikan Rp1,199 triliun atau berkurang Rp54,50 miliar (1,43 persen). Namun, di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mengalami kenaikan. “Pendapatan Asli Daerah kita rencanakan sebesar Rp951,1 miliar lebih. Ini mengalami peningkatan sebesar Rp23,93 miliar atau sekitar 2,5 persen jika dibandingkan dari APBD Tahun 2026 yang sebesar Rp927,19 miliar,” ujarnya di hadapan Anggota Banggar.

Dari sisi pengeluaran, kata dia, Anggaran Belanja Daerah pada KUA-PPAS 2027 dirancang Rp2,197 triliun lebih. Terjadi penyesuaian belanja Rp59,29 miliar (2,63 persen) dari APBD Induk 2026.

Adapun rincian pos belanja daerah meliputi. Belanja Operasi Rp1,751 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp976,93 miliar, belanja barang dan jasa Rp665,45 miliar, belanja bunga Rp5 miliar, serta belanja hibah Rp104,28 miliar. Belanja Modal Rp137,90 miliar meliputi belanja peralatan dan mesin Rp38,73 miliar, gedung dan bangunan Rp45,85 miliar, jalan, jaringan, dan irigasi Rp51,87 miliar, serta aset tetap lainnya Rp637,17 juta. Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dirancang Rp10,78 miliar. Belanja Transfer Rp297,95 miliar terdiri dari belanja bagi hasil Rp48 miliar dan bantuan keuangan Rp249,95 miliar.

Dia menyebutkan dengan porsi pendapatan dan belanja tersebut, terjadi selisih defisit anggaran sebesar Rp46,88 miliar lebih yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, salah satunya bersumber dari SiLPA yang dirancang sebesar Rp30,63 miliar.

Selain itu, TAPD juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan Rp18,23 miliar lebih untuk kewajiban pembayaran cicilan pokok utang pinjaman daerah. “Atas pembiayaan daerah ini ada juga pengeluaran pembiayaan, yakni cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp18,23 miliar lebih untuk menopang sarana dan prasarana dari pinjaman PT SMI,” katanya.

Pihaknya berharap pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027 bersama DPRD Tabanan dapat berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan demi menjaga mutu pelayanan publik dan keberlangsungan program pembangunan daerah.

Sementara Nyoman Arnawa mendorong eksekutif untuk melakukan terobosan dalam menggali potensi PAD agar target Rp1 triliun dapat terealisasi. Dia menyoroti masih banyaknya potensi pajak daerah yang bocor atau belum tergarap akibat kendala perizinan maupun administrasi di lapangan. “Kami berharap eksekutif intens mengejar itu. Potensi restoran atau usaha yang belum terjamah harus mulai disisir oleh OPD terkait,” ujarnya.

Selain penataan potensi pajak usaha, Arnawa juga meminta optimalisasi dalam sosialisasi dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB bagi sektor perumahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena menghambat pembayaran pajak.

Di sisi lain, pihak pimpinan DPRD Tabanan meminta penjelasan detail dari TAPD terkait pergeseran pada struktur belanja daerah, serta mendesak agar dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dibuka secara transparan sebelum penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2027. “Sebelum kami mengambil kesepakatan, jujur atas nama pimpinan kami membutuhkan dokumen RKA-SKPD untuk dilengkapi. Biar kami tahu rincian teknisnya seperti apa dan tidak hanya diberikan data secara gelondongan,” pungkasnya. (bgn020)26080612

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan resmi menyepakati penetapan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ketetapan ini dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang DPRD Tabanan, pada Kamis (23/7/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa dan dihadiri oleh Anggota DPRD, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tabanan.

Adapun empat regulasi strategis yang resmi disetujui bersama tersebut meliputi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046, Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebelum pengambilan keputusan, Badan Anggaran (Banggar), Pansus I, dan Pansus II DPRD Tabanan menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan secara rinci. 

Dalam penyampaian laporan Banggar, Sekretaris Banggar yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Budi Artana memaparkan hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Banggar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Tabanan atas keberhasilannya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI 12 kali berturut-turut.

Selain apresiasi, Banggar mendorong Pemkab Tabanan untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui efisiensi sistem pengelolaan keuangan yang efektif, salah satunya pemanfaatan teknologi digital pada objek pajak dan retribusi daerah. “Kami berharap (ranperda) yang baru saja disetujui ini segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) agar implementasinya berjalan optimal,” ujarnya.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Tabanan, I Wayan Lara, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap dua draf regulasi, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengenai Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046, Lara menekankan pentingnya implementasi yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini bertujuan agar pembangunan kawasan hunian di Tabanan selama 20 tahun ke depan berlangsung terarah, terkendali, dan berkelanjutan. 

