Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar dipimpin Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira dan Anak Agung Ketut Asmara Putra di Gedung DPRD Denpasar pada Jumat (14/6/2024).

Pelaksanaan persidangan dengan agenda pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Di samping itu, Sidang DPRD kali ini juga dilaksanakan penyampaian pidato pengantar Ranperda Kota Denpasar Inisiatif DPRD Tentang Pelindungan Tumbuhan dan Hewan untuk Upakara Panca Yadnya yang disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), AA Putu Gde Wibawa.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam pidato pengantarnya menyampaikan, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, di mana atas APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 sudah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Rancangan pertanggungjawaban APBD ini merupakan sebuah tonggak penting dalam upaya kita untuk mengukur pencapaian dan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam menjalankan perintah dan amanah yang diberikan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dia menyampaikan gambaran mengenai Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari empat komponen, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Total anggaran Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2,75 triliun lebih, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2,32 triliun lebih atau sebesar 84,50 persen.

Sementara total Anggaran Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 2,06 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp. 1,78 triliun lebih atau sebesar 86,43 persen. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Pos Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.943,97 milyar lebih dengan realisasi sebesar Rp.806,74 milyar lebih.

Terkait dengan Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp945,34 miliar lebih dengan realisasi Rp810,90 miliar lebih. Belanja Hibah dialokasikan  Rp173,29 miliar lebih dengan realisasi Rp164,57 miliar lebih, dan untuk Belanja Bantuan Sosial di alokasikan Rp4,20 miliar lebih dengan realisasi Rp4,05 miliar lebih.

“Secara umum APBD Tahun Anggaran 2023, kemampuan Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp2,33 triliun lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp2,48 triliun lebih. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp2,75 triliun lebih dan realisasinya sebesar Rp2,32 triliun lebih. Realisasi Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,19 triliun lebih atau mencapai sebesar 117,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,01 triliun lebih. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp967,58 milyar lebih atau sebesar 117,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 821,00 milyar,” ujarnya. (bgn003)2401412

Denpasar, Baliglobalnews

Pembukaan Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar dengan agenda penyampaian pidato pengantar Walikota Denpasar digelar di Kantor DPRD Kota Denpasar, Kamis (10/8/2023). Sidang dewan yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini dihadiri Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Walikota Jaya Negara menyampaikan pidato pengantar terhadap penjelasan perubahan kebijakan umum APBD (Perubahan KUA), Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Denpasar.Tampak hadir pula dalam sidang dewan tersebut, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Forkopimda Denpasar, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar serta undangan lainya.

Walikota Jaya Negara menyampaikan bahwa ketiga rancangan ini merupakan Rancangan Kebijakan dan Peraturan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta Pemerintah Kota Denpasar untuk mengakomodir perkembangan dan kebutuhan hukum dewasa ini. Mengacu pada kebijakan pendapatan, maka dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang sebelumnya dirancang Rp 2,12 triliun lebih dan setelah perubahan dirancang sebesar Rp 2,25 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp 126,91 miliar lebih.

Jaya Negara mengatakan hal itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) yang sebelumnya dirancang Rp 899,49 miliar lebih, setelah perubahan dirancang Rp 1,01 triliun lebih atau bertambah Rp 115,09 milyar lebih yang berasal dari pajak daerah. Pendapatan transfer sebelumnya dirancang Rp 1,21 triliun lebih, setelah perubahan dirancang Rp 1,22 triliun lebih atau bertambah Rp 5 miliar lebih yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya dirancang Rp 13,87 miliar lebih setelah perubahan dirancang Rp 20,68 miliar lebih atau bertambah Rp 6,81 miliar lebih.

Selanjutnya, untuk usulan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jaya Negara menjelaskan bahwa ranperda tersebut merupakan tindak lanjut atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Diundangkannya undang-undang tersebut sangat berdampak positif terhadap PAD, karena mengamanatkan rasionalisasi jenis pajak daerah dan restribusi daerah dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung inklim investasi dan kemudahan berusaha namun tetap menjaga PAD,” ujarnya.

Sedangkan untuk Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Denpasar Tahun 2023-2024, lanjut Jaya Negara telah sesuai dengan amanat konstitusi pasal 28h ayat (1). Dimana, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memeproleh pelayanan kesehatan. Sehingga Ranperda Rancangan Pembangunan dan Pengembangan Perunahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, berkelanjutan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.

“Produk hukum daerah ini dirasa sangat penting dan diharapkan mampu mendukung penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, serta mewujudkan penyebaran penduduk yang proporsional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju,” ujarnya. (bgn003)23081007

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Denpasar mengesahkan  dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar yakni Ranperda Kota Layak Anak dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 menjadi perda dalam penutupan rapat paripurna yang digelar secara daring dan luring pada Selasa (14/9).

