Badung, Baliglobalnews

Anggota DPRD Kabupaten Badung I Wayan Luwir Wiana mewakili Ketua DPRD Badung menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali pada Senin (4/5/2026).

RDP yang digelar oleh Panitia Khusus (Pansus) Penataan Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali tersebut membahas pendalaman materi terkait permasalahan tukar guling tanah mangrove oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID).

RDP tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD dalam melakukan pengawasan serta pendalaman terhadap rencana penataan ruang, aset daerah, dan perizinan khususnya yang berkaitan dengan kawasan strategis seperti wilayah mangrove.

Dalam RDP tersebut berbagai pandangan dan masukan disampaikan guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya tetap memperhatikan aspek lingkungan, kepentingan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (bgn003)26050416

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II tahun 2024 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (24/6/2024). Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Widyatama mengagendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 Ranperda, Pandangan Umum Gabungan Fraksi yang dibacakan oleh Tjokorda Gede Agung.

Dua Ranperda yang dibahas yaitu Raperda Provinsi Bali Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045.

Disampaikan Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali telah mencermati dan menyambut baik, serta memberikan apresiasi yang tinggi dengan mendukung penuh terhadap penyusunan dua Raperda Provinsi Bali tersebut.

Pendapatan Daerah terealisasi Rp6,77 triliun lebih atau 93,45 persen dari anggaran Rp7,24 triliun lebih. Belanja dan transfer terealisasi Rp6,60 triliun lebih atau 83,29 persen dari anggaran Rp7,93 triliun lebih. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan terealisasi Rp408,96 miliar lebih atau 37,88 persen dari anggaran Rp1,07 triliun lebih. Pengeluaran Pembiayaan terealisasi Rp404,44 miliar atau 102,19 persen dari anggaran Rp395,78 miliar. Dari perhitungan komponen laporan realisasi anggaran tersebut, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2023 Rp171,48 miliar lebih.

Disampaikan pula penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan meliputi saldo anggaran lebih awal Rp330,13 miliar lebih, penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp330,13 miliar lebih, saldo anggaran lebih akhir Rp171,48 miliar.

“Dari Silpa tersebut di atas, terdapat kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 berupa bagian lancar utang jangka panjang Rp243,46 miliar lebih dan utang belanja Rp954,56 miliar lebih, yang wajib dianggarkan tahun 2024 yang seharusnya secara keseluruhan dapat dibiayai dari Silpa tahun 2023. Jika dihitung secara keseluruhan menunjukkan jumlah SiLPA yang tersedia per 31 Desember 2023 jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan untuk belanja yang sifatnya terikat yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2023,” ungkapnya.

Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali mohon kepada Pj. Gubernur perlunya pencermatan kembali terkait pembiayaan program/kegiatan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2023 dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Terkait laporan arus kas tahun 2023, meliputi saldo awal kas Rp330,19 miliar lebih, arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp1,08 triliun lebih, arus kas bersih dari aktivitas investasi minus Rp1,08 triliun lebih, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan minus Rp154,44 miliar lebih dan saldo akhir kas per 31 Desember 2023 Rp171,48 miliar lebih, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 Rp330,19.

”Terkait sisa kas akhir tahun 2023 tersebut, kami Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali mohon kepada Saudara Pj. Gubernur dengan jajaran perangkat daerah melakukan terobosan yang inovatif mencari sumber-sumber pendapatan untuk peningkatan kas daerah dan mencegah terjadinya defisit. Dalam peningkatan pendapatan untuk kas daerah di antaranya dapat diperoleh dari pemungutan wisatawan asing dengan pola diberikan upah pungut sebagai motivasi agar sistem pemungutan berjalan efektif, dengan upaya melakukan revisi Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing,” katanya.

Sementara Pengelolaan Aset Daerah supaya memiliki nilai yang lebih ekonomis, maka Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali mendorong kepada Pj. Gubernur agar melakukan langkah-langkah dengan proaktif, pendekatan,dan komunikasi yang baik terhadap program Pemerintah Pusat. “Dalam konteks ini, bertujuan untuk memperoleh dana alokasi dari Pemerintah Pusat pada proyek-proyek pembangunan di Bali, yang berdampak positif dapat menjadi salah satu penyebab peningkatan aset tetap. Selain itu juga melakukan Kerjasama dengan Sektor Swasta. Berkaitan ini adalah Kolaborasi dengan Perusahaan Swasta dalam bentuk kerjasama untuk membangun fasilitas umum atau proyek infrastruktur, dan menambah total Aset Tetap Pemerintah. Pemeliharaan dan Renovasi Aset. Terhadap hal ini berbentuk Perbaikan, pemeliharaan, dan renovasi bangunan dan fasilitas yang ada juga dapat meningkatkan nilai Aset Tetap. Ini memastikan Aset Tetap dalam kondisi baik dan meningkatkan umur pakainya,” katanya.

