Nasional,Baliglobalnews

DPR RI memastikan pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekaligus menepis isu di media sosial yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk proyek pemerintah.

“Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Senin.

Ace menjelaskan dana haji itu sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi oleh Komisi VIII DPR RI.

“Dan sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur,” kata dia.

Dia menjelaskan, dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk (obligasi syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN).

“Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga,” ujarnya.

Jadi, dia menerangkan dana haji itu ada yang disimpan di bank-bank syariah, ada yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga. Surat berharga itu menurutnya memiliki nilai manfaat yang didapatkan dari penempatan di sukuk tersebut.

Ace mengatakan karena uang haji ditempatkan dengan skema SBSN maka bagi siapa pun yang mempergunakan SBSN tersebut menjadi hak yang menggunakannya. Namun, lanjut dia, ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN itu.

“Yaitu ya rata-rata flat di angkat 7 persen, nah karena itu dana haji akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme pemanfaatan di perbankan syariah, ada yang diinvestasi dalam negeri, investasi luar negeri, termasuk di antaranya soal surat berharga syariah negara itu,” papar-nya.

Dia meyakinkan masyarakat bahwa para jamaah mendapatkan nilai manfaat dari penempatan dana haji tersebut. Contohnya, menurut dia pembiayaan total haji per orang untuk 2019 lalu sesungguhnya mencapai Rp70 juta sementara jamaah haji hanya membayar Rp35 juta.

“Nah dari mana sisa pembayaran yang Rp35 juta sisanya? Ya itu diambil dari nilai manfaat dana kelolaan haji itu. Jadi memang dana haji tersebut ya ada, dan aman,” ucap Ace.

Dia pun mengimbau masyarakat agar jangan terlalu percaya terhadap informasi yang kebenarannya belum terbukti, termasuk mengenai dana haji tersebut. Kalau ada sesuatu yang meragukan informasi tersebut sebaiknya kata dia tabayyun (mencari kejelasan) termasuk juga soal dana haji ini.

“Kalau, misalnya, masyarakat menarik dana haji, itu diperbolehkan, tapi tentu nanti ada konsekuensi, konsekuensi-nya, misalnya, dia tidak bisa mendapatkan nomor porsi, atau nomor porsi-nya akan gugur,” kata Ace.

Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Endang Maria Astuti yang mengatakan dana haji tidak digunakan oleh pemerintah. Sebab, jika akan digunakan BPKH pasti akan menyampaikan-nya kepada DPR.

Endang pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan hoaks terkait dana haji tersebut.

“Insya Allah komisi VIII DPR akan memastikan dana haji dikelola dengan aman sesuai dengan syariah Islam,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang menjelaskan, dana haji yang bersumber dari setoran pendaftaran haji sesuai amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, dikelola oleh BPKH. Setoran Rp25 juta itu dikelola oleh BPKH selama masa daftar tunggu.

“Hasil kelolaan BPKH itu yang melunasi seluruh kebutuhan berangkat haji setiap jamaah. Jamaah haji kita pada dasarnya hanya membayar rata-rata Rp35 juta, padahal biaya haji dibutuhkan sekitar Rp64 Juta-Rp70 juta setiap jamaah. Untuk mencukupi itulah BPKH diamanatkan mengelola uang haji agar tertutupi kekurangannya,” ucap-nya.

Menurut Marwan, dapat dipastikan bahwa yang mengelola uang haji adalah BPKH. DPR selalu mengawasi dan meminta perkembangan kelolaan ke BPKH agar uang haji dapat dipantau dalam prosedur yang baik dan menghasilkan.

Mengenai isu di media sosial yang menyebut dana haji digunakan untuk proyek pemerintah, Marwan menilai isu itu sengaja dibuat pihak tak bertanggung jawab agar masyarakat resah.