Lara juga memberikan dorongan serupa untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pihaknya mendesak agar Pemkab segera mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat luas setelah teknis pelaksanaannya rampung disusun. “Mendorong agar kedua perda tersebut segera ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan bupati serta disosialisasikan agar dapat diimplementasikan secara efektif,” katanya.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Tabanan I Gusti Komang Wastana menyampaikan laporan pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Regulasi ini disahkan sebagai payung hukum penanganan bencana yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi risiko wilayah Tabanan. “Mengingat kondisi geografis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Tabanan yang memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana, keberadaan Perda ini diharapkan mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah,” ujarnya seraya menambahkan pentingnya penguatan peran pemerintah desa, desa adat, lembaga usaha, serta masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. 

Mengakhiri sidang, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Tabanan yang telah merampungkan pembahasan legislasi sesuai mekanisme perundang-undangan. “Sejalan dengan semangat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerja sama DPRD dengan Kepala Daerah harus terus ditingkatkan. Terima kasih atas koordinasi dan kolaborasi yang telah terbangun sebagai pengabdian bersama mewujudkan Tabanan Era Baru yang aman, unggul, dan madani (AUM),” ujarnya. (*/bgn020)26072404

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna dengan agenda utama Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar), Panitia Khusus (Pansus) I, dan Pansus II atas hasil pembahasan empat rancangan peraturan daerah (ranperda) di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan, pada Rabu (22/7/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa.

Adapun empat ranperda yang dibahas secara mendalam meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tabanan menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam laporannya disampaikan bahwa pembahasan telah dilaksanakan melalui rapat internal dan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta perangkat daerah terkait secara komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Banggar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan atas keberhasilannya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali 12 berturut-turut. Meski demikian, Banggar memberikan catatan strategis agar pemerintah daerah semakin mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien salah satunya pemanfaatan teknologi digital pada objek-objek pajak daerah maupun retribusi daerah lainnya. Pada prinsipnya Badan Anggaran menyatakan sepakat Ranperda tersebut untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

Sementara Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Lara melaporkan hasil pembahasan terhadap dua Ranperda, yaitu Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Pansus I menekankan bahwa kedua Ranperda telah melalui proses pembahasan secara intensif melalui rapat internal dan rapat kerja bersama perangkat daerah terkait. Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun sebagai amanat peraturan perundang-undangan sekaligus menjadi pedoman pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tabanan selama dua dekade ke depan. 

“Ranperda ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan kawasan permukiman yang terencana, terpadu, berkelanjutan, selaras dengan tata ruang wilayah, serta berlandaskan kebudayaan daerah serta dijiwai falsafah Pancasila, Tri Hita Karana dan Sad Kerthi,” ujarnya. 

Sedangkan pada Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pansus I melakukan penyempurnaan draf guna menyelaraskan dengan regulasi pusat yang lebih tinggi serta memperkuat sistem perlindungan alam yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Tabanan I Gusti Komang Wastana menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Pansus II mengatakan bahwa Ranperda tersebut disusun sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan, mengingat kondisi geografis, klimatologis, dan hidrologis daerah yang memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana. 

Ranperda ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana. “Pansus II secara khusus melakukan penguatan materi muatan lokal, terutama mempertegas peran, fungsi, dan kewenangan pemerintah desa serta desa adat dalam penanggulangan bencana di wilayah masing-masing,” katanya.

Setelah penyampaian laporan Badan Anggaran, Pansus I, dan Pansus II, rapat dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dari komisi-komisi DPRD, pendapat akhir fraksi-fraksi, serta pengambilan keputusan DPRD terhadap hasil pembahasan keempat Ranperda tersebut. 

Dengan disetujuinya laporan pembahasan ini, hasil rapat paripurna menjadi dasar resmi bagi DPRD Kabupaten Tabanan untuk melangkah ke tahapan berikutnya, yakni persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati Tabanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadir jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD, Tim Ahli DPRD, Sekretaris DPRD, hingga jajaran jajaran OPD Pemkab Tabanan. (*/bgn020)26072206

Singasana, Baliglobalnews

Pelanggaran tata ruang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. Di tengah pesatnya pertumbuhan investasi dan pembangunan akomodasi wisata, pengawasan serta sosialisasi aturan tata ruang dinilai perlu diperkuat agar tidak terjadi pembangunan yang melanggar ketentuan.

