Singasana, Baliglobalnews

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan menggelar kegiatan pamit kenal (pisah sambut) dari Kepala sebelumnya, Prawira Hadiwidjojo, kepada Kepala Lapas yang baru, Basuki Raharjo, pada Jumat (21/8/2026). Momentum estafet kepemimpinan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa.

Dalam acara yang berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan tersebut, Arnawa menyampaikan apresiasi atas dedikasi pejabat lama sekaligus memberikan suntikan semangat serta pesan mendalam kepada Kalapas Tabanan yang baru. “Terima kasih atas pengabdiannya Bapak Prawira dan selamat mengemban tugas baru. Kepada Bapak Basuki, selamat bertugas di Lapas Tabanan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan integritas tinggi dalam melayani,” ujarnya.

Prawira Hadiwidjojo menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran pegawai, unsur Forkopimda, serta seluruh mitra kerja atas kebersamaan dan kerja sama yang terjalin selama dirinya mengabdi di Lapas Tabanan. “Dengan berat hati saya izin pamit karena mendapat amanah untuk bertugas di tempat yang baru. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja,” katanya.

Sementara Basuki Raharjo menyatakan komitmen dan kesiapannya untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan serta merawat berbagai capaian program yang telah berjalan optimal. “Saya berharap dapat melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih sebelumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya memohon dukungan dan kerja sama dari seluruh jajaran serta para mitra yang selama ini telah berkontribusi bagi kemajuan Lapas Tabanan,” ujarnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Andi Wijaya Rivai, menyampaikan rotasi pejabat merupakan bagian alami dari dinamika organisasi untuk menghadirkan penyegaran dan peningkatan mutu layanan publik. “Harapan kami berbagai program yang telah berjalan baik di Lapas Tabanan dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan di bawah kepemimpinan yang baru,” katanya.

Kegiatan pamit kenal ini ditutup dengan ramah tamah sebagai penanda resminya pergantian kepemimpinan di Lapas Kelas IIB Tabanan, dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan serta pelayanan pemasyarakatan yang lebih humanis dan akuntabel. (*/bgn020)26082205

Tabanan, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan segera menyoroti dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang dinilai mangkrak dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Kritik ini muncul setelah Banggar menilai strategi Pemkab dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum konkret.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar I Nyoman Arnawa seusai memimpin rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila di gedung paripurna DPRD Tabanan, pada Jumat (31/10/2025).

Arnawa menyampaikan bahwa kebijakan dan strategi eksekutif dalam meningkatkan pendapatan daerah dinilai belum jelas. Jawaban yang disampaikan TAPD atas pertanyaan dewan terkait kiat peningkatan PAD pun dinilai belum konkret. “Jawaban mereka standar-standar saja. Harapan kami, apa yang menjadi pokok pikiran dewan bisa diakomodasi,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan kekecewaan atas kurangnya sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran dewan dengan kebijakan eksekutif dalam penyusunan anggaran. Menurut Arnawa, apa yang menjadi pokok pikiran dewan tidak nyambung dengan kebijakan ekskutif. Salah satu contoh yang disoroti dewan yakni kondisi salah satu sekolah di Tabanan yang rusak dan bocor. Usulan perbaikan sudah diajukan oleh dewan, namun justru perbaikan dilakukan di sekolah lain. “Itu yang kami maksud tidak nyambung. Perencanaan harusnya berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.

Arnawa mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) seharusnya memiliki inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik daerah yang selama ini belum dikelola. “Saya sarankan agar aset daerah dikelola dengan baik, bisa disewakan atau dikontrakkan untuk menambah PAD. Jangan sampai aset mangkrak tanpa manfaat,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila menyampaikan pengelolaan aset pemerintah daerah masih dalam proses evaluasi. Sejumlah aset yang belum dimanfaatkan sedang melalui tahapan appraisal atau penilaian nilai ekonomi sebelum dilakukan kerja sama. “Proses ini harus kita lalui. Contohnya seperti kerja sama sewa lahan di kawasan Nuanu,” katanya.