Terkait Raperda Provinsi Bali Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dikatakan Penyusunan Raperda RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 menjadi penting dan mempunyai nilai strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,menyatakan bahwa RPJPD merupakan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. (bgn003)24090902

Denpasar, Baliglobalnews

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menetapkan calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali masa jabatan 2020-2034.

Penetapan lewat pengumuman DPRD Bali nomor: 602.1/5614/DPRD/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana, itu dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota Komisi Informasi dan memperhatikan berita acara DPRD Bali nomor: 161/5572/DPRD tentang penetapan hasil uji pelaksanaan fit and proper test Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali masa jabatan 2020-2024.

Lewat pengumuman yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2020 itu, DPRD Bali merekomendasi nama-nama sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali masa jabatan 2020-2024 yakni:

1.  Ni Luh Candrawati Sari, S.H., M.H.

2.  I Made Agus Wirajaya, M.Si.

3.  Ir. Agus Suryawan, M.Si.

4.  Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si

5.  Dewa Nyoman Suardana, S.Ag. (bgn122)20122109

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir dan rekomendasi DPRD terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin (30/11).

Dewan menyepakati APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2021 ditetapkan Rp 6 triliun lebih. Sementara belanja daerah Rp 8,5 triliun lebih, terdiri dari belanja operasi Rp 4,7 triliun lebih, belanja modal Rp 2,191 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp 54 miliar, dan belanja transfer Rp 1,5 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit Rp 2,5 triliun lebih. Defisit tersebut ditutup dari pembiayaan bersih Rp 2,5 triliun lebih dengan rincian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi Silpa tahun 2020 Rp 1 triliun lebih, pinjaman daerah Rp 1,5 triliun lebih, serta ada pengeluaran pembiayaan Rp 45 miliar untuk penyertaan modal.

Pendapat akhir dewan yang dibacakan oleh Gede Kusuma Putra menyampaikan alokasi anggaran belanja untuk prioritas pembangunan pada 2021 dilakukan meliputi pangan, sandang, dan papan dengan alokasi Rp 177 miliar lebih; pendidikan dan kesehatan Rp 3 triliun lebih; jaminan sosial dan ketenagakerjaan Rp 58 miliar lebih; adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Rp 555 miliar lebih; pariwisata Rp 18 miliar lebih, infrastruktur Rp 2 triliun lebih dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Rp 2 triliun.

Alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib telah dipenuhi, di mana fungsi pendidikan  dialokasikan Rp 2,3 triliun lebih atau 27,16% dari total belanja daerah, fungsi kesehatan dialokasikan Rp 741,9 miliar lebih atau 9,32% dari total belanja daerah di luar gaji dan tunjangan dan anggaran infrastruktur Rp 2 triliun lebih atau 28% lebih dari total belanja.

Dewan juga menyampaikan dua rekomendasi, yakni dalam kebijakan memperkuat dan melestarikan adat dan budaya masyarakat Bali, di mana jumlah desa adat 1.493 sesuai Perda No. 4 2019, dengan langkah-langkah strategis melalui peningkatan anggaran, kualitas program dan dukungan regulasi sudah sangat tepat. Dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata perlu terus ditingkatkan melalui program pembangunan ekonomi di berbagai sektor terutama di sektor primer dan sekunder. Penekanan pembangunan ekonomi di sektor primer dan sekunder disamping akan menjadikan daya tahan ekonomi Bali semakin kuat semakin kokoh (dengan keseimbangan struktur ekonomi yang baru) sekaligus adanya penyerapan lapangan kerja yang cukup besar.

”Kami Dewan mendukung upaya Saudara Gubernur untuk memanfaatkan fasilitas Pinjaman PEN sebesar Rp1,5 triliun, terkait dengan rencana Pembangunan Pusat Kebudayaan di Desa Gunaksa Kabupaten Klungkung yang sudah tentu didahului dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendasar, diantaranya menjadikan tanah-tanah terlantar menjadi produktif, mendukung pembangunan sektor Pariwisata, sekaligus membuat keseimbangan pembangunan serta adanya penyerapan tenaga kerja lebih dari 12.000 orang.