Dalam pandangan umum lima Fraksi DPRD Denpasar menyetujui Ranperda Kota Layak Anak menjadi Perda Kota Denpasar. Di samping itu juga menyetujui Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda. Dimana dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 terjadi defisit Rp 312,80 miliar lebih bertambah Rp 212,80 miliar lebih dari sebelum perubahan Rp 100 miliar. Menyetujui rencana defisit akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan Silpa tahun 2020 Rp 312,80 miliar lebih.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas kesungguhan, kerja keras dan kerjasamanya sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Kota Layak Anak serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 dapat disepakati.

“Kerjasama ini perlu secara terus menerus kita jaga, kita menyadari bahwa tugas-tugas penyelenggaraan umum pemerintahan dimasa pandemi saat ini maupun yang akan datang jauh lebih berat. Untuk itu kerjasama tersebut merupakan dasar dan komitmen kita bersama untuk secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah kita rencanakan,” ujarnya. (bgn003)21091406

Denpasar, Baliglobalnews

Rapat paripurna ke-18 masa persidangan III tahun 2021 DPRD Kota Denpasar berlangsung secara hybrid di Gedung DPRD Denpasar Jumat (10/9). Rapat dibuka Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.

Wakil Walikota Kadek Agus Arya Wibawa ketika membacakan pidato pengantar Walikota mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Kota Layak Anak dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar TA 2021.

Pembentukan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, kata dia, merupakan kebutuhan yang digunakan sebagai dasar hukum, baik bagi pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan desa/kelurahan serta desa adat dalam penyelanggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan bagi anak secara terencana, terpadu dan sistematis yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan. Dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar Ramah Anak menuju Kota Layak Anak, sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kab/Kota Layak Anak bahwa Pemerintah Kota Denpasar melihat masih banyaknya permasalahan-permasalahan anak, seperti perlakuan kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Oleh sebab itu anak perlu mendapat perlindungan.

Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan struktur sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Sehingga pendapatan daerah setelah perubahan dirancang Rp1,85 triliun lebih, berkurang Rp 10,38 miliar dari sebelumnya dirancang Rp 1,86 triliun lebih. Sementara Perubahan Belanja TA 2021 dirancang Rp 2,16 triliun lebih, bertambah Rp 202,41 miliar lebih dari sebelum perubahan Rp 1,96 triliun lebih. Berdasarkan target pendapatan daerah dan belanja tersebut maka dalam Rancangan APBD TA 2021 terjadi defisit Rp 312,80 miliar lebih, bertambah Rp 212,80 miliar lebih dari sebelum perubahan Rp 100 miliar. Rencana defisit ini akan ditutupi dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari perkiraan Silpa Tahun 2020 Rp 312,80 miliar lebih.

Walikota mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang dirumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar serta Ranperda ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tepat pada waktunya. (bgn003)21091017

Denpasar, Baliglobalnews

Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar menyetujui penetapan 3 Ranperda yang diusulkan Pemkot Denpasar dan 1 Ranperda Inisiatif. Penetapan tersebut dilaksanakan pada Sidang Paripurna ke-11 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar pada Selasa (29/6).

Sidang yang mengagendakan pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi serta tanggapan Walikota Denpasar dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, dihadiri langsung Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Dalam sidang paripurna tersebut, seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan usulan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan satu Ranperda Inisiatif menjadi Peraturan Daerah (Perda). Adapun ketiganya yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar TA 2020, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda tentang Perlindungan Lanjut Usia sebagai Ranperda Inisiatif DPRD Kota Denpasar.

Dalam pembacaan pemandangan umum, Fraksi Partai Demokrat, lewat I Made Sukarmana yang menjadi pembicara pertama mengatakan, Fraksi Parta Demokrat dapat menerima dan menyetuji penetapan tiga Ranperda dan satu Ranperda Inisiatif. Pihaknya juga turut memberikan apresiasi adanya upaya penghematan yang didasari atas prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis.

I Made Yogi Arya Dwi Putra selaku pembicara kedua dari Fraksi Nasdem-PSI juga menyampaikan hal yang sama. Dimana, secara khusus pihaknya mendukung pemisahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan guna mendukung perlayanan prima kepada masyarakat Kota Denpasar.

Fraksi Partai Golkar, lewat juru bicaranya I Wayan Suwirya juga turut menyetujui penetapan tiga Ranperda dan satu Ranperda Inisiatif tersebut. Fraksi Golkar berpandangan bahwa sebagai upaya memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, utamanya dalam pemenuhan pelayanan dasar, maka diperlukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersendiri. Bahkan, instansi yang nantinya dibentuk dapat memenuhi standar Tipe B.

