Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung akan berencana membangun Museum Perdamaian Bali di Jl. Legian, Kuta. Untuk itu, Pemkab Badung bersama DPRD mulai mematangkan rencana pembangunan tersebut dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Ketua Komisi II DPRD I Made Sada dan Anggota DPRD Wayan Puspa Negara di Ruang Rapim Sekretariat DPRD Badung pada Rabu (3/12/2025).

Ketua DPRD Anom Gumanti menyatakan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal penyusunan konsep museum yang ditargetkan menjadi ikon edukasi dan ruang refleksi nilai-nilai perdamaian di Bali. Dia menekankan pentingnya konsep museum yang bukan sekadar megah secara fisik, tetapi juga kuat secara filosofi dan sejarah. “Museum Perdamaian Bali harus memiliki narasi yang kuat, bahwa Bali adalah ruang harmoni, tempat kita belajar dari masa lalu untuk menjaga masa depan,” kata Anom Gumanti kepada sejumlah wartawan pada Kamis (4/12/2025).

Made Sada dan Puspa Negara juga menyoroti detail perencanaan agar museum yang dibangun benar-benar relefan dan memiliki nilai manfaat baik bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Made Sada menekankan bahwa desain museum harus mencerminkan semangat perdamaian dan kearifan lokal. “Jangan hanya bagus secara arsitektur, tapi juga bermakna,” katanya.

Konsep desain dipaparkan oleh Tim Konsultan Perencanaan Dinas PUPR Badung mulai dari struktur bangunan, konsep ruang, hingga penguatan nilai budaya Bali yang menjadi roh pembangunan museum tersebut.

Sementara Plt. Asisten I Wayan Wijana menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengawal proses pembangunan museum dengan baik. “Kami berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan transparan, terukur, dan saling bersinergi antar-OPD,” ujarnya.

Dia menyampaikan Pemkab Badung menargetkan Museum Perdamaian Bali menjadi destinasi budaya baru di kawasan Kuta, menambah daya tarik dan nilai kawasan sebagai destinasi wisata dunia.

Hadir juga dalam rapat tersebut jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Dinas Kebudayaan, PUPR, Bappeda, BPKAD, Bagian Tata Pemerintahan, hingga Camat dan Lurah Kuta. (bgn003)25120407

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan DPRD Bali terkait Raperda Rencana Pembangunan Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029 dan pertanggungjawaban APBD 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bali ke-23 di Denpasar pada Rabu (9/7/2025).

“Kami mengapresiasi komitmen para anggota DPRD terhadap seluruh rangkaian proses pembahasan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dan Pertanggungjawaban APBD 2024 yang telah mendapat keputusan bersama,” kata Koster dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya itu.

Dia menjelaskan dokumen RPJMD akan menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Bali untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini merangkum visi, misi, serta program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030, yang diarahkan untuk mewujudkan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui pola pembangunan terencana dan menyeluruh dalam Bali Era Baru.

Dimensi utama yang diusung dalam RPJMD mencakup upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam, manusia, dan budaya Bali, sekaligus menghadapi tantangan baik dari dalam daerah, nasional, maupun global. Semuanya dikelola lewat pendekatan satu pulau, satu perencanaan, satu tata kelola.

Sementara itu, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 disampaikan sebagai bentuk laporan keuangan pemerintah yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koster menyebut, dokumen ini juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Raperda ini sekaligus menguatkan komitmen kita mewujudkan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ucapnya.

Gubernur Koster menyampaikan secara rinci komponen perubahan dalam rancangan APBD Induk Tahun 2025, yakni pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp6,02 triliun, dinaikkan menjadi Rp6,5 triliun. Kenaikan ini terutama berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang naik Rp475 miliar, termasuk dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. “Pajak Daerah semula Rp2,6 triliun lebih, menjadi Rp2,8 triliun lebih. Retribusi daerah dari Rp337 miliar lebih menjadi Rp360 miliar lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Rp193 miliar lebih menjadi Rp226 miliar lebih. Lalu, lain-lain PAD yang sah dari Rp439 miliar lebih menjadi Rp608 miliar lebih,” ucap Koster.

Sementara pendapatan dari pusat (pendapatan transfer) justru sedikit berkurang karena penyesuaian dana alokasi khusus (DAK) fisik. Penurunan tercatat sekitar Rp2 miliar. Dari sisi belanja, alokasi daerah juga mengalami kenaikan dari Rp6,8 triliun menjadi Rp7,07 triliun. Namun komposisinya diubah. Belanja operasional meningkat Rp 60 miliar menjadi Rp 4,9 triliun, sedangkan belanja modal justru turun menjadi Rp849 miliar. Belanja tidak terduga pun dikurangi menjadi Rp55 miliar, sementara belanja transfer naik signifikan hingga menembus Rp1,2 triliun, sebagian besar dari bagi hasil ke kabupaten/kota. Akibatnya, Bali akan mengalami defisit anggaran Rp569 miliar. Tapi defisit itu akan ditutupi lewat pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 yang mencapai Rp623 miliar, ditambah rencana penerimaan pinjaman daerah Rp347 miliar.

