Denpasar, Baliglobalnews

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendukung Provinsi Bali menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola sampah berbasis sumber dan membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah.

“Kami mendukung ini, karena sejalan dengan konsep green democracy (hidup hijau) yang kini diusung DPD RI. Artinya, konsep ini keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dalam pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak meninggalkan beban ekologis bagi generasi berikutnya,” kata Sultan Bachtiar kepada sejumlah wartawan di Pemprov Bali pada Jumat (25/9/2026).

Menurut dia, kesadaran lingkungan harus dibangun dari hal paling mendasar, termasuk mengurangi kebiasaan membuang dan menumpuk sampah. Ketika sampah sudah dihasilkan, masyarakat perlu memastikan sampah tersebut ditempatkan dan diolah dengan baik melalui sistem yang tersedia. “Dari diskusi tadi, kami ingin memastikan agar masyarakat kita punya etika lingkungan, punya mentalitas, yang itu mulainya tumbuh sebagai kesadaran,” katanya.

Selain itu, pihaknya mendukung langkah yang dilakukan Bali, mulai dari pemilahan sampah hingga pengolahan, dan melihat hal tersebut dapat menjadi gerakan yang ditiru daerah lain.

Menurut dia, pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi dengan perlindungan ekologi dapat meninggalkan persoalan bagi generasi mendatang. Sehingga, kesadaran terhadap lingkungan perlu dikembangkan bukan hanya sebagai kebijakan pemerintah, tetapi sebagai gerakan masyarakat. “Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kalau tidak sebanding dengan ekologi yang kita jaga, itu justru nanti utang ekologinya yang harus dibayar oleh teman-teman atau generasi yang akan datang,” ujarnya.

Sultan juga melihat pendidikan sebagai salah satu pintu untuk membangun kesadaran tersebut. Dia menyebutkan sejumlah sekolah dan kampus telah mulai memasukkan pendidikan mengenai etika lingkungan dalam pembelajaran. Dengan kepedulian terhadap lingkungan dapat berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan masyarakat secara luas.

Menurut dia, DPD RI mengambil posisi melalui sejumlah legislasi yang berkaitan dengan lingkungan, antara lain RUU Daerah Kepulauan, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perubahan Iklim. Dia menilai Bali dapat menjadi influencer yang mempercepat perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Apalagi, posisi Bali sebagai daerah pariwisata sekaligus persoalan sampah yang dihadapinya membuat perubahan di Bali penting untuk diperlihatkan sebagai contoh. Karena itu, praktik pemilahan dan pengelolaan sampah di Bali diharapkan dapat ditiru daerah lain. “Karena Bali ini kan betul-betul, kita semua tahu bahwa memang Bali ini harus menjadi apa namanya, semacam influencer yang paling cepat, yang paling besar untuk bisa ditiru oleh daerah-daerah yang lain,” katanya. (bgn008)26092604

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui penguatan investasi berkualitas, transformasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, anggota DPD RI, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, pada Kamis (2/7/2026).

Giri Prasta menjelaskan bahwa arah pembangunan Bali saat ini bertumpu pada transformasi struktur ekonomi melalui pendekatan Ekonomi Kerthi Bali. Kebijakan tersebut diperkuat melalui pengembangan ekosistem investasi satu pintu, akselerasi digital, kolaborasi lintas institusi vertikal, serta pemetaan peluang investasi prioritas yang sesuai dengan karakteristik Bali.

Menurut dia, investasi di Bali tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, sektor-sektor strategis seperti pertanian organik, energi bersih, industri berbasis budaya, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata budaya dan wellness tourism menjadi fokus utama pengembangan investasi di Bali. “Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pada sektor pariwisata, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat kualitas dan daya saing pariwisata berbasis budaya yang bermartabat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas destinasi, perluasan promosi di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan citra Bali sebagai destinasi unggulan dunia.

Sementara pada sektor ekonomi kreatif dan digital, pemerintah berupaya membangun ekosistem yang mampu mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk, sekaligus memperluas akses pasar. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menopang perekonomian Bali di masa depan.

