Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar yang digelar di Gedung DPRD Denpasar berlangsung khidmat pada Jumat (3/10/2025). Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD I Made Oka Cahyadi Wiguna.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026. “Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas kerja sama dalam merampungkan tahapan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.

Jaya Negara memaparkan bahwa target Pendapatan Daerah Tahun 2026 dirancang Rp2,95 triliun lebih, dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,98 triliun lebih. Pajak daerah menjadi penopang utama dengan proyeksi Rp1,71 triliun lebih, disusul retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah.

Adapun Belanja Daerah Tahun 2026 dirancang Rp3,48 triliun lebih yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Walikota menegaskan penyusunan belanja menggunakan pendekatan berbasis kinerja agar setiap rupiah yang digelontorkan mampu memberikan dampak nyata pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menyinggung bencana banjir yang melanda Denpasar pada September 2025 lalu, Walikota Jaya Negara menekankan pentingnya penyesuaian anggaran untuk pemulihan sarana prasarana dan percepatan normalisasi pelayanan masyarakat. Jaya Negara juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat yang telah bahu-membahu dalam penanganan bencana. “APBD bukan hanya angka-angka, tetapi wujud nyata komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Denpasar. Untuk itu, saya sangat mengharapkan koreksi yang konstruktif dari para anggota dewan, sehingga apa yang kita rumuskan benar-benar memberi manfaat terbaik bagi pembangunan Kota Denpasar,” ujarnya.

Sidang paripurna ditutup dengan penyerahan pidato pengantar Walikota oleh Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, kepada masing-masing fraksi untuk dibahas lebih lanjut, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tepat waktu demi kelanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Hadir pula Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, jajaran Forkopimda Denpasar, Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, serta pimpinan OPD Pemkot Denpasar. (*/bgn003)25100310

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPRD Kota Denpasar dengan Pemkot Denpasar membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar pada Kamis (4/9/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ida Bagus Yoga Adi Putra didampingi Made Oka Cahyadi Wiguna serta Ketua Komisi II DPRD I Wayan Sutama, itu dihadiri seluruh Anggota Komisi II, Perwakilan PT Bank BPD Bali serta Perwakilan OPD Pemkot Denpasar.

Ketua Komisi II I Wayan Sutama mengatakan dalam pembahasan ranperda ini telah dipelajari dan dikaji mendalam beberapa hal terkait lebih lanjut. Ada beberapa koreksi yang diberikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Denpasar di antaranya detail ranperda, pertanggungjawaban realisasi, laporan kepada masyarakat serta peningkatan bantuan Bank BPD Bali di sektor UMKM Lokal. “Secara umum kami di Komisi II DPRD Kota Denpasar menyepakati ranperda untuk mendapatkan persetujuan di Rapat Paripurna nanti. Hal ini merupakan komitmen mendukung kemajuan pembangunan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Sekda Alit Wiradana menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2013 telah melakukan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali, yang pertama kali diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 yang menetapkan penyertaan modal Rp 100 miliar.

Melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2014, kata dia, jumlah penyertaan modal ditingkatkan sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kota Denpasar menjadi Rp300 miliar. Realisasi penyertaan modal tersebut kini telah terpenuhi sepenuhnya dengan total kepemilikan saham Rp300 miliar atau setara tiga ratus ribu lembar saham. “Hingga tahun 2025, akumulasi penerimaan dividen mencapai kurang lebih Rp412,84 miliar. Kontribusi dividen ini telah menjadi salah satu sumber penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Seiring dengan kebutuhan penguatan permodalan PT Bank BPD Bali serta untuk menjaga daya saing dan memperkuat posisi strategis kepemilikan saham Pemerintah Kota Denpasar, maka diperlukan penambahan penyertaan modal kembali,” ujarnya.

Sekda Alit Wiradana menyebutkan tambahan modal ini juga didukung oleh kemampuan fiskal daerah yang cukup, dimana SiLPA rata-rata menunjukkan trend positif, sehingga ruang fiskal tersedia untuk melakukan investasi daerah tanpa mengganggu belanja prioritas lainnya. “Dengan demikian, penambahan penyertaan modal dipandang perlu dalam mendukung penguatan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai mitra strategis pemerintah daerah,” ujarnya.