Untuk itu, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa meminta pemerintah daerah harus lebih serius mengantisipasi potensi pelanggaran tata ruang, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami perkembangan pesat dan berbatasan langsung dengan kawasan pariwisata.

Pernyataan tersebut disampaikan Arnawa menyusul temuan Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Pariwisata (TRAP) DPRD Bali terkait adanya dugaan pelanggaran tata ruang di Kecamatan Kediri, yang merupakan wilayah perbatasan antara Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung beberapa waktu lalu.

Menurut Arnawa, salah satu persoalan utama yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran tata ruang adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan dan mekanisme perizinan pembangunan.

Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat maupun pelaku usaha belum memahami secara utuh prosedur yang harus dipenuhi sebelum memulai pembangunan. Dia menilai pemerintah daerah tidak boleh kecolongan terhadap aktivitas pembangunan yang sudah selesai dikerjakan sebelum diketahui legalitas maupun kesesuaian tata ruangnya. “Pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi aturan mengenai tata ruang. Jangan sampai ke depan, orang sudah membangun duluan dan sudah selesai, baru kita mengetahuinya,” ujar Arnawa pada Jumat (12/6/2026).

Pihaknya menekankan bahwa upaya pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Diperlukan koordinasi yang kuat dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan (camat), desa (perbekel), hingga perangkat kewilayahan paling bawah untuk deteksi dini potensi pelanggaran. “Koordinasi antara pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga perangkat pemerintah paling bawah harus diperkuat,” katanya.

Selain persoalan pengawasan, Arnawa juga menyoroti masih adanya kesalahpahaman masyarakat terkait sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS). Banyak masyarakat yang menganggap bahwa setelah memperoleh nomor induk berusaha (NIB), mereka sudah bisa langsung melakukan pembangunan. Padahal, kata dia, NIB hanya merupakan identitas atau legalitas awal bagi pelaku usaha, bukan izin lengkap untuk mendirikan bangunan atau menjalankan seluruh aktivitas usaha. “Maka dari itu perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa NIB itu belum izin lengkap. Bagaimana Amdal-nya, bagaimana ITR-nya, PBG, dan dokumen izin lainnya harus dipenuhi,” ujarnya.

Arnawa mengingatkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai perizinan dapat memicu munculnya bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Untuk itu, lanjutnya, DPRD Tabanan mendesak percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan. Keberadaan RDTR sangat krusial karena menjadi pedoman pemanfaatan ruang yang lebih rinci di setiap kecamatan.

Dengan adanya RDTR, masyarakat dan investor akan memiliki kepastian hukum mengenai kawasan mana yang diperbolehkan untuk pembangunan pariwisata, permukiman, pertanian, maupun kawasan lindung. “Mana yang belum, itu disegerakan agar bisa disampaikan ke masyarakat,” tandasnya. (*/bgn020)26061208

Singasana, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa mendorong agar olahraga bola voli semakin membumi dan menjadi gaya hidup di tengah masyarakat Tabanan. Pihaknya menekankan pentingnya penyelenggaraan kompetisi yang berkesinambungan sebagai instrumen vital untuk merangsang minat generasi muda sekaligus memperkuat fondasi pembinaan atlet prestasi di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Arnawa saat menghadiri langsung pembukaan Kejuaraan Bola Voli Banteng Tabanan Cup 2026 yang berlangsung di Lapangan Voli Jagastru, Kecamatan Kediri. Turnamen bergengsi yang diikuti oleh 32 klub voli terbaik dari berbagai daerah di Bali ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, pada Minggu (7/6/2026).

Arnawa menilai olahraga bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki magnet dan daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat Tabanan. Oleh sebab itu, intensitas kejuaraan kompetitif seperti ini wajib diperbanyak agar antusiasme publik tidak sekadar berhenti pada level penonton, melainkan mampu menstimulus lahirnya talenta-talenta fajar baru.

Menurut politisi asal Penebel ini, turnamen antar-klub menjadi sarana yang sangat efektif untuk membangun budaya hidup sehat, sekaligus menjadi wadah positif bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat dan energinya. “Yang paling terpenting dari kejuaraan ini adalah bagaimana kita mempererat tali persaudaraan antarpemain, ofisial, serta seluruh pecinta olahraga bola voli yang ada di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Dia menilai kehadiran kompetisi di lapangan tidak hanya memicu persaingan taktik yang ketat, tetapi juga efektif dalam memperkuat solidaritas antar-komunitas olahraga. Ajang ini sukses mempertemukan para atlet, pelatih, dan penghobi dari lintas wilayah dalam satu atmosfer kompetisi yang sehat dan menjunjung tinggi fair play.