Di bidang energi, Giri Prasta menegaskan komitmen Bali menuju Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menekan polusi, dan mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon (Net Zero Emission/NZE), termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Untuk mendukung seluruh agenda pembangunan tersebut, Giri Prasta menyatakan Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat konektivitas ekonomi melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan. Langkah ini mencakup pembangunan jalan baru dan underpass, pengembangan pelabuhan di wilayah Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Selatan, serta integrasi infrastruktur darat, laut, dan udara dengan transportasi publik modern.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar lokasi pelaksanaan program nasional. “Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata yang dihadapi daerah,” katanya.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas menambahkan bahwa investasi seharusnya tidak hanya dinilai dari besarnya nilai realisasi atau jumlah proyek yang dibangun. Lebih dari itu, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.

Melalui forum konsultasi ini, kata dia, DPD RI berharap tercipta langkah-langkah konkret yang dapat menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga investasi yang masuk benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*/bgn003)26070304

Denpasar, Baliglobalnews

Pimpinan DPD dan Menko Perekonomian menerima masukan dari kepala daerah dan anggota DPD se-Indonesia, terkait permasalahan dan tantangan ekonomi serta pariwisata ke depan, yang dibahas dalam pertemuan di Sanur, Denpasar, pada Kamis (2/7/2026).

“Pertemuan hari ini, kami pimpinan DPD RI memiliki kewenangan menjembatani permasalahan di daerah. Jadi kami libatkan semua anggota agar dapat ikut berkomunikasi dengan lintas kementerian menko,” kata Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Dia menyebutkan tantangan ekonomi Indonesia menjadi sangat penting dibahas agar Menko mengetahui dan memberikan wawasan kepada DPD dan kepala daerah, sehingga terjadi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. “Kami bersyukur banyak masukan yang disampaikan anggota DPD kepada perwakilan Kemenko Perekonomian, sehingga kita semua segera menindaklanjuti dengan secepatnya,” katanya.

Sementara Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan forum ini sangat bagus, selain dapat menjelaskan kebijakan Kemenko perekonomian. Kita juga mendapat masukan dari pimpinan DPD. Sehingga, dapat menjadi umpan balik, terkait bagaimana kondisi sektor pariwisata. “Ada juga usulan, bagaimana pariwisata juga dapat mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing destinasi. Kemudian hal lain pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan mendorong pemerataan,” katanya.

Tidak angka semata, kata dia, namun ada kualitas pertumbuhan ekonomi yang nyata. “Kami berterima kasih, karena pimpinan daerah yang hadir dan juga pimpinan DPD juga banyak memberikan masukan yang konkrit, kepada kami yang nantinya kami laporkan secara formal atau ditindaklanjuti ke pusat,” katanya.

Sementara Anggota DPD RI asal Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menekankan pentingnya pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang tidak semata-mata bertumpu pada potensi sumber daya material, tetapi juga memberikan ruang bagi sumber daya nonmaterial berupa modal budaya. “Modal budaya harus memiliki kekhususan dalam koridor pembangunan. Jangan sampai kita kehilangan pilar utama pembangunan ekonomi yang bersumber dari budaya,” katanya.

Rai Mantra menyampaikan berbagai persoalan yang dihimpun DPD RI dari wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT akan dikompilasi sebelum disampaikan kepada kementerian koordinator terkait. Selanjutnya, hasil pembahasan akan diteruskan kepada kementerian teknis melalui rapat koordinasi dan rapat dengar pendapat agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Gubernur Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur ini dan Wagub Bali. (bgn008)26070212

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar focus group discussion (FGD), membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI), yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPD RI untuk tahun 2025.

“Penyusunan RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim ini bukan hanya bentuk tanggung jawab konstitusional DPD RI, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen DPD RI untuk mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Ketua Komite II Badikenita Sitepu, saat membuka forum tersebut, di Sanur, Bali, pada Senin (7/7/2025).