Dia menegaskan maksud ditetapkannya peraturan daerah ini sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rp450 miliar. “Pada ayat (2) disebutkan bahwa ‘Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan secara bertahap selama lima tahun dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029,” katanya.

Sementara Perwakilan PT Bank BPD Bali, Desak Diah menyebut Penambahan Penyertaan Modal dari Pemkot Denpasar ini Sangat penting untuk mendukung penguatan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Denpasar. “Dapat kami sampaikan per Juni 2025 tingkat kesehatan BPD Bali ada di peringkat 2 atau dikategorikan sehat. Indikatornya antara lain risiko, tata kelola,” ungkapnya. (*/bgn003)25090404

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Pembukaan Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua, I Wayan Mariyana Wandhira di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (21/7/2025).

Dalam pidato pengantar Walikota Denpasar yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dijelaskan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan adil, serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi peraturan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mencakup beberapa poin penting sebagai tindak lanjut hasil evaluasi diantaranya terkait penyesuaian terhadap penormaan dalam muatan pasal, pemberian kemudahan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendukung iklim usaha dengan mempertimbangkan peran serta pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan publik, penegasan nomenklatur objek pajak reklame serta penambahan beberapa ketentuan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan tersebut merupakan bentuk harmonisasi regulasi agar sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi masyarakat. “Kami menyadari bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah  Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat dinamika, termasuk kebutuhan penyesuaian norma agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rancangan Perubahan ini, kami telah berupaya mengakomodasi hasil evaluasi dengan tetap menjaga substansi yang dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Untuk itu diharapkan proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Denpasar. “Kami menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang selama ini telah menjalin sinergi erat dengan Pemerintah Kota. Harapan kami, pembahasan rancangan perubahan Peraturan Daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan regulasi yang efektif, implementatif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” katanya. (*/bgn003)25072116

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede membuka secara resmi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yang dipusatkan di SMPN 14 Denpasar pada Senin (21/7/2025).

Pelaksanaan pembukaan ditandai dengan pengalungan tanda peserta MPLS dan pelepasan burung yang dihadiri Kadisdikpora Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama, Camat Denpasar Timur Ketut Sri Karyawati, dan para kepala SMP di Kota Denpasar.

Wakil Walikota Arya Wibawa menyampaikan bahwa secara keseluruhan, MPLS di jenjang SMP tidak hanya sebagai pengenalan fisik terhadap sekolah baru, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam pembentukan karakter, pengembangan keterampilan sosial, dan persiapan akademis siswa untuk menghadapi tahun ajaran yang baru. “Mari kita bersama-sama melaksanakan pendidikan inklusif yang tidak terlepas dari tema MPLS tahun ini dalam mewujudkan pendidikan inklusif, stop bullying, kekerasan seksual, dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Dia menyampaikan Kota Denpasar memiliki Misi “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya menuju Denpasar Maju”, yang sejalan dengan motto pelayanan Sewaka Dharma, yakni melayani, adalah kewajiban bagi ASN Pemkot Denpasar yang dikuatkan dengan Vasudhaiva Kutumbakam, yakni kita semua bersaudara. Secara umum, kalimat tersebut bermakna dalam memberikan pelayanan publik, bahkan dalam jenjang pendidikan sekalipun, agar dijadikan sebagai pelayanan dasar,dan tulus, karena rasa persaudaraan yang melekat. “Kami berharap agar semua pemangku kepentingan pendidikan di Kota Denpasar secara bersama-sama untuk terus bekerja keras, bekerja cerdas, berinovasi untuk percepatan kemajuan pendidikan guna mewujudkan generasi muda yang memiliki karakter religius, nasionalis, gotong-royong, integritas dan mandiri,” katanya.

Sementara Kadisdikpora Anak Agung Gede Wiratama menyampaikan MPLS tahun pelajaran 2025/2026 ini mengusung tema MPLS Ramah. “MPLS jenjang SMP di Kota Denpasar  menekankan lingkungan belajar yang inklusif, stop bullying, kekerasan seksual, dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah,” katanya.

