Badung, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, bersama Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa, menghadiri rangkaian pujawali yang dilaksanakan pengempon Pura Kancing Gumi, Desa Adat Batulantang, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, pada Selasa (8/2).

Kedua Pimpinan DPRD Badung tersebut melakukan upasaksi kegiatan pecaruan serangkaian pujawali yang puncaknya dilaksanakan Rabu (9/2). Untuk mendukung pujawali tersebut Wakil Ketua DPRD Badung, Wayan Suyasa mapunia Rp 5 juta dan diterima oleh Bendesa Adat Batulantang, I Rai Ardana. Dalam menghadiri undangan krama pengempon Pura Kancing Gumi tersebut kedua tokoh Badung itu juga mendoakan masyarakat Kabupaten Badung agar tetap tegar serta bisa menghadapi cobaan Pandemi covid-19 yang sudah melanda dua tahun lebih.

Wayan Suyasa mengatakan pihaknya bagian dari pemerintah mengapresiasi krama pengempon Pura Kancing Gumi atas upacara yang diselenggarakan ini dengan rasa tulus ikhlas. “Saya juga berbangga dan sering saya sampaikan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini krama di Desa Adat Batulantang masih tetap ikhlas melaksanakan yadnya. Dan segilik seguluk sabayan taka dalam melaksanakan karya pujawali ini,” ujarnya.

Ini juga, Kata Suyasa, merupakan kebanggaannya selaku pemerintah yakni anggota DPRD Badung. “Semoga dengan ngrastiti bakti masyarakat Badung ini, pandemi covid-19 ini bisa segera berlalu. Kami mendoakan seluruh krama Badung sehat dan cobaan pandemi ini bisa terselesaikan dan kehidupan serta ekonomi  kita bisa bangkit kembali,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, pihaknya juga mengapresiasi apa yang telah dilaksankan oleh Krama Desa Adat Batulantang dalam pelaksanaan Pujawali di Pura Kancing Gumi. “Kami juga berdoa agar cobaan yang dialami masyarakat Badung dan Bali bisa segera berlalu, kita segera bisa membangkitkan perekonomian secara bersama-sama,” terangnya.

Bendesa Adat Batulantang, I Rai Ardana mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilaksanakan para pimpinan DPRD Badung. “Kami berterima kasih kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua telah datang memenuhi undangan masyarakat serta ikut mendoakan masyarakat Badung agar segera terbebas dari Pandemi Covid-19. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan Suyasa atas punia yang telah diberikan untuk pelaksanaan pujawali Pura Kancing Gumi sebesar Rp 5 juta. Semoga apa yang diharapkan kedua tokoh Badung ini bisa terkabulkan ke depannya,” ungkapnya sembari mengatakan karya pujawali di Pura Kancing Gumi akan nyejer selama tiga hari yakni dari tanggal 10-12 Februari 2022 mendatang.(bgn)22020908

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, menerima KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara) Kabupaten Badung Tahun Anggaran (TA) 2022 dari Sekda I Wayan Adi Arnawa, di lobi Gedung DPRD Puspem Badung pada Kamis (22/7).Sekda Adi Arnawa yang juga Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Badung mengatakan dari KUA – PPAS diserahkan tersebut, struktur APBD tahun 2022 terjadi penurunan daripada APBD tahun 2021 yang mencapai Rp 3,8 triliun menjadi Rp 2,9 triliun. ”Jadi kurang lebih ada penurunan Rp 800 miliar. Ini juga berimplikasi pada turunnya PAD (pendapatan asli daerah) kita, dari sebelumnya (2021) Rp 2,9 triliun menjadi Rp 1,9 triliun untuk tahun anggaran 2022. Ini perlu kita ketahui bersama dengan kondisi Covid ini dimana Badung sebagai daerah yang sampai pada hari ini masih berharap dari sektor pariwisata, sangat bertolak belakang dengan spirit penanganan Covid.

Artinya, berimplikasi pada penurunan penerimaan pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran yang merupakan satu sektor pajak yang banyak mendorong dan mendongkrak besaran PAD kita,” katanya seraya menyatakan Bupati memang memberikan arahan untuk menampilkan performance APBD yang mendekati riil dalam situasi Covid-19 sekarang ini.Sekda juga menyatakan sementara ini memang Badung masih bertumpu pada sektor pajak hotel dan restoran. Akan tetapi, dengan melihat geliat sekarang, justru sebaliknya sektor pajak dari BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) melebihi pajak hotel dan restoran. ”Seperti pernah saya sampaikan sekarang ini kita mencoba melakukan diversifikasi, termasuk melakukan deregulasi juga terkait dengan kendala-kendala dalam rangka mengimplementasikan sektor pajak, khususnya di BPHTB. Itu pun semua sebagaimana arahan Bupati dan hasil konsultasi kita dengan dewan, sepakat untuk mencoba mendorong terus kebijakan kita terutama dalam rangka untuk menumbuhkan dari sektor BPHTB.