Dia mengatakan pertemuan ini digelar tepat di sebuah kota global di mana Conference of partis (COP) ke-13 tahun 2007 silam diselenggarakan. Bali roadmap yang merupakan produk COP-13 telah memberikan dasar-dasar yang berarti yang bisa dijadikan referensi penting dalam penyusunan kebijakan iklim. “Kami mengapresiasi dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah dan para Duta Besar negara sahabat yang hadir pada dalam forum ini. DPD RI percaya, kolaborasi global yang kuat adalah kunci menghadapi tantangan iklim secara adil dan berkelanjutan,” katanya.

Ketua Tim kerja RUU Pengelolaan Perubahan Iklim DPD RI Badikenita Sitepu mengungkapkan saat ini regulasi yang ada masih sebatas pengaturan dalam tataran Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri, sehingga dibutuhkan regulasi dengan basis yang lebih kuat untuk menjawab tantangan yang ada. “RUU ini juga memperhatikan isu strategis tentang transisi energi bersih, nilai ekonomi karbon, perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketahanan pangan, pengelolaan risiko bencana berbasis iklim, dan isu strategis lainnya,” ucap Badikenita.

Selain itu, Tim Kerja RUU Pengelolaan Perubahan Iklim DPD RI mengusung sejumlah prinsip penting, di antaranya adalah prinsip keberlanjutan, partisipasi aktif masyarakat, serta perlunya tata kelola adaptif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. “Seluruh masukan akan menjadi bagian penting dari proses penyempurnaan RUU ini, sebelum kami ajukan secara resmi ke tahap legislasi nasional,” ujar Badikenita.

Sementara Duta Besar Seychelles, Nico Barito yang turut hadir pada forum tersebut menyebutkan, bagaimana negaranya mampu menjaga alam serta menjaga iklim dengan baik, sehingga memberikan nilai dan memberikan hasil bagi suatu bangsa, bahkan menciptakan ekonomi yang baik bagi negara itu. “Keberhasilan negara kecil kami dalam menjaga alam dan dapat menghasilkan kesejahteraan bagi bangsanya bisa menjadi contoh, dan kami siap mendukung program dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini,” katanya.

Sultan menambahkan, penyusunan RUU ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia terhadap kesepakatan iklim global, termasuk Paris Agreement, Konvensi Iklim PBB (UNFCCC), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). “DPD RI tidak dapat bekerja sendiri, butuh dukungan semua pihak. Semoga RUU ini, menjadi bukti keberpihakan kita terhadap daerah, masyarakat rentan, dan masa depan bumi,” pungkasnya. (bgn/008)2570708

Denpasar, Baliglobalnews

Penglingsir Puri Ageng Mengwi, Anak Agung Gde Agung, tidak melanjutkan tahapan pencalonan DPD-RI.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengatakan Bupati Badung periode 2005-2015 tersebut tidak melanjutkan lagi proses tahapan pencalonan selaku Bakal Calon Anggota DPD-RI periode 2024-2029.

“Benar, beliau sudah mengirim surat pernyataan kepada KPU Bali, kemarin (5/2/2023) sore kepada kami,” kata Dewa Lidartawan, saat dimintai konfirmasi pada Senin (6/2/2023),

Terkait alasan tidak melanjutkan tahapan pencalonan, dia menyebutkan karena memenuhi permintaan angga puri agar lebih fokus menjalankan swadharma selaku Penglingsir Puri Ageng Mengwi dalam kegiatan keagamaan, adat istiadat/tradisi serta kebudayaan. (bgn008)23020607

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, I GN Jaya Negara, menerima kunjungan kerja Anggota Komite III DPD, Anak Agung Gede Agung RI, terkait masukan dan usulan materi Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di Kantor Walikota pada Selasa (8/3). 

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara yang didampingi Sekda Kota Denpasar IB Alit Wirada menyampaikan setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama yang kerap menjadi korban dari kekerasan seksual adalah perempuan.

“Untuk melindungi korban pelecehan seksual perlu dilakukan segala upaya mulai dari mencegah, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual,” ujarnya.

Jaya Negara menyampaikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus komprehensif mulai dari pencegahan sampai pemulihan korban. Pencegahan dapat melalui pembuatan rumah perlindungan bagi korban dan pemberian restitusi atau ganti rugi kepada korban.