Selebihnya dikatakannya pula, pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan sangat penting bagi peserta didik baru untuk memperkenalkan lingkungan barunya. Sehingga mereka merasa nyaman dan aman sebagai peserta didik baru, serta dapat memberikan kesan positif kepada para peserta untuk memulai proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan di jenjang pendidikan barunya. “Pelaksanaan MPLS dengan sasaran siswa kelas 7, baik negeri dan swasta, dengan melibatkan peran OSIS, guru dan instansi terkait yang dilaksanakan mulai tanggal 21-24 Juli 2025 dan dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial  di lingkungan sekolah,” tutupnya. (*/bgn003)25072106

Denpasar, Baliglobalnews 

Pemerintah Kota Denpasar secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Pidato pengantar tersebut disampaikan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa di hadapan Sidang Paripurna ke-16 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, pada Selasa (23/7/2024).

Arya Wibawa menyampaikan penyusunan rancangan Perubahan APBD Kota Denpasar 2024 telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan yang tertuang pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Tak hanya itu, perubahan ini juga mempedomani Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dia menyebutkan pedoman penyusunan APBD telah diatur mengenai sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Sehingga Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang sebelumnya dirancang Rp2,43 triliun lebih dan setelah perubahan dirancang Rp2,82 triliun lebih.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri atas pendapatan asli daerah setelah perubahan dirancang Rp1,33 triliun lebih. Selanjutnya Pendapatan Transfer setelah perubahan dirancang Rp1,46 triliun lebih. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan dirancang Rp23,05  miliar lebih.  

Selanjutnya, terkait belanja daerah Arya Wibawa menjelaskan bahwa Belanja Daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 dirancang Rp3,29  triliun lebih atau bertambah Rp590,46 miliar lebih. Adapun jumlah tersebut terdiri atas belanja operasi setelah perubahan dirancang Rp2,49 triliun lebih, belanja modal Rp525,09 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp30,10  miliar lebih dan belanja transfer Rp250,23 miliar lebih.

Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah yang telah diuraikan tersebut di atas maka dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2024 terjadi defisit Rp476,61 miliar lebih. Di mana, rencana defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa Tahun Anggaran 2023 Rp578,63 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp97,02 miliar lebih.

“Tentunya dalam proses ini, koreksi yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa melimpahkan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kepada kita sekalian sehingga rancangan peraturan daerah ini dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah tepat pada waktunya,” ujarnya. (bgn003)24072304

Denpasar, Baliglobalnews

Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-29 Masa Persidangan III dengan agenda pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (17/11/2023). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, dihadiri Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Dimana, dalam kesempatan tersebut, 4 Ranperda dan 1 Ranperda inisiatif DPRD Kota Denpasar ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Adapun yang ditetapkan yakni Ranperda Kota Denpasar tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Ranperda Kota Denpasar tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Ranperda Kota Denpasar tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah dan Ranperda Kota Denpasar Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Denpasar Tahun 2023-2043.

Selain itu turut ditetapkan pula Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, Forkopimda, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, serta undangan lainya.

Seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar secara umum dapat menerima dan menyetujui penetapan 4 Ranperda dan 1 Ranperda Inisiatif DPRD Kota Denpasar tersebut. Seperti halnya Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan I Kompyang Gede berharap dengan disahkannya Perda tentang Penyelenggaran Pengelolaan Sampah ini diharapkan sedikit tidaknya dapat menanggulangi permasalahan sampah di Kota Denpasar, meski belum dapat menuntaskan secara penuh masalah sampah di Kota Denpasar.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Ni Made Sri Sutraningsih menjelaskan bahwa secara umum Ranperda Kota Denpasar Tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam Ranperda Kota Denpasar Tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah sudah mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat terkait proses pemecahan tanah dan peruntukan penggunaan tanah.

Sebagai pembicara ketiga, Fraksi Nasdem-PSI dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Agus Wirajaya menyepakati bahwa permasalahan sampah bersifat multi dimensi dan kompleks, serta menjadi tanggung jawab seluruh stake holder di Denpasar, bukan hanya pemerintah semata. Namun untuk penyelesaian masalah sampah wajib menjadi prioritas utama pemerintah kota dengan cetak biru penanganan dan pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir yang konkrit dan jelas.

Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya Putu Metta Dewinta Wandi mengatakan bahwa Pemerintah Kota Denpasar merancang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Denpasar 2023-2043 agar perencanaan Kota Denpasar 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat secara berkesinambungan berkembang berlandaskan prinsip Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi dengan Spirit Vasudhaiva Kutumbakam.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Cinthia Febriani mengatakan bahwa salah satu Ranperda yang disahkan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan alih fungsi lahan melalui Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah. Mengingat Hak atas Tanah di Indonesia merupakan kewenangan Kementrian ATR/BPN maka Perda ini perlu penyelarasan sehingga dapat berjalan harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutanya mengapresiasi atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Koperasi. Hal ini merupakan gayung bersambut dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi.