Karena kelihatannya seperti pada transaksi bulan Mei yang diterima pada Juni kita mendapat pajak dari BPHTB Rp 43 miliar, padahal dari sektor hotel dan restoran kita hanya mendapat Rp 12 miliar,” katanya.Sementara Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, menyatakan pendapatan atau PAD Kabupaten Badung tahun 2022 berkisar Rp 1,9 triliun, tentunya APBD kurang lebih Rp 2,9 triliun, merupakan bagian dari target. Tetapi semua itu didasari atas KUA-PPAS perubahan 2021. Pasalnya, di induk APBD 2021 Rp 3,8 triliun. ”Karena situasi pandemi, menurun sehingga di perubahan akan ditetapkan. Dasar perubahan itulah menjadi tonggak dari pembahasan dan penetapan APBD tahun 2022. PAD Rp 1,9 triliun dan APBD Rp 2,9 ini kami sadari. Inilah yang benar,” katanya.Dia menyebutkan situasi dan kondisi pandemi menyebabkan pendapatan Badung sangat menurun dari sektor pariwisata, sehingga realisasinya wajib disesuaikan dengan kenyataan.

”Pendapatan kisaran Rp 1,9 triliun itu tiyang kira rasional, karena pendapatan setiap bulan kurang lebih Rp 70 miliar dari pajak hotel dan restoran ditambah dengan pajak-pajak yang lain. Harapan kami dengan kegiatan yang rasional ini bisa lancar segala sesuatu yang fix cost. Artinya, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, itu yang skala prioritas. Mudah-mudahan dengan segala sesuatu pembahasan dan memang realita pendapatan ini kita lakukan segala kegiatan di Pemerintahan Kabupaten Badung akan semakin baik, belajar untuk menjadikan Badung yang tertib administrasi dan tentunya bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi pendapatan dan kepentingan masyarakat,” katanya. (bgn003)21072216

Mangupura, Baliglobalnews
Wakil Ketua I DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Badung, I Wayan Suyasa didampingi Ketua Bapemperda DPRD Badung, I Nyoman Satria, menerima kunjungan kerja (kunker) rekannya dari DPRD Tabanan di Gedung DPRD Puspem Badung, Jumat (28/05).
Wayan Suyasa mengatakan kedatangan dari Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tabanan yang dipimpin Ketua Made Dirga beserta jajarannya membahas penjadwalan kegiatan selama pandemi.

Selain itu juga, terkait tindak lanjut LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK. 
“Intinya bertukar pikiran dan informasi untuk meningkatkan wawasan kinerja Dewan Badung maupun Tabanan,” kata Suyasa usai menerima kunjungan.
Ketua Bapemperda Kabupaten Badung, Nyoman Satria, menambahkan kunker DPRD Tabanan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam kunker tersebut diisi sharing, terutama tentang uang harian perjalanan dinas atau kunjungan kerja dalam daerah luar kota. Apakah kunjungan ke Bangli, Klungkung, dan lainnya masuk dalam kota atau luar kota. “Kalau termasuk dalam kota dapat Rp 190.000, kalau luar kota dapat Rp 480.000,” katanya.

Satria menyatakan terjadi perbedaan tafsir dalam penerapan aturan tersebut.
“Kalau DPRD Kabupaten Tabanan satu hari Rp 480.000, sedangkan kami masih Rp 190.000. Karena itu, kami meminta fatwa ke Kemendagri, apa yang dimaksud dengan perjalanan dinas dalam daerah luar kota dan dalam kota. Kalau kunjungan kerja ke Tabanan, Klungkung, Singaraja termasuk perjalanan dinas luar kota, makan uang hariannya Rp 480.000. Tentu akan disesuaikan ke depannya. Kalau termasuk dalam kota, ya tetap Rp 190.000,” katanya.

Ketika ditanya apa dampaknya,
Satria menyatakan bisa jadi temuan BPK kalau perjalanan dinas ke luar kabupaten seperti ke Tabanan Klungkung itu termasuk dalam kota. “Kalau  penafsiran Tabanan benar maka kami akan menyesuaikan perbup. Jadi harus sama, tidak boleh beda penafsiran,” tandasnya. (bgn003)21052825