Denpasar, Baliglobalnews

Guna mempercepat pelaksanaan pendidikan umum bercirikan agama Hindu atau Sekolah Madyama Widyalaya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Universitas Hindu Indonesia pada Jumat (7/3/2025).

Kegiatan ini dibuka Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, dan bertindak sebagai narasumber dalam acara ini, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija.

Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan pendidikan tidak hanya berbicara soal pengembangan potensi kognitif, tetapi juga berkaitan dengan etika dan moral. Hal ini salah satunya dapat dicapai melalui pendidikan berbasis agama. “Pendidikan berbasis agama merupakan upaya inovatif untuk menyeimbangkan antara ilmu agama sains. Ada pengintegrasian antara filsafat kehidupan dengan teori sehingga dapat menghasilkan individu yang cerdas dan berkarakter,” ujarnya.

Dia menyebutkan hadirnya pendidikan Hindu Widyalaya merupakan spirit baru dalam perkembangan pendidikan berbasis agama. Melalui kurikulum berbasis hindu modern yang adaktif dengan sekolah umum. “Widyalaya diharapkan dapat menjadi sarana pembentukan SDM Hindu yang unggul, berkarakter dan berbudaya serta selalu berpegang dalam ajaran dharma dan satya,” katanya.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) I Nengah Duija mengajak seluruh peserta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa itu pendidikan Widyalaya. “Tentu peran para pemangku kepentingan di daerah bisa lebih memasifkan sosialisasinya agar masyarakat paham mana pendidikan Widyalaya mana pasraman,” tandasnya.

Duija juga meminta agar kurikulum pendidikan Widyalaya juga segera disosialisasikan untuk kepastian pedoman mana yang digunakan dan diterapkan. “Di FGD ini saya berharap lebih fokus di percepatan sekolah Madyama Widyalaya untuk dalam perkembangan pendidikan berbasis agama. Melalui kurikulum berbasis hindu modern yang adaktif dengan sekolah umum,” ujarnya.

Sementara Sekda Alit Wiradana menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar sangat berterima kasih kepada DPD RI yang telah memfasilitasi sosialisasi Sekolah Madyama Widyalaya sebagai langkah nyata pengembagan sekolah berbasis agama. Untuk itu, Pemerintah Kota Denpasar sangat mengapresiasi dengan diadakan FGD di Denpasar yang membahas tentang Sekolah Madyama Widyalaya. “Untuk itu kami mengharapkan agar para peserta dapat mengikuti Focus Group Discussion dengan baik dan mendiskusikan hal-hal yang kurang jelas dengan para narasumber,” katanya.

Turut akademisi, DPRD, perwakilan OPD, praktisi, bendesa, perbekel/lurah serta LSM dan masyarakat. (*/bgn003)25030706

Denpasar, Baliglobalnews

Seminar pembahasan isu strategis mengenai tingginya angka rasio bunuh diri di Bali digelar Ikatan Alumni Universitas Udayana (Ikayana) Pusat bersama DPD RI Perwakilan Bali yang dihadiri Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang juga selaku Ketua Ikayana di Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar, , Sabtu (9/11/2024).

Seminar ini bertujuan membangun sinergi dan ekosistem yang kuat dalam mencegah dan menangani kasus bunuh diri di Bali, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Dalam seminar ini, melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, organisasi kesehatan, dan komunitas sosial, berkumpul untuk berbagi pengetahuan dan strategi dalam upaya pencegahan bunuh diri.

Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan seminar pencegahan bunuh diri di Bali ini telah menjadi momentum penting untuk membahas tantangan sumber daya manusia (SDM) di tengah pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah yang pesat. Masalah yang dihadapi Bali, sebagai pusat pariwisata internasional, menuntut perhatian tidak hanya pada tingkat lokal, tetapi juga pada tingkat nasional.

“Kolaborasi ini bertujuan menemukan solusi terbaik untuk menurunkan angka bunuh diri serta mengatasi hambatan dan tantangan ke depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kontribusi pemikiran dari Ikayana dapat memberikan manfaat bagi Bali secara khusus dan juga untuk skala nasional,” ujarnya.

