Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Kamis (14/8/2025). Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta mengagendakan Bupati I Wayan Adi Arnawa menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Badung terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Badung Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Bupati Adi Arnawa sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Fraksi-fraksi DPRD Badung baik Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar maupun Fraksi Partai Gerindra yang telah melakukan rangkaian pembahasan, serta memberikan usul saran demi kesempurnaan Rancangan Perubahan APBD 2025 dan Rancangan KUA-PPAS 2026. Bupati juga mengapresiasi atas usul dan saran dewan yang konstruktif terkait program pengelolaan sampah untuk memperkuat langkah strategis, inovatif, terukur dan revolusioner dalam pengelolaan sampah di Badung.

Bupati menyebutkan salah satu program dalam rangka pengelolaan sampah yaitu pengadaan 10 unit incinerator baru pada tahun 2026. Incinerator ini akan dimanfaatkan untuk TPST baru skala kecamatan. “Saat ini kami sudah memanfaatkan 8 unit incinerator dan di tahun anggaran 2026 akan ditambah lagi 10 unit dengan kapasitas 12 ton per hari,” katanya.

Selain itu, Bupati tetap mendorong masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah berbasis sumber melalui regulasi dan sosialisasi pemilahan wajib di rumah tangga, usaha dan destinasi wisata dengan target pengurangan 50 persen sampah organik di sumber dari total timbulan kurang lebih 600 ton per hari. Bupati juga berkomitmen memberi penguatan untuk TPS3R dan TPST, dengan revitalisasi fasilitas di seluruh desa/kelurahan serta operasional penuh TPST Mengwitani dan TPST Kuta Tuban berkapasitas total kurang lebih 200 ton per hari untuk masa transisi 2025-2028. (bgn003)25081406

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna secara marathon di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Selasa (8/7/2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD Made Wijaya, dan Wakil Ketua III DPRD Made Sunarta mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pada sekitar pukul 11.30 dan dilanjutkan dengan Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2024 sekitar pukul 13.00. Rapat paripurna juga mengagendakan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2024.

Bupati Wayan Adi Arnawa ditemui seusai acara menyampaikan bahwa secara prinsip ada beberapa masukan dan saran terkait program ke depan di Pemerintah Kabupaten Badung. Dia menyebutkan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Badung ada pemahaman sama terutama menyikapi program pendek infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pariwisata. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali khususnya Badung, perlu mendapatkan rasa aman dan nyaman.

“Tahap awal, dalam 4 bulan awal kepemimpinan kami berfokus pada infrastruktur disamping juga beberapa program strategis seperti bantuan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan. Tapi percayalah, kami sangat berkomitmen untuk itu. Apalagi dukungan dari DPRD yang sangat luar biasa sekaligus, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih dengan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD kelihatannya inline (sejalan) dengan visi-misi kami,” ujarnya.

Bupati Adi Arnawa juga menyampaikan Pemkab Badung tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam menyusun program program kerja kedepan. “Tidak saja grasa-grusu untuk membuat program yang berpihak pada masyarakat, kita harus wajib juga berbasis pada regulasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD beserta wakil dan anggota yang telah secara maraton melaksanakan kewajiban konstitusional kita untuk menetapkan Raperda menjadi Perda. Saya kira tidak ada masalah, karena ketentuan tidak ada menyebutkan sidang DPRD harus beberapa kali, tetapi harus mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD. Dengan terobosan ini, dari segi waktu akan sangat membantu kami dalam mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya,” katanya. (bgn003)25070803

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan ketiga di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Kamis (3/7/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta mengagendakan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badung Tahun 2024. Hadir para Anggota DPRD Badung, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba beserta pimpinan perangkat daerah.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan secara normatif pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 diatur dalam PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana disebutkan Kepala Daerah menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir yang telah diaudit oleh BPK RI.

Dia menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Badung tahun 2024 telah diaudit BPK dan hasilnya Pemkab Badung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang artinya LKPD tersebut telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Opini WTP yang diraih ini merupakan yang ke-13 kali sejak LKPD tahun 2011 untuk pertama kalinya Pemkab Badung meraih opini WTP, dan 11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2024. “Kami atas nama pemerintah memberikan penghargaan kepada DPRD Badung dan seluruh OPD yang telah mendukung sehingga Pemkab Badung mampu mempertahankan opini WTP,” katanya.

