Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan mengeluarkan peringatan keras terhadap maraknya pembangunan ilegal yang menabrak aturan tata ruang. Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I yang dihadiri Ketua DPRD I Nyoman Arnawa, lembaga legislatif ini menegaskan tidak akan ada lagi toleransi bagi investor yang nekat melanggar aturan.

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Tabanan pada Selasa (3/2/2026) merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) di tiga kecamatan, yakni Kediri, Kerambitan, dan Selemadeg Timur.

Ketua DPRD Nyoman Arnawa menyoroti fenomena klasik di mana investor berani membangun fisik terlebih dahulu dan baru mengurus administrasi belakangan. Dia meminta sistem pengawasan dirombak total agar pelanggaran bisa dideteksi sejak awal. “Jangan sampai kita dihadapkan pada bangunan yang sudah jadi 70 hingga 90 persen baru ada laporan. Ini sistemnya harus diubah. Kalau kita biarkan pola ‘bangun dulu izin belakangan’ ini terus terjadi, sebentar lagi Tabanan ini akan habis, sawah kita akan hilang,” katanya.

Arnawa juga meminta Satpol PP dan OPD terkait tidak ragu dalam bertindak. “Tidak ada lagi tebang pilih. Apapun yang melanggar, kita sikat! Kita harus menjaga lumbung pangan kita (LSD) agar tidak punah oleh pembangunan liar,” katanya.

Sementara Ketua Komisi I Gusti Nyoman Omardani memaparkan hasil sidak lapangan yang mengungkap tiga kategori pelanggaran utama yang kini menjadi atensi serius yaitu pertama, proyek yang berjalan tanpa mengantongi dokumen legalitas apa pun. Kedua memiliki izin PBG, namun fisik di lapangan berbeda dengan dokumen yang diajukan. Ketiga Pembangunan yang menabrak sempadan sungai dan pantai, serta mengabaikan penolakan ITR (Informasi Tata Ruang). “Selain itu, persoalan yang kami temukan adalah pengawasan terhadap peraturan yang ada cukup rendah, sehingga memicu adanya pelanggaran. Masalahnya bukan sekadar mekanisme perizinan, tapi komitmen penegakan aturan,” katanya.

Pihaknya juga menepis alasan aparat di tingkat bawah (camat dan perbekel) yang mengaku kesulitan mengawasi, karena sistem perizinan saat ini berbasis online single submission (OSS). “Izin atau tidak, kepala desa dan kawil wajib tahu setiap aktivitas di wilayahnya. Jangan jadikan OSS sebagai alasan untuk menutup mata terhadap pembangunan ilegal. Kami minta DPMPTSP memberikan data NIB atau ITR yang ditolak ke tingkat desa, agar pengawasan bisa dilakukan secara sinkron,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjut, DPRD Tabanan menginstruksikan eksekutif untuk segera mengumpulkan para Perbekel se-Kabupaten Tabanan guna diberikan sosialisasi masif mengenai regulasi perizinan dan penegakan Perda, demi menyelamatkan tata ruang Kabupaten Tabanan. (bgn020)26040205

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar rapat bersama Forum Konsultasi Publik di Mall Pelayanan Publik Sewaka Dharma pada Kamis (12/8).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus, mengatakan FKP tersebut didasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkup

Instansi Pemerintah dan Surat KemenPANRB Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2021, Nomor B/83/PP.02/2021 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik Tahun 2020.

“Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan

sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar IB Benny ketika memimpin rapat.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar, IB Alit Adhi Merta, dimana latar belakang dilaksanakan Forum Konsultasi Publik yaitu merupakan dialog diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan dengan publik.

“Forum Konsultasi Publik yang melibatkan masyarakat, swasta, akademisi, pemerintah bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dari publik untuk membangun pelayanan prima,” ujarnya. (bgn003)21081316

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar bekerja sama dengan PT Kantor Pos Cabang Denpasar untuk mempermudah masyarakat Denpasar dalam pengurusan dokumen perizinan. Penerapan inovasi itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara DPMPTSP Kota Denpasar bersama PT Kantor Pos Cabang Denpasar di MPP Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (1/2). 

Kepala DPMPTSP Kota Denpasar, IB Beny Pidada Rurus, mengatakan sebetulnya pihaknya telah bekerjasama dengan PT Pos Denpasar sejak 10 tahun silam. Hal itu merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Denpasar di dalam mempermudah pelayanan masyarakat tanpa harus bertatap muka. Dengan perjanjian ini juga pihaknya mengaku dapat melengkapi inovasi DPMPTSP yang melaksanakan pengajuan dokumen perizinan secara online.

”Kerjasama ini telah kita laksanakan sejak 10 tahun silam, namun setiap tahunnya kita terus berinovasi dan berkomitmen memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini juga sebagai langkah mempermudah pelayanan masyarakat di masa pandemi tanpa harus bertatap muka di dalam menyelesaikan dokumen perijinan,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap kolaborasi itu dapat menjadi solusi pengurusan dokumen perijinan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar di Graha Sewaka Dharma.

”Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan antar dari Kantor Pos dalam pengurusan pengambilan dokumen setelah selesai pengurusan sehingga kita dapat menghindari keramaian yang berpotensi terjadi penyebaran virus covid 19, DPMPTSP juga telah menyiapkan loket khusus sehingga keamanan dan kerahasiaan dokumen akan tetap terjaga,” paparnya.

Selain itu, pihaknya mengaku terus melaksanakan pembinaan dan pelatihan di Kecamatan karena salah satu langkah perijinan harus melalui kecamatan. Oleh karena itu, inovasi semacam itu terus ditingkatkan dan disosialisasikan.

”Dengan adanya kolaborasi ini tentunya masyarakat tidak perlu datang langsung melainkan secara online dengan melengkapi dokumen  dan dikirim lewat email dan setelah di-approve langsung bisa dikirim lewat Pos,” ujarnya.

Sementara Kepala Kantor Pos Denpasar, Imanuel Agoeng, mengatakan dengan kerjasama ini tentunya dapat mempermudah masyarakat di dalam pengambilan dokumen perizinan. Selain itu dengan kolaborasi tersebut masyarakat bisa lebih mudah di dalam menyelesaikan dokumen perijinan tanpa harus mengantre ataupun bertatap muka untuk menghindari terjadinya penyebaran virus di masa pandemi saat ini.

”Tentunya tujuan kita untuk memudahkan masyarakat di dalam pengurusan dokumen perijinan apalagi di masa pandemi saat ini. Selain itu kedepan pihaknya akan terus berinovasi Bersama Pemkot Denpasar di dalam memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya. (bgn003)21020126