Sementara Anak Agung Gede Agung, menyampaikan bahwa kuantitas kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang, namun sistem hukum Indonesia belum  mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan Korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan RUU PKS.

“Untuk pembahasan RUU PKS perlu masukan dan usulan dari pemerintah daerah dalam kesempatan ini kota Denpasar sebagai ibu kota Propinsi Bali. Ini merupakan salah satu upaya negara untuk menegakkan amanat konstitusi yang menegaskan jaminan hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi,” ujarnya.

Dia menyebutkan masukan yang diterima akan disampaikan saat proses legislasi, terutama masukan mengenai adanya rumah perlindungan dan pemberian restitusi atau ganti rugi yang diberikan kepada keluarga dan korban.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian, I Gusti Ayu Ngurah Raini, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, I Gusti Agung Sri Wetrawati. (bgn003)22030813

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengikuti rapat dengar pendapat bersama Badan Legislasi Urusan Daerah (BLUD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2021 secara virtual di ruang kerjanya, Rabu (20/1). Rapat juga diikuti Perwakilan Walikota Bandung dan Kabupaten Soppeng.

Wagub yang akrab disapa Cok Ace memaparkan inovasi daerah Provinsi Bali pada sektor pariwisata, terutama langkah- langkah dalam menghadapi kebencanaan, seperti diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 bahwa penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali perlu dijaga secara kondusif sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Berencana Menuju Bali Era Baru.

Pariwisata Bali yang berkualitas dan mempunyai daya saing diantaranya dimaknai pariwisata memberikan dampak bagi masyarakat Bali, tidak merusak apalagi mematikan sumber – sumber daya yang dimiliki Bali baik keyakinan dan kepercayaan masyarakat, sumber daya manusia maupun sumber daya alam Bali.

”Secara spesifik Perda tersebut tidak mengandung penanganan wabah Covid secara khusus, karena Perda disusun tahun 2019 sebelum terjadi pandemi. Tapi kalau kita perhatikan secara seksama bab demi bab, pasal demi pasal, terutama pada pasal 30 telah diatur tentang kebencanaan meliputi perihal pencegahan bencana, penanganan dan pemulihan pasca bencana,” katanya.

Isinya, kata dia, di antaranya Gubernur menetapkan pertama, kebijakan-kebijakan pencegahan bencana atau keadaan darurat dan pemulihan kepariwisataan budaya Bali dari akibat kebencanaan atau keadaan darurat. Kedua, kebijakan menyangkut program aksi dan protokol pencegahan, penanganan dan pemulihan dari akibat kebencanaan. Ketiga, hal atau keadaan darurat atau bencana yang disebabkan faktor alam atau non-alam yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan kepariwisataan Bali secara luas. ”Nah, wabah covid termasuk yang disebabkan non-alam,” jelasnya.

Sementara anggota DPD asal Papua, Filep Wamafma, selaku pimpinan rapat menjelaskan rapat dimaksud guna menjaring informasi dan aspirasi daerah terhadap pemerintah yang meliputi tiga daerah yakni Provinsi Bali terkait inovasi kepariwisataan, Kota Bandung terkait usaha kecil menengah dan Kabupaten Soppeng terkait SDM, yang keseluruhannya menyangkut keberlangsungan selama pandemic Covid-19. (bgn003)21012022

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika mengatakan jajaran KPU dan Bawaslu di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 perlu melakukan patroli siber dalam masa tenang pilkada.

“Sekarang ini, jangankan orang yang intelek, yang lapisan paling bawah pun semua aktif di media sosial,” kata Pastika dalam webinar bertajuk “Sinergi Mengawal Pilkada Serentak yang Damai dan Demokratis di Tengah Pandemi COVID-19” di Denpasar, Bali, Senin.

Menurut mantan Gubernur Bali dua periode itu, informasi yang tersebar di media sosial besar pengaruhnya bagi pemilih. Namun, persoalannya, masyarakat seringkali suka dengan sesuatu yang tidak benar.

“Di tengah teknologi informasi yang berkembang dengan cepat, seringkali berita yang tidak benar menjadi seolah-olah benar,” ucap anggota Komite 2 DPD itu.