Dia menyampaikan ada potensi sumber pendapatan baru yang belum tergarap maksimal, seperti pajak hotel dan restoran (PHR). “Sesuai arahan Bupati, perlu dilakukan pendataan ulang karena mungkin masih ada objek pajak yang belum terdata,” pungkasnya. (*/bgn020)25110113

Tabanan, Baliglobalnews 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menjadwalkan pelantikan I Wayan Sukaja sebagai anggota pengganti antarwaktu (PAW) setelah kepergian mendiang I Wayan Gindera (Fraksi Golkar) pada Senin (6/10/2025). Jadwal pelantikan ini telah ditetapkan setelah melalui serangkaian proses administrasi dan penetapan dari Gubernur Bali.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Tabanan I Made Agus Harthawiguna mengatakan acara pelantikan akan diawali dengan ritual mejaya-jaya pada pukul 08.00 Wita. Setelah itu, dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa untuk pengambilan sumpah/janji anggota DPRD PAW pada pukul 10.00 Wita. “Pelantikan ini disesuaikan dengan hari baik. Kebetulan besok Senin (6/10/2025) merupakan hari Purnama Kalima,” kata Agus Harthawiguna pada Minggu (5/10/2025).

Sementara I Wayan Sukaja mengaku tidak ada persiapan khusus. “Perolehan suara saya, jika tidak salah, mencapai 1.145 pada Pemilu 2024 lalu. Terkait persiapan khusus, tidak ada persiapan yang spesial, ya normal saja,” katanya.

Untuk diketahui dari berita sebelumnya Proses PAW ini dilakukan menyusul meninggalnya I Wayan Gindera, seorang politisi senior Partai Golkar yang juga merupakan anggota DPRD Tabanan terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) IV (Kecamatan Kediri-Marga) telah berpulang pada Sabtu (24/5/2025).

Sesuai mekanisme PAW, kursi yang ditinggalkan diisi oleh calon legislatif dari partai dan dapil yang sama dengan perolehan suara terbanyak berikutnya. I Wayan Sukaja adalah calon berikutnya dari Partai Golkar di Dapil Tabanan IV, dengan perolehan suara 1.145 pada Pemilu 2024 lalu. (bgn020)25100510

Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, pada Senin (8/9/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, didampingi para Wakil Ketua DPRD ini mengagendakan Persetujuan Bersama terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan menjadi landasan bagi pembangunan dan tata kelola di Bumi Lumbung Padi.

Keempat Ranperda itu meliputi, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Inovasi Daerah, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana, dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebelum disahkan, keempat Ranperda telah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) serta Pansus IV dan V DPRD Tabanan.

Dalam laporan Banggar yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Dewan I Made Agus Harthawiguna, Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan 2025 dirancang Rp2,281 triliun lebih. Angka ini naik Rp44,5 miliar (1,99 persen) dari APBD induk 2025 Rp2,236 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan Rp2,351 triliun lebih, naik Rp37,9 miliar (1,64 persen) dari APBD induk Rp2,313 triliun lebih.

Banggar juga merekomendasikan alokasi anggaran bencana di belanja tak terduga (BTT) untuk keperluan darurat dalam APBD Perubahan 2025, sebagai respons atas musibah yang terjadi di Bali, khususnya di Tabanan. Peningkatan pendapatan ini dicapai di tengah komitmen untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Namun, Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, menilai kenaikan pendapatan daerah tersebut masih terlalu kecil. “Kalau kita mau serius bekerja, kalau kita berbicara TAPD, di Kabupaten Tabanan, semestinya menurut analisis saya, untuk mendapatkan TAPD sampai 1 triliun, itu enggak susah,” tegasnya.

Arnawa mencontohkan salah satu potensi besar yang belum terealisasi adalah penerapan e-ticketing di DTW Tanah Lot, sebuah wacana yang sudah ada sejak belasan tahun lalu.

Sementara Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menekankan pentingnya Perda tentang Perumda Sanjayaning Singasana untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Ia menjelaskan bahwa Perumda ini akan diubah menjadi sebuah holding company yang profesional dan modern. “Perumda ini bisa kita up lagi. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita ikut membantu masyarakat. Khususnya dalam rangka sektor bidang ekonomi hilirisasi,” ujarnya.

Dia mencontohkan dengan adanya holding company, Perumda dapat membantu petani saat panen raya dengan membeli gabah mereka seharga Rp6.500 per kilogram, sehingga harga tidak anjlok.

“Karena kita punya market. Kita bekerjasama dengan beberapa kabupaten se-Indonesia. Jadi kita menjual beras gampang. Itu tujuan. Jadi Perumda kita nanti kita tingkatkan, kita jadikan holding,” katanya.

