Mangupura, Baliglobalnews

Pansus DPRD Badung kembali membahas Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan jajaran eksekutif pada Rabu (5/10/2022). Pembahasan kali ini memasuki tahap finalisasi. Rapat dipimpin Ketua Pansus I Wayan Loka Astika didampingi anggota I Wayan Sugita Putra, Made Suwardana, dan Made Ponda Wirawan. Sedangkan dari eksekutif, hadir Kalaksa BPBD Badung I Wayan Darma serta dari Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Badung.

Loka Astika menyampaikan dalam rapat finalisasi tersebut berbagai materi dan masukan telah dibahas secara intens agar ranperda yang dihasilkan nanti menjadi lebih komprehensif. Dia menyebutkan satu hal yang diperjuangkan dalam ranperda tersebut, yakni pemberian dana stimulan bagi korban bencana, termasuk untuk korban yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dia menyebutkan selama ini pemberian dana stimulan untuk korban bencana terkendala sejumlah ketentuan. Seperti bantuan untuk korban bencana selama ini masih dalam bentuk bantuan sosial (bansos). Sedangkan yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bansos adalah mereka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan data acuan penerima bansos (KK miskin) baik bersumber dari APBN maupun APBD.

“Bantuan korban bencana selama ini masih dalam bentuk bansos. Sehingga untuk korban bencana yang tidak masuk KK miskin, sulit mendapatkan bantuan. Dalam ranperda perubahan ini diatur soal dana stimulan tersebut, yang tak hanya ditujukan untuk keluarga miskin, tapi semua yang menjadi korban bencana,” katanya.

Sementara Kalaksa BPBD Badung, I Wayan Darma, mengatakan soal dana stimulan untuk korban bencana nantinya akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup). Dia menyatakan bersama Bagian Hukum Setda Badung telah melaksanakan harmonisasi berkaitan dengan Ranperbup tentang bantuan stimulan bagi warga yang terkena bencana ini. Selain itu, kata dia, juga dilakukan harmonisasi atau penyelarasan di tingkat Provinsi Bali.

“Kami menargetkan ranperbup ini bisa rampung bulan Oktober ini. Jadi nanti ada rentangan nilai di ranperbup itu, warga yang terdampak ekonominya, rumahnya, termasuk juga tempat suci/merajan. Itu akan mendapat bantuan. Namun sudah barang tentu dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan pascabencana,” katanya. (bgn003)22100511

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung  menggelar rapat finalisasi yang membahas  pencabutan Perda No. 24/2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan bersama jajaran eksekutif terkait di ruang sidang Gosana II, DPRD Puspem Badung pada Rabu (13/10).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Made Sumerta dihadiri Wakil Ketua Nyoman Gede Wiradana dan Ketua Bapemperda Nyoman Satria, anggota Pansus Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, I Made Suwardana, Made Suryananda Pramana, dan Ni Luh Putu Sekarini tim ahli. Sedangkan jajaran eksekutif hadir Kadiskes Nyoman Gunarta dan Kabag Hukum AA Astheya Yudhya.

Nyoman Satria menyatakan pihaknya di Bapemperda hanya mengharmonisasi. Karena namanya pansus perubahan retribusi kesehatan, tugas pansus mencabut perda 24/2011 dengan target selesai per 1 Januari 2022.

Namun agar tidak terjadi kekosongan hukum, karena di provinsi sedang berproses perda tentang tarif pelayanan kesehatan, agar perda berlaku saat diundangkan.

Usai rapat, Ketua Pansus, Made Sumerta, mengatakan pansus telah melakukan tahapan-tahapan pembahasan dengan pihak terkait seperti Bapemperda, eksekutif dan tenaga ahli, pada hari ini dilaksanakan finalisasi. Semua sepakat ranperda pelayanan kesehatan sudah final dan tahapan berikutnya untuk diparipurnakan. (bgn003)21101317