Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna intern di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (10/8/2023).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Sunarta, dan dihadiri anggota, membahas dan menetapkan Rancangan Perubahan KUA – PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

Parwata menyampaikan setelah melalui pembahasan antara Banggar (Badan Anggaran) DPRD dan TAPD  (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Badung, pendapatan asli daerah dirancang Rp 6,5 triliun lebih, belanja operasional dirancang Rp 5,2 triliun lebih, belanja hibah Rp 1,5 triliun lebih, dan pengurangan belanja modal tanah dari Rp 368 miliar lebih menjadi Rp 295 miliar lebih. “Setelah pembiayaan anggaran daerah, total APBD 2023 Perubahan KUA PPAS menjadi Rp 8,4 triliun lebih,” katanya

Atas kinerja OPD tersebut, kata Parwata, Dewan bisa mengapresiasi kepada OPD, dimana dari postur anggaran hampir Rp 50 miliar belanja pegawai dipotong untuk kepentingan masyarakat.

Politisi dari Dalung, Kuta Utara itu juga menyampaikan agenda dewan selanjutnya pada bulan Agustus ini, di antaranya sidang paripurna dan kegiatan 17 Agustus. (bgn003)23081001

 Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Selasa (10/8).Rapat paripurna yang dilaksanakan secara hybrid dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, bersama Wakil Ketua DPRD, I Wayan Suyasa. mengagendakan penyampaian jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Badung tahun anggaran 2022. Bupati Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pencermatan Dewan terhadap dua dokumen rancangan KUA dan PPAS tahun 2022 yang mencerminkan kesungguhan dalam melakukan analisis sehingga dapat memberikan masukan bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan dokumen penganggaran dimaksud sebelum disepakati bersama sebagai rujukan dalam penyusunan APBD.

“Kami sepakat dengan Dewan, dalam kondisi wabah pandemi Covid-19, kita mesti cermat dan hati-hati dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan minimal belanja yang bersifat prioritas, mandatori, wajib dan mengikat, sehingga betul-betul bermanfaat bagi pelayanan dasar masyarakat,” katanya.Oleh karena itu, kata dia, proyeksi APBD 2022 yang telah dirancang tersebut masih sangat memungkinkan disesuaikan berdasarkan dinamika perkembangan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Bupati berharap ada satu pembahasan yang detail dan konstruktif oleh Dewan sehingga hasilnya tetap memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Badung.Bupati menerangkan wajah struktur APBD 2022 sangat berpihak kepada masyarakat. Dimana format APBD masuk pada angka 3,2 triliun. Dari 3,2 triliun itu, 2,9 triliun adalah murni dari pendapatan transfer maupun PAD, dan sisanya 308 miliar adalah defisit.Giri Prasta menyampaikan defisit dikarenakan adanya pengembalian dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang kemarin di pariwisata sebesar 204 miliar. “Dana ini tidak dapat terserap, karena tidak cukupnya waktu dan dana ini wajib dikembalikan.

Ada pula Silpa dari PAD yang dikeluarkan bendahara umum daerah sebesar 44 M lebih. APBD kita murni sebenarnya adalah 2,9 triliun yang bersumber dari PAD dan pendapatan transfer,” katanya.Bupati juga sepakat dengan usul saran Dewan untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah, dalam upaya menambah sumber-sumber pendapatan daerah termasuk DAU dan DAK serta sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tanggal 2 Juni 2021. Telah pula disampaikan dan dipaparkan data serta perhitungan alokasi DAU sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Sementara berkenaan dengan saran Dewan agar setelah BLT (bantuan langsung tunai) yang diberikan kepada masyarakat untuk memikirkan pula bantuan stimulus kepada UMKM di Badung agar roda perekonomian secara perlahan-lahan bisa digerakkan sehingga ke depan stabilitas ekonomi dapat terjaga. “Terhadap saran tersebut dapat diterima dan dapat dijelaskan bahwa prioritas utama pemerintah daerah adalah mengatasi pandemi Covid-19. Setelah masyarakat terjaga kesehatan dan terhindar dari wabah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maka prioritas selanjutnya adalah memulihkan perekonomian masyarakat yang salah satunya dengan memberikan stimulus kepada UMKM yang merupakan roda penggerak perekonomian masyarakat,” katanya. (bgn003) 21081017

