Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali  melaksanakan diskusi bersama pelaku usaha, instansi terkait dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali.

“Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 ini mewajibkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi melaksanakan forum konsultasi publik yang melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk dari kalangan praktisi, birokrasi, perusahaan, pebisnis dan pelaku usaha. Dengan harapan ke depan agar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa lebih meningkat dari tahun sebelumnya,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana saat Forum  Konsultasi Publik Standar Pelayanan DPMPTSP Tahun 2023, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Selasa (31/1/2023).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman, hingga solusi terkait pelayanan kepada  masyarakat untuk mengetahui tingkat layanan yang diperoleh masyarakat, pebisnis dan pelaku usaha itu sendiri. Seperti yang diketahui bersama bahwa pengurusan ijin berusaha saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem OSS yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana memaparkan bahwa seperti yang kita ketahui bersama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 masuk ke dalam 5 Besar Pelayanan Terbaik se-Indonesia dan mendapatkan nilai (A), sehingga untuk ke depan pelayanan terhadap publik khususnya layanan perijinan dan non perijinan harus ditingkatkan berdasarkan dengan standar yang diberlakukan.

Sesuai dengan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan proses perijinan baik melalui sistem OSS usaha maupun prestise yang melaksanakan proses perijinan dan non perijinan. Dimana prestise merupakan aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, namun saat memasuki sistem OSS maka itu sudah menjadi kewenangan pusat termasuk SOP yang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PMPTSP Provinsi Bali adalah memberikan respon terhadap pengaju ijin untuk segera diperbaiki/ pembenahan kembali. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara langsung di kantor, media sosial dan call center, termasuk pendampingan langsung kabupaten lainnya. OSS pasti, cepat dan murah sehingga pelaku usaha yang ingin mengurus ijin jangan menggunakan calo lagi. OSS yang tercatat satu tahun terakhir sebanyak 3.000 baik berupa perijinan dan non perizinan. (bgn003)23013111

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menghadiri dan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung, AA Ngr Arimbawa dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung, Agus Aryawan, tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik.

Pada kesempatan tersebut Wabup Suiasa juga meluncurkan Aplikasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ”Aku Dicari”sekaligus penyerahan masker kain secara simbolis bantuan dari Korea International Cooperation Agency (Koica) dan United Nations Development Programme (UNDP) bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, kepada OPD yang melaksanakan pelayanan publik diantaranya Disdukcapil, DPMPTSP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan yang lainnya di Ruang Rapat Disdukcapil, Rabu (22/7).

Wabup Suiasa dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya penandatanganan PKS ini, karena amat penting di dalam validasi data kependudukan. Kegiatan itu merupakan upaya membangun sinergitas antara Disdukcapil dan DPMPTSP dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, mudah dan cepat sehingga masyarakat yang mengajukan permohonan tidak banyak terbuang waktunya hanya untuk mengurus pelayanan saja.

Suiasa menyebutkan Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memberikan pelayanan publik yang prima, berupa layanan yang ”CDMA” yaitu cepat dalam artian pelayanan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, berbasis digital dan menggunakan IT maka wajib dibuatkan aplikasi dan inovasi. Berikutnya, dekat yang dimaksudkan bahwa masyarakat tidak perlu datang langsung ke Kantor Disdukcapil untuk mengurus administrasi kependudukan tapi cukup datang ke kantor camat wilayah masing-masing.

”Kemudian dekatnya ini juga dimaksudkan bagi calon penduduk yang akan ber-KTP berusia 16 tahun yang akan beranjak ke 17 tahun di ranah SMA. Ini juga dibuatkan MoU dengan pihak sekolah untuk perekaman KTP. Jika yang bersangkutan nanti beranjak 17 tahun, KTP-nya tinggal dicetak saja maka potensi wajib KTP Badung tahun depan sudah 100 persen,” katanya.

Dulu, kata dia, masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat tapi cetaknya masih di Disdukcapil dan sekarang ini ada administrasi yang bisa dicetak oleh masyarakat sendiri, karena sudah ada regulasi kertasnya tidak harus menggunakan kertas lama yang menggunakan kode-kode kenegaraan, sekarang ini cukup menggunakan barcode saja. ”Di mana pun masyarakat berada bisa mengurus administrasi kependudukan dan langsung mencetaknya dengan aplikasi yang kami namai ‘Aku Dicari’ yaitu Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri,” katanya seraya berharap langkah itu dapat meringankan masyarakat karena tidak perlu mencetak administrasi kependudukan ke Kantor Disdukcapil tapi cetak sendiri karena sudah bisa online.

Dia menyebutkan saat ini sudah terjadi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, di mana dulu ada ”Akusapa” Administrasi Kependudukan Satu Paket yaitu dengan satu permohonan masyarakat mendapatkan tiga produk yang keluar. ”Karena itulah kami selalu berinovasi bersama jajaran bagaimana dalam pelayanan publik ini benar-benar prima,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan M itu murah. Dalam hal ini di Badung sudah digratiskan biayanya. Sedangkan A adalah akurat di mana di balik penggunakan sistem administrasi digital dan aplikasi hasilnya pun harus akurat. ”Inilah konsep pelayanan prima yang diterjemahkan. Oleh karena itu sekarang ini kami membuat sebuah aplikasi yang disebut ‘Aku Dicari’ Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri yaitu masyarakat bisa mendaftar dan mencetak sendiri hasil permohonannya.

Sementara Kadisdukcapil, AA Ngr. Arimbawa, melaporkan bahwa perjanjian kerjasama antara Disdukcapil dengan DPMPTSP ini tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan, di mana perjanjian kerjasama ini terwujud setelah sebelumnya diterbitkan surat persetujuan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 470/5506/Dukcapil tanggal 22 Mei 2020 perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Menurut dia, PKS ini baru pertama diwujudkan dan kedepannya diharapkan ada PKS-PKS baru lagi dengan lembaga-lembaga lainnya. Selain aplikasi Aku Dicari, Disdukcapil juga punya inovasi LACIKU dan antrean on line yang disebut NGANTRE.Com dimana masyarakat bisa mengatur daftar antreannya dari rumah dengan menggunakan android.

Terkait dengan penerapan budaya hidup baru pihaknya tetap mengedepankan protokol kesehatan. ”Saat ini pelayanan dalam rangka adaptasi gaya hidup baru, Disdukcapil tetap menerapkan protokol kesehatan, pembersihan ruangan dengan disinfektan secara rutin, jaga jarak serta pemberian sekat pada tempat layanan Disdukcapil. Selain itu setiap yang masuk kantor diwajibkan cuci tangan, pemakaian masker dan pengecekan suhu tubuh,” kata mantan Camat Kuta Utara ini. (bgn/humas)20072209