“Karena selama ini uang haji tidak ada masalah, kenapa sekarang gencar beritanya?” ujarnya.(bgn123)21060708

Nasional, Baliglobalnews

DPR RI akan menggelar rapat paripurna pada Kamis pukul 14.00 WIB dengan agenda pengambilan keputusan TIngkat II terkait dengan calon Kapolri atas nama Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah diajukan Presiden Jokowi untuk dimintai persetujuan oleh DPR.

Pelaksanaan rapat paripurna tersebut tertuang dalam Surat Kesekjenan DPR RI Nomor: PW/00833/DPR RI/2021 perihal Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 21 Januari 2021.

Dalam surat itu disebutkan agenda rapat paripurna adalah laporan Komisi III DPR RI tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut akan didahului dengan pelantikan anggota DPR RI Pengganti Antarwaktu (PAW).

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyetujui penunjukan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dalam rapat internal Komisi III DPR pada hari Rabu (20/1).

Seluruh fraksi menyatakan setuju Komjen Pol. Listyo Sigit sebagai Kapolri dan juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Pol Idham Azis dari jabatan Kapolri.

“Berdasarkan catatan fraksi-fraksi, akhirnya pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Pol. Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Pol. Listyo Sigit sebagai Kapolri,” kata Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry dalam rapat internal Komisi III DPR di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, keputusan Komisi III DPR RI tersebut akan ditetapkan dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR dalam waktu terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum pengambilan keputusan tersebut, masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan pandangannya. Seluruh fraksi menyatakan setuju pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Ada tiga fraksi yang memberikan catatan yaitu Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat.(bgn123)21012111

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, berharap Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit, yang telah disetujui memimpin institusi itu oleh Komisi III DPR, dapat memaksimalkan koordinasi dan komunikasi antar-lembaga untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

“Saya berharap Polri dapat lebih memaksimalkan kordinasi dan komunikasi antar lembaga guna memudahkan dan menyelesaikan berbagai macam pekerjaan rumah dan permasalahan yang beragam,” kata Syamsuddin, di Jakarta, Kamis.

Hal itu dia katakan terkait keputusan rapat internal Komisi III DPR pada Rabu (20/1) yang menyetujui jenderal polisi itu sebagai calon kepala Kepolisian Indonesia.

Syamsuddin menilai masih banyak kementerian/lembaga yang memiliki ego sektoral sehingga menjadi hambatan dalam mewujudkan visi Nawacita Presiden Jokowi. Menurut dia, komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang utama dijalankan kementerian/lembaga.

Ia mengatakan agar kedepan Kepolisian Indonesia dapat lebih bersahabat dengan masyarakat dan selalu hadir di tengah masyarakat tanpa melihat pangkat dan jabatan serta keterbatasan.

“Saya apresiasi Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit yang ingin melayani masyarakat dengan cepat seperti memesan makanan cepat saji. Tentu itu harus dapat direalisasikan dalam program 100 hari kinerjanya sebagai prestasi ke depannya, usai dia menjabat sebagai kepala Kepolisian Republik Indonesia,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan selamat dan sukses serta berharap Sigit amanah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta membawa Kepolisian Indonesia semakin maju dan profesional.

Sigit merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1991 dan dia dilahirkan di Ambon pada 5 Mei 1969. Dengan demikian, dia masih memiliki waktu dinas aktif sebagai polisi selama tujuh tahun lagi. 

Sepanjang sejarah, Kepolisian Republik Indonesia pernah dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Said Soekanto Tjokrodiatmojo pada 1945-1959 (kepala pertama Kepolisian Republik Indonesia). Inilah masa kepemimpinan paling lama di organisasi itu.(bgn123)21012109

Nasional, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi Otonomi Khusus Papua secara menyeluruh sehingga tujuan Otsus bisa tercapai.

“Pimpinan DPR telah mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi Otsus Papua secara menyeluruh, sehingga tujuan Otsus yaitu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif,” kata Puan dalam pidato di Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Parlemen, Jumat.