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) Kamis (5/8). Rapat dipimpin Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa, didampingi Asisten II, Ida Bagus Gede Arjana mewakili Sekda Badung selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Badung.
Seusai rapat, Wayan Suyasa mengungkapkan rapat Badan Anggaran digelar untuk menyelaraskan pendapatan dan belanja pada RAPBD 2022 mendatang. “Pendapatan dan belanja dalam APBD 2022 dipastikan bisa balance atau berimbang,” kata Ketua DPD II Partai Golkar Badung tersebut.

Suyasa menyebutkan APBD 2022 dirancang Rp 2,9 triliun. Anggaran ini diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,931 triliun. PAD ini terdiri atas pajak daerah Rp 1,55 triliun, retribusi daerah Rp 40,6 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 165,9 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 202,1 miliar.
Sisanya sekitar Rp 888,8 miliar lagi diharapkan datang dari pendapatan transfer Rp 728,9 miliar dan pendapatan transfer antardaerah Rp 159,9 miliar. Selanjutnya ada lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp 80,2 miliar. “Dengan begitu secara keseluruhan pendapatan daerah menjadi Rp 2,9 triliun lebih,” katanya.

Pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan datang dari pajak hotel dan restoran (PHR) tentu saja bagi hotel dan restoran yang tetap bisa beroperasi di masa pandemi, pendapatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak hiburan, pajak parkir dan pendapatan lainnya yang sah. Suyasa pun berharap eksekutif terutama instansi penghasil agar maksimal menggarap potensi yang masih ada sehingga pendapatan pun bisa maksimal.
Saat ini, kata dia, mengutip data dari BPKAD, pendapatan per bulan mencapai Rp 124 miliar. Jika dikalikan setahun atau 12 bulan, katanya, menjadi mendekati Rp 1,5 triliun ditambah pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan keseluruhan menjadi Rp 1,9 triliun. “Jika hitung-hitungan ini tak meleset, kami pastikan antara pendapatan dan belanja pada APBD Badung 2022 menjadi balance,” tegasnya.

Menyinggung soal belanja, kata Suyasa, Badung memasang belanja operasi senilai Rp 2,39 triliun. Terdiri atas belanja pegawai Rp 1,173 triliun, belanja barang dan jasa senilai Rp 993,7 miliar, belanja subsidi Rp 160 juta, belanja hibah Rp 202,7 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp 26,8 miliar. Selanjutnya ada belanja modal dialokasikan Rp 52,7 miliar, belanja tidak terduga dialokasikan Rp 185,2 miliar, serta belanja transfer Rp 265,7 miliar.
Dalam APBD 2022 ada belanja wajib yang harus dilakukan sesuai perintah UU yakni biaya untuk pendidikan minimal 20 persen sesuai UU Sisdiknas serta minimal 10 persen untuk belanja kesehatan. Sisanya tentu saja bisa digunakan untuk program-program prorakyat yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Salah satunya, dia menunjuk belanja hibah yang difasilitasi anggota Dewan agar tetap mendapat alokasi. Hibah yang difasilitasi Dewan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) merupakan program yang muncul dari masyarakat dan sangat dibutuhkan. “Hibah lewat pokir Dewan ini, kami minta tetap memperoleh alokasi anggaran,” katanya.
Kondisi APBD seperti sekarang, Suyasa pun meminta alokasinya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Pada 2022, Bupati ada mengalokasikan untuk belanja hibah senilai Rp 202.707.795. “Ya alokasi inilah yang bisa diseplit untuk pokir-pokir Dewan,” ungkapnya.

Hadir pada kesempatan itu sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Plt. Kepala BPKAD Luh Suryaniti, Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya, utusan dari Bapenda Badung serta Sekretaris Dewan Gusti Agung Made Wardika. Sejumlah anggota Dewan hadir secara offline dan sebagian lainnya melakukannya secara virtual
(bgn003)21080509