Singasana, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Tabanan pada Rabu (24/6/2026). Rapat tersebut mengagendakan Penyampaian Pidato Pengantar Bupati Tabanan terhadap 4 rancangan peraturan daerah (Ranperda) krusial demi pembangunan daerah jangka panjang.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa dihadiri dihadiri oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, anggota DPRD, Forkopimda, para asisten Setda, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, serta BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Empat ranperda baru untuk dibahas bersama tersebut meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026–2046, Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bupati Sanjaya menyatakan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dia menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2025. “Artinya, kita bersama-sama kembali berhasil mempertahankan opini WTP yang merupakan predikat tertinggi atas audit laporan keuangan dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014,” ujarnya.

Bupati Sanjaya menjabarkan secara rinci postur dan realisasi makro keuangan daerah Kabupaten Tabanan sepanjang tahun anggaran 2025 pada garis besar sebagai berikut.

Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan daerah Rp2,28 triliun lebih. Hingga akhir tahun anggaran, realisasinya sukses menembus angka Rp2,19 triliun lebih atau mencapai 96,18 persen. Realisasi ini disokong oleh pendapatan asli daerah (PAD) Rp678,72 miliar lebih dan pendapatan transfer Rp1,51 triliun lebih. Belanja dan transfer dari total pagu anggaran belanja dan transfer Rp2,35 triliun lebih, terealisasi Rp2,15 triliun lebih atau 91,72 persen. Realisasi ini terserap untuk belanja operasi Rp1,62 triliun lebih, belanja modal Rp933,29 miliar lebih, belanja tidak terduga (BTT) Rp13,55 miilar lebih, serta pos transfer Rp275,68 miliar lebih.

Pada sektor pembiayaan daerah realisasi penerimaan pembiayaan tercatat Rp88,50 miliar lebih yang bersumber dari Silpa Tahun Anggaran 2024 Rp88,32 miliar lebih. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2025 adalah Rp17,98 miliar lebih, sehingga diperoleh pembiayaan metto Rp70,52 miliar lebih. “Melalui kalkulasi akumulatif antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto tersebut, kami mengumumkan bahwa terdapat sisa lebih pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp107,91 miliar lebih,” katanya.

Selain mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD TA 2025, Pemkab Tabanan juga mengajukan Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046.

Menurut Bupati Sanjaya, latar belakang regulasi ini didorong oleh posisi strategis Tabanan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). Dilewati jalur jalan nasional, pertumbuhan industri hunian di Tabanan bergerak sangat masif.

Dia menilai pembangunan hunian yang pesat harus diimbangi perencanaan dan regulasi mengikat demi menciptakan lingkungan yang sehat. Instrumen jangka panjang ini mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2011 dan Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 agar pembangunan sektor perumahan berjalan terencana, sinergis, dan berkelanjutan. selama 20 tahun ke depan. “Pertumbuhan pembangunan harus diimbangi dengan regulasi yang jelas agar tercipta kawasan permukiman yang nyaman, tertata, dan berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah diajukan berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, di mana Tabanan masuk kategori risiko sedang dengan skor 122,31. Kabupaten Tabanan masih menghadapi potensi ancaman nyata seperti banjir bandang, abrasi, gempa bumi, cuaca ekstrem, tanah longsor, hingga tsunami, sehingga membutuhkan penguatan mitigasi berbasis spasial dan peningkatan kapasitas kelembagaan. “Upaya mitigasi harus menjadi prioritas agar dampak bencana dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin,” katanya.

Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihadirkan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan yang lebih tinggi, pasca-terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009. Regulasi ini dirancang agar ada kepastian hukum yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi investasi dan pelestarian alam di kabupaten Tabanan. Melalui penyerahan dokumen pengantar ini, Pemkab Tabanan berharap jajaran legislatif dapat segera menjadwalkan pembahasan bersama sesuai prosedur dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku agar keempat Ranperda tersebut dapat segera disahkan menjadi Perda.

