Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menerima audiensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabanan beserta jajarannya. Audiensi yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Tabanan I Ketut Narta disambut hangat oleh Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa di Gedung DPRD Tabanan pada Senin (26/5/2025).

Narta menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah. Ia menekankan bahwa kesuksesan ini merupakan hasil sinergi kuat antara lembaga, termasuk kontribusi besar dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD dalam memfasilitasi kelancaran seluruh proses demokrasi di Tabanan.

Dia juga memaparkan pengelolaan anggaran Bawaslu Kabupaten Tabanan. Dia menekankan bahwa Bawaslu mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana. “Pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, diiringi laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Narta merinci bahwa Pemkab Tabanan menyetujui anggaran Rp9.119.343.000 untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Dia juga menyampaikan efisiensi anggaran, seperti pembayaran honor pokja-pokja yang terealisasi 53,54 persen dari anggaran, pembentukan Badan Pengawas Adhoc yang terealisasi 46,92 persen dari alokasi, musyawarah penyelesaian sengketa 4,89 persen dari anggaran, penindakan pelanggaran administrasi 39,88 persen dari anggaran serta kegiatan Sentra Gakkumdu 25,93 persen dari anggaran.

“Dari total hibah yang diterima, Bawaslu Tabanan menggunakan Rp7.205.082.785 pada Tahun Anggaran 2024. Sisa dana hibah sebesar Rp1.599.989.458 telah kami kembalikan kepada Pemkab Tabanan pada 9 April 2025 melalui rekening BPD,” katanya.

Menanggapi pemaparan Bawaslu, Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa memberikan apresiasi tinggi kepada semua lembaga, baik Bawaslu maupun KPU, atas keberhasilan penyelenggaraan pemilu di setiap hajatan. “Kami melihat kerja sama antara lembaga, baik itu KPU khususnya Bawaslu, sinergitas kita bersama lembaga, baik itu kami di partai politik juga, baik kami di lembaga, begitu juga dengan Bawaslu dan KPU, kami melakukan kerja sama dengan sangat baik,” katanya.

Arnawa berharap sinergi ini akan terus terjalin demi kelancaran dan keamanan setiap hajatan pemilu di Kabupaten Tabanan di masa mendatang. “Kami selaku Ketua DPRD sangat memberikan apresiasi kepada Bawaslu dengan tugas-tugas yang dipangku oleh lembaga Bawaslu sudah sangat baik,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu menyerahkan cenderamata berupa piagam dan buku laporan keuangan kepada Ketua DPRD Tabanan. (*/bgn020)25052707

Tabanan, Baliglobalnews 

Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan memberikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan dalam menangani persoalan tertundanya pembayaran upah tenaga harian lepas (THL) kebersihan.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan pengawasan langsung terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan sesuai ketentuan. “Pemkab Tabanan telah menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan serta kehati-hatian dalam penggunaan anggaran demi menghindari potensi pelanggaran administratif,” ujar Omardani saat dimintai konfirmasi pada Kamis (22/5/2025).

Menurut Omardani penundaan pembayaran ini terjadi, karena 304 THL kebersihan tidak dapat masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), karena kendala usia dan ijazah pendidikan terakhir yang hanya setingkat SD.

Di sisi lain, sebagai tidak lanjut Surat Kementerian PAN-RB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 serta Surat Edaran Sekda Tabanan Nomor 800/0738/BKPSDM tanggal 25 Februari 2025, sebagai solusi Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk mengalihkan status 304 tenaga tersebut menjadi tenaga outsourcing melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Proses pemberkasan untuk tenaga outsourcing dilaksanakan sejak 1 Maret hingga 15 April 2025. Dari total 304 orang, sebanyak 286 tenaga menyerahkan berkas pemberkasan, sedangkan ada 18 orang tidak melengkapinya. Penandatanganan kontrak kerja sama dengan pihak rekanan dilakukan pada 16 April 2025. Pihak rekanan menyanggupi pembayaran gaji tenaga kerja mulai dari tanggal kontrak ditandatangani, yaitu 16 April 2025. Namun, tanggungan pembayaran gaji untuk periode 1 Maret hingga 15 April 2025 menjadi beban pemerintah daerah.

Melalui rapat koordinasi, Pemkab Tabanan memutuskan untuk membayarkan gaji 1,5 bulan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mencairkan anggaran bagi 304 tenaga yang belum menerima upah selama masa transisi ke sistem outsourcing.

Sebelumnya beredar informasi yang menyebutkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Tabanan tidak melakukan pembayaran kepada tenaga kebersihan dan sempat viral di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran ternyata, proses pembayaran sudah dilakukan dan sisanya masih dalam proses pencairan. (bgn020)25052219