Oleh karena itu, Pastika mengingatkan jajaran penyelenggara pemilu juga melakukan patroli siber, agar jangan sampai pemilih terpengaruh pada hal-hal yang dapat mengganggu pilihannya maupun partisipasi dalam Pilkada 2020.

Mantan Kapolda Bali itu mengatakan semua yang berada di Bali tentu berkepentingan terkait keamanan, kedamaian, dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Apalagi pilkada kali ini dilaksanakan di enam kabupaten/kota di Bali yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Bangli, dan Karangasem.

“Saya yakin sekali dengan para penyelenggara yang sudah begitu profesional dan hapal betul apa yang mungkin terjadi ketika ada petahana dan sebagainya,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia mengatakan dalam masa tenang Pilkada 2020, pihaknya hingga jajaran terbawah melakukan Patroli Anti Politik Uang.

Sebelumnya, pada Jumat (4/12) ada masyarakat yang melapor ke Bawaslu Kabupaten Jembrana terkait dugaan praktik politik uang berupa pembagian uang sebesar Rp15 juta.

“Peristiwa itu tanggal 3 Desember, ketika masih ada tahapan kampanye. Barang bukti yang disampaikan pelapor berupa rekaman sebuah peristiwa,” ujarnya pada acara yang dipandu oleh Nyoman Wiratmaja itu.

Rudia menambahkan, dalam rekaman video itu memang ada pembagian uang dan atas dasar itulah Bawaslu Jembrana meregistrasi laporan tersebut. Selain juga dari syarat formal dan materialnya sudah lengkap.

“Setelah diregistrasi, waktu penyelesaian minimal lima hari kalender. Hari ini Bawaslu Jembrana sebagai koordinator Sentra Gakkumdu sudah mengeluarkan surat perintah untuk penanganan atau klarifikasi pihak yang dilaporkan,” katanya.

Pada webinar tersebut juga menghadirkan pembicara Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Agung Sudarsana, dan pengamat politik dari Undiknas Denpasar Dr I Nyoman Subanda MSi. (bgn123) 20120802

Denpasar, Baliglobalnews

Karena tidak mendapatkan kejelasan selama 9 bulan terkait proses hukum kasus pemukulan ajudan yang dilakukan oleh Senator Arya Wedakarna (AWK) yang merupakan anggota DPD Bali, elemen masyarakat Pulau Dewata bernama Komponen Rakyat Bali (KRB) menyambangi Polda Bali, Senin (16/11/20).

A.A Ngurah Mayun Wahyudi, selaku Ketua Tim hukum KRB usai menyerahkan surat permohonan terkait mempertanyakan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Bali terhadap ajudan AWK.

“Kami dari KRB tidak mengetahui sejauh mana proses penanganan perkara ini oleh kepolisian yang telah 9 bulan lamanya. Jadi kami bersurat ke Polda Bali dengan tembusan ke masing-masing jajarannya,” ucap Mayun.

Ditegaskan Mayun, selain membawa surat, pihak KRB ingin kejelasan kepada pihak yang berkompeten, khususnya Kasubdit I Ditreskrimum Polda Bali. Namun, pihak Kasubdit I tidak mau memberikan keterangan apapun.

“Padahal kami tidak menanyakan teknis proses penyidikan yang menjadi kompetensinya. Tapi kami hanya ingin bertanya sejauh mana prosesnya apakah sudah gelar perkara, mandeg atau ditutup (SP3). Supaya ada kejelasanlah,” tegasnya.

Karena selama ini masyarakat bertanya-tanya, namun rupanya pihak Polda Bali khususnya Kasubdit I tidak mau memberikan keterangan apapun.

“Malah kami diarahkan kebagian humas, padahal beliau bisa memberikan keterangan yang umum bukan khusus. Siapapun boleh tau kalau dijelaskan secata umum yant memang kompetensi belau,” ucapnya.

Kasus pemukulan dan pencekekan ajudan berinisial Putu oleh AWK tersebut terjadi pada 5 Maret 2020, yang dilaporkan ke Polda Bali pada 8 Maret 2020.