Sementara Ketua DPRD I Nyoman Arnawa langsung memberikan respons. Arnawa menegaskan bahwa seluruh draf regulasi yang masuk akan segera diproses ke tahapan legislasi berikutnya. “Demikianlah telah kita dengarkan, pidato pengantar Bupati terhadap empat ranperda untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Sebelum menutup jalannya persidangan, DPRD Tabanan juga menyampaikan apresiasi mendalam atas prestasi tata kelola keuangan Pemkab Tabanan yang sukses mempertahankan standar tertinggi akuntansi publik selama belasan tahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan atas capaian WTP 12 kali berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. (bgn020)26062410

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna internal dengan agenda utama penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rapat ini berlangsung di gedung DPRD Tabanan, pada Senin (20/4/2026).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tabanan I Made Asta Dharma dan dihadiri oleh jajaran anggota DPRD, staf, serta tim ahli dewan. Asta Dharma menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. “DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Pembahasan ini menjadi dasar bagi kita untuk memberikan rekomendasi atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa agenda rapat ini difokuskan pada pemaparan hasil kerja komisi-komisi yang telah melakukan bedah dokumen LKPJ selama beberapa pekan terakhir. Setelah melalui proses pembukaan dan persetujuan tata tertib, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada masing-masing komisi untuk memaparkan temuannya.

Diawali oleh Komisi I yang dibacakan I Gusti Ngurah Mayun mengatakan menyoroti implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinilai belum terintegrasi secara optimal (silo system), sehingga menghambat terwujudnya “Satu Data Tabanan”.

Komisi I memberikan catatan kritis terhadap efektivitas penegakan Perda, terutama terkait. Maraknya bangunan ilegal di kawasan lahan sawah yang dilindungi (LSD). Pelanggaran bangunan di sempadan pantai dan sungai. Perlunya percepatan penyusunan RDTR di seluruh kecamatan untuk menekan angka pelanggaran tata ruang. “Mempercepat penyusunan RDTR di semua kecamatan serta dituangkan ke dalam landasan hukum, dalam rangka menekan terjadinya pelanggaran terhadap rencana tata ruang,” katanya.

Komisi II melalui Ketua Komisi I Wayan Lara memaparkan evaluasi di sektor ekonomi dan infrastruktur. Meski dukungan alat mesin pertanian (alsintan) mencapai 99 unit, Komisi II mencatat adanya efisiensi harga pasang yang di bawah standar serta risiko distribusi pupuk bersubsidi.

Di sektor pariwisata, Komisi II menyoroti penurunan kunjungan di DTW unggulan seperti Tanah Lot dan Jatiluwih akibat kompetisi internasional dan maraknya akomodasi ilegal di kawasan LSD. “Pemerintah daerah harus memperketat pengawasan terhadap akomodasi ilegal dan meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata agar mampu bersaing secara internasional,” katanya.

Komisi III melalui Sekretaris I Wayan Sudiana memfokuskan evaluasi pada tata kelola aset daerah dan BUMD. Komisi III menemukan adanya ketidaksinkronan data wajib pajak dan mendesak pemerintah untuk melakukan penyehatan pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda). “Perlu pengawasan intensif terhadap manajemen BUMD dan percepatan sertifikasi aset tanah milik daerah agar memiliki legalitas hukum yang kuat,” ujarnya.

Sementara Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat memberikan catatan penting melalui Ketua Komisi I Gusti Komang Wastana mengungkapkan data memprihatinkan di sektor pendidikan. Terdapat 54 gedung Sekolah Dasar (SD) di Tabanan yang dalam kondisi rusak, mulai dari atap bocor hingga plafon jebol yang membahayakan siswa. 

Di bidang kesehatan, Komisi IV menyoroti ketidakseimbangan antara biaya operasional RS dengan nilai klaim BPJS (tarif INA-CBGs) yang belum direvisi sejak 2014. “Kami mendesak pemerintah segera memperbaiki 54 gedung SD yang rusak dan membangun sistem administrasi kesehatan yang lebih kuat untuk mengurangi beban rumah sakit melalui penguatan early warning system di puskesmas,” katanya.

Setelah penyampaian hasil pembahasan Komisi dalam rapat paripurna internal, selanjutnya DPRD Tabanan mengagendakan rapat paripurna untuk Penyampaian dan penyerahan rekomendasi atas LKPJ Bupati tahun anggaran 2025, pada Selasa (21/4/2026). (bgn020)26042210