Pihaknya menambahkan Holding company ini akan membawahi berbagai sub-bidang, seperti pangan, pariwisata, percetakan, dan perbengkelan, yang akan menggerakkan semua komponen ekonomi.  “Kami berharap Perumda dapat meningkatkan PAD. Apalagi saat ini sektor pertanian Tabanan sudah mulai dilirik oleh daerah lain di luar Bali. Kami juga bekerja sama dengan universitas agar usaha ini bisa dijalankan secara profesional,” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda, Sekda, kepala OPD serta pimpinan instansi vertikal dan BUMD di Kabupaten Tabanan. (bgn020)25091820

Tabanan, Baliglobalnews

DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menyetujui empat ranperda ditetapkan menjadi perda. Hal itu disepakati dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Kabupaten Tabanan yang dipimpin Ketua DPRD I Nyoman Arnawa didampingi para Wakil Ketua pada Kamis (18/9/2025).

Keempat ranperda tersebut meliputi Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Inovasi Daerah, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana, serta Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas kelancaran pembahasan keempat ranperda tersebut yang telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD. “Pembahasan ini tidak terlepas dari tanggung jawab, komitmen, kesungguhan dan kerja sama yang baik seluruh pimpinan serta anggota dewan yang terhormat,” ujarnya.

Terhadap persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah, rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Sanjayaning Singasana serta rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, Sanjaya menekankan hal ini merupakan regulasi pengaturan bagi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Terkait Ranperda Perubahan APBD 2025, Sanjaya menegaskan bahwa tahapan berikutnya adalah proses evaluasi oleh Gubernur Bali. Dia menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan atas dasar itulah mempertahankan kekompakan, semangat kerja sama dan suasana saling pengertian semua pihak sangat penting, demi suksesnya pelaksanaan program pembangunan tahun 2025. “Untuk mewujudkan visi Kabupaten Tabanan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM),”

Ditemui usai sidang melalui wawancara, Sanjaya juga menegaskan kembali terkait Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana. Ia menekankan, bahwa keberadaan Perusda ini diharapkan menjadi rumah yang mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor pertanian Kabupaten Tabanan. “Tabanan ini memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa, terutama di bidang ekonomi kerakyatan dan UMKM. Maka dari itu, dengan Perusda ini kita bisa “up”, tujuannya adalah untuk bagaimana kita ikut membantu masyarakat, khususnya dalam rangka hilirisasi sektor ekonomi,” tegasnya.

Hadir Wakil Bupati I Made Dirga, jajaran Forkopimda Tabanan, para Anggota Dewan, Sekda dan jajaran kepala perangkat daerah serta instansi vertikal dan BUMD di Kabupaten Tabanan. (*/bgn003)25091817

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya didampingi istri memimpin persembahyangan bakti penganyar jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan di Pura Giri Salaka Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (12/9/2025). Persembahyangan turut diikuti oleh Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Ny. Dirga, Sekda, para asisten dan para kepala perangkat daerah beserta staf, pimpinan DTW Tanah Lot, Jatiluwih, Ulundanu, perbekel se-Kabupaten Tabanan, PSN Tabanan serta unsur masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini sekaligus dirangkaikan dengan peresmian penyengker hibah 2024 dari Pemkab Tabanan, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Hal tersebut menjadi simbol komitmen Pemkab Tabanan dalam menjaga dan melestarikan kawasan suci khususnya Pura Giri Salaka Alas Purwo sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang ada. Saat itu juga menghadirkan persembahan seni dari seka gong, Seka Rejang Tridatu, serta seka santi.

Kehadiran unsur seni dan budaya tersebut menambah kekhidmatan suasana, sekaligus memperlihatkan perpaduan harmonis antara spiritualitas dan kearifan lokal. Sebelum memulai persembahyangan, Ny. Sanjaya beserta Ny. Dirga dan ibu-ibu, istri dari kepala perangkat daerah dan ibu-ibu PKK, ngayah menari Rejang Tridatu dengan kompak dan semangat.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran kegiatan. Dia menegaskan persembahyangan ini menjadi momentum penting untuk memanjatkan doa bersama bagi kerahayuan jagat dan kesejahteraan masyarakat Tabanan. “Kami di Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melaksanakan persembahyangan bakti penganyar dengan baik dan hari ini dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti. Ini menjadi simbol dalam rangka kita Pemerintah Kabupaten Tabanan ikut membangun penyengker madya mandala ini, pertanda ada piring dan keramik ini sebagai ciri khas Tabanan. Simbol keagungan sesuai seperti di era Majapahit,” ujarnya.