Dalam hasil visum jelas ada luka, dan sejumlah saksi yang melihat langsung peristiwa itu hingga saat ini masih menjadi kuasa hukum tim KRB.

Apabila perkara ini di SP3 oleh Polda, pihak KRB menyatakan akan melihat dahulu sejauh mana prosesnya, karena hal ini harus dibicarakan kepada tim hukum KRB.

“Kita lihat perkembangannya, apakah sudah SP3 atau bagaimana. Setelah itu kami akan lakukan langkah apa untuk mempraperadilkan kasus ini,” ucapnya.

Pihaknya sempat mengetahui dimedia massa, bahwa kasus pemukulan ajudan oleh AWK ini sudah melalui tahap gelar perkara.

“Nah ini yang kita ingin tau, sejauh mana gelar perkaranya. Jadi kehadiran kami ini menanyakan sejauh mana jawabannya,” ucapnya.(bgn008)20111611

Denpasar, Baliglobalnews

 Polda Bali lakukan penyelidikan terkait adanya laporan dugaan kasus penganiayaan terhadap anggota DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (40), yang terjadi pada Rabu (28/10) lalu.

“Kami sudah lakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi, saat ini menunggu hasil dan verifikasi. Masih kami kumpulkan barang bukti lainnya,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol Dodi Rahmawan saat dihubungi melalui telepon di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan bahwa pihak pelapor yaitu Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna mendatangi Polda Bali pada (28/10) sekitar pukul 14.00 wita, untuk melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan secara bersama-sama sebagai mana dimaksud dalam pasal 351 KUHP atau pasal 170 KUHP.Dodi menjelaskan laporan tersebut didasari atas kejadian pada (28/10) sekitar pukul 12.30 wita, di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar. Berdasarkan pernyataan pelapor bahwa saat itu pihaknya sudah bersedia untuk bertemu dengan perwakilan massa di lokasi kejadian.

“Sekitar pukul 12.20 Wita sekelompok massa sudah ada di depan gedung DPD RI Provinsi Bali dan melakukan orasi yang menyerang pribadi pelapor, kemudian tim protokol DPD bersama saksi dan aparat meminta pimpinan kelompok massa untuk mengirim perwakilan untuk bertemu dengan pelapor, namun permintaan ditolak dan meminta untuk ditemui langsung,” kata Dodi menjelaskan keterangan pelapor.

Selanjutnya, Arya Wedakarna yang juga berperan sebagai pembina di Kampus Mahendradatta tersebut, bersedia keluar menemui massa dan mengundang kelompok massa untuk masuk ke gedung.

Namun permintaan pelapor itu ditolak.Dodi menjelaskan bahwa pelapor mengaku telah memerintahkan tim protokol dan pamdal DPD RI Provinsi Bali untuk membukakan pintu DPD RI agar masuk ke gedung untuk diajak dialog, namun ditolak oleh sekelompok massa. Atas penolakan itu yang bersangkutan ini berinisiatif menemui pimpinan kelompok massa dan mengajak dialog di dalam ruangan namun pimpinan kelompok massa tidak mengindahkan dan terjadi saling dorong antara aparat dan kelompok massa, lalu terjadi aksi pemukulan.

“Dari aksi pemukulan itu, dari keterangan pelapor mengenai pipi sebelah kanan sehingga pelapor merasa sakit dan terlihat lebam, luka lecet di tangan sebelah kanan dan kepala bagian tengah mengakibatkan rasa sakit (nyeri) yang diduga dilakukan oleh tiga orang,” ucap Dodi.

Sebelumnya, sejumlah massa dari Perguruan Sandhi Murti, Pusat Koordinasi (Puskor) Hindu Indonesia dan beberapa organisasi lainnya, mendatangi kantor DPD Bali untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pernyataan Arya Wedakarna tentang dugaan penghinaan kepercayaan agama Hindu. Tetua (Pinisepuh) Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta mengatakan bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut tidak ada massa yang bermaksud melakukan aksi pemukulan terhadap Arya Wedakarna. Kata dia, pihaknya juga akan melaporkan ke Polda Bali, jika Arya Wedakarna mengajukan pelaporan.(bgn123)20102909