Dia menyampaikan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, pembangunan SDM unggul menjadi prioritas, di mana kecerdasan intelektual dan keseimbangan spiritual harus menjadi bagian yang terintegrasi. Seminar ini juga dihadiri oleh generasi muda, yang merupakan pemimpin masa depan, serta berperan dalam proses pembangunan SDM yang berkesinambungan. Diharapkan, hasil dari seminar ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk terus memperkuat pembangunan karakter SDM.

“Terima kasih disampaikan kepada Pj. Gubernur Bali dan Pjs. Walikota, yang mendukung penuh terlaksananya seminar ini, serta kepada para narasumber dan generasi muda yang telah berpartisipasi. Mari bersama-sama kita wujudkan SDM yang unggul dan memberikan kontribusi terbaik untuk Bali dan Indonesia di masa depan,” ujarnya.

Sementara Ketua Panitia Anak Agung Istri Mira Yudiari menyampaikan seminar ini digagas bersama DPD RI Bali serta para spesialis kedokteran jiwa untuk membahas langkah konkret dalam pencegahan dan penanganan bunuh diri di Bali. Kegiatan dilaksanakan secara hibrida, menggabungkan pertemuan langsung dan daring, sehingga partisipasi dapat lebih luas.

Seminar ini menghadirkan 14 narasumber dari berbagai kalangan, termasuk instansi pemerintahan, komunitas, dan asosiasi terkait. Sebanyak 200 peserta, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, intelektual, akademisi, dan media, ikut berpartisipasi dalam diskusi ini.

“Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam membangun ekosistem pencegahan dan penanganan bunuh diri, serta menjadi langkah awal kolaboratif bagi semua pihak dalam mewujudkan Bali yang lebih sehat secara mental dan spiritual,” ujarnya. (bgn003)24110903

Denpasar, Baliglobalnews

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota DPD Dapil Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. sejak Kamis, 1 Februari 2024.

Keputusan BK DPD RI Nomor 1 Tahun 2024 itu ditandatangani Ketua BK DPD RI H. Leonardy Harmainy DT. Bandaro Basa, S.IP., M.H., Wakil Ketua Habib Ali Alwi, Wakil Ketua Dr. Drs. Marthin Billa, M.M, dan Wakil Ketua Dr. Made Mangku Pastika, M.M. di Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024 dan dibacakan dalam Sidang DPD RI, Jumat, 2 Februari 2024.

Keputusan Badan Kehormatan memecat I Gusti Ngurah Arya Wedakarna yang dikenal sebagai AWK dibacakan oleh Made Mangku Pastika selengkapnya berbungi sebagai berikut.

Menimbang (a) bahwa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, kredibilitas anggota dan lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, diberikan tugas dan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik.

(b) bahwa berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali terhadap Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. anggota DPD RI B-65 dari Provinsi Bali, Badan Kehormatan telah memeriksa dan mengadili dalam Sidang Badan Kehormatan dan menyatakan Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik dan atau tata tertib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik.

(c.) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. sebagai anggota DPD RI.

Mengingat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

(2) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 618);

(3)  Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

(4) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik;

Memperhatikan Sidang Badan Kehormatan Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 tanggal 1 Februari 2024 atas Pengaduan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali terhadap Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si., anggota DPD RI B-65 dari Provinsi Bali.

Menetapkan, memutuskan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. sebagai anggota DPD RI.

Kesatu, menyatakan Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. sebagai anggota DPD RI B-65 dari Provinsi Bali terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik dan atau tata tertib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang kode etik.

Kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota DPD RI masa jabatan 2019-2024.

Ketiga, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. sebagai anggota DPD RI B-65 dari Provinsi Bali tidak berhak dan tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam segala bentuk kegiatan DPD RI sejak keputusan ini ditetapkan.

Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2024 ditandatangani Ketua BK DPD RI H. Leonardy Harmainy DT. Bandaro Basa, S.IP., M.H., Wakil Ketua Habib Ali Alwi, Wakil Ketua Dr. Drs. Marthin Billa, M.M, dan Wakil Ketua Dr. Made Mangku Pastika, M.M. serta ditandatangani cap basah atas nama Kepala Biro Organisasi Keanggotaan, dan Kepegawaian, Kepala Bagian Hukum Selly Sumanty. (bgn003)24020401

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPR meminta agar media tidak hanya mencari click dan like saat bekerja.

“Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tetapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2020 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Presiden menilai bahwa semua platform teknologi seharusnya mendukung transformasi kemajuan bangsa.

“Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan,” kata Presiden menambahkan. Ditegaskan pula bahwa ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi.

“Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia,” ungkap Presiden.

Contoh perbuatan tidak menukar ideologi tersebut, menurut Presiden Jokowi, adalah dengan bangga terhadap produk Indonesia. “Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa,” kata Presiden.

Tujuan besar tersebut,  menurut Presiden, hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong. “Saling membantu dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia,” ucap Presiden. Sikap lain yang harus dihindari adalah merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan.

“Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar,” kata Presiden menegaskan.

Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2020 dihadiri oleh 435 anggota yang terdiri atas 161 anggota hadir secara fisik di Gedung Parlemen Senayan dan 274 anggota mengikuti sidang secara virtual.

Sidang tahunan kali ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di tengah pandemi COVID-19.

Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur, Wapres Ma’ruf Amin, seluruh pimpinan dan anggota sidang menerapkan jarak fisik dan mengenakan masker selama hadir di Gedung MPR/DPR/DPD RI. (bgn/ant)20081413

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan dirinya dalam pidato di Sidang Tahunan pada Jumat akan mendorong pemerintah dalam meningkatkan penanganan pandemi COVID-19, yang disampaikannya dalam konteks fungsi pengawasan DPR RI.

“DPR sangat fokus mendorong pemerintah meningkatkan penanganan COVID-19 dan dampaknya. Kami sampaikan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Dia mengatakan tidak hanya DPR, namun semua pihak berharap pemerintah bisa bertindak secara efektif, sigap, dan terpadu untuk memperkuat penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan publik.

Puan memberi catatan terkait upaya pemerintah menangani penyebaran dan dampak pandemi COVID-19 di Indonesia bukan saat ini saja.

Saat menutup masa sidang IV DPR tahun 2019-2020 pada pertengahan Juli lalu, Puan juga menyampaikan hal serupa dan meminta pemerintah mempercepat penyerapan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

“Melalui fungsi pengawasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, terdapat berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar meningkatkan kinerja penanganan COVID-19 dan dampaknya,” ujarnya.

Catatan-catatan tersebut menurut dia antara lain mempercepat efektivitas penyerapan anggaran penanganan COVID-19, khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral pemda, serta dukungan UMKM.

DPR RI pada tahun 2020 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan pembacanaan nota keuangan APBN 2021, Jumat (14/8).

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dimulai pukul 09.00-11.00 WIB, lalu dilanjutkan dengan pidato nota keuangan pemerintah dalam rangka RAPBN 2021 mulai pukul 14.00 – 16.00 WIB.

Sidang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan dilanjutkan dengan pembukaan Sidang Tahunan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Kemudian, dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang akan dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. (bgn/ant)20081410

Jakarta, Baliglobalnews

Para menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga negara mulai tiba di Gedung Nusantara kawasan MPR/DPR/DPD, Jumat,, untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI yang digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Tampak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Ketua DPR Puan Maharani tiba sebelum pukul 08.00 WIB. Kemudian mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga negara dengan plat nomor RI 60, RI 69 juga tiba di Gedung Nusantara.

Para menteri dan pimpinan lembaga negara tiba dengan menggunakan masker sembari menerapkan protokol kesehatan ketat. Tampak menyambut para menteri dan pimpinan lembaga negara,pasukan marching band di sebelah kiri Gedung Nusantara.

Panitia pelaksana sidang tahunan juga menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan ketat kepada para jurnalis. Jurnalis teks dan sebagian besar jurnalis televisi ditempatkan di zona D atau selasar yang cukup jauh dari ruang sidang.