Perubahan APBD ini, menurut Koster, dilakukan berdasarkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS), serta menyesuaikan proyeksi pendapatan dan belanja tahun berjalan. “Hal ini menyesuaikan dengan kondisi keuangan terkini, Instruksi Presiden soal efisiensi belanja, serta kebutuhan mendesak program-program pemerintah daerah,” jelasnya. (bgn008)25070910

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan I Tahun 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar pada Senin (28/4/2025). Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede mengagendakan pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2024 serta Penyampaian Pidato Pengantar Walikota terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.

Ketua Komisi II DPRD Denpasar I Wayan Sutama membacakan rekomendasi DPRD sekaligus menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2024. Rekomendasi ini merupakan hasil pengawasan dan telaahan mendalam yang dilakukan DPRD terhadap laporan kinerja pemerintahan.

Dalam sambutannya, Walikota Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD Kota Denpasar yang telah memberikan rekomendasi atas LKPJ Tahun 2024. Jaya Negara menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja keras DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta telaahan mendalam terhadap laporan yang telah disampaikan. “Rekomendasi dari DPRD Kota Denpasar ini akan segera kami tindaklanjuti demi meningkatkan kinerja pemerintahan. Rekomendasi ini juga menjadi pedoman strategis dalam penyusunan kebijakan untuk mewujudkan Denpasar yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Walikota juga memperkenalkan tiga Ranperda yang diajukan untuk dibahas bersama DPRD. Yakni, Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Denpasar Tahun 2025-2045. Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat, dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Jaya Negara menjelaskan bahwa penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014. Ranperda ini bertujuan untuk membangun kerangka strategis pengelolaan kependudukan jangka panjang secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. “Sebagai kota yang heterogen dengan dinamika sosial budaya yang tinggi, perencanaan pembangunan kependudukan di Denpasar menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Selanjutnya, Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat disusun untuk memperkuat tata kelola keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan kota yang kompleks. Ranperda ini akan mengatur berbagai aspek ketertiban sosial, penyelenggaraan ketenteraman umum, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat. “Tantangan urbanisasi, perubahan sosial, serta dinamika lingkungan menuntut penguatan regulasi untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan harmonis di Kota Denpasar,” katanya.

Ranperda ketiga berfokus pada pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan investasi, memperkuat ekonomi daerah, serta membuka lapangan kerja. “Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha melalui regulasi yang pro-investasi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pemerataan ekonomi,” katanya.

Dia menegaskan bahwa seluruh upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. “Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis Denpasar akan terus melaju menjadi kota kreatif berbasis budaya yang tangguh, berdaya saing global, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penyerahan dokumen resmi Ranperda oleh Walikota Denpasar kepada pimpinan DPRD Kota Denpasar untuk selanjutnya dibahas bersama dalam masa persidangan berikutnya.

Hadir Wakil Ketua DPRD Ida Bagus Yoga Adi Putra dan I Made Oka Cahyadi Wiguna, Wakil Walikota Kadek Agus Arya Wibawa, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar, Sekretaris I TP PKK Denpasar Ny. Arya Wibawa, pimpinan OPD Pemkot Denpasar, serta para undangan. (*/bgn003)25042801

Mangupura, Bali Globalnews

Komisi I DPRD Badung memperdalam kebijakan daerah dalam memproteksi dengan regulasi sebagai payung uukum untuk menangani Covid-19. Untuk itu, Komisi I yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta, mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Lombok Timur, Senin (28/9).

Menurut Made Sunarta, kepala daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di daerahnya masing-masing dengan memperhatikan kebijakan pusat dan dapat mengedapankan sinergitas.

Menindaklanjuti instruksi Mendagri, Pemerintah Kabupaten Badung sudah memiliki regulasi /payung hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam administrasi. Sunarta pun menanyakan apakah Kabupaten Lombok sudah menindaklanjuti hal tersebut? Terkait kebijakan daerah dalam memproteksi penanganan Covid-19 ini, mengarah pada kebijakan jangka panjang atau jangka pendek, karena pada masa new normal ini kasus terpapar virus terus meningkat.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19 bagi masyarakat dan badan hukum yang melaksanakan kegiatan agar melaksanakan protokol kesehatan, dan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan pada kegiatan keagamaan, tempat kerja atau perkantoran, Kegiatan fasilitas publik, kegiatan sosial budaya, kegiatan di pasar tradisional, kegiatan pelayanan jasa dan perdagangan, kegiatan kontruksi, moda transportasi, kegiatan di rumah makan atau restoran, kegiatan perhotelan, pariwisata, kegiatan perkoprasian dan UMKM/IKM, kegiatan kepemudaan dan orahraga, kegiatan pertanian dan pendidikan dan pelatihan, dan pengawasan atas pelaksanaan penerpan protokol kesehatan dalam memberikan rasa tentram, mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dengan koordinasi dengan pihak terkait dan pengawasan dilakukan dengan koordinasi dengan camat dan kepala desa setempat.(bgn122)20092921