Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan kedua tahun 2023 di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (15/8/2023).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II I Made Sunarta mengagendakan penjelasan Bupati Badung tentang Ranperda Perubahan atas Perda No. 5 no 2020 tentang Program Penguatan Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan serta Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2023.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan proses penyusunan rancangan Perubahan APBD maupun Rancangan Penjabaran  Perubahan APBD tahun 2023, sudah dalam tahap pemulihan ekonomi yang semakin membaik. Namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian  ke depan.  

“Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 tentu terus diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian, namun jelas akan terus diuji oleh gejolak ekonomi yang tidak mudah dan belum mereda. Tantangan tahun ini maupun tahun depan yang akan dihadapi bersama harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati,” katanya.

Bupati menyampaikan pendapatan daerah dirancang Rp 7,4 triliun lebih, meningkat Rp 1,3 triliun lebih atau 22% dari APBD Induk tahun anggaran 2023 Rp 6 triliun lebih. Pendapatan daerah tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah dirancang Rp 6,5 triliun lebih, meningkat Rp 1,3 triliun lebih atau 26% dari APBD Induk 2023 Rp 5,1 triliun lebih, pendapatan transfer tetap dirancang Rp 872,8 miliar lebih. Belanja daerah dirancang Rp 8,4 triliun lebih, meningkat Rp 2,4 triliun atau 40% dari APBD Induk 2023 Rp 6 triliun. Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi dirancang Rp 5,2 triliun lebih, belanja tidak terduga dirancang Rp 66 milyar lebih dan belanja transfer dirancang Rp 1,8 triliun lebih

Bupati menyatakan anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk membiayai program strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas meliputi  bidang pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; adat, agama dan budaya; pariwisata; infrastruktur; dan bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Bupati Giri Prasta menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan didiskusikan untuk mendapatkan suatu kesepahaman bersama.Oleh karena itu, kata dia, segala masukan yang bersifat konstruktif dari dewan sangat dibutuhkan dalam pembahasan ini dengan harapan perubahan APBD tahun anggaran 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme, sekaligus menjaga pemulihan ekonomi serta penyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut dapat dibahas dan disetujui menjadi dokumen daerah serta peraturan daerah yang disepakati dalam masa persidangan ini.

“Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatannya kepada kita semua, sehingga hasil kerja bersama ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan              krama Badung,” tandasnya.

Hadir Wakil Bupati Ketut Suiasa, Sekda Wayan Adi Arnawa, Forkopimda dan undangan lainnya. (bgn003)23081507

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan kedua di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Puspem Badung, pada Selasa (3/8).Rapat paripurna yang berlangsung secara hybrid tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, Made Sunarta mengagendakan penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2022 (TA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2022.Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, menyampaikan pandemi Covid-19 menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung pada tahun 2021 menurun sangat tajam. Khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran (PHR) yang menjadi sumber utama. Berdasarkan penurunan penerimaan PAD tahun 2021 yang sangat signifikan tersebut, pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyusun proyeksi APBD tahun anggaran 2022. Sehingga, target pendapatan dan belanja daerah yang dirancang dapat lebih realistis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosioekonomis maupun aspek teknokratisnya.

“Perlu saya sampaikan bahwa rancangan KUA dan PPAS yang kami ajukan saat ini sudah menyesuaikan dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dimana atas struktur belanja daerah tidak lagi menggunakan nomenklatur belanja langsung dan belanja tidak langsung, namun sudah menyesuaikan dengan nomenklatur belanja daerah yang baru terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga,” katanya. Bupati Giri Prasta menyebutkan pendapatan daerah pada rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 dirancang Rp. 2,9 triliun lebih. Belanja daerah pada rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 dirancang Rp 2,9 triliun lebih. Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas yang tercantum dalam PPNSB meliputi pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat budaya dan agama, dan bidang pariwisata serta infrastruktur.

“Dapat saya sampaikan komposisi rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 sebagai berikut, kontribusi PAD terhadap belanja daerah adalah sebesar 66,59 %. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja operasi sebesar 82,63%, belanja modal sebesar 1,82%, belanja tidak terduga sebesar 6,39% dan belanja transfer sebesar 9,16% dari total belanja daerah. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 21,16% dari total belanja daerah. dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10,13% dari total belanja daerah,” katanya.Rapat juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, seluruh pejabat lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung, para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung dan para tenaga ahli DPRD dan fraksi DPRD Kabupaten Badung. (bgn003)21080320