Dia juga berharap melalui persembahyangan bakti penganyar ini semakin memperkuat rasa kebersamaan, persaudaraan, dan keyakinan umat, serta memberikan energi positif bagi pembangunan di Alas Purwa dan tentunya di Kabupaten Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk senantiasa menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan ajaran Tri Hita Karana. (*/bgn003)25091304

Tabanan, Baliglobalnews 

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menyoroti pelanggaran pembangunan di kawasan Jatiluwih, yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO sejak 2012. Dia mendesak jajaran eksekutif untuk mengambil tindakan tegas.

Desakan ini muncul setelah Komisi DPRD Tabanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pekan lalu. Hasilnya, ditemukan sedikitnya 13 bangunan usaha berdiri di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Salah satu yang paling disorot adalah sebuah restoran yang sudah hampir rampung, namun jelas melanggar garis sempadan jalan. “Dalam kasus pelanggaran LSD ini, kami di dewan menilai pemerintah terkesan lamban bertindak. Padahal sejumlah bangunan sudah berdiri meski jelas melanggar aturan. Selain di Jatiluwih, kami juga menemukan pelanggaran serupa di kawasan Tanah Lot,” katanya pada Rabu (20/8/2025).

Menurut Arnawa, sosialisasi aturan hingga ke tingkat camat dan perbekel sangat krusial untuk mencegah gesekan dengan masyarakat. “Pemerintah daerah harus memiliki strategi yang jelas. Kalau bangunan yang sudah ada kita paksa bongkar, itu salah. Tapi kalau tidak dibongkar, juga melanggar aturan. Maka pemerintah harus tegas sekaligus memberikan edukasi sejak awal,” katanya.

Sementara Sekda Tabanan I Gede Susila yang dimintai konfirmasi terkait desakan membongkar bangunan yang melanggar marka jalan di Kawasan Jatiluwih mengatakan masih melalui proses, tidak serta merta ditindak. “Seperti tadi masukan dari Bapak Ketua DPRD yang melanggar jangan sampai sudah mau selesai baru memberi peringatan,” jelasnya. 

Gede Susila juga menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak, termasuk subak, badan pengelola, masyarakat, perbekel, dan camat. Dia berharap pemilik bangunan memiliki kesadaran untuk membongkar sendiri setelah diberikan peringatan. “Sampai saat ini, sudah tidak ada lagi aktivitas di bangunan-bangunan tersebut,” pungkasnya. (*/bgn020)25082108

Tabanan, Baliglobalnews

Akses jalan pada ruas Tista – Belumbang, Kerambitan kini dipulihkan dan kembali normal setelah mendapat atensi dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. Perbaikan infrastruktur ini dilakukan pascaamblesnya gorong-gorong di Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, beberapa waktu lalu yang sempat memutus jalur transportasi warga sekitar. Dengan membaiknya akses mobilitas masyarakat, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya meresmikan jalan tersebut pada Jumat (8/8/2025).

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang disambut antusias oleh masyarakat setempat. Turut hadir beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Asisten Setda dan pimpinan perangkat daerah terkait, perbekel dan perangkat desa, bendesa adat serta tokoh masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memberikan dukungan tanpa henti demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bupati Tabanan Komang Sanjaya menyebutkan bahwa jalan tersebut mengalami kerusakan parah pada bulan Juni lalu akibat bencana alam. “Saat itu, titiang mendapat laporan dari wakil rakyat, bahwa jalan di Desa Tista jebol dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya lalu lintas di sekitar Kerambitan. Waktu itu, tiang bersama Pak Wakil, Sekda dan jajaran tanpa berpanjang lebar, demi kepentingan masyarakat Tista dan Kerambitan, kita langsung reaksi cepat. Kita bangun kembali infrastruktur jalan dan gorong-gorong yang kita lihat ini,” ujarnya.

Sanjaya juga mengimbau seluruh masyarakat Desa Tista untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan, baik di rumah, di jalan yang baru diresmikan, maupun di lingkungan sekitar, guna mendukung keberhasilan program Bali Bersih yang dicanangkan Gubernur Bali. Imbauan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. “Untuk mewujudkan Bali Bersih, mari kita jaga kebersihan, tidak mengotori desa yang lain. Jadi, kita mulai dari hal kecil, Desa ini harus kita jaga bersama,” katanya.