Bupati juga menyampaikan realisasi APBD Badung tahun 2024 yang telah diaudit BPK. Dia menyebutkan realisasi pendapatan Rp8,6 triliun lebih, terdiri dari PAD Rp7,5 triliun lebih, pendapatan transfer Rp1,1 triliun lebih dan lain-lain pendapatan yang sah Rp1 miliar lebih. Sementara belanja terealisasi Rp8,9 triliun lebih, terdiri dari belanja operasi Rp5,2 triliun lebih, belanja modal Rp1,8 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp8 milyar lebih dan belanja transfer Rp1,8 triliun lebih. Defisit Rp362 milyar lebih, penerimaan pembiayaan Rp993 milyar lebih, pengeluaran pembiayaan Rp250 milyar, pembiayaan netto Rp743 milyar lebih dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) Rp381 milyar lebih. “Secara prinsip dari raperda pertanggungjawaban APBD 2024 yang kami sampaikan ada beberapa yang tidak mencapai target, baik belanja maupun pendapat yang dipasang sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Namun hilirnya telah terjadi pengendalian yang maksimal, terbukti kita bisa mendapatkan Silpa Rp381 milyar lebih,” katanya seraya berharap kedepan target yang dipasang dapat direalisasikan dengan potensi-potensi yang dimiliki, baik dari segi SDM maupun realisasi pendapatan. (bgn003)25070304

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di Ruang Rapat Krya Gosana, Kantor Bupati Puspem Badung, pada Selasa (29/4/2025). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua III Made Sunarta membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025.

“Hari ini kita membahas LKPJ Bupati dan besok (Rabu, 30/4/2025) akan disidangkan. Saya sudah menerima dokumen masukan berupa catatan-catatan dari semua komisi yang disiapkan oleh masing-masing tenaga ahli, baik tenaga ahli fraksi maupun tenaga ahli DPRD,” katanya Anom Gumanti kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat.

Menurut Anom Gumanti, pembahasan kali ini berada pada masa transisi antara Bupati Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Ketut Suiasa dengan Bupati Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta. “Saya kira teman-teman tidak terlalu banyak memberikan catatan-catatan. Kita tahu pada kepemimpinan Bapak Giri Prasta dan Bapak Ketut Suiasa sudah berjalan sesuai dengan visi dan misinya,” tandasnya. (bgn003)25042910

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Kamis (13/2/2025). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I AAN Ketut Nadi Putra dan Wakil Ketua III Made Sunarta mengagendakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung Tahun 2025 – 2045.

Bupati Nyoman Giri Prasta menyampaikan Raperta tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2025 – 2045 merupakan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. ”Perlu juga kami pertegas bahwa sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan muatan materi berdasarkan peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta adanya kepastian hukum. Pada kesempatan ini perkenankan saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada dewan yang terhormat, yang telah melakukan serangkaian proses pembahasan rancangan peraturan daerah dan rampung tepat pada waktunya. Hal ini bukanlah merupakan pekerjaan yang sederhana dan formalitas semata, melainkan di dalamnya melekat suatu amanat yang harus dapat kita pertanggungjawabkan bersama kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Badung,” katanya

Menanggapi masukan dari PU fraksi-fraksi, Giri Prasta antara lain menyampaikan tujuan penataan ruang sudah tepat, namun diperlukan upaya untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian pembangunan dan tata ruang yang secara makro telah didahului dengan kajian lingkungan hidup strategis terhadap Raperda RTRW sehingga telah diintegrasikan antara kegiatan dan rencana program dalam RTRW dengan isu pembangunan berkelanjutan dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan, mengurangi permasalahan transportasi khususnya kemacetan serta pengaturan tingkat kepadatan penduduk. Untuk ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sependapat dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dengan ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang serta arahan sanksi berupa sanksi administrasi yang diberikan bagi pelanggaran pemanfaatan ruang.