Hal senada disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Luh Putu Mamas Lestari ini juga turut menyetujui penetapan seluruh usulan Ranperda. Dimana, fraksi PDIP meyakini bahwa penetapan Ranperda memberikan dukungan terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya juga memberikan apresiasi atas prestasi WTP dan Humas Enterpreneural Award 2021 yang diraih Pemkot Denpasar. Termasuk pula upaya penghematan anggaran di masa pandemi dengan tetap menjalankan skala prioritas dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, I Ketut Sudana turut menyetujui penetapan seluruh usulan Ranperda. Pihaknya memberikan apresiasi atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana, langkah tersebut sebagai upaya memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, serta menghindari adanya tumpang tindih dalam penerapan tugas pokok dan fungsi.

Sementara itu, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara bersama Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa memberikan apresiasi atas komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, sehingga Ranperda yang diusulkan dapat ditetapkan. Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga mengapresiasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Perlindungan Lanjut Usia.

Hal ini lantaran sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kaum lanjut usia secara historis merupakan kaum marginal yang terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan di masyarakat. Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan suatu bentuk pengakuan, penjaminan, perlindungan dan penghormatan kepada kaum lanjut usia yang merupakan kelompok rentan terhadap resiko sosial.

”Lanjut usia merupakan kaum yang rentan dari resiko sosial, sehingga kesejahteraan sosial lanjut usia dapat diwujudkan, untuk membentuk lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat,” katanya.

Jaya Negara mengatakan keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Dimana, setiap proses dan tahapan dimaksud sudah berjalan baik dalam artian koordinasi diantara kita sudah dapat kita wujudkan.

Kebersamaan ini kata Jaya Negara perlu secara terus menerus kita tumbuh kembangkan karena kita menyadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan, dimasa yang akan datang jauh lebih berat, terutama terkait pemulihan ekonomi akibat dari Pandemi Virus Covid-19 ini sedangkan disisi lain tuntutan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi akan lebih kompleks sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat di berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, kesehatan, maupun ketertiban dan keamanan.

”Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul/saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan saya kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,” pungkasnya. (bgn003)21062925

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Kota Denpasar menggelar sidang paripurna ke-21 masa persidangan III pada Jumat (27/11) dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Denpasar secara virtual. Agenda sidang dibuka Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua, I Wayan Mariyana Wandira, di Gedung DPRD Kota Denpasar.

Sementara Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, bersama Plt. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya serta OPD terkait secara virtual mengikuti sidang di Graha Sewaka Dharma Lumintang.

Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Denpasar yang meliputi Fraksi Demokrat, Gerindra, Golkar, PDIP, Nasdem, dan PSI menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar untuk dapat dijadikan Peraturan Daerah (Perda), yakni Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewaka dharma.

Fraksi Demokrat dalam Pandangan Umum yang dibacakan AA Susruta Ngurah Putra mengatakan secara umum Fraksi Demokrat dapat menerima dan menyetujui seluruh Ranperda tersebut dan dapat ditindaklanjuti untuk ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dilanjutkan pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Ketut Sudana mengatakan secara umum menyetujui dua ranperda ini untuk dapat dijadikan Perda. Hal ini juga tidak terlepas dari Ranperda ini telah melalui pembahasan dalam rapat-rapat intern maupun antara Badan Anggaran DPRD Denpasar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta sudah melalui proses sinkronisasi maupun koreksi. Fraksi Golkar yang dibacakan I Wayan Suwirya menyatakan dapat meneyetujui kedua Ranperda untuk dapat dijadikan Perda Kota Denpasar. Ranperda tentang penyertaan modal daerah perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Sewaka dharma sebagai bentuk upaya peningkatan daya saing daerah untuk menghadapi situasi pemulihan ekonomi dalam pandemic saat ini. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Ketut Budha menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui kedua Ranperda untuk dapat dijadikan Perda serta disahkan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi setiap langkah Pemkot Denpasar dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Pandangan umum Fraksi Nasdem dan PSI disampaikan Agus Wirajaya menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem dan PSI dapat menyetujui kedua Ranperda untuk dapat ditetapkan dan disahkan menjadi Perda Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme, tata cara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Walikota Rai Mantra dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya, sehingga kedua Ranperda Kota Denpasar dapat dijadikan Perda.

”Kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini kiranya perlu terus dipertahankan. Karena dengan adanya kerjasama yang baik dan didukung koordinasi dan komunikasi yang sudah terbangun selama ini saya berharap akan terwujud suasana yang kondusif dalam rangka mewujudkan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Kita menyadari bahwa dinamika tuntutan masyarakat di berbagai bidang kehidupan akan semakin kompleks apalagi dalam situasi pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir,” katanya.

Pandangan umum fraksi-fraksi masih ada catatan-catatan berupa baik usul maupun saran ataupun komentar. ”Terhadap hal-hal tersebut akan saya kaji serta tindak lanjuti sesuai urgensi, prioritas, dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,” ujar Rai Mantra. (bgn122)20112739