Pada Jumat pagi ini, Sidang Tahunan MPR RI yang digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Presiden akan menyampaikan pidato mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT RI ke-75. Siang harinya, Presiden akan menyampaikan pidato pengantar RUU APBN 2021 dan beserta nota keuangannya.

Sidang tahunan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Panitia sidang menerapkan protokol kesehatan ketat di Gedung MPR/DPR/DPD. Semua peserta sidang juga wajib melakukan uji usap (swab test) dengan hasil negatif COVID-19.

Selain itu semua orang yang memasuki kawasan sekitar Gedung MPR/DPR/DPD wajib melaksanakan tes cepat atau “rapid test” untuk mendiagnosa COVID-19.

Jumlah peserta sidang pun terbatas. Anggota DPR yang hadir fisik yakni unsur pimpinan DPR, para ketua dan sekretaris fraksi, ketua komisi, dan ketua kelompok fraksi di masing-masing komisi.

Sedangkan peserta sidang dari MPR sekitar 50 orang yakni dari unsur Pimpinan MPR dan fraksi-fraksi di MPR, serta anggota dari DPD RI juga sebanyak 50 orang. Para anggota MPR/DPR/DPD yang tidak hadir secara fisik akan mengikuti sidang secara virtual. (bgn/ant)20081407

Jakarta, Baliglobalnews

Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tahun 2020 digelar hari ini Jumat 14 Agustus 2020 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta.

Agenda Sidang Tahunan MPR RI digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan RAPBN 2021.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dimulai pukul 09.00-11.00 WIB. Pukul 09.00 WIB, kegiatan diagendakan pembukaan Sidang Tahunan MPR RI digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI sekaligus Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI tahun 2020 oleh Ketua MPR RI akan.

Kemudian, sidang dilanjutkan dengan pidato Presiden RI Joko Widodo dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

Kepala Biro Humas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menguraikan susunan acara kegiatan Sidang Tahunan MPR pada Jumat yaitu pukul 08.58-09.00 WIB, Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPD, dan Ketua DPD, memasuki Ruang Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

“Setelah semua memasuki ruang sidang, tepat pukul 09.00 – 09.05, semua yang ada di Ruang Sidang Paripurna Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Selepas menyanyikan lagu kebangsaan, selanjutnya tepat pukul 09.05 hingga 09.08, Ketua MPR memimpin Mengheningkan Cipta,” kata Siti Fauziah.

Dia menjelaskan, susunan acara selanjutnya adalah Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2020 sekaligus Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2020 oleh Ketua MPR pukul 09.08-09.28 WIB.

Selepas pengantar Sidang Tahunan MPR, pukul 09.28-09.48 WIB dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR.

Usai Ketua DPR memberi pengantar, pada pukul 09.48 hingga 10.48 WIB sidang dilanjutkan dengan Pidato Presiden dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI.

Setelah itu menurut dia, sidang ditutup oleh Ketua DPR pada pukul 10.54 – 10.59 WIB, sebelum meninggalkan ruang sidang seluruh peserta menyanyikan kembali Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 10.59-11.04 WIB.

“Setelah itu Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD meninggalkan Ruang Sidang Paripurna,” ujarnya.

Pada pukul 13.58 WIB, agenda dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI, Ketua DPR RI akan menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2020-2021.

Kemudian, Pidato Presiden RI Joko Widodo dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2021 beserta Nota Keuangannya.

Agenda dilanjutkan dengan penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangan dan Dokumen pendukungnya dari Presiden RI ke Ketua DPR RI dilanjutkan dengan RUU Tentang APBN Tahun 2021 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen pendukungnya serta surat pemintaan pertimbangan dari Ketua DPR RI. (bgn/ant)20081406

Denpasar, Baliglobalnews

Anggota DPD RI Made Mangku Pastika mendorong rencana pengembangan kereta api di Bali agar pembiayaannya melalui konsorsium BUMN ditambah dengan pendanaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan melihat anggaran awal yang dibutuhkan sekitar Rp10 triliun lebih itu, BUMN ‘kan ada konsorsiumnya, itu saya yakin bisa terwujud,” kata Pastika saat penyerapan aspirasi atas Rencana Pengembangan Kereta Api di Bali, yang berlangsung secara virtual di Denpasar, Selasa.