”Saya sependapat dengan pandangan fraksi agar RTRW mengkompilasi dengan informasi geospasial dapat saya jelaskan bahwa dari aspek perencanaan ruang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi RTRW provinsi, kabupaten, kota, dan RDTR. Dalam penyusunan RTRW kabupaten, pemerintah daerah harus melakukan tahapan penyusunan peta dasar dan mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial. Dalam hal ini penyusunan revisi RTRW Kabupaten Badung dalam tahap penyusunan informasi geospasial dasar telah menggunakan data digital citra tegak satelit resolusi tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2022 dan menggunakan data digital rupa bumi indonesia (RBI) skala 1:25.000 sesuai dengan tanda terima data produk informasi geospasial tahun 2023 dengan badan informasi geospasial serta Informasi Geospasial Dasar (IGD) RTRW Kabupaten Badung pada tanggal 5 september 2023 telah mendapat rekomendasi persetujuan informasi geospasial dasar sebagai pedoman dalam penyusunan peta rencana oleh Badan Informasi Geospasial,” katanya.

Menurut Bupati, dari aspek pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten telah memanfaatkan sistem informasi penataan ruang Batara (Badung Tata Ruang) sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi tata ruang dan perizinan secara digital.

Terkait dengan penyusunan RTRW berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan sesuai asas hierarki komplementer tentunya RTRW kabupaten mengacu pada muatan rencana tata ruang di atasnya di antaranya seperti Perda nomor 2 tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Bali tahun 2023 – 2043 yang memuat bahwa untuk tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan tempat pengolahan sampah reduce, recycle dan reuse (TPS3R) diatur lebih lanjut pada RTRW kabupaten/kota dan RDTR kabupaten/kota.

Bupati menyatakan Raperda RTRW ini telah memuat sistem jaringan persampahan diarahkan untuk mengelola sampah berbasis sumber dengan sarana pengelolaan sampah berupa TPS3R yang direncanakan di seluruh kecamatan dan sarana TPST yang terletak di Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta Selatan. ”Kami mendukung terhadap RTRW sebagai pendorong perkembangan wilayah, sinkron dengan pengembangan investasi, namun di satu sisi dapat mengendalikan kawasan yang dipertahankan seperti LSD dan LP2B. Dalam RTRW ini pada rencana pola ruang sudah memuat kawasan pertanian tanaman pangan sekaligus ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 6.675 hektare dan telah dijabarkan secara lebih terperinci pada Keputusan Bupati Badung nomor 284/048/hk/2024 tentang penetapan peta dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten serta telah sinkron dengan penjabaran dalam peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang di masing-masing kecamatan,” katanya.

Bupati menegaskan Raperda RTRW Kabupaten Badung disusun sesuai asas hierarki harus berpedoman pada Perda Provinsi Bali nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023 – 2043 dan telah dijabarkan menjadi rencana detail tata ruang di masing-masing kecamatan dalam kurun waktu 20 tahun perencanaan dan ditetapkan dengan peraturan bupati. Pada muatan rencana struktur ruang Raperda RTRW telah memuat rencana jaringan transportasi sebagai upaya mengurai kemacetan di wilayah Badung Tengah meliputi rencana Jalan Simpang Gatot Subroto – Canggu – Mengwi, rencana Jalan Abianbase – Sempidi – Sading – Gulingan dan peningkatan ruas beberapa ruas jalan di sekitarnya.

Untuk wilayah Badung Selatan meliputi rencana pembangunan jalan lingkar Kuta Selatan dengan prioritas pada segmen 4 meliputi Jalan Pantai Cemongkak – Kawasan Jimbaran Hijau dan berikutnya pada segmen 2 Ruas Jalan Alas Arum – Jalan Raya Uluwatu sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di wilayah selatan.

”Raperda RTRW Kabupaten Badung telah disusun dengan didahului dengan penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis, sehingga muatan rencana struktur maupun pola ruang telah mempertimbangkan asas pembangunan berkelanjutan, komposisi kawasan lindung mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali maupun Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita dan kawasan budidaya telah juga mempertimbangkan tren, karakteristik dan potensi wilayah. Pencermatan terhadap penetapan Kecamatan Petang dan Abiansemal sebagai kawasan perkotaan agropolitan telah mempertimbangkan potensi pertanian di Kecamatan Petang dan Abiansemal mengingat agropolitan merupakan konsep kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi berbasis pertanian terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian di sekitarnya,” katanya. (bgn003)25021308