“Segenap potensi ekonomi perlu ditingkatkan agar menjadi kekuatan ekonomi riil, salah satunya adalah dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha makro,” ujarnya.

Berkaitan dengan 4 Ranperda yang telah ditetapkan, Jaya Negara meyakini bahwa keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan pembahasan terhadap keempat Rancangan Peraturan Daerah ini. Dimana, setiap proses pembahasan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik melalui kerjasama dan koordinasi yang baik.

Dia menyebutkan keempat Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan, dari sisi urgenitas pembentukan sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini guna mengakomodir perkembangan hukum melegitimasi program Pemerintah di bidang tata ruang dan sebagai upaya pengelola dan pengendalian lingkungan hidup melalui penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar.

“Kerja sama dan koordinasi ini harus selalu kita bangun dan kembangkan karena kita menyadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang akan semakin berat, tetapi untuk tetap dapat menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang berat tersebut, komitmen kita bersama untuk selalu bekerjasama dan berkoordinasi menjadi modal kita untuk dapat secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang sudah kita rencanakan,” ujarnya. (bgn003)23111712

Denpasar, Baliglobalnews 

Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2024. Pengambilan keputusan tersebut dilaksanakan dalam Penutupan Sidang Paripurna ke-26 Masa Persidangan III dengan agenda Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (16/10/2023). 

Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan I Ketut Budiarta berpendapat bahwa pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui penetapan Ranperda APBD Tahun 2024 ini. Meski demikian, pihaknya mengingatkan agar Pemkot Denpasar terus berupaya dalam memaksimalkan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. 

Fraksi Partai Nasdem-PSI lewat Pemandangan Umum Fraksi yang dibacakan Emiliana Sri Wahjuni juga dapat menyetujui penetapan Ranperda APBD Kota Denpasar Tahun 2024. Bahkan pihaknya meyakini bahwa pendapatan daerah bertujuan untuk peningkatan pembangunan serta mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. 

Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya, I Wayan Suwirya berpendapat bahwa Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya dapat menerima Ranperda APBD Kota Denpasar Tahun 2024. Bahkan, Fraksi Partai Golkar secara umum mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar atas Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2024 terus bertumbuh dua digit menuju ke arah perbaikan dari tahun sebelumnya.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan fraksi yang dibacakan, I Gusti Made Wira Namiarta menjelaskan bahwa Ranperda APBD Kota Denpasar Tahun 2024 ini pada prinsipnya dapat diterima dan disetujui. Bahkan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada OPD penghasil yang diharapkan secara berkelanjutan dapat terus meningkatkan pendapatan daerah, bahkan hingga melampaui target. 

Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan fraksi yang dibacakan, I Made Sukarmana mengatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui penetapan Ranperda APBD Kota Denpasar Tahun 2024. Bahkan, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar khususnya Badan Pendapatan Daerah yang begitu optimis atas peningkatan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2024. 

Wakil Walikota Arya Wibawa ketika membacakan sambutan Walikota mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat atas kesungguhan, kerja keras dan kerjasamanya sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024. 

Dia menyebutkan hal itu menunjukkan bahwa antara Pemerintah dan DPRD Kota Denpasar telah bekerja sama, menyamakan visi dan persepsi dalam pembahasan terhadap materi persidangan. Dimana, dengan berbagai masukan, usul dan saran dari Anggota Dewan yang terhormat merupakan cerminan dari ekspresi rasa cinta dan tanggung jawab kita bersama  untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Arya Wibawa menambahkan, kebersamaan ini perlu secara terus menerus  dijaga dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan umum pemerintahan. Hal ini mengingat dimasa yang akan datang tantangan akan jauh lebih berat, sedangkan disisi lain tuntutan masyarakat dan permasalahan akan selalu lebih kompleks sejalan dengan dinamika masyarakat di berbagai bidang kehidupan baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, maupun ketertiban dan keamanan. 

“Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul, saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan menjadi perhatian kami untuk dikaji dan ditindaklanjuti  dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (bgn003)23101611