Menurut mantan Gubernur Bali dua periode itu, setelah mendengar pemaparan dari Kadis Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta terkait pengembangan kereta api di Bali yang dimulai tahapannya pada 2023 atau 2024, paling tidak mimpinya dari dulu soal kereta api sudah mulai terlihat jelas.

“Tahapan dan perencanaannya saya lihat sudah bagus dan matang. Dulu rencananya ada kereta api lelet untuk pariwisata dan penumpang bisa berhenti pada titik tertentu untuk menginap di objek wisata, tetapi sekarang berkembang untuk mengurai kemacetan, planning-nya sangat maju, mudah-mudahan pada 2023 atau 2024 sudah terwujud,” ucap Pastika.

Pastika mengatakan dengan biaya konstruksi yang dibutuhkan sekitar Rp10 triliun lebih untuk kereta api dengan jalur yang menghubungkan Mengwitani hingga Kubutambahan, Buleleng itu dibandingkan kontribusi devisa Bali untuk negara hingga Rp100 triliun dari pariwisata tidaklah terlalu besar.

“Model pembiayaannya bisa seperti membangun Jalan Tol Bali Mandara, konsorsium BUMN dengan Pemprov Bali dan Pemkab Badung saat itu,” ujarnya.

Pastika juga mengingatkan untuk pengembalian nilai investasi dari proyek kereta api juga nantinya jangan hanya dilihat dari penjualan tiket kereta api, tetapi juga dari pengembangan transit oriented development (TOD) yang menjadi daerah persinggahan di jalur kereta api tersebut maupun dari objek-objek wisata.

“Saya gembira sekali, keren banget Kadis Perhubungan kita ini. Saya salut, saya optimis (rencana kereta api) ini jadi, tinggal saya ikut mendorong ke pusat,” ujarnya. Menurut dia, perhatian pusat terhadap Bali selama ini cukup besar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta mengatakan gagasan pembangunan perkeretaapian di Bali telah tertuang dalam Perda RTRW Provinsi Bali No 16 Tahun 2019 pasal 22 dan pasal 27 huruf b tentang Pengembangan Jaringan Perkeretaapian di Kawasan Metropolitan Sarbagita. Kemudian tindak lanjut hasil dialog publik pada 24 November 2014 tentang perlunya melakukan studi kelayakan pembangunan perkerataapian di Bali.

Samsi mengatakan untuk rencana kereta api keliling Bali tetap dipertahankan. Namun ditambah untuk jalur dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, ke Pantai Matahari Terbit Sanur kemudian ke Singapadu Gianyar. Ada juga yang dari Bandara ke Mengwi, kemudian menuju Kubutambahan atau rencana lokasi Bandara Baru.

“Sudah ada komitmen letter of intent dari beberapa BUMN untuk mengerjakan Bandara ke Sanur kemudian dari arah Bandara ke Mengwi. Sementara Dirjen Kereta Api sudah melaksanakan dari Singaraja – Bandara Bali Utara- ke selatan kembali Mengwi,” ucapnya.

Terkait moda pilihan, masih dalam proses pembicaraan apakah menggunakan sistem ART (autonomous rail transit) atau LRT (light rail transit).

Untuk estimasi biaya kontruksi Rp10 triliun itu meliputi jalur Mengwitani-Singapadu, Singapadu-Singakerta, Singakerta-Catur, Catur-Kubutambahan, Kubutambahan-Sukasada, dan Sanur-Singapadu.

“Pengembangan lintas kereta api ke kawasan Bali utara (Buleleng) ini guna menunjang pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pembangunan serta konektivitas antarwilayah, di samping juga untuk pengembangan destinasi dan atraksi pariwisata baru,” ujar Samsi Gunarta.

Selain itu juga direncanakan kereta api perkotaan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Pantai Matahari Terbit Sanur dengan menggunakan moda ART. (bgn/ant)20080409