Dia juga menyarankan agar pemerintah terus membuka dan melakukan komunikasi dengan para tokoh Papua dan Papua Barat. Langkah itu menurut dia agar terbangun keselarasan pandangan dan sikap dalam menjalankan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

“Berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan Otsus, pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021, DPR RI telah melakukan kunjungan ke Aceh dan Yogyakarta,” ujarnya.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan Pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden Jokowi tanggal 4 Desember 2020 terkait perubahan kedua UU nomor 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dia mengatakan, Surat Presiden tersebut akan diproses sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku, serta akan dibahas pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 yang akan dimulai pada 10 Januari 2021.(bgn123)20121107

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas terkait klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa (1/12).

“Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga di pandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini,” kata Azis di Jakarta, Rabu.

Azis mengutuk klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara West Papua. Menurut dia, Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas,” ujarnya.

Dia menyakini masyarakat Papua Barat tidak terlibat dalam pembentukan ULMWP, sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim kemerdekaan tersebut.

Azis menegaskan, keberadaan wilayah Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional.

“Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI, dan dunia Internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh,” katanya.

Azis menyakini, masyarakat Papua Barat tidak akan terprovokasi dengan isu tersebut, dan sejarah kehidupan berdampingan membuktikan bahwa masyarakat Papua Barat sangat mencintai Indonesia, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia mencintai masyarakat Papua dan Papua Barat.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua bagian dari Indonesia dan saling menghormati, rukun dan hidup berdampingan, sehingga untuk memahami keberagaman itu, perlu berada di Indonesia tidak bisa asal klaim dari luar negeri.

“Justru seharusnya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Dan bukan atas sponsor kelompok-kelompok asing yang tidak jelas asal usulnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.(bgn123)20120215

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengimbau kepada seluruh pasangan calon atau kontestan pada Pilkada Serentak 2020 agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dimainkan pihak yang berharap munculnya kegaduhan, khususnya di masa tenang pada 6-8 Desember.

“Bersama kita jaga muruah pilkada saat masa tenang nanti, jangan cepat terprovokasi. Kita jaga suasana harmonis dan nyaman, baik pasangan calon maupun relawan bisa menghentikan seluruh aktivitas kampanye sesuai dengan aturan PKPU,” kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Rabu.

Dia meminta kepada semua pihak, khususnya saat kampanye yang dilakukan melalui media sosial, harus mampu menahan diri dan tidak terpancing dengan narasi yang bersifat propaganda.

Menurut dia, DPR juga berharap Bawaslu dan Kemenkominfo untuk memantau dan bersikap tegas terhadap konten-konten yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan pilkada itu sendiri.

“Suasana yang harmonis ini harus terus kita jaga, jangan terpancing dengan provokasi yang mengarah adu domba atau memecah belah persatuan menjelang pesta demokrasi,” ujarnya.

Azis menilai meredam dengan langkah-langkah cepat sangat dibutuhkan agar aroma provokatif tidak menjadi akar masalah sehingga diharapkan peran Bawaslu dan Kemenkominfo untuk mengantisipasi gejolak yang tidak diharapkan.

Dia juga meminta KPU dan Bawaslu mampu mengantisipasi polemik penggunaan ribuan kertas suara yang sebelumnya dinyatakan rusak hasil penyortiran petugas.

“Agar tidak menimbulkan kendala pada hari pencoblosan di tempat pemungutan suara nanti. Termasuk upaya memanfaatkan kelemahan penyelenggara,” katanya.

Menurut dia, Bawaslu harus memberikan saran perbaikan kepada KPU terkait ditemukan lembar kertas suara rusak dengan meminta dilakukan penggantian seluruhnya.

Politikus Partai Golkar itu juga berharap pendistribusian logistik untuk pilkada dapat dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah sehingga tidak muncul permasalahan di tempat pemungutan suara (TPS).(bgn123)20120211