Denpasar, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Bali siap memfasilitasi puluhan tenaga kesehatan (nakes) berstatus kontrak di Dinas Kesehatan (Diskes) daerah setempat agar bisa mendaftar PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“Saya sudah sampaikan ke Kadiskes, kalau mereka lepas (tidak ikut) tahun ini mohon disiapkan tahun berikutnya, untuk tahun berikutnya mulai sekarang disiapkan, kalau memang aplikasi itu masih seperti itu ya kita atur sekarang,” kata Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta, di Denpasar, pada Senin (28/10/2024).

Dalam audiensi tersebut, 70 nakes mengadu yang direkrut Pemprov Bali dan ditempatkan di kabupaten/kota, tidak dapat melamar PPPK karen statusnya rekrutmen provinsi. Di beberapa kabupaten memang tidak membuka formasi tenaga kesehatan pada rekrutmen tahun ini.

Mendengar aduan tersebut, Suwirta menilai masalahnya terletak pada sistem pendaftaran CASN, dimana pembuatnya tidak memperhatikan kondisi di lapangan. Sehingga diharapkan dengan aduan yang diteruskan hingga ke BKN dapat mengubah sistem pendaftaran dan persyaratan atau setidaknya tidak terulang di tahun berikutnya.

“Tadi saya mohon izin kepada Pak Pj. Gubernur Bali dan Pak Sekda untuk menugaskan BKPSDM dan diskes untuk ke Jakarta segera bertemu BKN, tentu membawa beberapa hasil pertemuan,” katanya.

Sementara perwakilan tenaga kesehatan Ni Kadek Sukarini menuturkan semua awalnya bekerja kontrak untuk Diskes Bali saat Covid-19. Setelah itu, mereka ditempatkan di puskesmas kabupaten/kota. “Tapi, sampai kini mereka ditolak pendaftarannya oleh sistem sebab berstatus kontrak provinsi, tapi penempatan di puskesmas yang dimiliki kabupaten/kota,” katanya.

Komisi IV DPRD Bali menjembatani masalah ini, apalagi solusi dewan memberangkatkan Diskes Bali dan BKPSDM ke BKN pusat, para tenaga kontrak inisiatif untuk ikut ke Jakarta mendengarkan langsung jawaban BKN. (adv/bgn008)24102910