Arnawa menyebut bahwa partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab sosial yang sama untuk ikut serta memasyarakatkan olahraga di tengah publik. Melalui panggung olahraga, ruang kaderisasi dan pembinaan atlet dapat diperluas, sekaligus membuka keran kesempatan bagi talenta lokal untuk unjuk kemampuan. “Olahraga tidak hanya menjadi sarana kompetisi murni, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, kedisiplinan, kerja sama tim, serta penanaman semangat juang yang tinggi bagi anak-anak muda kita,” katanya.

Pihaknya berharap semangat olahraga yang berkobar melalui kejuaraan ini dapat menjadi modal investasi jangka panjang bagi Kabupaten Tabanan dalam mencetak atlet-atlet yang berkualitas. Dengan sistem pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan, para atlet daerah diharapkan mampu menembus persaingan ketat dan mendulang prestasi emas di level yang lebih tinggi.

Kejuaraan Bola Voli Banteng Tabanan Cup 2026 ini akan digelar secara maraton hingga 4 Juli 2026 mendatang. Kegiatan akbar ini dilaksanakan khusus sebagai bagian dari rangkaian semarak peringatan Bulan Bung Karno di Kabupaten Tabanan, dengan misi ganda memperluas pembinaan usia muda dan memperkokoh kultur olahraga daerah. (*/bgn020)26062701

Singasana, Baliglobalnews

Kalangan DPRD Kabupaten Tabanan mendorong agar posisi Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana ke depan diisi oleh sosok muda yang memiliki kapasitas, inovasi, dan jejaring luas. Harapan ini disampaikan seiring dengan proses rekrutmen pimpinan baru yang saat ini tengah memasuki tahap persiapan.

Anggota Komisi I sekaligus Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menegaskan bahwa pihak legislatif berharap penuh agar proses seleksi berjalan tegak lurus sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2025.

Menurut Eka Putra, aturan daerah telah menjabarkan secara jelas persyaratan umum maupun pokok yang harus dipenuhi calon pimpinan. Figur yang terpilih nanti wajib memiliki rekam jejak kerja yang konkret. “Sebagai lembaga legislatif, kami berharap sistem seleksi mampu menetapkan figur yang benar-benar sesuai ketentuan. Yang dipilih harus memiliki dasar portofolio yang kuat, terutama di bidang kesehatan, serta menunjukkan konsistensi dalam kinerjanya,” ujarnya pada Senin (18/5/2026).

Dia menekankan pentingnya memberikan panggung kepada generasi muda yang memiliki rekam jejak keberhasilan dalam mengelola organisasi maupun perusahaan. Karakteristik muda dinilai memiliki keunggulan dalam hal kecepatan adaptasi, akselerasi inovasi, dan ketepatan mengambil keputusan bisnis. “Kami berharap ke depan ada generasi muda yang diberi kesempatan. Mereka tidak hanya pintar secara individu, tetapi juga mampu membangun jejaring luas, baik di dunia usaha maupun dalam mengoptimalkan potensi daerah, termasuk sektor pertanian,” katanya.

DPRD Tabanan mengingatkan bahwa calon direktur juga harus mampu membangun relasi yang kuat, baik di tingkat Bali maupun pusat, guna memperkuat pengembangan usaha Perumda. Tantangan ke depan, kata dia, adalah memastikan Perumda benar-benar bergerak dan tidak stagnan. “Ini tantangan kita bersama, apakah Perumda ini bisa berjalan atau justru diam di tempat. Karena itu, dibutuhkan sosok yang paham medan bisnis, inovatif, dan mampu bekerja dalam tim secara profesional,” ungkapnya. seraya menambahkan generasi muda memiliki keunggulan dalam hal kecepatan adaptasi dan inovasi.

Terlebih lagi, lanjutnya, jabatan direktur definitif sebelumnya telah berakhir sejak 9 April lalu. Kondisi kepemimpinan yang saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) diharapkan tidak berlangsung terlalu lama agar eksekusi program kerja tidak terhambat. “Kami yakin bupati akan melakukan seleksi secara objektif. Namun prosesnya diharapkan segera tuntas, karena ke depan Perumda akan mengelola berbagai sektor, termasuk destinasi wisata dan potensi usaha di bidang pertanian,” katanya.

Dia juga menyinggung potensi Perumda dalam mendukung penanganan persoalan sampah melalui pendekatan bisnis yang terintegrasi. “Dengan manajemen yang tepat, Perumda dinilai bisa menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan sampah di Tabanan,” pungkasnya. (bgn020)26051805