Namun tidaklah berlebihan kalau kami mengingatkan atau memberi catatan perlunya dilengkapi dengan kajian-kajian yang meliputi aspek yuridis, mitigasi bencana, amdal dan studi kelayakan serta didokumentasikan dengan baik sekaligus menekankan untuk pelaksanaan proyek dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi,” katanya. (bgn003)20113023

Denpasar, Baliglobalnews

Drs. I Gusti Agung Bagus Suryadana, M.Si., resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Bali pengganti antarwaktu serangkaian Rapat Paripurna ke-26 DPRD Provinsi Bali masa Persidangan III Tahun di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (30/11).

Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan DPRD Provinsi Bali sebagai mitra dari Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dari Pemerintah Provinsi Bali memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun berkewajiban sama dalam mewujudkan tujuan mencapai masyarakat yang sejahtera. Dalam pencapaian tujuan mewujudkan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” DPRD Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah memiliki fungsi dalam melaksanakan cek and balancing untuk mewujudkan good government.

Dengan sinergitas kerjasama yang baik diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, partisipatif, akuntabel, transparan dan responsif. Sehingga seluruh komponen yang terlibat dalam pembangunan Bali harus mampu menjaga suasana yang kondusif dan transparan dalam penanganan Covid-19 atau kesehatan dapat berjalan dengan baik, dan disisi lain upaya penggerakan pemulihan perekonomian Bali tetap berjalan seimbang, sehingga masyarakat Bali dapat selamat dari ancaman Covid-19 dan selamat dari ancaman kontraksi ekonomi.

Dengan dilantiknya I Gusti Agung Bagus Suryadana menggantikan I Ketut Sugiasa yang sama-sama berasal dari PDI Perjuangan diharapkan mampu mengemban amanah dan apresiasi masyarakat yang diwakili di daerahnya dan masyarakat Bali dengan penuh tanggung jawab. (bgn003)20120105

Denpasar, Baliglobalnews

Aksi demo mahasiswa dan buruh di depan Kantor DPRD Provinsi Bali yang menolak pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Kamis (8/10) lalu mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, usai sidang penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (12/10).

Adi Wiryatama mengatakan yang namanya undang-undang pasti tidak ada yang sempurna. Namun, semangat pemerintahlah yang harus dihargai untuk membuat kondisi di republik ini menjadi lebih baik.

”Di manapun, pemerintah yang sehat pasti menginginkan masyarakatnya, ekonominya dan keamanannya menjadi lebih baik. Di perjalanan, kalau memang ada hal-hal yang lemah dalam RUU tersebut, harus didiskusikan dan duduk bersama, bukan dengan suryak-suryak (demo-net). Terus terang saya tidak setuju,” ujarnya.

Menurut Adi Wiryatama, semua aspirasi bisa dilakukan dengan baik-baik, bukan dengan cara demo dan merusak fasilitas umum. Apalagi negara kita sedang mengalami bencana wabah pandemi Covid-19.

”Datang ribut-ribut lalu merusak, saya sangat tidak sepaham dengan cara seperti itu. Lebih baik datang, pasti kita terima, pasti saya terima. Apapun aspirasi yang mereka anggap baik pasti akan kita usulkan ke Pemerintah Pusat, kan itu jalan keluarnya,” tandasnya.

Ketika ditanya apakah dia akan menolak jika ada desakan lagi dari mahasiswa, Adi Wiryatama menyatakan dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menolak RUU tersebut. Pasalnya, RUU merupakan ranah Pemerintah Pusat melalui kajian panjang. ”Jika ada yang lemah, segera sampaikan, akan diproses sesuai jalurnya, dan DPRD pasti akan memfasilitasi usulan yang disampaikan,” tandasnya. (bgn/dev)20101219

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-17 masa persidangan III tahun sidang 2020 Senin (12/10). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disusun untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja layanan rumah sakit daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Gubernur merinci beberapa perubahan dalam raperda tersebut di antaranya Raperda mengatur mengenai Rumah Sakit Daerah tidak sebagai UPTD, tetapi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian dan tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Rumah Sakit Daerah, dipimpin oleh Direktur sebagai jabatan struktural, yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.

”Kebijakan ini diharapkan akan memberi dampak yang baik dan bisa menjamin kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Gubernur berharap segenap anggota Dewan memberikan sumbang saran dan masukan demi penyempurnaan Raperda ini. ”Agar Raperda ini dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama,” katanya. (bgn122)20101217