Dengan rampungnya pembangunan jalan ini, masyarakat Desa Tista yang pada kesempatan tersebut juga melaksanakan senam bersama menyampaikan terima kasih atas kerja keras pemerintah, khususnya di bidang infrastruktur. Ucapan terima kasih tersebut menjadi wujud apresiasi atas komitmen tiada henti Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Orang nomor satu di Tabanan pun menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat masyarakat. “Kita harus selalu semangat di Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani. Terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat, sehingga program-program pembangunan Tabanan dapat terus kita lanjutkan demi kesejahteraan bersama,” katanya. (*/bgn003)25080907 

Tabanan, Baliglobalnews

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Perbekel Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, I Made Suryana. Desakan ini disampaikan pada Jumat (13/6/2025), menyusul beredarnya rekaman suara viral menampilkan pernyataan perbekel yang dianggap mencederai partai serta melukai hati masyarakat.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tabanan I Nengah Sri Labantari secara terang-terangan menyayangkan sikap Perbekel Baturiti yang dalam rekaman tersebut menolak menandatangani proposal bantuan sosial (bansos) yang berisi embel-embel Partai Gerindra. “Harapan kami dari Fraksi Gerindra agar penegak hukum bisa segera menyikapi hal ini, karena sudah mencederai kader kami dan melukai hati masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan pelayanan,” ujar Sri Labantari saat di Polres Tabanan. 

Menurut Sri Labantari, setiap masyarakat memiliki hak penuh untuk berafiliasi dengan partai politik manapun, tanpa perlu mendapat perlakuan diskriminatif dari pejabat publik. “Masyarakat berhak berafiliasi ke partai politik manapun dan berhak mendapat pelayanan. Sedangkan sikap perbekel ini tidak sesuai dengan tugasnya sebagai pelayan publik,” katanya. 

Pihaknya juga menegaskan pernyataan Perbekel Baturiti yang menyebut secara langsung nama Partai Gerindra dalam konteks penolakan proposal bansos, merupakan bentuk tindakan politik praktis.

Fraksi Gerindra pun mendukung langkah hukum yang tengah diambil kader di tingkat DPC dan berharap agar prosesnya berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Seperti diketahui, Ratusan kader Partai Gerindra Tabanan telah mendatangi Polres Tabanan, pada Jumat (13/6/2025) untuk melaporkan Perbekel Baturiti, I Made Suryana. Aksi ini dipicu oleh beredarnya video berisi rekaman suara Made Suryana yang menyampaikan pernyataan bernuansa kebencian terhadap Partai Gerindra di hadapan publik. (*/bgn020)24061404

Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Pansus I menggelar rapat kerja dengan jajaran Pemkab Tabanan dengan agenda membahas Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029. Rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (14/5/2025) dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dan Ketua Pansus I I Gusti Nyoman Omardani.

Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah upaya peningkatan infrastruktur fisik dan digital, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat Tabanan dalam lima tahun mendatang.

Ketua Pansus I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menegaskan isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD menjadi dasar bagi seluruh OPD dalam menyusun agendanya masing-masing SKPD. “Jika OPD tidak merujuk pada RPJMD ini, maka akan terjadi penyimpangan dalam arah pembangunan. Karena itu, RPJMD ini harus menjadi acuan utama,” tegasnya.

Omardani menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD ini sejalan dengan visi-misi kepala daerah terpilih serta mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang, yaitu RPJPD Kabupaten Tabanan dan RPJPN di tingkat nasional. Dalam dokumen RPJMD, pola pembangunan Tabanan dibagi ke dalam empat periode, dengan prioritas awal pada transformasi di sektor infrastruktur fisik dan digital. “Ada dua penekanan utama, yaitu infrastruktur digital yang berbasis elektronik (e-government), yang mampu memberikan akses layanan publik secara lebih luas dan efisien dan infrastruktur fisik pendukung seperti irigasi, jalan, serta sarana pendukung sektor pertanian secara luas,” ujarnya.

Terkait optimalisasi PAD yang juga menjadi bagian penting dalam RPJMD Tabanan 2025-2029, pihaknya menekankan perlunya sinkronisasi program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Tabanan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pengembangan kawasan tetap terarah dan berkelanjutan, terutama di kawasan selatan Tabanan yang merupakan wilayah strategis pengembangan pariwisata. “Dengan mengacu pada RDTR dan RTRW, kita bisa memastikan pembangunan infrastruktur mendukung kawasan strategis pariwisata. Dimana peningkatan PAD paling banyak bersumber dari retribusi dan pajak hotel restoran (PHR),” katanya.

Melalui pembahasan awal ini, dia mengharapkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan dapat menyelaraskan rencana kerja mereka dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD. (*/bgn020)25051708