Mangupura, Baliglobalnews

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Badung bersama TP PKK Kabupaten Badung melakukan studi tiru ke TP PKK Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Rombongan yang dipimpin Kadis PMD, Komang Budhi Argawa dan Ny. Giri Prasta beserta jajaran diterima Ketua II TP PKK Kota Batam, Hj. Hariyanti Jefridin, didampingi Ketua III Umiyati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam Novi Armadiastuti beserta seluruh pengurus TP PKK Kota Batam di Ruang Aula Engku Hamidah Kantor Walikota Batam, Batam Center, Senin (26/6/2023).

Keesokan hari dilanjutkan dengan kunjungan lapangan terkait program HATInya PKK di Tibelat Farm yang terletak di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dan diterima oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Mardanis dan Camat Sekupang Khamarul Azmi, serta pihak pengelola Tibelat Farm Ray Shandy Stefandy. Tibelat Farm sendiri adalah pihak swasta yang bekerjasama dengan PKK Kota Batam yang terdapat perkebunan, perikanan air tawar, serta terdapat tempat belajar untuk siswa ataupun mahasiswa yang hendak belajar tentang pertanian dan perikanan air tawar.

Komang Budhi Argawa menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan standar mutu dan pengembangan 10 program pokok dari TP. PKK Kabupaten Badung. “Studi tiru yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk sharing berkaitan dengan 10 program pokok PKK diantaranya yang menjadi atensi pusat adalah terkait penanganan Stunting dan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan program penanganan stunting di Kota Batam telah dilakukan upaya-upaya melalui program pokok PKK yang dijalankan dengan pengawasan dan pendampingan dari OPD terkait dan untuk program penguatan UMKM yang bersumber dari APBD Kota Batam sangat bagus. Untuk meningkatkan eksistensi dan marketing UMKM, mereka menyampaikan bahwa modal adalah yang kedua, yang pertama adalah penguatan SDM berkelanjutan dan mempunyai kemampuan setelah itu baru diberikan penguatan modal,” katanya.

Menurut Budhi Argawa, TP PKK Kabupaten Badung dapat menggali informasi tentang program yang bagus dan dapat diadopsi dan dikombinasikan dengan program di Pemerintah Kabupaten Badung sehingga muncul program yang terencana dan tepat sasaran.

Sementara Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Giri Prasta, mengungkapkan paparan program kerja yang telah diberikan oleh Ketua II TP PKK Kota Batam tidak jauh berbeda dengan program kerja dari TP PKK Kabupaten Badung, hanya saja ada beberapa program yang dinilai positif yang nantinya dapat diduplikasi dan diterapkan di Kabupaten Badung. Seniasih mengharapkan mungkin kedepannya ada sebuah kerjasama antara Pemkot Batam dan Pemkab Badung berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dan Pariwisata.

Ketua 2 TP PKK Kota Batam Hj. Hariyanti Jefridin sangat menyambut baik kedatangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badung bersama TP. PKK Kabupaten Badung. “Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah memilih Kota Batam sebagai lokus kunjungan kerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama TP PKK Kabupaten Badung. Ini merupakan bentuk silaturahmi, sharing informasi serta berbagi pengalaman dalam mengelola organisasi serta bagaimana kita mengimplementasikan 10 program pokok PKK. Apa yang baik di Kota Batam agar dapat dibawa dan semoga bermanfaat,” ucapnya. (bgn003)23062806

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Denpasar melaksanakan monitoring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Desa Ubung Kaja Kamis (4/2).

Kadis DPMD IB Alit Wiradana mengatakan monitoring PPKM pertama dilakukan di Desa Ubung Kaja, karena kasus terjangkit positif Covid-19 cukup tinggi. Pihaknya juga akan melakukan monitoring ke desa lainnya seperti Desa Pemecutan Kaja, Desa Pemecutan Kelod, Desa Padangsambian Kelod, Desa Pemogan, Desa Sidakarya, Kesiman Kertalangu dan Desa  Dangin Puri Kelod. Untuk desa pelaksanan berbeda-beda sesuai jadwal.

Alit Wiradana mengatakan kegiatan monitoring tersebut   mengevaluasi seberapa efektif penanganan Covid-19 dilaksanakan PPKM. Selain itu dalam monitoring ini juga mengevaluasi tugas dan tanggung jawab satgas PPKM di banjar atau dusun dan lingkungan apakah sudah berjalan baik dan sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan pemerintah. ”Apakah pelaksanaan Satgas PPKM telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prosedur,” katanya.

Dia mengaku dalam surat keputusan satgas PPKM di banjar/dusun memiliki tugas dan kewajiban melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan kepada masyarakat.  Satgas juga melakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas perkantoran baik pemerintahan maupun swasta, yang ada di wilayah desa/kelurahan. Mengawasi aktivitas kegiatan usaha agar agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan menaati ketentuan jam operasional. Satgas juga bertugas mengawasi kegiatan keagamaan pada tempat ibadah dengan membatasi kapasitas  umat yang beribadah dengan menerapkan protokol kesehatan serta mengawasi tempat tempat objek wisata.

Tidak hanya itu, kata dia, Satgas juga mendata penduduk nonpermanen dan mengawasi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri.

Dari hasil monitoring yang dilakukan hari ini, Alit Wiradana menilai PPKM berjalan dengan baik dan mengikuti prosedur yang berlaku. Jika kemudian hari pelaksanaan PPKM ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh satgas, pihaknya akan memberikan pembinaan sehingga proses PPKM bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga penularan Covid-19 bisa diputus. (bgn003)21020425